Bprnews.id - Perumda BPR Sukabumi Cabang Parungkuda berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah dengan melakukan pendekatan langsung. Pendekatan dilakukan dengan cara menjangkau para pedagang di Pasar Parungkuda, Kabupaten Sukabumi dengan menawarkan berbagai program yang disesuaikan dengan kebutuhan pedagang. Inisiatif ini menunjukkan komitmen bank terhadap pelayanan agar melampaui harapan dan menekankan pendekatan yang berpusat pada komunitas.
Plt. Kepala BPR Sukabumi Cabang Parungkuda, Asep Suhendar mengatakan bahwa program pelayanan langsung ke lokasi pedagang sangat efektif untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah.
"Sudah cukup baik, namun akan dibuat lebih baik lagi. Kedepan, kami memiliki program untuk memasang spanduk BPR di Pasar Parungkuda, sehingga mempermudah," ungkap Asep pada Selasa (17/10/2023).
Asep juga menyebut bahwa pentingnya pelayanan yang prima kepada nasabah. "Intinya, pelayanan harus optimal agar memudahkan nasabah, yang menurut saya adalah raja," tegasnya.
Ia juga merencanakan untuk berinteraksi lebih intens dengan pedagang. "Seperti ngobrol dulu dengan para pedagang yang punya kios, nanti promosi seperti itu akan sampai lagi ke pedagang yang lain," imbuhnya.
Asep merekomendasikan produk Sibarokah (Simpanan Sukabumi Barokah) ke pedagang pasar dan menjelaskan tentang betapa bermanfaatnya produk ini bagi para pedagang. Namun, ia juga menunjuk pada spektrum produk yang lebih luas yang tersedia untuk berbagai usaha bisnis. Asep menekankan upaya aktif harus terus mengedepankan keunggulan seluruh produk keuangan yang dirancang untuk memenuhi berbagai kebutuhan.
"Bukan hanya Sibarokah yang direkomendasikan, produk lain tidak kita tutup untuk pedagang dan tetap kita jemput bola," ungkapnya.
Asep berharap BPR Sukabumi bisa lebih maju sesuai dengan prinsipnya yaitu memberikan layanan prima. "Tentunya, pelayanan juga akan terus ditingkatkan," tandasnya.
Account Officer (AO) BPR Sukabumi cabang Parungkuda, Ade Novyana Suryawan mengungkapkan bahwa ia juga turun ke pasar setiap hari kerja dengan patuh untuk mengumpulkan tabungan dari pedagang setempat.
"Seperti biasa, kami keliling sambil menawarkan kepada pedagang lainnya, terutama yang belum menabung di kita. Banyak produk yang kami tawarkan," ujar Ade.
Dalam upayanya meningkatkan jumlah nasabah, khususnya dari kalangan pedagang, Ade menekankan penggunaan produk Sibarokah dalam bentuk tabungan, namun tetap menyediakan kredit. "Kredit ini kami tawarkan kepada pedagang. Jika mereka ingin meminjam ke BPR, mereka bisa mengangsurnya dari tabungan setiap hari," jelas Ade.
"Debitnya diambil langsung dari tabungan tersebut. Misalnya, jika diangsur Rp 1 juta, kami kalkulasikan agar mencapai jumlah tersebut, dan setiap harinya mereka hanya perlu membayar sejumlah tertentu," imbuhnya.
Ade menegaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mempermudah pelayanan kepada para pedagang. "Biasanya, orang harus datang ke bank untuk menabung, tetapi kami mengambil inisiatif mendatangi mereka di Pasar Parungkuda. Ini juga sebagai bentuk silaturahmi kami dengan para pedagang yang sibuk dan sulit untuk datang ke kantor," tuturnya.
Saat ini jumlah nasabah BPR Sukabumi di Pasar Parungkuda yang terdata di mencapai total ada 120 nasabah yang terdaftar di cabang BPR.
