BPRNews.id - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengapresiasi kinerja PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI) yang berhasil masuk dalam jajaran 10 bank syariah global dengan kapitalisasi pasar terbesar lebih cepat dari yang ditargetkan pemerintah, yakni pada 2025.
"Ini menjadi bukti bahwa kinerja kami yang tumbuh berkelanjutan memiliki nilai ekonomi yang potensial di masa depan," ujar Erick Thohir di Jakarta, Kamis.
Prestasi tersebut mencerminkan kepercayaan investor asing terhadap kinerja fundamental perseroan serta saham BSI. Dalam perdagangan Rabu (13/3), harga saham BSI dengan kode BRIS mencapai Rp131,47 triliun atau setara 8,44 miliar dolar AS.
Saham BRIS pada hari itu naik 9,62 persen, membuka pada level harga Rp2.610 dan ditutup pada Rp2.850. Sejak awal tahun, harga saham BRIS telah naik hingga 63,79 persen atau naik 114 persen year-on-year (yoy).
BSI berhasil meraih peringkat 10 bank syariah dunia dengan kapitalisasi pasar terbesar, di bawah Abu Dhabi Islamic Bank dan Emirates Islamic Bank. Direktur Utama BSI, Hery Gunardi, menyatakan bahwa pencapaian ini juga menjadi faktor pendorong positif bagi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).
"Ketika BRIS ternyata memiliki fundamental performance yang sangat baik, maka BRIS pun menjadi saham yang banyak dikoleksi investor," kata Hery.
BSI berhasil menjaga kinerja keuangannya tetap tumbuh positif dengan laba yang meningkat 33,88 persen year-on-year (yoy) menjadi Rp5,70 triliun hingga kuartal IV/2023. Dukungan utama datang dari pembiayaan, penghimpunan dana pihak ketiga (DPK), dan dana murah yang tumbuh dua digit, serta respons strategi yang tepat dan model bisnis yang terdigitalisasi.
BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkirakan pertumbuhan piutang pembiayaan mencapai 11-13 persen pada bulan Maret 2024, didorong oleh momentum menjelang Idul Fitri. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK, Agusman, menyatakan proyeksi ini di Jakarta pada Jumat.
"Pertumbuhan piutang pembiayaan diproyeksikan berada pada kisaran 11 persen sampai dengan 13 persen year on year pada bulan Maret 2024," ujar Agusman.
Agusman menjelaskan bahwa peningkatan ini dipengaruhi oleh tren penyaluran pembiayaan yang meningkat menjelang Idul Fitri, terutama untuk pembiayaan multiguna pada kendaraan bermotor.
Tren ini teramati secara historis dalam lima tahun terakhir, di mana terjadi peningkatan penyaluran pembiayaan satu bulan sebelum Idul Fitri, khususnya pada bulan Ramadhan, terutama untuk kendaraan bermotor. Hal ini karena permintaan masyarakat meningkat untuk keperluan mudik atau bepergian selama libur lebaran.
Di samping itu, proyeksi OJK juga mencakup peningkatan penyaluran pembiayaan di sektor "Buy Now Pay Later" seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat selama bulan Ramadhan dan lebaran, seperti pembelian barang-barang persiapan puasa dan lebaran serta pembelian tiket transportasi untuk mudik.
Untuk menyambut permintaan ini, perusahaan pembiayaan telah mengeluarkan penawaran-penawaran khusus seperti nominal down payment yang lebih rendah, bonus pembayaran satu angsuran, dan suku bunga yang lebih rendah.
Agusman menegaskan pentingnya bagi perusahaan pembiayaan untuk tetap memprioritaskan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan agar pertumbuhan piutang tidak diikuti dengan kenaikan risiko kredit.
OJK mencatat bahwa outstanding piutang pembiayaan tumbuh 16,35 persen year on year pada Maret 2023 menjadi sebesar Rp435,53 triliun, didukung oleh pembiayaan modal kerja dan investasi masing-masing tumbuh sebesar 34,25 persen dan 19,14 persen.
BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa kebijakan suku bunga tinggi yang kemungkinan akan dipertahankan dalam jangka pendek telah mempengaruhi peningkatan biaya dana atau cost of fund (COF) serta terbatasnya pasokan permintaan kredit. Selain itu, investasi dari luar negeri juga belum sesuai dengan harapan, yang secara langsung maupun tidak langsung menyebabkan potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 kembali terhambat.
"Dunia usaha sudah mulai bergerak, dengan pertumbuhan kredit di bulan Januari mencapai 11%. Seharusnya kita bisa berlari lebih cepat untuk menyelesaikan segala hal yang menjadi target kita di akhir tahun 2024," kata Direktur Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK, Wahyu Budi Satriyo, dalam detikcom Leaders Forum, Kamis (14/3/2024).
Wahyu juga menekankan pentingnya memperhatikan situasi perekonomian global dan kondisi geopolitik, termasuk perkembangan di Tiongkok dan faktor-faktor geopolitik lainnya yang belum mereda.
"Konstelasi dari ketidakpastian kebijakan pemerintahan yang baru di masing-masing negara menjadi pertanyaan besar. Dampaknya terhadap kinerja industri jasa keuangan perlu dicermati ke depan," jelas Wahyu.
Wahyu juga menyoroti bahwa sebanyak 50% penduduk dunia akan berpartisipasi dalam pemilihan umum di negaranya masing-masing tahun 2024. Hal ini menimbulkan ketidakpastian terkait kebijakan pemerintah baru di berbagai negara.
