Bprnews.id - Pada triwulan III 2023 Utang Luar Negeri (ULN) mengalami penurunan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Pada akhir triwulan III 2023 ULN Indonesia tercatat sebesar 393,7 miliar dolar AS, turun dibandingkan dengan posisi ULN pada akhir triwulan II 2023 yang mencapai 396,5 miliar dolar AS.

Penurunan posisi ULN ini terutama bersumber dari ULN sektor publik. Dengan perkembangan tersebut, ULN Indonesia secara tahunan mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,1% (yoy), melanjutkan kontraksi pada triwulan sebelumnya sebesar 1,2% (yoy).

ULN pemerintah menurun dibandingkan dengan triwulan lalu. Posisi ULN pemerintah pada akhir triwulan III 2023 tercatat sebesar 188,3 miliar dolar AS, turun dibandingkan dengan posisi triwulan sebelumnya sebesar 192,5 miliar dolar AS, atau secara tahunan tumbuh sebesar 3,3% (yoy). Penurunan posisi ULN pemerintah dipengaruhi oleh perpindahan penempatan dana investor nonresiden pada pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik ke instrumen lain seiring dengan volatilitas di pasar keuangan global yang meningkat.

Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan APBN, pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk fokus mendukung upaya Pemerintah dalam pembiayaan sektor produktif serta belanja prioritas, sehingga mampu menopang dan menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap solid di tengah meningkatnya ketidakpastian kondisi perekonomian global.

ULN swasta tetap terkendali dan masih melanjutkan kontraksi pertumbuhan. Posisi ULN swasta pada akhir triwulan III 2023 tercatat sebesar 196,0 miliar dolar AS, lebih tinggi dibandingkan dengan posisi triwulan sebelumnya sebesar 194,6 miliar dolar AS. Secara tahunan, ULN swasta kembali mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 3,8% (yoy), melanjutkan kontraksi pada triwulan II 2023 sebesar 5,3% (yoy).

Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. ULN Indonesia pada triwulan III 2023 tetap terkendali sebagaimana tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun menjadi 28,9%, dari 29,3% pada triwulan sebelumnya, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 87,6% dari total ULN.

Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.

Bprnews.id - Dian Ediana Rae selaku Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menekankan, untuk mencegah terjadinya kejahatan menggunakan teknologi (cyber crime) maka sangat penting dan diperlukan untuk cakap sistem Informasi Teknologi (IT).

"Salah satu aspek paling penting dari memperkuat perbankan sekarang itu adalah bagaimana membangun sistem IT yang handal," kata Dian dalam acara "The Finance Executive Forum: The Future Of Digitalization And Cyber Crime Mitigastion Towardas 2045" di Jakarta, Selasa.

Dian menerangkan bahwa OJK telah menetapkan Peraturan OJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Umum (POJK Tata Kelola)

Di dalam peraturan tersebut tercantum aturan devidend payout yang bukan dimaksudkan membatasi pembayaran dividen akan tetapi untuk menyeimbangkan kepentingan pemegang saham dan memperkuat bank.

"Deviden yang keluar akan dipersyaratkan dahulu apakah bank-bank itu seluruhnya memiliki program yang cukup baik terkait penerapan sistem IT dan digitalisasi secara umum," katanya. 

Ia mengungkapkan, ketahanan dunia maya (cyber resilience) merupakan aspek yang penting untuk diperkuat pelaku industri perbankan untuk menyokong peralihan ke digital pada perekonomian Indonesia. 

Dian kembali menjelaskan data tren anomali trafik internet menyatakan kondisi anomali yang fantastis, seperti yang terjadi pada tahun 2021 yaitu sebanyak 1,6 miliar, kemudian menurun pada tahun 2022 sebanyak 976,4 juta kejadian, dan pada tahun 2023 sebanyak 151,4 juta kejadian.