Salah satu nasabah pemilik toko mainan bernama Rini berbagi pengalamannya tentang bagaimana sentuhan personal pegawai BPR Sukabumi yang datang langsung ke tempatnya membuat perbankan lebih efisien.
"Jadi lebih gampang, terus enaknya kita mau nabung berapa aja bisa gitu, enaknya, saya tabung 10 ribu paling kecil masih diterima. Kalau misalkan ke kantor mau nabung nominalnya kecil malu," ujarnya Selasa (17/10/2023).
Rini juga menekankan kepraktisan dari layanan harian yang diterapkan oleh BPR Sukabumi Cabang Parungkuda, "Kalau harian seperti ini kan lebih efektif. Dari pelayanan juga ramah, walaupun yang datang seringkali berganti, enak gitu gak canggung," pungkasnya.
Bprnews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia mengambil langkah berani dalam memberantas aktivitas perjudian online di Tanah Air. Sejak bulan Juli 2023 hingga Oktober 2023 OJK berhasil memblokir 270.060 rekening bank terkait perjudian online.
Pemblokiran rekening ini dilakukan atas perintah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan merupakan upaya tegas untuk menekan aktivitas perjudian online yang sedang berkembang pesat di Indonesia.
"Kami telah meminta Otoritas Jasa Keuangan OJK melakukan pemblokiran terhadap 270.060 rekening sejak 17 Juli 2023 hingga 18 Oktober 2023," kata Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie, Jakarta Pusat, Jumat (20/10/2023).
Kemudian, Budi Arie mengungkapkan telah memutus akses terhadap 42.556 konten perjudian online selama periode 18 Juli hingga 18 Oktober 2023. Ia memaparkan, 23.798 konten tersebut berasal dari situs alamat Internet Protocol (IP), 17.235 dari file berbagi, dan 171.175 dari platform media sosial. Tindakan keras terhadap konten perjudian online ini menandakan langkah serius sikap Indonesia terhadap aktivitas perjudian ilegal.
"Saya juga telah meminta kepada para internet service provider terus meningkatkan upaya pembatasan judi online," ungkap Budi.
"Memastikan ketepatan sinkronisasi sistemnya pada database situs yang mengandung konten perjudian serta dengan segera menindak lanjuti permintaan pemutusan akses yang kami sampaikan," tambah Budi.
Budi telah lama menjadi pejuang yang berdedikasi melawan perjudian online, dan upaya terbarunya telah menghasilkan perubahan besar di salah satu platform media sosial terbesar di dunia. Budi juga sudah memberikan teguran keras pada Meta karena masih ditemukan berbagai macam konten judi online di platform mereka. Peringatan keras tersebut telah menarik perhatian secara global, yang berpuncak pada penghapusan 1,6 juta konten pada tanggal 11 Oktober 2023.
"Dari atas merespons dengan sangat baik atas permintaan saya berdasarkan laporan kami terima hingga 11 Oktober 2023 teguran tersebut dengan menghapus lebih dari 1,6 juta konten," ungkap Budi.
Bprnews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru saja menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2023 (POJK Nomor 18 Tahun 2023) tentang Penerbitan dan Persyaratan Surat Utang dan Sukuk berbasis Keberlanjutan.
Penerbitan peraturan ini merupakan tindak lanjut dari roadmap keuangan berkelanjutan untuk mengembangkan industri pasar modal dan pengembangan Efek Bersifat Utang dan Sukuk (EBUS) yang mengintegrasikan nilai-nilai keberlanjutan seperti menjaga kelestarian lingkungan dan dampak sosial yang berkelanjutan, serta mendorong pengembangan EBUS berlandaskan keberlanjutan.
Mengutip keterangan OJK, peraturan ini merupakan salah satu peran OJK dalam merespon isu global dan regional ASEAN dalam rangka upaya mitigasi dampak perubahan iklim yang juga menjadi komitmen Indonesia dalam Paris Agreement.
