Bprnews.id - Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Hasamitra mengumumkan langkah signifikan bagi para nasabahnya, mereka akan bergabung dengan jaringan ATM Bersama mulai 18 November 2023. Kerja sama ini diharapkan dapat memberikan kenyamanan yang lebih besar dan peningkatan layanan perbankan bagi nasabah mereka yang berharga. Pengesahan kerjasama secara resmi berlangsung pada acara “Semarak Gemilang Hasamitra 2023” yang digelar di Makassar, Sulawesi Selatan pada Kamis (19/10).
Direktur Bisnis dan Pengembangan BPR Hasamitra, I Made Semadi ia membahas perkembangan terkini kolaborasi mereka dengan jaringan ATM Bersama, beliau menyatakan optimismenya dan berharap bahwa merger ini akan memungkinkan mereka untuk memperluas layanan pelanggan dan pada gilirannya akan meningkatkan aset perbankan.
Sampai dengan Oktober 2023, dia menjelaskan aset BPR Hasamitra tercatat telah mencapai Rp2,88 triliun dengan target bisa menyentuh angka Rp3 triliun pada akhir 2023. Bergabungnya mereka ke jaringan ATM Bersama diproyeksi bisa semakin menumbuhkan aset hingga mencapai Rp3,5 triliun.
"Rp3,5 triliun itu kami targetkan di 2024, tentu setelah kita gabung di jaringan ATM Bersama aset kita bisa semakin tumbuh pesat. Karena bergabungnya kami di jaringan ini akan pasti membuat pelayanan lebih luas dan meningkat," paparnya usai menggelar jumpa pers pelaksanaan Gemilang Hasamitra 2023 di Makassar pada Kamis (19/10).
I Made juga mengatakan bahwa jaringan ATM bersama akan berdampak signifikan terhadap pengguna bank, membuat transaksi tunai lebih mudah dengan memungkinkan mereka menggunakan ATM bank terafiliasi.
BPR Hasamitra hingga saat ini telah mendirikan 10 ATM yang berlokasi strategis di berbagai daerah, antara lain Makassar, Pangkep, Sidrap, Wajo, dan Bulukumba. Secara tegas, ATM-ATM ini saat ini melayani sekitar 80.000 nasabah dan diharapkan dapat secara efektif memfasilitasi kebutuhan perbankan mereka.
"Kami belum ada rencana menambah ATM baru karena bergabungnya Hasamitra di ATM Bersama bisa memudahkan nasabah bertransaksi di ATM manapun. Tapi kami akan selalu memberikan pelayanan maksimal kepada nasabah, seperti saat ini kami tengah mengembangkan layanan digital," paparnya.
Bprnews.id - Seiring dengan pesatnya perkembangan sektor bisnis, HSBC Indonesia melaporkan peningkatan signifikan dalam pengelolaan dana investasi sebesar 13% pada paruh pertama tahun 2023. Hal ini menjadi pencapaian positif HSBC Indonesia yang menunjukkan langkah sukses mereka dalam meraih segmen pasar affluent.
Direktur Wealth dan Personal Banking HSBC, Lanny Hendra mengungkapkan keberhasilan tersebut antara lain merupakan buah dari komitmen HSBC Indonesia dalam memprioritaskan kebutuhan dan tujuan finansial nasabah.
"Kami menyadari bahwa kebutuhan nasabah berbeda-beda tergantung kepada usia, perubahan status, jangka waktu dan perkembangan fase kehidupan. Dengan demikian, solusi yang ditawarkan juga harus dinamis dan disesuaikan, membuat kami harus terus berinovasi dan berevolusi setiap saat," kata Lanny.
Lanny menegaskan bahwa raksasa perbankan tersebut terus berinovasi dengan gelombang digital untuk lebih mengembangkan layanan pengelolaan kekayaannya di dalam Negeri. Namun Lanny mengakui dunia perbankan saat ini memiliki banyak tantangan seperti persaingan yang semakin ketat dan perubahan perilaku nasabah.
