Bprnews.id - Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) tidak hanya beroperasi di Makassar lagi. Mulai tahun ini, LPS telah membuka tiga kantor perwakilan di tiga kota besar, yakni Surabaya, Medan, dan Makassar. Rencananya, kantor perwakilan LPS di Makassar akan diresmikan pada bulan Mei 2024 mendatang.

Kepala Perwakilan LPS III Makassar, Fuad Zaen, mengungkapkan hal ini saat melakukan silaturahmi dengan sejumlah pimpinan media dari Fajar Group di Top Cafe lantai 19 Graha Pena belum lama ini. Fuad menjelaskan bahwa kantor perwakilan Makassar akan melayani wilayah Indonesia Timur, meliputi Sulawesi, Maluku, dan Papua.

"Kami memilih kota-kota tersebut karena melihat pertumbuhan ekonomi yang pesat di sana," ujarnya.

Fuad menyatakan kedatangannya ke Makassar adalah dalam rangka menyiapkan pembukaan kantor perwakilan LPS di sana.

"Rencananya, peresmian akan dilakukan pada bulan Mei. Waktu pastinya akan diumumkan kemudian," tambahnya.

Menurut Fuad, tujuan dari pembukaan kantor perwakilan di Makassar adalah untuk lebih mendekatkan LPS dengan pemangku kepentingan di daerah tersebut, terutama dalam menyampaikan edukasi dan sosialisasi kepada publik.

"Selain itu, kehadiran kantor perwakilan juga untuk lebih memudahkan LPS dalam melakukan koordinasi dengan otoritas dan pemantauan langsung terhadap perbankan di Makassar yang merupakan peserta penjaminan LPS," paparnya.

Usai bertemu dengan pimpinan Media Fajar Group, Fuad langsung melakukan pertemuan dengan Rektor IBK Nitro Makassar, Dr. H. Moh. Hatta Alwi Hamu, SE MSi.

Dengan pembukaan kantor perwakilan di tiga kota besar tersebut, diharapkan LPS dapat lebih efektif dalam menjalankan fungsi penjaminan simpanan serta memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Bprnews.id - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah membayarkan klaim penjaminan simpanan nasabah BPR Usaha Madani Karya Mulia (UMKM) setelah pencabutan izin usaha oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 5 Februari 2024.

Saat memantau proses pembayaran klaim penjaminan nasabah BPR UMKM di Solo, Jawa Tengah, Sekretaris LPS, Dimas Yuliharto, menyatakan bahwa LPS menunjuk Bank Mandiri di Jalan Slamet Riyadi Solo sebagai bank pembayar klaim nasabah.

"Setelah pencabutan izin usaha oleh OJK, LPS segera melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data simpanan dan informasi lainnya untuk menetapkan simpanan yang akan dibayar," ujarnya.

Dimas menambahkan bahwa LPS telah melakukan verifikasi nasabah dan melaksanakan pembayaran klaim penjaminan tahap I kurang dari seminggu setelah BPR UMKM ditutup.

Proses verifikasi akan diselesaikan oleh LPS secara bertahap dalam waktu paling lama 90 hari kerja sejak tanggal pencabutan izin usaha BPR UMKM, namun LPS optimistis dapat menyelesaikannya lebih cepat.

Untuk tahap I, pembayaran klaim penjaminan simpanan BPR UMKM mencapai Rp18,68 miliar dengan jumlah rekening sebanyak 1.000. LPS menjamin sampai dengan Rp2 miliar per nasabah per bank, dengan tiga syarat pencairan yang harus dipenuhi oleh nasabah.

"Saat ini suku bunga penjamin LPS untuk BPR adalah 6,75 persen," tambahnya.

Setelah dicabut izin usahanya oleh OJK, kewenangan BPR UMKM telah dilimpahkan kepada LPS. LPS akan melakukan proses pengamanan aset dan persiapan rekonsiliasi serta verifikasi untuk simpanan tersebut.

"Aset yang dimiliki termasuk satu unit gedung kantor, inventaris perusahaan seperti dua unit mobil dan sepeda motor, serta aset kredit dan antara bank aktiva. Setelah dilakukan pengamanan aset, LPS akan membentuk tim likuidasi untuk menjalankan pemberesan aset dan kewajiban bank ini," jelas Dimas.

Dengan demikian, proses pencairan klaim penjaminan simpanan BPR UMKM berlangsung dengan tertib dan sesuai prosedur yang ditetapkan oleh LPS.