POJK Nomor 18/POJK.03/2023 telah berhasil menggantikan POJK Nomor 60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (Green Bond). Dalam POJK 18/2023 cakupan peraturan diperluas dalam hal jenis efek, tema yang ada, dan mekanisme penerbitan efeknya.
Dengan demikian POJK 18/2023 tidak hanya berkaitan dengan surat utang yang berorientasi lingkungan (green bond), namun juga mencakup Sukuk yang berorientasi lingkungan (green Sukuk), EBUS berwawasan sosial (social bonds/sukuk), EBUS Keberlanjutan (sustainability bonds/sukuk), Sukuk Wakaf (sukuk-linked waqf), dan EBUS Terkait Keberlanjutan (sustainability-linked bond).
Adapun substansi pengaturan POJK 18/2023 antara lain ruang lingkup berlakunya POJK ini yang mencakup pengaturan untuk penerbitan EBUS berlandaskan keberlanjutan yang dilakukan melalui penawaran umum dan penerbitan tanpa penawaran umum atas efek yang memiliki jatuh tempo lebih dari satu tahun.
Kemudian, kewajiban emiten atau penerbit untuk mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal dan peraturan terkait lainnya diatur dalam POJK 18/2023 ini.
Perubahan penggunaan dana hasil penerbitan EBUS berlandaskan keberlanjutan seperti Pelaporan EBUS Berwawasan Keberlanjutan, Perubahan Status EBUS Lingkungan, EBUS Sosial, EBUS Keberlanjutan, dan Sukuk Wakaf. Serta penyedia Review Eksternal dan Pihak Independen, Insentif Penerbitan EBUS juga berlandaskan keberlanjutan.
Bprnews.id - Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo) menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dengan tema “Era Baru Industri BPR-BPRS, Momentum Hadirnya Undang-Undang P2SK” di Bali pada Kamis (19/10). Dalam Rakernas ini juga mempertemukan para profesional terkemuka di industri perbankan dan keuangan untuk berdiskusi dan menyusun strategi mengenai prinsip-prinsip perbankan, pertumbuhan ekonomi, dan masa depan keuangan di Indonesia.
Acara ini diikuti oleh seluruh pelaku Industri BPR-BPRS yang ada di Indonesia, turut hadir peserta yang terdiri dari para Pengurus DPP, DPD Perbarindo seluruh Indonesia dan para pengurus BPR-BPRS anggota Perbarindo.
Momen penting dalam Rakernas ini adalah penandatanganan Nota Kesepahaman antara Perbarindo dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Kerjasama ini diharapkan dapat memperluas dukungan kedua belah pihak terhadap program-program yang diselenggarakan oleh LPS, Perbarindo dan anggotanya.
Dalam sambutannya Ketua Umum Perbarindo, Tedy Alamsyah, menekankan peluang dan momentum dalam Pembangunan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) perlu dioptimalkan dengan tujuan untuk meningkatkan dan memperkuat daya saing industri.
Tedy juga menambahkan bahwa seluruh pemangku kepentingan wajib menjadi pilar utama pergerakan pertumbuhan ekonomi dan berkontribusi maksimal dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Selama ini, LPS sangat aktif dan konsen dalam mendukung kegiatan yang dilakukan oleh Perbarindo diantaranya penguatan SDM melalui penyusunan modul, dukungan pelaksanaan hari BPR-BPRS Nasional, pelaksanaan workshop, pelatihan dan sosialisasi ketentuan LPS.
“Kami sangat bahagia, hari ini bisa memperkuat kerja sama dengan LPS melalui Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani. Kerja sama ini akan meningkatkan peran kedua belah pihak dalam edukasi, literasi dan inklusi keuangan kepada masyarakat,” kata Tedy Alamsyah.
Yang tak kalah menarik dalam Rakernas ini adalah peluncuran Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Indonesia dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Dukcapil (Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil), Perbarindo (Gabungan Bank Pembangunan Daerah Indonesia), dan delapan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) lainnya untuk layanan IKD.