Meskipun demikian, Wahyu optimis bahwa dunia usaha telah menunjukkan tanda-tanda pemulihan dengan pertumbuhan kredit yang signifikan. Oleh karena itu, langkah "wait and see" tidak lagi diperlukan, dan seharusnya pihak terkait dapat bersiap untuk mengatasi tantangan dan mencapai target ekonomi di tahun 2024.
BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Program Gebyar Ramadhan Keuangan (GERAK) Syariah 2024, mengadakan kampanye nasional keuangan syariah selama Bulan Ramadhan. Ini dilakukan untuk meningkatkan kolaborasi dan sinergi dengan berbagai pihak guna mendorong literasi dan inklusi keuangan syariah, memanfaatkan momentum Ramadhan 2024 atau 1445 Hijriah.
Friderica Widyasari Dewi, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, menyampaikan hal ini dalam pembukaan GERAK Syariah secara virtual pada Rabu, 13 Maret 2024, yang dihadiri oleh 3.000 peserta online dari seluruh Indonesia.
"OJK akan terus berkolaborasi dalam meningkatkan indeks literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2022, indeks literasi dan inklusi keuangan syariah masih rendah, sehingga perlu upaya bersama untuk memperbaikinya," ujar Friderica.
Friderica juga menyampaikan apresiasi atas upaya para pemangku kepentingan dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah di bulan Ramadhan. Untuk melakukan kampanye keuangan syariah secara massif dan merata, OJK menyelenggarakan GERAK Syariah serentak di 35 kantor OJK di daerah, berkolaborasi dengan PUJKS dan pemangku kepentingan di wilayah kerjanya, termasuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS).
GERAK Syariah 2024 akan berlangsung hingga 10 April 2024 dengan dua rangkaian kegiatan utama, yaitu KOLAK (Kajian dan Obrolan Seputar Keuangan Syariah) dan KURMA (Kompetisi Keuangan Syariah di Bulan Ramadan). KOLAK akan diisi dengan kegiatan webinar, podcast, talkshow radio, dan edukasi di media sosial. Sedangkan KURMA terdiri dari berbagai kompetisi dan kuis, seperti Lomba Kultum Keuangan Syariah, Lomba Reels Edukasi Keuangan Syariah, Lomba Hadrah, Lomba Call for Content, dan Kuis Mingguan.
Panitia GERAK Syariah 2024 menyiapkan hadiah dengan total Rp 80 juta, e-certificate, dan berbagai hadiah menarik lainnya. Seluruh rangkaian kegiatan GERAK Syariah 2024 akan di-update melalui kanal media sosial resmi OJK dan Sikapiuangmu.
Kampanye ini merupakan kolaborasi antara OJK dengan para pemangku kepentingan, termasuk Pelaku Usaha Jasa Keuangan Syariah (PUJKS), Asosiasi Pelaku Jasa Keuangan Syariah, Bank Indonesia (BI), Kementerian Agama Republik Indonesia, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Tim Percepatan Keuangan Daerah (TPAKD), media massa, influencer, tokoh agama, dan tokoh penggerak keuangan syariah lainnya.
BPRNews.id - Pertumbuhan kredit di Provinsi Bali terus mengalami peningkatan. Data yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali menunjukkan bahwa pertumbuhan total aset BPR/S secara year on year (yoy) di ketiga provinsi (Bali, NTB, dan NTT) mengalami kenaikan, dengan pertumbuhan BPR/S di Bali mencapai 7,29 persen.
Kristrianti Puji Rahayu, Kepala OJK Provinsi Bali, menjelaskan bahwa pertumbuhan penyaluran kredit di Bali mencapai 4,88 persen. "Ketahanan permodalan BPR juga masih cukup terjaga, tercermin dari Capital Adequacy Ratio (CAR) yang berada di atas threshold. Pada posisi 31 Desember 2023, CAR tercatat 31,96 persen di Bali," ujarnya.
Kristrianti menilai bahwa peningkatan penyaluran kredit di Provinsi Bali sejalan dengan meningkatnya aktivitas pariwisata dan sektor pendukungnya, seperti sektor pertanian. Hal ini memberikan dampak positif pada kinerja BPR/S di Provinsi Bali.
OJK Provinsi Bali, bersama seluruh pemangku kepentingan, terus mendorong penguatan kinerja Bank Perekonomian Rakyat melalui peningkatan kompetensi dalam penyajian laporan keuangan yang akuntabel sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
"Penguatan permodalan pun perlu terus didorong. OJK mewajibkan BPR untuk memenuhi kewajiban modal inti minimum sebesar Rp6 miliar pada akhir tahun 2024. Penguatan permodalan BPR dapat dilakukan melalui penyetoran modal maupun aksi korporasi seperti merger, akuisisi, dan konsolidasi," tambah Kristrianti.
Sebelumnya, OJK juga telah mendorong perbankan di Bali untuk fokus dalam penyaluran pembiayaan atau kredit kepada petani dan peternak sesuai dengan potensi masing-masing daerah di Bali. Bersama Pemprov Bali, OJK menetapkan program kerja tahun 2024, yaitu penyaluran Pembiayaan Sektor Prioritas (K/PSP) pertanian dan peternakan sesuai dengan komoditas unggulan masing-masing daerah.
Melalui K/PSP, diharapkan dapat menjadi program value chain financing untuk sektor pertanian yang berbasis ekosistem serta mengurangi disparitas penyaluran kredit dan pembiayaan pada sektor tertentu, sehingga meningkatkan penyaluran kredit/pembiayaan pada sektor pertanian untuk mendukung komoditas unggulan daerah.