BPRNews.id - Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat (Perumda BPR) Bintan berhasil memperoleh laba sebesar Rp3,3 miliar lebih sepanjang tahun 2023. Dari laba yang berhasil diraih, BPR Bintan memberikan dana bagi hasil (dividen) sebesar 55% kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan.

Direktur Utama Perumda BPR Bintan, Radhiah Razak, menyatakan bahwa dividen sebesar 55% yang diberikan kepada Pemkab Bintan mencapai kurang lebih Rp1,8 miliar.

"Selama tahun 2023, kami berhasil memberikan dividen kepada Pemkab Bintan sekitar Rp1,8 miliar lebih dari laba sebesar Rp3,3 miliar lebih yang kami peroleh," ujar Radhiah.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Bintan, Ronny Kartika, setelah memimpin Rapat Laporan Keuangan Perumda BPR Bintan di Ruang Rapat Bapelitbang Bintan, menyampaikan bahwa Perumda BPR selalu menunjukkan kontribusi yang signifikan kepada Pemkab Bintan dalam pengelolaan keuangan.

"Sejak tahun 2008 hingga tahun 2023, total dividen yang diberikan oleh Perumda BPR Bintan kepada Pemkab Bintan mencapai Rp35,97 miliar," ujarnya.

Ronny Kartika juga mengharapkan agar pelayanan Perumda BPR dapat terus ditingkatkan untuk berperan secara positif dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Bintan.

"Kami mengharapkan agar kinerja Perumda terus ditingkatkan dan menunjukkan kontribusi yang nyata bagi Pemkab dan masyarakat Bintan," tutupnya.

BPRNews.id - Dewan Pengurus Daerah (DPD) Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo) Bali menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) yang diselenggarakan bersama seminar pada Jumat, 15 Maret 2024. Acara ini menjadi forum penting bagi anggota Perbarindo Bali untuk membahas rencana kerja serta isu-isu strategis yang dihadapi oleh Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) di Bali.

Ketua DPD Perbarindo Bali, Ketut Komplit SH, menjelaskan bahwa tema utama Rakerda dan seminar kali ini adalah "Strategi Menghadapi Peluang dan Tantangan BPR-BPRS Momentum Hadirnya Undang-Undang P2SK". Undang-Undang ini memberikan peluang baru bagi BPR-BPRS, namun juga menimbulkan tantangan terkait tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan.

"Lahirnya Undang-Undang P2SK membuka peluang baru bagi BPR-BPRS, namun juga menuntut peningkatan kapasitas dan tata kelola yang baik," ujar Ketut Komplit.

Ketua Panitia Rakerda, IDGM Darmawijaya, menekankan pentingnya menghadapi tantangan sekaligus memanfaatkan peluang yang ada. Disparitas dalam ukuran dan kapasitas sumber daya BPR-BPRS menjadi salah satu tantangan yang perlu diatasi.

"Rakerda tahun ini sangat tepat mengangkat tema strategi menghadapi peluang dan tantangan BPR-BPRS seiring dengan hadirnya Undang-Undang P2SK. Harapannya, BPR-BPRS anggota Perbarindo Bali dapat menghadapi tantangan dengan baik dan memanfaatkan peluang untuk kemajuan industri BPR di Bali," ujar IDGM Darmawijaya.

Dalam acara tersebut, juga dibahas kondisi BPR Bali dalam beberapa tahun terakhir, termasuk pertumbuhan asset, kredit yang diberikan, dan rasio Loan to Deposit Ratio (LDR). Dukungan pemerintah, khususnya Otoritas Jasa Keuangan, juga menjadi perhatian dalam mendorong pertumbuhan industri BPR.

Program kerja DPD Perbarindo Bali dan realisasinya dalam bidang hukum, organisasi, humas, litbang, pendidikan, dan pelatihan juga menjadi sorotan dalam Rakerda ini. Hal ini sebagai langkah konkret untuk memenuhi kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh BPR-BPRS di Bali.

Dengan adanya Rakerda Perbarindo Bali tahun 2024 ini, diharapkan industri BPR di Bali semakin kuat dan mampu bersaing di tengah dinamika perkembangan sektor keuangan yang semakin kompleks.

BPRNews.id - Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Karanganyar turut berperan aktif dalam merespons kenaikan harga kebutuhan pokok dengan melaksanakan bazar pangan murah. Salah satunya, PT BPR Bank Daerah Karanganyar telah menggelar gerakan pangan murah di Kecamatan Jatipuro pada Jumat (15/3/2024).

Direktur PT BPR Bank Daerah Karanganyar, Haryono, mengungkapkan bahwa sebanyak 500 paket sembako murah telah tersedia dalam bazar tersebut. Setiap paket berisi lima kilogram (kg) beras, satu liter minyak goreng, dan satu kg gula pasir, dengan harga terjangkau Rp50.000 per paket, jauh di bawah harga normal sebesar Rp81.750. Antusiasme masyarakat terhadap bazar ini begitu tinggi, di mana 500 paket tersebut ludes terjual dalam waktu kurang dari satu jam.

"Hari ini, kita tidak hanya merayakan HUT ke-55 BPR Bank Daerah Karanganyar tetapi juga meluncurkan program BUMD peduli pengendalian inflasi daerah," ungkap Haryono kepada Solopos.com.