Salah satu tantangan saat ini, nasabah menginginkan solusi keuangan fleksibel yang disesuaikan dengan beragam kebutuhan mereka, perubahan perilaku nasabah yang saat ini menyukai fleksibilitas untuk dapat melakukan transaksi perbankan secara digital.
Lanny menjelaskan bahwa untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut HSBC Indonesia memfokuskan pada tiga pilar utama yang mendasari layanan bagi nasabah Premier. Pilar-pilar ini mencakup pengelolaan kekayaan, pendidikan internasional dan penawaran gaya hidup eksklusif di luar negeri dan dalam negeri.
HSBC Indonesia juga telah menerapkan strategi untuk menghadapi tantangan yang akan datang mulai dari perluasan layanan digital melalui aplikasi HSBC Mobile Banking hingga peningkatan kualitas Relationship Manager dalam memberikan layanan terbaik dan terkustomisasi kepada nasabah hingga pengembangan produk dan fitur inovatif seperti layanan pengelolaan kekayaan komprehensif untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup.
Berkat keefektifan strategi wealth management yang terintegrasi, HSBC Indonesia telah membuktikan dominasinya dalam industri manajemen kekayaan dengan kembali meraih predikat The Best Wealth Manager dari The Asset Triple A Private Capital pada tahun 2023. Prestasi ini tak lain adalah buah dari upaya mereka sejak tahun 2018, dan menjadi kemenangan keenam mereka berturut-turut.
Selain itu, HSBC Indonesia juga baru saja dinobatkan sebagai The Best International Bank di Indonesia untuk yang kedua kalinya dari Asia Money dan Excellence in Digital Wealth Management dari The Digital Banker.
"Pada tahun ini, kami juga telah meluncurkan aplikasi terbaru HSBC Indonesia Mobile Banking, yang merupakan upgrade dari aplikasi Mobile kami terdahulu. Aplikasi ini memiliki user interface atau user experience yang baru yang tentunya lebih praktis dan nyaman digunakan, seperti akses ke aplikasi menggunakan biometric sehingga lebih aman, tampilan yang lebih simple dengan tidak mengorbankan security," kata Lanny.
Aplikasi Mobile Banking HSBC Indonesia baru-baru ini diperbarui dengan sejumlah fitur menarik untuk memenuhi beragam kebutuhan perbankan nasabahnya. Beragam fitur tersebut seperti kemampuan melakukan transfer dana langsung baik di Dalam Negeri maupun ke rekening HSBC di Luar Negeri, BI Fast, transaksi reksa dana, dan pemesanan obligasi ritel e-IPO. Selain itu, dengan terus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan nasabah, HSBC juga berencana untuk terus menambahkan lebih banyak fitur pada aplikasi intuitif ini.
HSBC Indonesia masih terus berfokus pada pengembangan fitur-fitur unik yang disesuaikan dengan kebutuhan gaya hidup basis pelanggan mereka, khususnya melayani perjalanan dan mobilitas internasional.
Lanny mengungkapkan dipenghujung tahun ini, HSBC Indonesia tengah mempersiapkan sejumlah tambahan layanan dan manfaat lain dengan fokus utama pada pendidikan, terutama pendidikan di luar negeri.
"Kami juga sedang mempersiapkan kemudahan terkait dengan wellbeing yang merupakan kebutuhan penting bagi masyarakat Indonesia saat ini, terutama di segmen affluent," tutur Lanny.
Lanny menyatakan bahwa kedepannya HSBC Indonesia harus menjadi perbankan pilihan terutama di segmen affluent. Untuk mewujudkan visi tersebut, HSBC Indonesia berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan nasabahnya dengan menyediakan berbagai produk dan layananyang disesuaikandengankebutuhan.
"Kekuatan kami sebagai The Best Wealth Manager dan bank internasional di Indonesia memotivasi kami untuk terus fokus dalam menyediakan produk dan layanan yang lengkap untuk nasabah kami" tutup Lanny.
Bprnews.id - Hardjuno Wiwoho, Pendiri dan Ketua SHW Foundation,memiliki harapan tinggi pada pemerintahan baru pasca pemilu 2024, Wiwoho menyampaikan aspirasinya terhadap kebijakan pemerintah yang berpihak memperkuat sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM tanah air.
