Bprnews.id - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN), telah mengalokasikan cadangan kas sebesar Rp19,68 triliun untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru). Dijadwalkan berlangsung mulai 18 Desember 2023 hingga 5 Januari 2024, alokasi ini meningkat 3,5% dari anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp19 triliun.
“Untuk menjamin tercukupinya kebutuhan dana tunai bagi nasabah menjelang dan sesudah Hari Raya Natal 2023 serta Tahun Baru 2024 selama periode 18 Desember 2022 sampai dengan 5 Januari 2024,” ujar Corporate Secretary Bank BTN Ramon Armando dikutip 18 Desember 2023.
Ramon menambahkan, dari total dana sebesar Rp19,68 triliun, 30% atau setara Rp5,90 triliun diperuntukkan untuk pengisian ATM Bank Tabungan Negara (BTN) di seluruh nusantara. Sisanya sebesar Rp13,76 triliun, atau setara dengan 70%, ditujukan untuk memperkuat likuiditas di setiap kantor cabang BTN, sehingga kebutuhan perbankan nasabah dapat terpenuhi dengan efisiensi optimal selama periode sibuk ini.
Menurut Ramon, penetapan kenaikan alokasi dana tunai pada momentum Natal dan tahun baru kali ini juga dilatar belakangi oleh meningkatnya aktivitas daya beli masyarakat. “Alokasi uang tunai mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sejalan dengan peningkatan mobilitas masyarakat menjelang dan sesudah Natal dan Tahun Baru,” jelasnya.
Untuk memudahkan dalam melakukan transaksi perbankan, Ramon mengajak para nasabah dapat menggunakan BTN Mobile yang saat ini fiturnya sudah sangat lengkap. “Bagi nasabah yang berlibur dimana saja, bisa memanfaatkan BTN Mobile untuk berbagai transaksi mulai pembelian, pembayaran, transfer, Tarik tunai ataupun transaksi menggunakan QRIS,” kata Ramon.
Di samping itu, Ramon pun menyoroti peluang istimewa yang dapat dinikmati nasabah dalam merayakan HUT KPR Bank BTN ke-47. Penawaran promosi menarik, seperti diskon besar-besaran dalam pengajuan KPR serta bonus voucher bernilai jutaan rupiah untuk KPR BTN Prioritas, adalah bonus eksklusif yang sayang untuk dilewatkan.
Untuk nasabah yang hobi kuliner, Bank BTN memberikan diskon hingga 50% untuk para penggemar resto Gulu-Gulu, Sour Sally, Chigo Flip, Kopi Kenangan, Chubap, Gindaco, Pizza Hut dan Chatime. “Bagi penggemar Solaria ada diskon Rp30.000 dan Shihin diskon Rp15.000. Untuk penyuka Rejuve ada promo buy 2 get 3,” tambahnya.
Selain promo makanan dan minuman, untuk para pengguna transportasi juga ada diskon menarik. Bagi pengguna MyBluebird ada diskon hingga 50%, pelanggan KAI ada cashback tabungan Rp10.000 dan pelanggan Grab ada diskon Rp10.000. Tidak hanya itu untuk top up pulsa baik Telkomsel, XL maupun IM3 ada cashback tabungan 47%, pembayaran PLN cashback tabungan 20% dan top up e-wallet seperti Gopay, OVO, Shopee, Dana serta transaksi menggunakan QRIS BTN Mobile juga mendapatkan cashback tabungan 47%.
“Promo dalam rangka HUT KPR BTN ke-47 itu masih dapat dinikmati nasabah Bank BTN hingga 31 Desember 2023 dengan menggunakan aplikasi BTN Mobile, Kartu Debit BTN Visa dan Kertu Debit BTN Syariah Visa,” pungkasnya.
Bprnews.id - PT BPR Bank Daerah Karanganyar (BDK) bergerak aktif dengan serangkaian inisiatif sosial yang mencerminkan komitmennya terhadap kesejahteraan masyarakat.
