Bprnews.id - Perilaku petugas penagihan atau debt collector dalam sektor pinjaman online (pinjol) menjadi sorotan utama pengaduan yang diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan selama rentang waktu Januari 2022–Januari 2024. OJK mencatat bahwa terdapat 4.298 pengaduan terkait perilaku petugas penagihan pinjol selama periode tersebut.
Jenis pengaduan ini menjadi salah satu dari lima permasalahan utama layanan yang dihadapi oleh sektor fintech P2P. Selain masalah perilaku petugas penagihan, OJK juga mencatat adanya 907 pengaduan terkait penipuan, seperti pembobolan rekening, skimming, phising, dan social engineering di sektor pinjaman online.
Permasalahan lain yang dihadapi oleh pengguna layanan pinjaman online mencakup kegagalan atau keterlambatan transaksi dengan jumlah pengaduan mencapai 495, permasalahan imbal hasil atau return sebanyak 361 pengaduan, dan permasalahan terkait bunga, denda, atau penalti yang mencapai 290 pengaduan.
OJK juga mencatat lima permasalahan produk dalam sektor fintech P2P, dengan mayoritas pengaduan, yaitu 7.525, berkaitan dengan pinjaman online multiguna. Sementara itu, masalah pinjaman online produktif mencapai 1.948 pengaduan.
Terdapat juga 4 pengaduan terkait kredit atau pembiayaan modal kerja, dan masing-masing 3 pengaduan terkait pembiayaan multiguna pembayaran angsuran dan penjaminan kredit atau pembiayaan.
Bprnews.id - Baru-baru ini, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang menjadi bagian dari Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) Komisariat Cirebon menjalani proses penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan BPJS Ketenagakerjaan Cirebon.
PKS ini berkaitan dengan partisipasi nasabah/debitur BPR yang tergabung dalam Perbarindo Komisariat Cirebon dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Sembilan pimpinan BPR menandatangani PKS ini, dengan 7 di antaranya melakukan pembaharuan status dan 2 lainnya merupakan penandatangan baru.
Sudarwoto, selaku Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cirebon, menjelaskan bahwa penandatanganan PKS ini bertujuan untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada nasabah/debitur BPR.
Nasabah BPR, termasuk pekerja informal atau Bukan Penerima Upah (BPU), dapat memperoleh perlindungan minimal dari 2 program BPJS Ketenagakerjaan, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), atau memilih opsi 3 program dengan menambahkan Jaminan Hari Tua (JHT).
Sudarwoto menyampaikan, "Dengan perlindungan dari 2 program ini, dengan iuran hanya sebesar Rp16.800,- per bulan, diharapkan kewajiban nasabah dalam pembayaran angsuran ke BPR dapat berjalan dengan lancar dan selesai, bahkan jika mereka mengalami risiko pekerjaan."
Dia menegaskan bahwa jika nasabah BPR dan peserta BPJS Ketenagakerjaan mengalami kecelakaan kerja, seluruh biaya perawatan medis akan ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan, dan dalam kasus kematian, santunan minimal yang diberikan mencapai Rp42 juta.
Sudarwoto menegaskan bahwa perlindungan ini merupakan wujud kehadiran pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan manfaat kepada seluruh pekerja, terutama di wilayah Cirebon. Dia menambahkan bahwa BPR juga dapat mendaftar di BPJS Ketenagakerjaan sebagai sektor Penerima Upah (PU) dengan batasan jumlah tenaga kerja maksimal sebanyak 5 orang.
Sementara itu, Ketua Perbarindo Cirebon, Agus Heru Sajugo, menyatakan bahwa perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi debitur BPR sangat relevan. Harapannya, dengan adanya jaminan sosial terhadap risiko kecelakaan kerja atau kematian ini, tidak akan mengganggu kolektibilitas kredit yang sedang berlangsung.