"Kesuksesan penyelenggaraan pesta demokrasi lima tahunan rakyat Indonesia ini sangat menentukan arah pembangunan ekonomi Indonesia ke depan sekaligus menopang kebangkitan sektor UMKM yang kini mati suri," kata Hardjuno dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu.
Indonesia akan menghadapi Pemilu 2024 dalam beberapa tahun mendatang dan ada banyak hal yang berfungsi sebagai pokok perhatian. Terutama pentingnya pelaksanaan yang adil, transparan, dan akuntabel.
Tapi hal ini bukan hanya kebutuhan dasar dalam menjalankan proses demokrasi yang sehat, tetapi juga memiliki dampak langsung pada sektor ekonomi Indonesia, khususnya UMKM. Sebagai sektor yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki hak untuk memilih pemimpin yang memahami dan berkomitmen pada kepentingan mereka.
"Karena itu, sebagai pelaku usaha kecil, kami berharap pemimpin nasional ke depan harus punya keberpihakan kepada sektor UMKM. Tinjau rekam jejak calon pemimpin, termasuk tindakan dan kebijakan yang mereka usulkan, apakah mendukung sektor UMKM. Kalau tidak mendukung UMKM ya, jangan didukung," tuturnya.
Di Indonesia, UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Bukan sebuah rahasia lagi bahwa UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian negara ini. Kontribusi mereka terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal benar-benar luar biasa.
Ia menambahkan, cara terpenting untuk mempengaruhi kebijakan yang mendukung UMKM adalah dengan menggunakan hak pilih anda dalam pemilu untuk memilih pemimpin yang akan mewakili kepentingan UMKM dalam skala nasional.
Hardjuno menegaskan pemilu adalah momen penting bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi dan memilih para pemimpin mereka.
Dia pun memastikan calon pemimpin yang kompeten dan pro-Usaha Kecil dan Menengah (UKM) harus menjadi prioritas utama. Sederhananya, para pemimpin yang memberikan contoh atribut-atribut ini kemungkinan besar akan menerapkan langkah-langkah kebijakan yang merangsang pertumbuhan dan perkembangan sektor UKM. Langkah-langkah ini umumnya mencakup peningkatan akses terhadap modal usaha, pelatihan, dan dukungan teknis.
"Salah satu tantangan utama bagi UMKM adalah akses terhadap pembiayaan. Pemimpin yang berkomitmen akan berusaha untuk memfasilitasi akses UMKM ke sumber-sumber pembiayaan yang terjangkau," ujar Hardjuno.
Dalam pernyataannya Hardjuno mengakui bahwa UMKM mempunyai peran sentral dalam perekonomian. Sektor usaha rakyat ini berkontribusi besar terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), penciptaan lapangan kerja, dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
UMKM menjadi penyedia lapangan kerja terbesar di banyak negara. Sektor-sektor ini menawarkan kesempatan kerja bagi berbagai lapisan masyarakat, termasuk pekerja dengan pendidikan rendah yang mungkin merasa kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan di sektor formal.
Selain itu, UMKM menciptakan peluang bagi pengusaha lokal untuk tumbuh dan berkembang, yang pada gilirannya meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Lebih lanjut, Hardjuno mengatakan UMKM bertujuan untuk mengedepankan ekonomi, dengan memiliki dan mengelola usahanya sendiri. UMKM mendorong masyarakat untuk lebih mandiri secara ekonomi.
"Mereka tidak hanya bergantung pada pekerjaan formal atau perusahaan besar," ucapnya
Bprnews.id - Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (BPR BKK) Kudus, sebuah lembaga keuangan lokal terkemuka yang berasal dari Jawa Tengah, telah menetapkan target ambisius pada tahun 2023. Mereka bertujuan untuk meningkatkan laba secara eksponensial dari Rp6,2 miliar pada tahun sebelumnya menjadi Rp6,9 miliar.
"Kami optimistis target laba 2023 bisa tercapai, karena tahun lalu bisa mencapai target dengan realisasi sebesar Rp6,6 miliar," kata Direktur Utama BPR BKK Kudus Noor Mastiko di Kudus, Kamis.