Tidak sebatas menjadi penyedia layanan keuangan yang handal, BDK juga menunjukkan peran serta konkret dalam upaya pengentasan kemiskinan lokal. Dengan serangkaian program mulia, mulai dari distribusi paket sembako bagi keluarga membutuhkan, pelaksanaan khitanan massal untuk mendukung kesehatan masyarakat, hingga pelaksanaan donor darah yang meneguhkan nilai kemanusiaan, bank ini turun tangan langsung dalam memberikan bantuan sosial. Selain itu, BDK turut menyuntikkan semangat baru bagi pelaku usaha kecil dengan penyediaan pinjaman lunak tanpa bunga.
Direktur Utama BDK, Haryono, mengungkapkan bahwa bantuan tersebut disalurkan secara bergilir untuk memastikan peningkatan kualitas hidup merata di seluruh wilayah jangkauan bank tersebut, seperti yang baru-baru ini dilakukan di wilayah Jaten pada tanggal 17 Desember 2023.
Haryono mengatakan ada 100 paket sembako disalurkan di Masjid Al Maming II Jaten, melambangkan semangat kasih sayang yang mempersatukan masyarakat. Kemurahan hati ini merupakan bagian dari program “Nikmatnya Peduli dan Berbagi”, sebuah inisiatif sosial yang dipelopori oleh Bank Daerah Karanganyar (BDK), yang bertujuan untuk memberikan dukungan kepada masyarakat kurang mampu, termasuk keluarga miskin dan pengemudi becak.
Dia mengungkapkan bahwa penyediaan paket bantuan ini bersumber dari sumbangan amal karyawan BDK. Selain itu, program ini memanfaatkan dana tanggung jawab sosial perusahaan, Haryono menyebutkan bahwa sejumlah Rp236 juta dari program CSR disalurkan tahun ini ke berbagai dermawan masyarakat, mulai dari anak yatim dan orang-orang miskin hingga proyek kesejahteraan ekonomi yang lebih luas.
Dengan bantuan mulai dari barang kebutuhan pokok hingga pinjaman tanpa bunga bernama Mustika untuk memberdayakan pengusaha perempuan di Karanganyar, Bank Daerah Karanganyar tidak hanya menawarkan bantuan sementara, namun berinvestasi dalam peningkatan berkelanjutan bagi masyarakat.
“Kami juga setiap Jumat rutin diberikan kepada pengemudi becak dan masyarakat sekitar yang membutuhkan,” jelasnya.
Haryono mengatakan program 'Nikmatnya Peduli dan Berbagi Bersama Bank Daerah Karanganyar,' sebuah program yang lebih dari sekadar kampanye tanggung jawab sosial perusahaan ini merupakan bukti komitmen bank untuk memberi kembali kepada masyarakat yang telah menjadi bagian integral dari pertumbuhannya. Melalui upaya yang mengharukan ini, BDK tidak hanya menjadi tolok ukur bagi lembaga-lembaga lain namun juga menumbuhkan budaya kasih sayang dan timbal balik yang berpotensi memberkati baik para pemberi dana maupun penerima manfaat dengan imbalan yang tiada habisnya.
Bprnews.id - Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Sumsel) menetapkan satu pegawai bank plat merah sebagai tersangka penggelapan uang nasabah berinisial AT. Dia diduga telah menggelapkan uang nasabah senilai Rp 6,4 miliar.
Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Sumsel) menyoroti adanya pelanggaran kepercayaan yang meresahkan. Seorang pegawai bank berpelat merah, yang diidentifikasi dengan inisial AT, terjerat tuduhan skandal keuangan yang membuat nasabah dan pengamat industri terguncang. Dituduh menggelapkan dana sebesar Rp 6,4 miliar dari rekening nasabah, tindakan individu ini telah menimbulkan pertanyaan serius mengenai integritas sistem keuangan dan perlindungan yang melindungi uang hasil jerih payah nasabah.
"Kita hari ini menetapkan satu pegawai bank plat merah inisial AT sebagai tersangka dengan perkara penggelapan uang nasabah," kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumsel, Vanny Yulia Eka, Jumat (15/12/2023).
Vanny menjelaskan tersangka dengan licik membuat duplikat kartu ATM dan mendapatkan akses tidak sah ke aplikasi mobile banking, AT diduga menarik uang dari rekening nasabah tanpa jejak.
"Penggelapan uang yang dilakukan tersangka ini sudah dilakukan selama setahun dari tahun 2022-2023," katanya.