Menurutnya, dalam mendukung regulasi terkait teknologi, prosesnya sangat kompleks. Setiap teknologi memerlukan pemahaman mendalam terhadap karakteristiknya, dan penting untuk mempertimbangkan praktik terbaik yang telah diterapkan secara internasional.

Dian menambahkan, untuk mewujudkan sistem IT perbankan yang mumpuni memang membutuhkan biaya yang relatif tinggi dan harus didukung sumber daya manusia yang ahli, namun ketahanan siber adalah hal yang pantas untuk diwujudkan.

"Serangan cyber ini sudah terjadi dan akan terjadi, jadi memang kewaspadaan teman-teman yang ahli di bidang ini harus betul-betul berjalan baik," katanya.

Bprnews.id - Laba perbankan terus tumbuh hingga sembilan bulan pertama tahun 2023. Hal ini tercermin dari rasio profitabilitas Return On Equity (RoE) yang terus meningkat.

RoE perbankan adalah indikator kinerja perusahaan yang mengukur kemampuan bank untuk menghasilkan laba dari modal yang ditanamkan. Investor menggunakan RoE untuk menilai potensi dividen.

PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) mencatatkan RoE tertinggi hingga September 2023, tapi laba bersihnya kalah dari PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) dan PT Bank Mandiri Tbk (BMRI).

RoE BCA pada Januari-September 2023 naik 209 basis poin menjadi 23,50% dari 20,60% pada periode yang sama tahun lalu.

Sepanjang tiga kuartal di 2023 ini, BCA mampu mencatatkan laba sebesar Rp 36,4 triliun atau naik 25,8% secara tahunan (YoY). Capaian tersebut menempatkan dirinya di posisi ketiga dengan laba terbesar di tanah air.

Lebih lanjut, Bank Mandiri tercatat menjadi penghasil laba bersih kedua terbesar dibanding jumlah modalnya. Bank berlogo pita emas ini mencatat RoE yang dimiliki ada di level 22,7%, meningkar 245 basis poin.

Peningkatan RoE tersebut didorong oleh peningkatan laba bersih yang naik hingga 27,4% YoY menjadi Rp 39,06 triliun. Pertumbuhan laba tersebut menjadi yang terbesar di industri perbankan pada periode tersebut.

Rudi As Aturridha, Corporate Secretary Bank Mandiri, mengatakan bahwa pencapaian tersebut merupakan hasil dari implementasi strategi berkelanjutan Bank Mandiri.

Ini terlihat dari efektivitas biaya operasional dalam rasio CIR konsolidasi yang turun 228 basis poin secara YoY menjadi 38,1%. Di sisi lain, rasio cost of credit juga turun 50 basis poin menjadi 0,96%.

Oleh karenanya, Rudi optimistis dapat melanjutkan kinerja yang baik di tahun 2023 dengan fokus menggarap peluang ekosistem nasabah terutama di sektor-sektor potensial.

“Tentu didukung oleh digitalisasi yang menyeluruh pada bisnis Bank Mandiri,” ujarnya.

BRI yang memiliki laba terbesar yang mencapai Rp 43,99 triliun barulah menempati posisi RoE terbesar ketiga. Di mana, RoE nya berada di level 19,69%, naik tipis dari periode sama tahun lalu yang berada di level 18,16%.

Tak mau kalah dengan sesama bank pelat merah lainnya, PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) menyusul untuk menempati posisi RoE terbesar keempat. RoE bank berlogo 46 ini berada di level 15.50%.

PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) menjadi bank swasta kedua dengan RoE besar dan pertumbuhan RoE tercepat.

CIMB Niaga mencatat RoE berada di level 15.40% per periode September 2023. Angkanya meningkat 250 basis poin dibandingkan periode sama di tahun lalu.

Presiden Direktur CIMB Niaga Lani Darmawan pun optimistis RoE ini masih akan terus tumbuh hingga akhir tahun. Di mana, target akhir tahunnya untuk RoE bisa berada di kisaran 14% hingga 16%.