Agus Heru Sajugo menambahkan bahwa setelah penandatanganan PKS ini, BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan pendampingan teknis kepada Penanggung Jawab Inti (PIC) di Kantor BPR, mulai dari proses pendaftaran kepesertaan nasabah BPR hingga penanganan klaim jika diperlukan.
Bprnews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa penurunan jumlah Bank Perekonomian Rakyat konvensional (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) tidak berdampak pada kinerja keuangan sektor tersebut.
Pada seminar daring yang diadakan kemarin, Pengawas Utama Kelompok Spesialis Perbankan OJK, Panca Hadi Suryatno, menjelaskan bahwa meskipun jumlah BPR mengalami penurunan akibat konsolidasi, kinerja keuangan BPR/BPRS terus tumbuh dan positif.
"Dari sisi kredit, pertumbuhan industri BPR/BPRS mencapai 10,4 persen dari November 2022 hingga November 2023, mencapai Rp157 triliun. Begitu juga dengan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) yang tumbuh 10,21 persen, mencapai Rp151,9 triliun pada November 2023," ungkap Panca.
Meskipun sejak tahun 2015 jumlah BPR terus mengalami penurunan akibat konsolidasi untuk memenuhi peraturan OJK tentang pemenuhan modal inti minimum, Panca menekankan bahwa pencabutan izin usaha dan konsolidasi tidak berdampak negatif pada kinerja keuangan BPR/BPRS.
Pada November 2023, jumlah BPR berada pada 1.578 bank, terdiri dari 1.405 BPR konvensional dan 173 BPRS.
Menanggapi penurunan jumlah BPR, Panca menyatakan bahwa sebagian besar disebabkan oleh penggabungan (merger) BPR. Pencabutan izin usaha tidak terlalu berdampak, bahkan konsolidasi lebih mendorong penguatan industri BPR.
Sementara itu, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berencana mengembangkan sistem informasi dan teknologi (IT) untuk membantu BPR lebih maju dan bersaing di era digital.
Ketua Dewan Komisioner LPS, Purbaya Yudhi Sadewa, menjelaskan bahwa rencananya adalah membuat omnibus sistem IT yang dapat digunakan oleh BPR. Uji coba akan dimulai tahun depan dengan melibatkan 100 BPR, dengan harapan dapat membantu BPR bersaing dengan bank komersial dan digital lainnya di era digitalisasi.
"Agar mereka bisa lebih bersaing dengan bank-bank komersial dan bank digital lainnya. Jadi, mereka tidak tertinggal di era digitalisasi," tambahnya.
Bprnews.id - PT BPR Bank Daerah Karanganyar (Perseroda) kembali menunjukkan prestasinya dengan dinominasikan sebagai salah satu peserta dalam Top BUMD Awards 2024 yang diselenggarakan oleh Majalah Top Business.
Pencapaian ini datang setelah dua tahun berturut-turut, pada 2022 dan 2023, di mana BPR Bank Daerah Karanganyar berhasil meraih Level Bintang 5 dalam acara serupa.
Direktur Utama PT BPR Bank Daerah Karanganyar (Perseroda), Haryono, menyampaikan bahwa proses penilaian untuk Top BUMD Awards 2024 sedang berlangsung. "Keikutsertaan Bank Daerah Karanganyar sebagai kandidat dalam Top BUMD Awards tidak terlepas dari pencapaian kinerja positif pada tahun 2023," ungkapnya.
Haryono menegaskan bahwa bank ini, yang sepenuhnya dimiliki oleh Pemkab Karanganyar, memiliki modal dasar sebesar Rp100 miliar. Saat ini, modal yang telah disetorkan mencapai Rp44.250.000.000, dan diharapkan akan meningkat menjadi Rp50.250.000.000 setelah penyetoran tambahan sebesar Rp6 miliar pada tahun ini.
Dalam upaya mencapai laba, Haryono menyebutkan bahwa Bank Daerah Karanganyar berencana menyetor Pendapatan Asli Daerah (PAD) senilai Rp3 miliar, melampaui target sebelumnya yang hanya Rp2,83 miliar. Pada tahun 2023, bank ini berhasil menyetor PAD sebesar Rp2,8 miliar dari target sebesar Rp1,76 miliar.