Vanny menambahkan dalam penyidikan yang dilakukan penyidik Kejati Sumsel sudah melakukan pemeriksaan terhadap 24 orang saksi.
"Dalam penyidikan juga sudah dihitung uang kerugian negara sebesar Rp 6,4 miliar, setelah diperiksa penyidik menetapkan tersangka berdasarkan surat penetapan tersangka Nomor : TAP-19/L.6/Fd.1/12/2023 tanggal 15 Desember 2023," katanya.
Akibat perbuatannya tersangka dikenakan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP.
"Namun untuk sekarang tersangka belum dilakukan penahanan masih terus dilakukan pengembangan oleh penyidik," katanya.
Bprnews.id - Integritas sistem keuangan senantiasa dijaga oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), salah satunya dengan cara membersihkan penggunaan perbankan dari kegiatan kejahatan seperti memfasilitasi judi online ataupun sarana pencucian uang.
Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), OJK bekerjasama dengan kementerian dan lembaga terkait serta industri keuangan berusaha untuk terus memerangi praktek-praktek yang merugikan masyarakat dan merusak reputasi serta integritas sistem keuangan.
Dalam UU P2SK, OJK memiliki wewenang untuk memerintahkan Bank melakukan pemblokiran rekening tertentu. Sejalan dengan amanah tersebut, sekaligus menegakkan komitmen untuk menjaga integritas sistem Keuangan, OJK telah memerintahkan perbankan untuk memblokir rekening-rekening yang teridentifikasi digunakan untuk kegiatan ilegal, termasuk judi online.
"Dalam tiga bulan terakhir ini, kami sudah memerintahkan bank memblokir lebih dari 4.000 rekening judi online. Kami juga sudah minta bank untuk mengembangkan sistem yang mampu memprofilkan perilaku judi online sehingga dapat mengenali secara dini aktivitas judi online dan memblokirnya secara mandiri," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae.
Menurut Dian, Bank memiliki tanggung jawab untuk mengenali profil nasabah dan perilakunya dalam penggunaan rekening yang dibuka di banknya. Apabila ditemukan adanya pergerakan yang tidak wajar ataupun mencurigakan, maka bank wajib melaporkannya ke PPATK dan mengambil tindakan-tindakan untuk mencegah rekening nasabah tersebut digunakan untuk memfasilitasi dan memperlancar kejahatan perbankan.
Dian menambahkan bahwa industri perbankan Indonesia juga memiliki komitmen yang kuat untuk mendukung upaya pemberantasan judi online, antara lain dengan melakukan pemblokiran rekening sesuai perintah OJK, termasuk melakukan identifikasi, menyediakan tools, dan monitoring terhadap transaksi yang tidak sesuai dengan profil nasabah.
Di samping itu, OJK juga meminta bank untuk meningkatkan customer due dilligence dan enhanced due diligence (CDD/EDD) untuk mengidentifikasi apakah nasabah/calon nasabah masuk dalam daftar judi online atau tindak pidana lainnya melalui perbankan. Selain atas permintaan OJK, Bank juga melakukan analisis dan pemblokiran rekening secara mandiri.
Pemblokiran rekening bank merupakan salah satu upaya meminimalisir dan membatasi ruang gerak terlaksananya transaksi judi online melalui sistem perbankan. Informasi rekening yang diduga terkait dengan judi online dan teknis pemblokiran rekening dilakukan melalui koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait, antara lain Kementerian Kominfo dan industri perbankan.
Bprnews.id - Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran mendadak bungkam saat diburu pertanyaan oleh wartawan majalah terkait dengan isu aliran dana kampanye yang diduga berasal dari penyalahgunaan fasilitas pinjaman Bank Perkreditan Rakyat di sebuah daerah di Jawa Tengah.
Upaya konfirmasi yang dilakukan Tempo kepada beberapa petinggi Partai Gerindra, seperti Wakil Ketua Umum Fadli Zon, Anggota Dewan Pembina Andre Rosiade, serta Sekjen Ahmad Muzani, nampaknya tidak membuahkan jawaban. Keheningan yang tak lazim ini menimbulkan tanda tanya besar akan integritas kampanye, keterbukaan dalam pendanaan politik, dan menimbulkan spekulasi tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik layar sepak terjang partai yang sedang bersiap untuk agenda pemilu besar.