Lani mengatakan bahwa capaian tersebut didukung oleh penurunan CIR. CIR CIMB Niaga turun dari 67,7% menjadi 66,7%.

“Sebagian berasal dari digitalisasi sehingga cost per account dan per transaksi menurun serta pertumbuhan balance sheet yang sehat,” ujar Lani.

Lani mengatakan bahwa tantangan terbesar terkait RoE adalah kemungkinan NIM turun. Hal ini dikarenakan biaya DPK yang masih tinggi.

Bprnews.id - PT Bank Maspion Indonesia Tbk. (BMAS) telah melaksanakan penambahan modal melalui rights issue dengan menerbitkan 9,48 miliar saham melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu III (PMHMETD III). Meskipun tengah menggelar rights issue, harga saham BMAS terpantau mengalami penurunan dan dipantau oleh Bursa Efek Indonesia (BEI).

Berdasarkan data RTI Business, harga saham BMAS dalam tren merosot dan berada di zona marah secara beruntun dalam sepekan hingga perdagangan Selasa (14/11/2023). Harga saham BMAS turun 14,29% pada penutupan perdagangan Selasa dan terparkir di level Rp 690. 

Sepekan sebelumnya, harga saham BMAS mencapai level Rp995. Pada perdagangan hari Rabu (15/11/2023), saham BMAS mengalami kenaikan, dengan harga naik 15% menjadi Rp690. Meskipun demikian, dalam kurun waktu seminggu, harga saham BMAS masih mengalami penurunan sebesar 28,5%. Sejauh tahun berjalan (year-to-date/ytd), harga saham BMAS turun sebanyak 36,7%.

Bursa pun melakukan pemantauan atas volatilitas harga saham BMAS ini.

"Dalam rangka perlindungan investor, dengan ini kami menginformasikan bahwa telah terjadi penurunan harga saham BMAS di luar kebiasaan [unusual market activity]," tulis surat dari BEI yang ditandatangani P.H Kepala Divisi Pengawasan Transaksi Endra Febri Styawan dan Kepala Divisi Pengaturan dan Operasional Perdagangan Pande Made Kusuma Ari A., pada Rabu (15/11/2023). 

Meski begitu, bursa menjelaskan bahwa pengumuman UMA tidak serta merta menunjukkan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Bank Maspion pun memberikan jawaban ke bursa atas volatilitas transaksi itu. 

"Perseroan tidak mengetahui adanya informasi penting lainnya yang material dan dapat memengaruhi harga efek perseroan serta kelangsungan hidup perseroan yang belum diungkapkan kepada publik," demikian jawaban BMAS yang ditandatangani Direktur Utama Bank Maspion Kasemsri Charoensiddhi. 

Dalam jawabannya, Bank Maspion pun menjelaskan bahwa perseroan tidak mengetahui adanya aktivitas dari pemegang saham tertentu, selain aktivitas pengambilan bagian atas saham baru dalam rangka rights issue.

Dalam pelaksanaan rights issue tersebut, Kasikorn Bank atau KBank, sebagai pemilik Bank Maspion (BMAS), turut serta dalam penerbitan 9,48 miliar saham yang dilakukan pada periode perdagangan 3 November 2023 hingga 9 November 2023.

Berdasarkan keterbukaan informasi, KBank melakukan transaksi pengambilan bagian saham dalam rights issue BMAS sebanyak 6,41 miliar pada 9 November 2023. Rinciannya, transaksi tersebut dilakukan melalui Kasikorn Vision Financial Company Pte. Ltd (KVF) sebanyak 6,23 miliar saham dan PT Kasikorn Vision Financial Indonesia (KVFI) sebanyak 181,02 juta saham.

Seiring dengan transaksi tersebut, kepemilikan saham KBank di Bank Maspion semakin menguat. Sebelum adanya transaksi, KBank memiliki jumlah saham sebanyak 5,83 miliar lembar, dengan porsi kepemilikan mencapai 67,68%.  

