bprnews.id - Dengan pencabutan ini, daftar Bank Perekonomian Rakyat (BPR) yang mengalami kebangkrutan pada bulan September 2024 bertambah.
Pencabutan izin tersebut diatur dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-70/D.03/2024 tertanggal 13 September 2024.
Artinya, bank yang berlokasi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, ini sudah tidak diizinkan beroperasi sejak September 2024 karena dinyatakan tidak sehat dan gagal memenuhi modal minimum yang dipersyaratkan.
"Dengan pencabutan izin usaha ini, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan menjalankan fungsi penjaminan serta melaksanakan proses likuidasi sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS, yang telah diperbarui melalui UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan," demikian kutipan rilis resmi dari OJK pada Kamis (19/9/2024).
OJK juga meminta para nasabah BPR Nature Primadana Capital agar tetap tenang.
OJK memastikan bahwa dana masyarakat yang disimpan di perbankan, termasuk di BPR, dilindungi oleh LPS sesuai aturan yang berlaku.
Hingga Juli 2024, telah tercatat belasan BPR yang mengalami kebangkrutan.
Berikut daftar 15 bank yang dinyatakan bangkrut hingga September 2024:
1. PT BPR Nature Primadana Capital
2. PT BPR Sumber Artha Waru Agung
3. PT BPR Lubuk Raya Mandiri
4. PT BPR Bank Jepara Artha
5. PT BPR Dananta
6. PT BPRS Saka Dana Mulia
7. PT BPR Bali Artha Anugrah
8. PT BPR Sembilan Mutiara
9. PT BPR Aceh Utara
10. PT BPR EDC Cash
11. Perumda BPR Bank Purworejo
12. PT BPR Madani Karya Mulia
13. PT BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto
14. PT BPR Bank Pasar Bhakti
15. Koperasi BPR Wijaya Kusuma
Dengan demikian, para nasabah yang terdampak kebangkrutan ini diimbau untuk mengikuti proses klaim dana mereka melalui mekanisme yang telah disediakan oleh LPS.
bprnews.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Tegal, Jawa Tengah, memberikan penghargaan berupa piagam kepada 16 donatur atas kontribusi mereka melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dalam uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Tegal. Piagam tersebut diserahkan dalam acara seremonial uji coba MBG yang berlangsung di Ruang Adipura, Komplek Balai Kota Tegal, pada Kamis (19/9).
Sebanyak 16 donatur berpartisipasi dalam program CSR untuk mendukung pelaksanaan uji coba MBG ini, termasuk Bank Jateng, Baznas Kota Tegal, OJK Tegal, PNM Cabang Tegal, BNI KCU Tegal, Mandiri KCP Tegal, BSI Tegal, BPR Central Artha, BPM Hikmah Bahari, Pegadaian Kota Tegal, PDAM Kota Tegal, Bank Bahari Kota Tegal, BPR BKK Kota Tegal, Yayasan Perguruan Al Irsyad Tegal, Pimpinan Cabang Muhammadiyah Tegal, dan Yayasan Perguruan Ihsaniyah Tegal.
Piagam penghargaan diserahkan oleh Sekretaris Daerah Kota Tegal, Agus Dwi Sulistyantono, bersama anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Tegal secara bergantian.
Agus menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah berkontribusi, baik dari sektor perbankan, lembaga pendidikan, maupun Badan Amil Zakat yang turut mendukung program ini. "Kami mengucapkan terima kasih kepada para donatur, baik dari perbankan, yayasan pendidikan, maupun Badan Amil Zakat Kota Tegal yang telah mendukung uji coba program MBG," ujar Agus.
Penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi dari Pemkot Tegal kepada berbagai pihak yang telah mendukung jalannya uji coba MBG di wilayah tersebut.
Agus juga menyampaikan bahwa melalui evaluasi yang dilakukan, diharapkan dapat ditemukan solusi untuk masalah-masalah yang mungkin muncul selama program berlangsung. "Salah satu persoalan yang dihadapi adalah pasokan bahan baku, karena Kota Tegal bukan penghasil bahan baku makanan ataupun susu," jelasnya.
