BPRNews.id - Menyusul terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) yang disahkan pada tanggal 12 Januari 2023, serta merujuk pada Surat Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0016319.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 14 Maret 2024, sejumlah perubahan signifikan terjadi di ranah perbankan nasional.

PT Bank Perekonomian Rakyat Mandiri Artha Abadi (BPR MAA) mengumumkan perubahan namanya dari "PT Bank Perkreditan Rakyat Mandiri Artha Abadi" menjadi "PT Bank Perekonomian Rakyat Mandiri Artha Abadi" disingkat PT BPR MAA. Pengumuman ini merupakan langkah strategis perusahaan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan regulasi dan arah kebijakan pemerintah dalam sektor keuangan.

Direktur Utama PT BPR MAA, Budi Santoso, menyambut baik perubahan ini, menyatakan, "Dengan nama baru ini, kami berharap dapat terus berkarya dan berinovasi dalam menggerakan ekonomi rakyat yang lebih luas. Perubahan nama ini juga menjadi cerminan komitmen kami dalam mendukung visi pemerintah untuk memperkuat sektor keuangan demi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan."

Sementara itu, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, memberikan tanggapan positif terhadap perubahan nama PT BPR MAA ini, menyebutnya sebagai langkah yang tepat untuk menyelaraskan diri dengan arus perkembangan sektor keuangan yang semakin dinamis.

Perubahan nama PT BPR MAA ini juga menjadi bagian dari upaya lebih besar dalam memperkuat integritas dan kapasitas lembaga keuangan di Indonesia, seiring dengan implementasi Undang-Undang PPSK yang bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih inklusif dan stabil bagi seluruh lapisan masyarakat.

BPRNews.id - Bank Mandiri telah menyiapkan uang tunai sebesar Rp31,3 triliun untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan uang tunai di masyarakat selama Ramadan dan menjelang Idulfitri 1445 H. Corporate Secretary Bank Mandiri, Teuku Ali Usman, mengungkapkan bahwa langkah ini bertujuan untuk membantu nasabah dalam memenuhi berbagai kebutuhan pada periode tersebut, terutama saat pembayaran gaji dan tunjangan hari raya ASN.

"Guna mendukung penyaluran uang tunai ke masyarakat, kami juga telah mengoptimalisasi pengisian 12.874 mesin ATM atau CRM Bank Mandiri yang terhubung dalam jaringan ATM Link, ATM Bersama, ATM Prima, dan Visa atau Plus di seluruh Indonesia," ujar Ali Usman.

Selain itu, Bank Mandiri juga mengoptimalkan channel-channel pembayaran online, termasuk mesin EDC dan aplikasi Livin’ by Mandiri. Ali menjelaskan bahwa mereka akan meningkatkan kapasitas super app ini hingga 70 ribu transaksi per detik agar tetap dapat memberikan layanan prima pada saat puncak transaksi, termasuk layanan BI Fast yang menjadi pilihan utama nasabah dalam pengiriman dana.

Bank Mandiri juga akan menyediakan likuiditas yang memadai pada Rekening Settlement Dana (RSD) untuk mengantisipasi lonjakan transaksi BI FAST pada periode Ramadan dan Idulfitri. Mereka juga akan melakukan maintenance pada 10.235 ATM dan 246 ribu EDC yang tersebar di seluruh Indonesia.

Ali menjelaskan bahwa nasabah juga dapat menggunakan Livin’ by Mandiri untuk berbagai kebutuhan seperti cek saldo, transfer hingga Rp 300 juta, pembayaran tagihan bulanan, top up e-money, pembayaran dengan QRIS, dan lainnya. Bahkan, melalui fitur Sukha pada super app ini, nasabah dapat memesan tiket kereta, pesawat, dan tempat wisata.

Untuk memudahkan pengguna jalan tol, Bank Mandiri akan menyiapkan stok kartu Mandiri e-money hingga 975 ribu kartu yang dapat diperoleh di berbagai tempat termasuk cabang, toko retail, outlet resmi Bank Mandiri di e-commerce, dan vending machine di lokasi transportasi.

Ali menegaskan bahwa Bank Mandiri juga akan memastikan kesiapan jaringan IT secara optimal untuk mengantisipasi kenaikan transaksi yang dilakukan nasabah pada seluruh channel pembayaran elektronik. Selain itu, bank ini juga akan memberikan banyak program khusus selama bulan Ramadan untuk memanjakan nasabah. Nasabah dapat mengakses ragam program tersebut melalui bmri.id/ramadan2024.

BPRNews.id - Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sumatera Barat memastikan tetap melayani masyarakat yang ingin menukarkan pecahan uang baru di daerah-daerah terdampak bencana alam seperti Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat.

"Semuanya kita siapkan. Bahkan, H-2 petugas sudah berada di lokasi atau tempat penukaran uang termasuk di Kabupaten Pesisir Selatan yang terdampak banjir," kata Kepala BI Perwakilan Sumbar Endang Kurnia Saputra di Padang, Sumatera Barat, Selasa.

Endang Kurnia mengatakan di Kabupaten Pesisir Selatan, pihaknya akan mengoperasikan mobil keliling. Hal itu untuk memudahkan menjangkau masyarakat yang ingin menukarkan uang pecahan baru. Sebab, hingga kini sebagian wilayah atau kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan masih terdampak sisa-sisa material banjir dan tanah longsor.

