Bprnews.id - Pinjaman online atau pinjol saat ini sudah menjadi salah satu layanan yang populer dan sering digunakan oleh masyarakat.  

Dalam memilih pinjol, perlu bijak mempertimbangkan suku bunga. Beberapa pinjol ilegal dapat memberikan bunga besar, menimbulkan kesulitan pembayaran bagi peminjam.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur bagi pinjol yang legal untuk memberikan bunga rendah, tidak lebih dari 2 persen.  

Adapun, beberapa start-up pinjol yang sudah memberikan layanan tersebut ada Kredit Pintar, Akulaku, dan Tunaiku. 

Kredit Pintar menawarkan pinjaman dengan bunga mulai dari 0,83% per bulan, sedangkan Akulaku memberikan bunga sebesar 0,88% per bulan, dan Tunaiku menetapkan suku bunga 1% per bulan.

Meskipun dari perusahaan rintisan, ketiganya sudah diawasi oleh OJK, sehingga bisa memberikan rasa aman bagi para nasabahnya. 

Lantas siapa sosok di balik ketiga perusahaan tersebut?

1. Kredit Pintar 

Kredit Pintar didirikan oleh Wisely Reinharda Wijaya, yang saat ini menjabat sebagai Direktur Utama perusahaan. Wisely memegang gelar Bachelor of Material Science and Engineering dari Beihang University.

Ketertarikannya di dunia fintech dan berbagai perkembangannya membuatnya memulai Kredit Pintar Indonesia.

Dengan jabatannya dan keahliannya, Wisely memiliki visi untuk mendorong kemajuan ekonomi Indonesia melalui peran Kredit Pintar sebagai solusi keuangan inklusif di tanah air.

2. Akulaku 

Pendiri dan CEO Akulaku adalah William Li, yang merupakan lulusan Tsinghua University dan memiliki latar belakang di bidang hukum.  

William sempat berkarier di bidang hukum sebelum membangun Akulaku. Namun, karena ingin membawa perubahan di dunia keuangan, dia kemudian membangun Akulaku pada 2014. 

Akulaku berdiri di Indonesia sebagai solusi untuk mengatasi kesulitan masyarakat dalam memenuhi persyaratan pinjaman tradisional. Pada tahun 2016, aplikasi Akulaku tidak hanya tumbuh di Indonesia, melainkan juga merambah ke Malaysia dan Filipina.

3. Tunaiku 

Tunaiku didirikan oleh Wishal Tulsian, Direktur Bank Amar Indonesia. Wishal adalah warga negara India yang memperoleh gelar Master of Business Administration dari University of Liverpool. Pada tahun 2015, ia juga menyelesaikan Program Manajemen Eksekutif di Harvard Business School.

Selain membangun Tunaiku, Vishal pernah menjabat sebagai Direktur Bidang PT Bank Amar Bank Indonesia sejak 11 Desember 2015 hingga Juli 2019. Kemudian, dia mulai menjabat sebagai Direktur Utama sejak 29 Juli 2019. 

Vishal sendiri mendirikan Tunaiku sejak 2014, melihat potensi penggunaan dan pengembangan fintech di Indonesia yang sangat besar. 

Dia membentuk Tunaiku untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang tidak memiliki jalur dan bisa memenuhi persyaratan hanya untuk meminjam uang antara Rp2 juta hingga Rp10 juta.

Bprnews.id - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah setelah lonjakan 1,40% sehari sebelumnya, stabil di 6.958 pada perdagangan Kamis (16/11/2023).

Mendatarnya indeks ini memutus tren penguatan yang sudah terjadi selama tiga hari berturut-turut dalam pekan ini.

Tercatat, nilai transaksi sebesar Rp8,98 triliun, dengan volume transaksi sebanyak 15,43 miliar saham. Ada 218 saham naik, 290 turun, dan 240 mendatar.

Investor asing mencatatkan net buy sebesar Rp 405,6 miliar di pasar, dengan pembelian Rp 267,43 miliar di pasar reguler, dan Rp 138,16 miliar di pasar negosiasi dan tunai.

 

Lantas, saham-saham apa saja yang diborong asing pada saat IHSG loyo? Mengutip RTI Business, berikut net foreign buy pada perdagangan Kamis.