"Oleh sebab itu, kami telah menjalin kerjasama dengan gabungan koperasi susu serta distributor beras dan telur," tambah Agus.
Terkait pengolahan makanan, Agus mengatakan bahwa pihaknya memanfaatkan momen ini untuk memberikan pembinaan yang berkelanjutan kepada UMKM melalui Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, serta OPD terkait. "UMKM yang sudah dibina akan diberikan kesempatan untuk menjadi mitra penyedia MBG," ungkap Agus.
Dengan demikian, UMKM yang telah dibina diharapkan mampu bertahan dan berkembang, guna mempersiapkan pelaksanaan program MBG pada tahun 2025. "Sehingga UMKM tersebut dapat bertahan dengan baik dalam menghadapi pelaksanaan MBG di tahun 2025," pungkasnya.
bprnews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali terus berupaya meningkatkan kinerja sektor perbankan, khususnya BPR dan BPRS di Bali dan Nusa Tenggara, agar mampu berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi lokal dan masyarakat.
Sebagai langkah konkret, OJK Bali menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema "Lelang Agunan dan Dampak Implementasi Sertifikat Elektronik pada Proses Lelang bagi BPR dan BPR di Wilayah Bali dan Nusa Tenggara". Tujuannya adalah untuk memperdalam pemahaman mengenai proses lelang agunan sebagai salah satu solusi dalam penyelesaian kredit bermasalah.
Kepala OJK Provinsi Bali, Kristrianti Puji Rahayu, hadir dalam acara yang diadakan secara hybrid dan diikuti oleh 163 peserta perwakilan dari BPR dan BPRS di Bali, NTB, dan NTT. "Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan teknologi dan regulasi telah membawa perubahan signifikan dalam mekanisme lelang dan tata kelola aset, terutama terkait dengan agunan perbankan. Diperlukan pemahaman yang baik terhadap mekanisme lelang sehingga penyelesaian kredit yang bermasalah melalui lelang agunan dapat dilaksanakan dengan transparan dan efisien serta tetap memperhatikan aspek perlindungan konsumen," ungkap Kristrianti.
Lebih lanjut, Kristrianti berharap melalui FGD ini, para peserta dapat saling bertukar pandangan, pengalaman, serta solusi terkait berbagai permasalahan dalam proses lelang agunan di BPR/BPRS. Harapannya, proses lelang agunan bisa berjalan lebih transparan dan efisien, serta sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Acara ini juga dihadiri oleh Direktur Pengawasan LJK OJK Provinsi Bali Ananda R. Mooy, Kepala Kantor Wilayah DJKN Provinsi Bali Sudarsono, Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali I Made Sumadra, Pejabat Lelang Madya KPKNL Denpasar Iwan Susanto, Kepala Kantor OJK Provinsi NTB Rudi Sulistyo, Kepala Kantor OJK Provinsi NTT Japarmen Manalu, Ketua DPD Perbarindo Bali I Ketut Komplit, Ketua DPD Perbarindo NTB Husni, Ketua DPD Perbarindo NTT Robert Polyadu Fanggidae, serta para Direksi BPR dan BPRS dari wilayah Bali dan Nusa Tenggara.
Sudarsono juga menyampaikan bahwa regulasi serta layanan lelang kini telah mengikuti perkembangan teknologi. "Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, aplikasi lelang.go.id memungkinkan penjualan lelang dilakukan secara online, menjadikannya instrumen jual beli yang terpercaya, transparan, akuntabel, dan aman karena memiliki kepastian hukum," jelas Sudarsono.
Melalui kolaborasi antara OJK, para pemangku kepentingan, serta industri BPR dan BPRS di Bali dan Nusa Tenggara, diharapkan hal ini dapat mendukung terciptanya ekosistem industri jasa keuangan yang inklusif, inovatif, dan berkelanjutan.
BPRNews.id - Ekonomi menilai bahwa keputusan Bank Indonesia (BI) untuk menurunkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 6% tidak akan langsung direspon oleh perbankan. Proses transmisi kebijakan ini menuju penurunan bunga kredit dan deposito di industri perbankan diperkirakan memerlukan waktu.