Haryono menjelaskan bahwa gerakan pangan murah ini merupakan hasil kerjasama dengan Dispertan PP Karanganyar. Selanjutnya, bazar sembako murah ini akan diadakan kembali di Kecamatan Kebakkramat menjelang perayaan Lebaran, dengan jumlah paket yang sama, yaitu 500 paket.

Menurut Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Karanganyar, Titis Sri Jarwoto, gerakan pasar murah ini diharapkan dapat membantu masyarakat Karanganyar memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

"Kami berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dengan menggelar gerakan pangan murah di seluruh Kabupaten Karanganyar," tambahnya.

Gerakan pangan murah ini bukan hanya sekadar bantuan sosial, tetapi juga sebagai upaya nyata BUMD dalam mengurangi beban ekonomi masyarakat akibat kenaikan harga kebutuhan pokok. Langkah ini juga diharapkan dapat menjaga stabilitas harga pangan selama bulan Ramadan hingga perayaan Lebaran mendatang.

BPRNews.id - PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) berupaya mempermudah akses kepemilikan rumah bagi nasabahnya melalui kerja sama yang dijalin dengan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi).

"Ini adalah upaya kami yang signifikan untuk menyediakan solusi inovatif bagi masyarakat dengan memaksimalkan potensi dan peluang yang ada," kata Direktur Jaringan dan Retail Banking Bank Mandiri, Aquarius Rudianto, di Jakarta, Jumat.

Aquarius menjelaskan bahwa kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya Bank Mandiri untuk memenuhi seluruh kebutuhan stakeholder terkait pembangunan properti dan fasilitas pembiayaan kredit perumahan.

Penandatanganan kerja sama antara kedua pihak dilakukan di Jakarta pada Jumat. Melalui gabungan keahlian Bank Mandiri dan Apersi, kerja sama ini dirancang untuk menciptakan solusi inovatif dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Apersi, sebagai salah satu asosiasi pengembang terbesar, memiliki lebih dari 3.500 pengembang dan 27 DPD yang tersebar di seluruh Indonesia. Kontribusi Apersi dalam penyediaan perumahan subsidi mencapai 66 ribu unit pada tahun 2023.

Sementara Bank Mandiri, sejak awal telah berkomitmen untuk membantu memenuhi kebutuhan hunian masyarakat melalui penyaluran Kredit Pemilikan Rakyat (KPR), termasuk bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui KPR FLPP.

Bank Mandiri telah menyalurkan 3.684 unit KPR FLPP sepanjang tahun 2023. Dengan kolaborasi bersama Apersi, Bank Mandiri optimis dapat meningkatkan penyaluran KPR FLPP untuk mengurangi backlog perumahan di Indonesia.

Bank Mandiri juga memanfaatkan platform digital, seperti Super Apps Livin’ by Mandiri, untuk memasarkan KPR dan menyediakan solusi transaksi bagi masyarakat.

Hingga akhir Februari 2024, total penyaluran KPR Bank Mandiri tumbuh 35,4 persen secara year-on-year (YoY) dengan kualitas kredit yang terjaga. Bank Mandiri optimis dapat melampaui pencapaian tahun lalu melalui strategi dan kolaborasi yang telah digariskan.

BPRNews.id - Bank Indonesia (BI) mempersiapkan uang layak edar (ULE) sebesar Rp197,6 triliun untuk memenuhi kebutuhan penukaran uang Rupiah pada momen Ramadan dan Idulfitri 2024.

"Di tahun ini, dalam rangka penyediaan uang Ramadhan dan Idul Fitri, kami menyediakan uang sebesar 197,6 triliun. Ini meningkat 4,65 persen," ujar Kepala Departemen Pengelolaan Uang BI, Marlison Hakim di Kantor Pusat BI, Jakarta, Jumat (15/3/2024).

Marlison menyatakan bahwa peningkatan jumlah ULE yang disiapkan mempertimbangkan peningkatan mobilitas masyarakat selama periode Ramadan dan Idul Fitri (RAFI), serta pertumbuhan ekonomi yang meningkat.

BI bekerja sama dengan perbankan untuk menyediakan titik-titik layanan penukaran uang Rupiah di seluruh wilayah Indonesia. Masyarakat juga diimbau untuk memanfaatkan pembayaran transaksi non-tunai guna mendukung ekonomi dan keuangan digital.

Terhitung mulai 15 Maret hingga 7 April 2024, masyarakat dapat melakukan penukaran uang Rupiah di 4.264 titik layanan kantor bank umum yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain itu, BI juga menyediakan layanan penukaran uang Rupiah melalui Layanan Kas Keliling di lokasi-lokasi strategis seperti pasar tradisional dan modern, serta Kas Keliling Susur Sungai di beberapa wilayah.

Di DKI Jakarta, BI bersama perbankan akan menyediakan Layanan Penukaran Terpadu pada tanggal 28 hingga 31 Maret 2024 di Istora Senayan. Sementara di daerah, layanan serupa akan diselenggarakan di stadion dan alun-alun kota.

Seluruh rangkaian kegiatan penukaran uang pada momen Ramadan dan Idul Fitri tersebut dikemas dalam kegiatan Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idulfitri (Serambi) 2024 dengan tema 'Bijak Gunakan Rupiah di Bulan Penuh Berkah'. Marlison menegaskan bahwa BI telah berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan perbankan hingga level di daerah, sehingga perbankan dapat memberikan layanan penukaran uang kepada masyarakat dengan lebih dari 4 ribu titik layanan kantor bank.