Bprnews.id - Merger antara BPR Batang Kapas dan BPR Batang Tarusan pada tahun 2022 telah membawa lompatan signifikan bagi kinerja BPR hasil merger tersebut. Laporan terbaru menunjukkan pertumbuhan yang mengesankan dalam beberapa aspek kunci, menunjukkan dampak positif dari penggabungan dua entitas keuangan ini.
"Alhamdulillah, pasca merger terjadi banyak lompatan kinerja. Total asset, kredit, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Laba Bersih Usaha telah meningkat secara signifikan," ujar Direktur Utama PT BPR Batang Kapas, Rizal Mahdi, bersama Direktur Afriani dan Komisaris Utama Sofyan Sara kepada Padang Ekspres.
Pada akhir tahun 2023, total asset mencapai Rp 64,2 Miliar, kredit tercatat sebesar Rp 48,1 Miliar, DPK mencapai Rp 52,4 Miliar, dan Laba Bersih Usaha naik menjadi Rp 1,05 Miliar, mengalami pertumbuhan sebesar 28,68 persen secara year on year.
"Pertumbuhan usaha ini terjadi tidak hanya karena faktor merger, tetapi juga karena kinerja usaha yang baik," tambah Rizal Mahdi.
Dalam aspek asset dan Dana Pihak Ketiga (DPK), total asset yang semula Rp 42,3 Miliar berhasil tumbuh menjadi Rp 64,2 Miliar. DPK yang terhimpun mencapai Rp 52,4 Miliar, menunjukkan pertumbuhan sebesar 60,37 persen secara year on year.
"Sementara itu, dana tabungan dan deposito juga mengalami pertumbuhan yang signifikan," ungkap Rizal Mahdi.
Lonjakan kinerja dana tersebut diiringi dengan pertumbuhan kredit yang solid. Realisasi kredit mencapai Rp 48,1 Miliar, dengan pertumbuhan 48,67 persen secara year on year. Hal ini berdampak positif pada pendapatan, dengan total pendapatan yang berhasil mencapai Rp 8,1 Miliar.
"Pertumbuhan kredit yang berhasil juga diimbangi dengan kualitas kredit yang semakin baik. Rasio Non Perfomance Loan (NPL net) hanya sebesar 2,22 persen, sementara ratio Biaya Operasional berbanding Pendapatan Operasional (BOPO) tercatat sebanyak 84,18 persen," jelas Rizal Mahdi.
Merger antara BPR Batang Kapas dan BPR Batang Tarusan memberikan dampak positif yang signifikan, membawa pertumbuhan yang kuat dalam berbagai aspek kunci. Diharapkan, tren positif ini akan terus berlanjut dan memberikan manfaat yang lebih besar pada tahun-tahun mendatang.
Bprnews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan perkembangan terbaru terkait implementasi program asuransi wajib, yang diharapkan segera dilaksanakan oleh industri perasuransian. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Ogi Prastomiyono menegaskan pentingnya pelaksanaan program asuransi wajib sesuai dengan amanat undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) guna memenuhi kebutuhan masyarakat.
"Dalam rangka mengisi protection gap dan mendorong pendalaman pasar asuransi nasional," ujarnya dalam keterangan tertulis pada konferensi pers Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) pada Kamis (22/2).
Menurut Ogi, program asuransi wajib yang diamanatkan oleh UU P2SK mencakup beberapa aspek, termasuk asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga terkait kecelakaan lalu lintas, asuransi kebakaran, dan asuransi rumah tinggal terhadap bencana.
“Saat ini OJK dan pemerintah sedang dalam tahap diskusi mengenai pembentukan peraturan turunan yang seyogyanya diimplementasikan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP),” jelasnya.
Diskusi antara OJK dan pemerintah fokus pada model bisnis, kriteria penanggung, dan prinsip implementasi yang perlu dibuat fleksibel untuk memastikan bahwa pelaksanaan produk asuransi wajib dapat memberikan perlindungan optimal bagi masyarakat dan memberikan kontribusi positif kepada ekonomi secara keseluruhan dengan memperhatikan kekuatan industri perasuransian nasional.
Bprnews.id - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengeluarkan putusan yang menganulir pencabutan izin usaha PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life) yang sebelumnya dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Putusan ini diumumkan pada Kamis, 22 Februari 2024, dengan nomor perkara 475/G/2023/PTUN.JKT.
