BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama seluruh pemangku kepentingan menyatakan komitmen mereka untuk terus mendorong penguatan tata kelola dan integritas. Hal ini bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekosistem sektor jasa keuangan yang sehat dan berkelanjutan.

Ketua Dewan Audit OJK, Sophia Wattimena, menegaskan bahwa risiko korupsi masih menjadi salah satu tantangan utama dalam penegakan integritas, yang menjadi concern utama OJK. Menurutnya, penurunan ranking Corruption Perception Index (CPI) Indonesia tahun 2023, dan tren penurunan nilai indeks integritas di Indonesia dalam 3 tahun terakhir, menunjukkan bahwa tingkat risiko korupsi di Indonesia, termasuk di sektor jasa keuangan, masih cukup tinggi.

"Sehingga perlu menjadi concern kita bersama,” ujar Sophia dalam keterangannya, Kamis, 21 Maret 2024.

Sophia menegaskan komitmen OJK untuk melakukan perbaikan berkelanjutan dalam upaya penegakan integritas OJK dan Sistem Jasa Keuangan (SJK) ke depan. Hal ini termasuk strategi penguatan dan penegakan integritas OJK dan SJK melalui diseminasi mandiri oleh seluruh satuan kerja first line.

Selain itu, Sophia juga menyatakan bahwa OJK akan terus membangun dan mengembangkan budaya integritas, serta memperluas ruang lingkup sertifikasi ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) untuk seluruh satuan kerja di internal OJK.

"Serta penerbitan peraturan strategi anti-fraud yang terintegrasi untuk seluruh SJK," tambah Sophia.

Berdasarkan hasil survei penilaian integritas (SPI) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2023, OJK berhasil memperoleh nilai sebesar 83,26. Ini berada di atas rata-rata Kementerian/Lembaga/Pemda se-Indonesia yang sebesar 70,97.

"Hal ini mencerminkan OJK berada pada risiko korupsi rendah, sekaligus menunjukkan strategi penguatan dan penegakan integritas OJK telah berjalan secara masif dan efektif," ujar Sophia.

Governansi Insight Forum, bagian dari kegiatan Roadshow Governansi OJK, digelar untuk membahas praktik-praktik terbaik dalam penegakan integritas. Forum ini melibatkan Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, KPK, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dengan tujuan menindaklanjuti rekomendasi SPI yang diselenggarakan oleh KPK setiap tahun.

BPRNews.id - PT BPR LPN Sungai Rumbai berhasil mencatatkan pertumbuhan kreditnya yang mengesankan selama tahun 2023. Data per 31 Desember 2023 menunjukkan total Asset mencapai Rp91,2 Miliar, realisasi Kredit mencapai Rp50,6 Miliar, Dana Pihak Ketiga mencapai Rp80,4 Miliar, dan Laba Bersih Usaha sebesar Rp1,3 Miliar.

"Dengan pertumbuhan realisasi kredit yang kita capai, kita dapat memperoleh pendapatan yang lebih baik. Semua pencapaian ini berkat kerja keras tim kami," ujar Direktur Utama PT BPR LPN Sungai Rumbai, Parman, dalam wawancara dengan Padang Ekspres.

Parman menegaskan bahwa fokus manajemen pada tahun 2023 adalah meningkatkan realisasi kredit untuk memaksimalkan pendapatan dan intermediasi. Langkah ini berat, namun berhasil dicapai berkat kerja keras tim.

Dari audit akhir tahun 2023, tercatat total Asset sebesar Rp91,2 Miliar, didukung oleh kinerja Kredit, Dana, dan Equitas. Dana Pihak Ketiga mencapai Rp80,4 Miliar, dengan fokus pada dana tabungan untuk menekan biaya dana.

"Dari total Dana Pihak Ketiga, sebanyak 88,73 persen bersumber dari dana tabungan," tambah Parman.

Kinerja Kredit di tahun 2023 tercatat membaik dengan pertumbuhan 16,78 persen secara year on year. Hal ini berdampak pada pendapatan bunga yang mencapai Rp8,6 Miliar dan pendapatan lainnya.

Meskipun pertumbuhan kredit tinggi, kualitas kredit tetap terjaga dengan baik, dengan rasio Non Performing Loan (NPL) mencapai 2,31 persen. Pengendalian biaya juga berhasil, dengan rasio Biaya Operasional berbanding Pendapatan Operasional (BOPO) sebesar 79,13 persen.

"Laba Bersih Usaha tahun 2023 mencapai Rp1,3 Miliar, yang merupakan hasil dari kredit yang bertumbuh, biaya yang terkendali, dan pendapatan operasional yang meningkat," tambah Parman.