Bprnews.id - PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) berupaya mempermudah sertifikasi halal untuk 1.000 pelaku Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah (UMKM) melalui e-channel BSI.

“Tahun ini, BSI akan memfasilitasi 1.000 UMKM untuk mendapat sertifikat halal secara gratis,” kata Direktur Sales and Distribution BSI Anton Sukarna di Jakarta, Selasa.

Langkah tersebut bertujuan untuk mendorong setiap UMKM yang menjadi mitra binaan untuk mendapatkan sertifikat halal.

BSI menggandeng Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) untuk memberikan literasi pentingnya sadar halal kepada para pelaku UMKM.

Selain itu, BSI juga melakukan perjanjian kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) terkait layanan pembayaran sertifikasi halal melalui virtual account, memudahkan UMKM untuk membayar sertifikasi halal.

“BSI serius meningkatkan pengembangan Islamic ecosystem, salah satunya melalui sertifikasi halal karena ini menjadi upaya UMKM naik kelas dengan meningkatkan kualitas dan standar produk melalui sertifikasi halal,” jelas Anton.

Dukungan dan inovasi BSI untuk mendorong UMKM halal meliputi kolaborasi dengan LPH, LP3H, dan lembaga pendukung lainnya serta pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan non-KUR untuk UMKM halal. BSI juga membina industri halal bagi pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) dengan Kementerian Perindustrian.

Bprnews.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat memberikan pendampingan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang tersebar di Kabupaten Manokwari, Teluk Bintuni, Fakfak, dan Kaimana guna memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB).

"Empat kabupaten yang diberikan pendampingan itu tidak mendapat dana alokasi khusus tahun 2024," kata Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Papua Barat, Enos Aronggear, di Manokwari, Senin.

Program pendampingan bagi UMKM meliputi sosialisasi pengurusan dokumen NIB, bimbingan teknis, pelatihan pencatatan laporan keuangan sesuai sistem akuntansi, dan implementasi alat pembayaran non-tunai melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).

"Selama ini usaha UMKM mengalami pasang surut karena pembukuannya tidak tertib," jelas Enos Aronggear.

Pemerintah provinsi berkomitmen mendorong pengembangan sektor UMKM di Papua Barat agar mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian daerah pada masa mendatang.

Program pembinaan selama tahun 2023 berhasil memfasilitasi 89 pelaku UMKM memperoleh NIB dengan melengkapi sejumlah persyaratan tanpa dipungut biaya.

"Syarat dapatkan NIB itu mudah. Pelaku UMKM hanya siapkan NPWP, KTP, dan e-mail," jelas Enos.

Pemerintah Papua Barat telah mengucurkan bantuan stimulus tahun 2023 senilai Rp100 juta dan 100 tenda usaha bagi 100 pelaku UMKM.

Dukungan pemerintah diharapkan dapat memotivasi pelaku UMKM untuk menjaga eksistensi produksi dengan memprioritaskan kualitas dan kuantitas produk.

Bprnews.id - Dua bank terbesar di Indonesia, Bank Mandiri dan Bank Rakyat Indonesia (BRI), berhasil mencatatkan rekor laba tertinggi di industri perbankan Tanah Air. Total laba bersih dari kedua bank tersebut saja sudah mencapai Rp 115,5 triliun. Aset keduanya juga mengesankan, dengan total nilai mencapai lebih dari Rp 4.139 triliun. Bank Mandiri memiliki aset sebesar Rp 2.174,2 triliun, sementara Bank BRI memiliki aset sebesar Rp 1.965 triliun pada tahun 2023.

"Kami bangga dan optimis, Bank Mandiri dan BRI mampu tumbuh dan memberi kontribusi yang positif untuk Indonesia," kata Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo.

Karena capaian ini, saham Bank Mandiri (BMRI) dan BRI (BBRI) menjadi sasaran empuk bagi investor asing maupun lokal. Harga saham BMRI sempat menyentuh Rp 7.200 per saham, sedangkan harga saham BBRI mencapai Rp 5.975 per saham pada Senin (12/2/2024), mencatat rekor tertinggi sepanjang sejarah.

Kapitalisasi pasar kedua bank BUMN ini mencapai Rp 1.577,56 triliun, yang otomatis masuk dalam top 10 bank terbesar se-Asia. Kedua bank ini juga langganan penyumbang dividen BUMN terbesar di Indonesia, dengan total dividen ke negara mencapai Rp 36,07 triliun tahun lalu.

"Dari berbagai tantangan yang ada di awal tahun 2024, kondisi ekonomi Indonesia masih memiliki potensi yang besar," tambah Kartika.