"Untuk di luar Kota Padang, BI yang bekerja sama dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), serta bank milik Pemerintah Provinsi Sumbar menyiapkan pecahan uang baru bagi 500 penukar," tambahnya.

Namun, apabila animonya tinggi BI akan menambah kuota penukaran uang baru. Setiap individu maksimal hanya bisa menukar uang baru senilai Rp4 juta. Apabila ingin menambah maka bisa kembali mendaftar melalui aplikasi Pintar.

Senada dengan itu, Deputi Kepala Perwakilan BI Sumbar Dandy Indarto Seno mengatakan jumlah penukaran uang baru pada 2024 meningkat Rp600 miliar jika dibandingkan dengan 2023.

"Tahun lalu (2023) BI menyiapkan penukaran uang baru Rp3 triliun. Sementara tahun ini Rp3,6 triliun," sebut Dandy.

Secara keseluruhan Bank Indonesia Kantor Perwakilan Sumbar menyiapkan jasa penukaran uang baru senilai Rp3,6 triliun untuk melayani kebutuhan masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah.

BPRNews.id - "Rencana pembagian dividen tahun buku 2023 sebesar Rp1,65 triliun telah disetujui dalam RUPST," ungkap Presiden Direktur NISP, Parwati Surjaudaja, pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank OCBC NISP Tbk (NISP) pada Senin (18/3/2024).

Parwati menjelaskan bahwa pembayaran dividen kali ini akan memiliki payout ratio sebesar 40,4% dari total laba bersih perseroan di tahun 2023.

"Dividen per saham yang akan dibayarkan itu sebesar Rp72 per saham," tambahnya. Selain untuk dividen, sebagian laba bersih perseroan sebesar Rp100 juta juga dialokasikan, sementara sisanya menjadi laba ditahan.

OCBC NISP mencatatkan laba bersih sebesar Rp4,1 triliun pada tahun 2023, naik sekitar 23% dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini didukung oleh pertumbuhan kredit sebesar 12% dan rasio kecukupan modal (CAR) yang kuat mencapai 23,7%.

Pembiayaan Berkelanjutan Menyumbang 21% dari Total Kredit Bank

Di sisi lain, OCBC juga aktif dalam menyebarkan pembiayaan berkelanjutan (sustainable green financing) senilai Rp32,3 triliun, yang berkontribusi hingga 21% dari total kredit bank per 31 Desember 2023.

"Kami berhasil mencatatkan kinerja yang baik pada 2023 dan komitmen dalam sustainable green financing. Kami juga melanjutkan inisiatif untuk memberikan solusi yang inovatif dan relevan pada nasabah," kata Parwati Surjaudaja dalam Paparan Publik Tahunan.

Dari jumlah tersebut, Rp13,1 triliun dialokasikan untuk pembiayaan berwawasan lingkungan seperti proyek-proyek hijau dan pembiayaan properti hijau. Selain itu, OCBC juga menyalurkan Rp3,25 triliun melalui program #TAYTB Women Warriors, meningkat 7% secara tahunan dengan jumlah wirausaha perempuan mencapai 1.327 pengusaha.

Penerapan aspek environmental, social and governance (ESG) di OCBC tidak hanya terbatas pada pembiayaan hijau. Salah satu contohnya adalah OCBC Space, sebuah bangunan hijau dan pintar di BSD, Tangerang, yang baru-baru ini memperoleh sertifikasi Level 2 Advanced dari International Finance Corporation (IFC) dan Green Building Council (GBC) Indonesia.

Harga saham NISP pada perdagangan, Selasa (19/3/2024), berada pada posisi Rp1.395 per saham, mengalami penurunan 0,71%.

BPRNews.id - "Kerja sama pertukaran data antara OJK dan Kemenkeu diharapkan dapat meningkatkan sinergi antar kedua lembaga guna mendukung kebijakan yang tepat sasaran," kata Deputi Komisioner Stabilitas Sistem Keuangan OJK, Agus E. Siregar, pada acara 'Kick Off Implementasi PKS OJK dan Kemenkeu' di Jakarta, Selasa.

Agus menekankan bahwa pertukaran data merupakan landasan yang solid dalam pengambilan keputusan yang efektif dan efisien, serta perumusan kebijakan yang baik. Hal ini merupakan bagian dari kebijakan kolaboratif yang dilakukan OJK dengan berbagai Kementerian/Lembaga (K/L).

Kerja sama ini juga merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman (MoU) antara OJK dan Kemenkeu yang telah ditandatangani pada November 2020, serta keputusan kerja sama tentang Penyediaan, Pertukaran, dan/atau Pemanfaatan Data dan/atau Informasi pada September 2023.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemenkeu, Heru Pambudi, menyambut baik sinergi antara kedua lembaga ini. Dia menekankan bahwa kerja sama ini diharapkan akan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik, khususnya dalam pengembangan sektor keuangan.

Acara 'Kick Off Implementasi PKS Pertukaran Data Antara Kementerian Keuangan dan OJK' ini menjadi momentum penting bagi kedua lembaga untuk menjalankan kerja sama dengan penuh tanggung jawab. Melalui sinergi dan kolaborasi yang baik, diharapkan sektor keuangan Indonesia akan semakin maju dan berkembang dengan baik.