Dari data Padang Ekspres, PT BPR LPN Sungai Rumbai tercatat sebagai salah satu BPR yang beroperasi di Kabupaten Dharmasraya. Meskipun menghadapi tantangan di masa lalu, BPR ini berhasil bangkit dan mencatatkan pertumbuhan yang signifikan dalam lima tahun terakhir.

"Atas nama manajemen, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak. Semoga tahun 2024 membawa kesuksesan yang lebih besar bagi PT BPR LPN Sungai Rumbai," tutup Parman dengan optimisme.

BPRNews.id - Bupati Pemalang, H. Mansur Hidayat, ST., mengakui bahwa kunjungannya ke kantor BPR Pemalang merupakan yang pertama kalinya baginya. Menurutnya, kantor BPR Pemalang sangatlah bagus, dan pelayanannya pun baik.

“Pelayanannya baik, mudah-mudahan bisa menaikan pendapatan Kabupaten Pemalang,” ungkapnya pada Kamis (21/3/2024).

Sementara itu, dalam keterangan persnya, Komisaris PT. BPR Pemalang, Bagus Sutopo, menyatakan bahwa PT. BPR Pemalang telah mulai melakukan perbaikan, terutama dari sisi perkantorannya, untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

“Kantor ini menjadi sebuah simbol, memberikan kepercayaan kepada masyarakat,” tuturnya.

Bagus, yang biasa disapa Komisaris BPR, juga menegaskan bahwa PT. BPR Pemalang harus memberikan layanan yang terbaik dalam memberikan kredit dan menghimpun dana, terutama untuk membantu pelaku UMKM, sambil mengatasi praktek kredit yang dilakukan oleh rentenir yang tidak bertanggung jawab.

“Kita diminta oleh Bupati, karena kita berdekatan dengan pasar Pemalang. Kita diminta agar ada program khusus untuk mengurangi dalam hal ini rentenir,” ujarnya.

Lebih lanjut, Bagus menjelaskan bahwa dalam hal pengembangan, kantor kas saat ini sedang dalam proses perbaikan, dan fokus utamanya adalah membenahi internal terlebih dahulu.

“Tapi secara teknis apa yang akan dilakukan pengembangannya, lebih detailnya ke Direksi,” tambahnya kepada awak media.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur PT. BPR Pemalang, Tri Hary, menyatakan bahwa kantor kas yang ada saat ini di Randudongkal, Moga, Comal, dan Petarukan dianggap sudah cukup untuk saat ini.

“Terkait dengan perkembangan nanti akan kami pikirkan masak-masak,” pungkasnya.

BPRNews.id - Empat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) segera resmi dimerger, menyusul pengesahan Peraturan Daerah (Perda) yang dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD Jabar pada Rabu (20/03).

Keempat BUMD yang akan digabung adalah Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Karya Utama Jabar, PT BPR Wibawa Mukti Jabar, PT BPR Artha Galuh Mandiri Jabar, dan PT BPR Majalengka Jabar.

Pansus V DPRD Jabar, yang membahas usulan Raperda tersebut, sependapat bahwa kebijakan merger BUMD diperlukan untuk memperkuat permodalan serta melakukan optimalisasi tata kelola, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan perluasan produk dan layanan. Oleh karena itu, pansus menyetujui Raperda yang telah dibahas untuk ditetapkan sebagai perda.

Wakil Ketua Pansus V, Husin, menyatakan bahwa pansus memberikan rekomendasi kepada Pemprov Jabar untuk segera membentuk kepengurusan BPR hasil merger secara profesional sesuai dengan kapasitas dan kemampuan jabatan yang akan diemban. "Kami menekankan kepada Pemprov bahwa dengan dimergernya empat BPR tersebut, tidak boleh ada karyawan yang diberhentikan," tambahnya.

Meskipun Raperda telah disahkan, Pansus V masih belum dibubarkan karena masih ada satu Raperda lain yang berkaitan dengan merger BUMD tersebut, yaitu terkait penyertaan modal terhadap BPR hasil penggabungan. Menurut Husin, meskipun Raperda itu sejatinya telah tuntas dibahas, namun berdasarkan saran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), perlu dilakukan fasilitasi lagi setelah Perda merger diundangkan. "Secara substansi sudah dibahas oleh pansus, hanya tinggal membahas lagi saat sudah ada hasil evaluasi dari Kemendagri," jelasnya.

Usulan merger empat BUMD tersebut telah digulirkan di lingkungan DPRD Jabar sejak September 2023. Skema penggabungan menempatkan satu BPR sebagai penerima penggabungan, yaitu PT BPR Karya Utama Jabar, yang akan menerima aset, liabilitas, dan ekuitas dari tiga BPR yang bergabung.