“Menyatakan batal Keputusan Dewan Komisioner OJK tentang Pencabutan Izin Usaha di Bidang Asuransi Jiwa atas PT Asuransi Jiwa Kresna,” bunyi putusan tersebut seperti dikutip dari Sistem Informasi Penulusaran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta, Selasa (27/2).
PTUN Jakarta juga membatalkan Surat Perintah Tertulis Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK terkait pencabutan izin usaha Kresna Life. Selain itu, PTUN memerintahkan Dewan Komisioner OJK dan Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK untuk mencabut keputusan dan surat perintah tertulis tersebut.
Gugatan ini diajukan oleh PT Duta Makmur Sejahtera sebagai penggugat I dan Michael Steven sebagai penggugat II pada 21 September 2023. Keputusan OJK mencabut izin usaha Kresna Life pada 23 Juni 2023 karena perusahaan tersebut tidak dapat memenuhi arahan OJK untuk memperbaiki kondisinya.
Bprnews.id - Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, menekankan perlunya peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi.
"Kita masih perlu mendorong lebih jauh literasi dan inklusi keuangan syariah sesuai pesan Bapak Wakil Presiden, yang sangat berpengaruh terhadap pangsa pasar ekonomi dan keuangan syariah nasional," ujar Friderica dalam peluncuran "Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (KEKSI) 2023" secara virtual di Jakarta.
Friderica mengingatkan bahwa pangsa pasar ekonomi syariah di Indonesia telah mencapai 10,81 persen dari total lanskap keuangan negara. Asuransi keuangan dalam sektor keuangan syariah Indonesia juga telah mencapai lebih dari Rp2.452 triliun per September 2023, dengan pertumbuhan sebesar 6,75 persen per tahun.
OJK telah menetapkan beberapa arah dan prioritas kebijakan untuk meningkatkan indeks literasi dan inklusi keuangan syariah. Salah satunya adalah melalui akselerasi dan kolaborasi program edukasi keuangan syariah.
Selain itu, OJK juga fokus pada pengembangan modal inklusi dan akses keuangan syariah, penguatan infrastruktur dan literasi keuangan syariah, serta dukungan dan aliansi strategis literasi dan inklusi keuangan syariah dengan kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan lainnya.
Friderica juga menyoroti isu-isu lain yang harus diperhatikan bersama, seperti belum optimalnya dukungan sektor keuangan syariah terhadap industri halal serta masih terbatasnya sumber daya manusia (SDM) syariah yang sesuai kebutuhan.
Dia percaya bahwa ekonomi syariah akan menjadi fondasi pertumbuhan yang kuat bagi masa depan Indonesia, dan untuk itu, Indonesia harus mempersiapkan diri untuk meningkatkan kontribusi keuangan nasional secara keseluruhan.
"Dukungan sektor keuangan syariah diharapkan akan memperkuat sektor-sektor lainnya, selain industri makanan, fesyen, dan pariwisata yang sudah mendapat pengakuan di dunia," tambah Friderica.
Bprnews.id - Otoritas Jasa Keuangan Indonesia (OJK) telah mengumumkan bahwa mulai Januari 2025, mereka akan mengawasi aktivitas kripto sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Keputusan ini menandai akhir dari era pengawasan kripto yang sebelumnya dilakukan oleh Bappebti.
"Kami di OJK telah menetapkan kerangka kerja untuk pengaturan dan pengawasan aset keuangan digital serta aset kripto," ujar Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, Hasan Fawzi, dalam konferensi pers di Jakarta.
Peraturan yang sedang disusun oleh OJK akan mencakup pengembangan aset keuangan digital dan aset kripto, penguatan integritas pasar, perlindungan konsumen, mitigasi risiko, serta stabilitas keuangan. Peralihan kewenangan ini bertujuan untuk memastikan kelancaran aktivitas di sektor aset keuangan digital dan memberikan dampak positif bagi industri jasa keuangan.
Hasan juga menegaskan bahwa selama proses peralihan tersebut, pedagang aset kripto yang telah terdaftar dan memiliki izin dari Bappebti sebelumnya akan diakui secara otomatis oleh OJK. Selain itu, akan diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur peralihan tugas dan kewenangan tersebut.
Sebelum penerbitan peraturan tersebut, OJK telah melakukan koordinasi dengan Bappebti dan anggota ekosistem kripto di Indonesia untuk memastikan kelancaran peralihan dan meminimalkan gangguan terhadap aktivitas pasar kripto di Indonesia.