 

• PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) - Rp153,9 miliar
• PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) - Rp94,3 miliar
• PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN) - Rp70,8 miliar
• PT Astra International Tbk. (ASII) - Rp60,4 miliar
• PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) - Rp51,2 miliar
• PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. (AMRT) - Rp28,1 miliar
• PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) - Rp20,4 miliar
• PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk. (CPIN) - Rp 14,6 miliar
• PT Medco Energi Indonesia Tbk. (MEDC) - Rp14,3 miliar
• PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGEO) - Rp13,8 miliar

Bprnews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat kinerja keuangan di wilayah Solo Raya tumbuh positif hingga kuartal III tahun 2023, seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian usai pandemi Covid-19.

Kepala OJK Surakarta Eko Yunianto di Solo, Jawa Tengah, Kamis (16/11/2023), mengatakan, OJK menilai kondisi industri jasa keuangan (IJK) di wilayah Solo Raya terjaga stabil dengan mencatatkan kinerja dan pertumbuhan positif sampai dengan September 2023.

"Ini tercermin dari pertumbuhan di masing-masing sektor industri keuangan dengan likuiditas dan permodalan yang memadai serta profil risiko yang terjaga," kata Eko.

Petugas Penagihan Dominasi Pengaduan Layanan Fintech Tak Bisa Gali Lubang Tutup Lubang, OJK Batasi Penggunaan Platform Pinjol

Berdasarkan data statistik keuangan di wilayah Solo Raya, stabilitas sektor perbankan tetap terjaga dan tumbuh secara year on year (yoy) pada posisi September 2023.

Aset perbankan di wilayah Solo Raya tumbuh sebesar 5,87 persen secara (yoy) menjadi Rp 117,50 triliun pada posisi September 2023. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan kredit perbankan yang tumbuh sebesar 3,95 persen yoy menjadi Rp 105,775 triliun.

Selanjutnya, untuk dana pihak ketiga (DPK) tercatat mengalami peningkatan sebesar 2,87 persen dari Rp 88,57 triliun pada September 2022 menjadi Rp 91,11 triliun pada bulan yang sama 2023 ini.

Sementara itu, likuiditas perbankan di wilayah Solo Raya pada September 2023 masih terjaga, dengan Loan to Deposit ratio (LDR) sebesar 116,10 persen dan Non Performing Loan (NPL) sebesar 8,67 persen.

"Untuk nominalnya sebesar Rp 9,17 triliun. Dari sisi sektor penyumbang NPL terbesar periode September 2023 adalah industri pengolahan sebesar 21,13 persen," kata Eko.

Bprnews.id - Pemerintah Indonesia telah menetapkan sasaran, yakni memperluas peran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sehingga menjadi 30% dari total kredit perbankan nasional pada tahun 2024. Kebijakan ini tidak hanya berfungsi sebagai langkah pemulihan ekonomi pasca-pandemi, tetapi juga sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan warga dan menciptakan lapangan kerja baru.

Namun, di tengah dinamika ekonomi yang fluktuatif dan tantangan implementasi di lapangan, terdapat kecemasan bahwa target tersebut mungkin akan menjadi tonggak yang sulit untuk dicapai.

Direktur Eksekutif Segara Institute, Piter Abdullah, tak ragu menyuarakan pendapatnya bahwa sudah tiba saatnya pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program KUR. Dalam pandangannya, ada kendala substansial yang perlu diatasi, terutama terkait dengan suku bunga kredit yang tinggi, yang diyakini dapat mencegah potensi kredit ini dirasakan sepenuhnya oleh para pelaku usaha.

“Harus dilakukan evaluasi terhadap permasalahan suku bunga tinggi yang menjadi penyakit kronis kita. Ini yang harus diselesaikan, kalau kita bisa menyelesaikan persoalan kredit perbankan yang tinggi, KUR kan gak perlu,” ujar Piter dalam Webinar, Kamis 16 November 2023.

Dia menambahkan kondisi ini tidak hanya memberatkan pembiayaan bagi peminjam, tetapi juga menimbulkan pertanyaan mengenai efisiensi operasional bank itu sendiri  yang dapat dijadikan tolak ukur dalam hal ini ialah NIM (net interest margin) yang menjadi cerminan selisih antara pendapatan bunga yang diterima bank dari kredit yang diberikan dengan biaya bunga yang harus mereka bayar, NIM ini tercatat sangat tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain, mengindikasikan ada ruang yang signifikan untuk peningkatan efisiensi.