BPRNews.id - Sebagai satu-satunya BPR/S di Sumatera Barat yang berhasil meraih Platinum Info Bank Award, PT BPR Khatulistiwa Bonjol telah membuktikan kemampuannya dalam mempertahankan konsistensi kinerja yang tangguh. Tahun buku 2023 menjadi saksi atas prestasi gemilangnya, dengan total Asset mencapai Rp82,9 Miliar, realisasi Kredit sebesar Rp66,3 Miliar, Dana Pihak Ketiga mencapai Rp70,3 Miliar, dan Laba Bersih Usaha mencapai Rp1,2 Miliar.

"Alhamdulillah tahun buku 2023 kita di PT BPR Khatulistiwa Bonjol masih mampu mencatatkan pertumbuhan usaha double digit. Total Asset tercatat Rp82,9 Miliar, realisasi Kredit Rp66,3 Miliar, Dana Pihak Ketiga sebanyak Rp70,3 Miliar dan Laba Bersih Usaha sebesar Rp1,2 Miliar. Semua capaian ini bertumbuh secara year on year," ungkap Direktur Utama PT BPR Khatulistiwa Bonjol, Syofyardin kepada Padang Ekspres.

Kesuksesan ini tidak terlepas dari kerja keras dan strategi yang tepat yang telah dijalankan oleh manajemen. Maksimalisasi dalam pengelolaan Asset, Kredit, Dana Pihak Ketiga, dan Laba menjadi kunci utama dalam pencapaian ini. Selain itu, kualitas Aktiva Produktif (KAP) juga semakin meningkat, menunjukkan komitmen PT BPR Khatulistiwa Bonjol dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabahnya.

Dari evaluasi akhir tahun 2023, tercatat bahwa total Asset mencapai Rp82,9 Miliar, dengan pertumbuhan sebesar 11,07 persen secara year on year. Pertumbuhan ini juga sejalan dengan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB). Meningkatnya Asset didorong oleh peningkatan realisasi Kredit dan Dana Pihak Ketiga. Dana Pihak Ketiga mencapai Rp70,3 Miliar, tumbuh sebesar 9,73 persen secara year on year.

Dalam hal penerimaan dana, baik Tabungan maupun Deposito mencatatkan pertumbuhan. Dana Tabungan berhasil dihimpun sebesar Rp44,3 Miliar, dengan pertumbuhan 4,64 persen secara year on year, sementara Dana Deposito mencapai Rp25,9 Miliar, tumbuh 19,65 persen secara year on year.

Di sisi lain, realisasi Kredit juga menunjukkan performa yang memuaskan. Total Kredit yang disalurkan mencapai Rp66,3 Miliar, tumbuh sebesar 7,64 persen secara year on year. Pertumbuhan ini berdampak pada pendapatan, di mana pendapatan bunga berhasil mencapai Rp10,2 Miliar, tumbuh 7,64 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Syofyardin menekankan bahwa selain pertumbuhan yang positif, kualitas Aktiva Produktif (KAP) juga semakin baik. Ratio Non Performing Loan (NPL) mencapai 0,52 persen, menandakan bahwa sebagian besar Kredit yang disalurkan dalam kondisi sehat dan lancar. Selain itu, pengendalian biaya juga terjaga dengan baik, terbukti dengan capaian ratio Biaya Operasional berbanding Pendapatan Operasional (BOPO) sebesar 87,07 persen.

"Dengan pertumbuhan Asset yang stabil, peningkatan realisasi Kredit, dan pengendalian biaya yang efektif, kami berhasil mencatatkan Laba Bersih Usaha sebesar Rp1,2 Miliar, tumbuh 2,58 persen secara year on year," ungkap Syofyardin.

Selain fokus pada kinerja finansial, PT BPR Khatulistiwa Bonjol juga telah menetapkan langkah strategis untuk melakukan konversi dari sistem konvensional ke sistem syariah. Ini sebagai tindak lanjut dari keputusan RUPS LB tahun 2018, yang disetujui oleh semua stakeholder.

"Dengan persiapan yang matang, termasuk pelatihan dan pengenalan konsep syariah kepada karyawan, kami berharap dapat mewujudkan konversi ini pada tahun 2024," tambah Syofyardin.

Dari data Padang Ekspres, PT BPR Khatulistiwa Bonjol telah menjadi salah satu BPR/S dengan kinerja terbaik di Sumatera Barat. Dengan pencapaian Platinum Infobank Award, menjadi bukti atas dedikasi dan komitmen yang tinggi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.