IKD atau dikenal juga dengan Informasi Kependudukan Digital adalah sistem informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan dokumen terkait kependudukan dan data umpan balik dalam aplikasi digital melalui gadget yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang relevan.
“Perbarindo telah bekerja sama dengan Dirjen Dukcapil sejak tahun 2017 dan terus diperpanjang sampai dengan saat ini. Catatan kami jumlah BPR-BPRS yang telah memanfaatkan data kependudukan sebanyak 810 entitas, ini tentu sangat luar biasa, karena kehadiran data kependudukan yang lengkap dapat membantu kami, industri BPR-BPRS dalam memitigasi risiko penyaluran kredit/pembiayaan,” papar Tedy Alamsyah.
Oleh karna itu, Perbarindo berkomitmen dalam mendukung kemajuan BPR-BPRS, Perbarindo selalu berupaya keras untuk memfasilitasi kenaikan BPR-BPRS ke tingkat prestasi yang lebih tinggi. Sesuai yang telah tercantum dalam program kerja Perbarindo tahun 2022-2026.
“Kami berharap seluruh program tersebut mendapatkan dukungan dari seluruh pelaku industri yang hadir disini,” tutup Tedy Alamsyah.
Bprnews.id - Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Hasamitra mengumumkan langkah signifikan bagi para nasabahnya, mereka akan bergabung dengan jaringan ATM Bersama mulai 18 November 2023. Kerja sama ini diharapkan dapat memberikan kenyamanan yang lebih besar dan peningkatan layanan perbankan bagi nasabah mereka yang berharga. Pengesahan kerjasama secara resmi berlangsung pada acara “Semarak Gemilang Hasamitra 2023” yang digelar di Makassar, Sulawesi Selatan pada Kamis (19/10).
Direktur Bisnis dan Pengembangan BPR Hasamitra, I Made Semadi ia membahas perkembangan terkini kolaborasi mereka dengan jaringan ATM Bersama, beliau menyatakan optimismenya dan berharap bahwa merger ini akan memungkinkan mereka untuk memperluas layanan pelanggan dan pada gilirannya akan meningkatkan aset perbankan.
Sampai dengan Oktober 2023, dia menjelaskan aset BPR Hasamitra tercatat telah mencapai Rp2,88 triliun dengan target bisa menyentuh angka Rp3 triliun pada akhir 2023. Bergabungnya mereka ke jaringan ATM Bersama diproyeksi bisa semakin menumbuhkan aset hingga mencapai Rp3,5 triliun.
"Rp3,5 triliun itu kami targetkan di 2024, tentu setelah kita gabung di jaringan ATM Bersama aset kita bisa semakin tumbuh pesat. Karena bergabungnya kami di jaringan ini akan pasti membuat pelayanan lebih luas dan meningkat," paparnya usai menggelar jumpa pers pelaksanaan Gemilang Hasamitra 2023 di Makassar pada Kamis (19/10).
I Made juga mengatakan bahwa jaringan ATM bersama akan berdampak signifikan terhadap pengguna bank, membuat transaksi tunai lebih mudah dengan memungkinkan mereka menggunakan ATM bank terafiliasi.
BPR Hasamitra hingga saat ini telah mendirikan 10 ATM yang berlokasi strategis di berbagai daerah, antara lain Makassar, Pangkep, Sidrap, Wajo, dan Bulukumba. Secara tegas, ATM-ATM ini saat ini melayani sekitar 80.000 nasabah dan diharapkan dapat secara efektif memfasilitasi kebutuhan perbankan mereka.
"Kami belum ada rencana menambah ATM baru karena bergabungnya Hasamitra di ATM Bersama bisa memudahkan nasabah bertransaksi di ATM manapun. Tapi kami akan selalu memberikan pelayanan maksimal kepada nasabah, seperti saat ini kami tengah mengembangkan layanan digital," paparnya.