Yusuf Rendy Manilet dari Center of Reform on Economics (CORE) mengatakan, "Bank umum memiliki peluang untuk menyesuaikan suku bunga pinjaman setelah BI memangkas suku bunga acuannya." Menurutnya, penyesuaian suku bunga pinjaman oleh bank akan berlangsung secara bertahap, sejalan dengan kebijakan BI.
Yusuf juga berharap, "Perbankan umum secara umum sudah mulai bisa menyesuaikan target-targetnya sehingga transmisi kebijakan moneter tersebut dapat disesuaikan dalam waktu yang lebih cepat." Ia percaya bahwa jika bank umum menurunkan suku bunga pinjaman sebesar 25 bps, ini akan membuat pinjaman lebih terjangkau.
Ryan Kiryanto dari Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) menyatakan bahwa langkah BI untuk memangkas suku bunga acuan dapat mendukung penguatan perekonomian, mengingat data perekonomian domestik yang melambat. Dia menyebut keputusan ini sebagai "berani, taktis, dan antisipatif."
Ryan menambahkan, "Dengan penurunan BI Rate yang dinilai tepat waktu, diharapkan akan memberikan efek ke penyesuaian suku bunga perbankan yang pada gilirannya akan menaikkan permintaan kredit." Ia optimis bahwa langkah ini akan membantu memulihkan perekonomian di masa transisi pemerintahan.
Ia juga mencatat bahwa kondisi inflasi sudah berada dalam rentang target BI, dan nilai tukar rupiah relatif stabil. Jika indikator-indikator ini terjaga, Ryan percaya ada kemungkinan bagi BI untuk memangkas suku bunga acuannya lagi pada sisa tahun ini. "Semoga ‘jamu manis’ dari RDG BI ini benar-benar mampu tertransmisi secara efektif dalam penurunan suku bunga perbankan dan non-perbankan," tutupnya.
BPRNews.id - Ketua Umum Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) sekaligus Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, mengungkapkan bahwa perekonomian Indonesia selama 10 tahun terakhir menunjukkan kinerja yang sangat baik. Dalam Kongres ISEI XXII di Surakarta, ia mencatat, “Rata-rata pertumbuhan kita itu di atas 5 persen. Ini salah satu yang terbaik di dunia.”
Walaupun mengalami penurunan pada 2020 dan 2021 akibat pandemi COVID-19, Perry menjelaskan bahwa Indonesia berhasil mempertahankan pertumbuhan di kisaran 5,0-5,3 persen di tahun-tahun lainnya. Ia optimis, “Tahun ini insya Allah bisa 5,1 persen dan tahun depan 5,2 persen.”
Inflasi Indonesia juga terjaga dengan baik. Perry menegaskan, “Sebelum 2013, Indonesia pernah mencetak laju inflasi hingga 10 persen. Namun, dalam 10 tahun terakhir ini, inflasi berhasil diturunkan ke level 2-5 persen.” Ia menekankan pentingnya menjaga inflasi rendah untuk kesejahteraan masyarakat.
Di bidang transaksi berjalan, meskipun sering mengalami defisit, Indonesia mencatat surplus pada 2021 dan 2022 berkat hilirisasi dan peningkatan ekspor. Perry menyatakan bahwa defisit fiskal juga menunjukkan perbaikan, dengan APBN yang sempat menembus 6,1 persen pada 2020 kini berhasil ditekan di bawah 3 persen pada 2022, dan ia menegaskan, “Indonesia adalah salah satu contoh terbaik bagaimana koordinasi moneter, fiskal, dan stabilitas makroekonomi menjadi dasar untuk bisa bertumbuh.”
Selain itu, tingkat pengangguran menurun dari 5,8 persen menjadi 5,3 persen, dan tingkat kemiskinan juga berkurang dari 11 persen menjadi 9,4 persen. Perry menambahkan, “Artinya, tidak hanya stabilitas makro, tetapi perlindungan dan keadilan sosial itu juga terus dilakukan dengan baik.”