Sementara realisasi laba bersih hingga September 2023. Menurut laporan, angkanya mencapai Rp4,8 miliar. Kami juga akan membahas status dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun hingga saat ini, yang berjumlah Rp222,2 miliar, hanya sedikit di bawah target tahunan sebesar Rp223,8 miliar.
Untuk penyaluran kredit hingga September 2023 mencapai Rp128,8 miliar yang sebagian besar diakses oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
"Kami mencatat pelaku UMKM yang menjadi nasabah mencapai 80 persen," ujar Direktur Utama BPR BKK Kudus Noor Mastiko
Sebelumya, kata dia Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia sangat terdampak oleh krisis COVID-19. Namun, tanda-tanda baru-baru ini menunjukkan adanya pemulihan, dengan banyak bisnis yang bangkit dan mulai pulih.
Di masa pandemi, banyak pelaku UMKM yang ragu mengambil pinjaman, khususnya kredit usaha (KUR). Tetapi kepercayaan diri para pelaku usaha tersebut sudah mulai kembali dan kini mereka mengajukan pinjaman ke BPR BKK.
Untuk itu, pada 2023 target penyaluran kreditnya ditingkatkan menjadi Rp145,87 miliar dari capaian 2022 sebesar Rp122,16 miliar.
Terkait dengan kredit bermasalah yang nilainya mencapai Rp20 miliar karena sebelumnya juga banyak pelaku usaha yang terdampak pandemi, maka BPR BKK Kudus menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kudus untuk penyelesaiannya.
Bprnews.id - Dalam rangka penyusunan Raperda Pembentukan Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jawa Tengah (DPRD Provinsi Jateng) dengan berkonsultasi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada hari Kamis, 19 Oktober 2023. Dalam pembahasan tersebut, Komisi C didampingi Wakil Ketua Ferry Wawan Cahyono meminta masukan dan informasi terkait pembentukan Badan Usaha Milik Daerah di bidang keuangan.
Seperti disampaikan Ketua Komisi C, Bambang Haryanto, dia mengungkapkan bahwa pihaknya sedang mencari data dan informasi tentang aturan regulasi dalam industri jasa keuangan. Pengumuman ini menjadi penting karena Komisi C bertugas untuk memantau sepuluh BUMD milik Pemprov Jateng, empat di antaranya beroperasi dalam bidang jasa keuangan.
“Kami kesini kaitannya dengan raperda sekaligus ingin mendapat pencerahan soal jasa keuangan,” kata Bambang.
Senada, Ferry Wawan Cahyono mengatakan raperda itu nantinya bisa meningkatkan kinerja BPR BKK sekaligus ke depan bisa bermanfaat pula bagi masyarakat Jateng. Dengan berkonsultasi dengan OJK, maka ada percepatan dalam hal penyusunan raperda.
“Dengan adanya diskusi ini, kami berupaya agar persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat mendapatkan arahan dan solusi bagi masyarakat,” kata Ferry.
Imansyah, Wakil Komisioner Sekretariat Dewan Komisioner & Logistik OJK, beliau menjelaskan pihaknya selama ini mangatur, mengawasi, dan melindungi jasa-jasa keuangan. Diakui, industri jasa keuangan (non perbankan) itu membutuhkan perlakuan khusus, mengingat selama ini melakukan penghimpunan dana masyarakat.
“Soal BPR, kami juga perlu memahami mengenai penyertaan (injeksi) modal dan pengembaliannya. Persoalan itu cukup kompleks karena kami juga harus tahu bahwa kewajiban BPR itu perlu diperhatikan serius mengingat BPR tersebut menghimpun dana masyarakat,” kata Imansyah.
Ia juga mengatakan, dalam Raperda Pembentukan BPR BKK,aturan soal likuidasi yang terjadi di lingkungan BPR BKK perlu diselesaikan terlebih dahulu. Dari sana, menjadi penting untuk memahami pemulihan bisnis mereka.
“Kami bersedia mendampingi BPR dalam pengurusan izin menjadi LKM (Lembaga Keuangan Mikro) saat persoalan diatas bisa diselesaikan,” terangnya.