Secara keseluruhan, rasio keuangan Bank Daerah Karanganyar dianggap sehat, sejalan dengan pencapaian target pendapatan. Aset bank ini terus meningkat setiap tahun, dan kredit yang diberikan, termasuk dana pihak ketiga seperti tabungan dan deposito, juga mengalami peningkatan.
"Keuntungan sebelum pajak juga mengalami peningkatan, dari Rp6,8 miliar menjadi Rp7,6 miliar. Semua ini merupakan hasil dari pencapaian target kinerja yang baik, dan hampir semua target Rencana Bisnis Bank (RBB) tercapai," tambahnya.
Haryono menambahkan bahwa pada tahun 2023, sektor modal kerja dan investasi masih mendominasi kredit BPR Bank Daerah Karanganyar dengan persentase hampir 68%, sementara sisanya, sekitar 32%, diberikan untuk sektor konsumtif.
Bank Daerah Karanganyar, yang memiliki visi menjadi bank yang sehat dan mampu bersaing dengan fokus pada pelayanan prima, juga memberikan perhatian khusus pada pengelolaan alokasi dana desa, terutama untuk kredit perangkat desa.
Selain itu, bank ini memiliki strategi pendanaan, pemberian kredit, dan peningkatan jumlah nasabah melalui berbagai inisiatif, seperti promosi dengan hadiah dua mobil dan program "Angkat Telepon Moro".
Bank Daerah Karanganyar juga aktif memberikan pelatihan dan pendampingan jasa manajemen guna meningkatkan kapasitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Bprnews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat lonjakan pengaduan sektor jasa keuangan sebanyak 39.298 dalam 2 tahun terakhir, dengan mayoritas berasal dari sektor perbankan dan financial technology peer-to-peer (fintech P2P) lending atau pinjaman online (pinjol).
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengungkapkan bahwa jumlah pengaduan ini terakumulasi sejak 1 Januari 2022 hingga 26 Januari 2024.
Sektor perbankan menjadi fokus utama pengaduan dengan jumlah mencapai 19.064 kasus. Friderica Widyasari Dewi, yang akrab disapa Kiki, menyatakan bahwa pengaduan tersebut seringkali terkait dengan perilaku petugas penagihan.
"Pengaduan yang sering muncul adalah perilaku petugas penagihan," ujar Kiki di Jakarta, Sabtu (3/2/2024).
Berdasarkan data OJK, pengaduan dari sektor perbankan mencakup restrukturisasi atau relaksasi kredit, pembiayaan, atau pinjaman, serta terkait dengan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Pengaduan lainnya termasuk perilaku petugas penagihan, permasalahan agunan atau jaminan, dan penolakan pelunasan kredit atau pembiayaan dipercepat.
Fintech P2P juga menjadi fokus pengaduan dengan 9.226 kasus. Pengaduan ini mencakup perilaku petugas penagihan, restrukturisasi atau relaksasi kredit atau pembiayaan atau pinjaman, serta kasus fraud eksternal seperti penipuan, pembobolan rekening, skimming, dan cybercrime.
Sektor pembiayaan juga tercatat menerima 7.816 pengaduan, melibatkan perilaku petugas penagihan, SLIK, dan restrukturisasi atau relaksasi kredit atau pembiayaan atau pinjaman.
Pengaduan di sektor asuransi mencapai 3.007, termasuk klaim, produk atau layanan tidak sesuai dengan penawaran, persoalan premi, polis, serta pembatalan atau penutupan polis.
Di pasar modal, OJK mencatat 185 pengaduan dengan variasi seperti pencairan dana, return/imbal hasil/margin keuntungan, kegagalan atau keterlambatan transaksi, transaksi tanpa persetujuan, dan penipuan.
OJK berkomitmen untuk terus melakukan pemantauan dan penanganan terhadap pengaduan konsumen di sektor jasa keuangan.