Adapun Immanuel Ebenezer, yang juga dikenal sebagai Noel, Wakil Komandan Tim Golf Relawan (TKN) Prabowo-Gibran, telah mengirimkan pesan positif. riak di kalangan politik. Pada hari Sabtu, 16 Desember 2023, ketika ditanya mengenai isu penting yang belum diungkapkan, Noel menjawab dengan singkat, “No comment. Saya tidak mengerti,” yang menunjukkan ketidaksesuaian yang mengejutkan mengenai suatu masalah yang tampaknya memiliki implikasi luas.
Sementara itu, Gerindra anggota partai Darori Wonodipuro menyatakan sentimen serupa, memohon ketidaktahuan dengan “Maaf masalah ini saya kurang menguasai.” Pengakuan atau mungkin penolakan ini telah memicu rasa ingin tahu dan spekulasi di kalangan analis dan orang dalam.
Sebelumnya,Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melontarkan temuan yang cukup mengejutkan terkait dana kampanye untuk Pilpres dan Pemilu 2024. Menurut laporan mereka, ada indikasi kuat bahwa sejumlah dana kampanye berasal dari praktik tambang ilegal serta sumber-sumber gelap lainnya, sebuah hal yang memicu kekhawatiran akan integritas pemilihan umum mendatang.
Salah satu cabang skandal ini menjejak ke salah satu daerah di Jawa Tengah, dimana fasilitas pinjaman dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang mestinya jadi bantalan ekonomi bagi debitur, justru dicurigai mengucur untuk kepentingan politik kelompok tertentu. Kasus ini, yang telah dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), membuka kotak pandora tentang bagaimana uang rakyat potensial digunakan untuk memanipulasi pilar demokrasi.
Ihwal sumber lainnya itu salah satunya dari penyalahgunaan fasilitas pinjaman Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di salah satu daerah Jawa Tengah. Pencairan pinjaman yang seharusnya digunakan untuk modal kerja debitur-debitur, namun diduga digunakan untuk kepentingan simpatisan partai berinisial MIA.
Selama periode 2022-2023 sebuah rangkaian transaksi finansial mencakup pencairan dana pinjaman yang masif, dengan total mencapai sekitar Rp 102 miliar kepada 27 debitur. Dari dana pinjaman yang dicairkan kemudian ditarik secara tunai hampir bersamaan atau berdekatan waktunya dengan pencairan tersebut, untuk selanjutnya disetorkan kembali ke rekening pihak yang diduga pengendali, yang dikenal sebagai MIA. MIA diduga sebagai pihak pengendali atas dana pinjaman tersebut.
Dalam perkembangan terakhir, aparat penegak hukum menemukan jejak keuangan yang kompleks akibat pencairan dana besar-besaran senilai Rp 94 miliar ke rekening MIA, yang dananya berasal dari pencairan kredit.
Penelusuran atas transaksi-transaksi ini menunjukkan bahwa uang tersebut kemudian ditransfer ke berbagai entitas, termasuk perusahaan seperti PT BMG, PT PHN, PT NBM, individu, dan bahkan koperasi yang dikenal sebagai Koperasi Garudayaksa Nusantara, sehingga memicu kekhawatiran akan adanya kejanggalan keuangan.
Investigasi menunjukkan bahwa beberapa penerima dana transfer tersebut memiliki hubungan dengan Koperasi Garudayaksa Nusantara, sebuah organisasi yang diprakarsai oleh Prabowo Subianto. Lebih rumit lagi, Rahmat Bagja, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), membenarkan telah menerima laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menunjukkan adanya dana kampanye yang diduga terkait dengan aktivitas penambangan ilegal.
Selain itu, tampaknya terdapat dugaan pendanaan kampanye melalui penyalahgunaan fasilitas pinjaman publik di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang berlokasi di Jawa Tengah. Dana tersebut diduga diselewengkan untuk kepentingan simpatisan partai politik. Ringkas Rahmat, “Kami masih membaca dan mempelajari [laporan],” ujarnya saat dihubungi melalui telepon, Sabtu, 16 Desember 2023.