Di sinilah pentingnya BOPO (biaya operasional pendapatan operasional), sebuah rasio yang menunjukkan efisiensi bank dalam mengelola biaya operasional terhadap pendapatan operasionalnya NIM serta BOPO menjadi aspek kritis yang seyogianya menjadi fokus perbaikan dalam ranah perbankan di Tanah Air.

“Bagaimana kita mendorong perbankan kita untuk tidak lazy bank, dan bagaimana perbankan kita itu mengejar-ngejar untuk meningkatkan penyaluran kredit. Karena menurut saya bank tidak menyalurkan kredit saja itu sudah untung, nah ini penyakit-penyakit perbankan kita harus diselesaikan dulu,” ungkapnya.

Kedua, yang perlu dievaluasi terkait dengan program pemerintah untuk membantu UMKM sangat banyak, misalnya saja program dana bergulir dan PNM yang menyalurkan program Mekar.

“Itu juga kan kredit untuk ultra mikro itu bagus, tapi sekali lagi ini tumpang tindih dengan berbagai program, kemudian ada KUR,” jelas Piter.

Yang sebenarnya, kata Piter, KUR ini dapat mendistorsi pasar keuangan khususnya di level bawah, seperti BPR yang tidak mendapatkan subsidi bunga KUR dari pemerintah.

“BPR yang sudah cost of fund-nya tinggi harus berhadapan bank besar, bank besarnya dikasih subsidi. Ini gak imbang, ini sebenernya harus menjadi evaluasi kita karena keberadaan KUR juga satu tumpang tindih dengan berbagai program pemerintahlain, juga menggangu pasar lembaga keuangan mikro yang ada di daerah termasuk pasar BPR,” jelasnya.

Terkahir, pemerintah harus mempertimbangkan sejauh mana KUR sudah berdampak dalam mendorong penyaluran kredit kepada UMKM. Yang mana rasionya masih belum tercapai, padahal pemerintah sudah mengeluarkan subsidi yang cukup besar.

“Harus ada perhitungan manfaat dan mudaratnya, evaluasi kelayakan dari KUR secara jujur, secara terbuka jangan sampai ini hanya dimanfaatkan. Kalau saya melihatnya ini yang happy bank-nya, tetapi UMKM gak happy-happy banget,” tutupnya. 

Bprnews.id - PT Bank OCBC NISP Tbk (NISP), telah melangkah dengan mengakuisisi 99% saham milik Commonwealth Bank of Australia (CBA) di PT Bank Commonwealth.

Menanggapi aksi akuisisi ini, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dian Ediana Rae, menegaskan langkah tersebut sudah sesuai dengan esensi strategis CBA dalam memfokuskan diri pada pemulihan bisnis pascapandemi Covid-19.

Tak hanya itu, Dian bilang ini juga sudah sejalan dengan strategi Bank OCBC yang memang terus melakukan pengembangan dan penguatan bisnis di Indonesia. Lebih dari itu, langkah ini dicapai melalui keinginan bersama, yang menunjukkan etos kerjasama yang kuat dan keinginan untuk berkembang bersama.

“OJK menyambut baik rencana akuisisi tersebut,” ujar Dian (16/11).

Menurut Dian, langkah akuisisi secara sukarela ini merupakan Langkah penting ini tidak hanya bertujuan untuk memperkuat ketahanan sistem perbankan Indonesia tetapi juga untuk meningkatkan perannya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Ketika sektor ini bersiap menghadapi transisi penting ini, mari kita selidiki nuansa kebijakan ini dan jelajahi bagaimana akuisisi sukarela ini dirancang untuk membentuk kembali struktur keuangan Indonesia, memastikan lembaga perbankan cukup kuat untuk mendukung perekonomian nusantara yang dinamis.

“Secara khusus, akuisisi ini diharapkan akan meningkatkan kredit konsumer dan UMKM di Indonesia,” ujarnya.

Di sisi lain, Dian juga memberikan kode bahwa aksi akuisisi perbankan belum berakhir di tahun ini. Mengingat, sudah ada perbincangan dengan OJK terkait rencana beberapa investor untuk melakukan aksi akuisisi.

“Mungkin saja (ada di akhir tahun), tapi tak bisa dipastikan,” tandasnya.