Lalu, setelah transaksi, kepemilikan saham KBank baik langsung maupun tak langsung menjadi 12,25 miliar dengan porsi 81,44%.

Bprnews.id - Badan Pengawas Keuangan (BPK) mengeluarkan ketentuan baru tentang penggunaan laba yang tidak hanya difokuskan pada dividen, melainkan juga pengembangan infrastruktur Teknologi Informasi (TI).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17 tahun 2023 berisikan ketentuan mengenai penerapan tata kelola untuk bank umum, termasuk regulasi terkait distribusi dividen dari perusahaan perbankan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam POJK tata kelola perbankan itu, OJK tidak membatasi bank dalam menebar dividen.

"Jadi, bukan kami mau membatasi, tetapi cari keseimbangan pemanfaatan laba untuk kepentingan pemegang saham dan pengembangan bank. Kemudian yang terpenting dari itu adalah TI, karena TI itu sangat costly (mahal)," ujar Dian pada Selasa, 14 November 2023 di Jakarta.  

Menurutnya, peraturan terkait regulasi tata kelola ini, diharapkan sektor perbankan dapat mengembangkan program untuk meningkatkan infrastruktur teknologi informasi atau sistem keamanan siber mereka. Terutama dengan cepatnya perbankan mengadopsi digitalisasi, tantangan dari potensi serangan siber semakin mendominasi.  "Timbul persoalan risiko yang dihadapi sistem IT," katanya

Menurut informasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Indonesia mencatat lebih dari 700 juta insiden serangan siber pada tahun 2022. Perbankan teridentifikasi sebagai salah satu sektor yang paling rentan terhadap serangan siber.  "Ada tantangan ketidakcukupan talenta digital," ujar Dian. 

Isu lainnya adalah tingkat pemahaman digital di Indonesia yang masih tergolong rendah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan Peraturan OJK (POJK) No.17/2023 yang mencakup aturan terkait pembagian dividen oleh perusahaan perbankan. Dalam Pasal 108 disebutkan bahwa bank wajib untuk merancang kebijakan dividen dan menyampaikan secara jelas kebijakan tersebut kepada para pemegang saham.

Kebijakan dividen tersebut paling sedikit memuat:

1. Pertimbangan bank dalam pembagian dividen.
2. Besaran dividen yang diberikan.
3. Mekanisme persetujuan usulan pembagian dividen.
4. Periode pengkinian kebijakan dividen.

Kebijakan dividen juga dapat memuat:

1. Kewenangan Bank untuk mengusulkan kepada rapat umum pemegang saham (RUPS) terkait penundaan pembayaran dividen.
2. Menghentikan pembayaran dividen yang telah disetujui.
3. Menghentikan pembayaran dividen yang diangsur atau menghentikan pembayaran dividen secara bertahap.
4. Menarik kembali pembayaran dividen kepada pemegang saham pengendali, dalam hal bank mengalami permasalahan kondisi keuangan. 

Pasal 108 juga menjelaskan bahwa rencana pembagian dividen harus disusun berdasarkan pemenuhan hak pemegang saham, dengan memberikan prioritas pada kepentingan bank dan diperinci dalam rencana bisnis bank. Selanjutnya, ketika menetapkan pembagian dividen kepada pemegang saham, bank diharuskan untuk mempertimbangkan berbagai faktor dari segi eksternal dan internal.

lalu, perhitungan dividen harus berlandaskan pada performa profitabilitas yang diperoleh bank secara adil. Tambahan lagi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki kewenangan untuk memerintahkan bank untuk menunda, membatasi, atau melarang pembagian dividen. Selain itu, OJK juga dapat mengatur penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terkait pembatalan pembagian dividen bank. Kewenangan OJK ini dijalankan dengan mempertimbangkan faktor-faktor eksternal dan internal, kondisi keuangan bank dalam upaya memperkuat modal, serta penanganan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh bank.