BPRNews.id - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan mengadakan acara bertajuk "LPS Goes to Campus"di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada Selasa, 15 Oktober 2024. Acara ini bertujuan untuk memperkenalkan peran dan fungsi LPS kepada mahasiswa serta generasi milenial. "Kami ingin mahasiswa memahami pentingnya LPS dalam perekonomian Indonesia," ungkap perwakilan LPS.
Dalam kegiatan ini, peserta akan mendapatkan sosialisasi interaktif mengenai kontribusi LPS terhadap stabilitas sistem keuangan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Sesi ini akan dipandu oleh narasumber berpengalaman yang akan menjelaskan secara detail peran LPS dalam mendukung keamanan simpanan masyarakat dan ekonomi kreatif.
Selain sosialisasi, akan ada sesi tanya jawab dan kuis dengan berbagai hadiah menarik untuk menambah keseruan acara. "Kami berharap kegiatan ini dapat mendekatkan LPS dengan generasi muda dan mendorong mereka untuk memahami pentingnya menabung dan berinvestasi," tambahnya.
LPS berkomitmen untuk meningkatkan literasi keuangan di kalangan masyarakat, terutama di kalangan milenial. Melalui acara ini, diharapkan mahasiswa dapat memperoleh wawasan mendalam dan terinspirasi untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi kreatif yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
BPRNews.id - Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Utara Gorontalo Maluku Utara, Robert Sianipar, mengungkapkan bahwa selama Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2024, pihaknya berhasil mengedukasi 16.210 orang tentang jasa keuangan di Provinsi Sulawesi Utara. "Selama periode BIK tahun 2024 di Provinsi Sulawesi Utara, kami telah mengadakan 85 kegiatan dengan total 16.210 peserta," jelas Robert di Manado, pada hari Senin.
Lebih lanjut, Robert menyatakan bahwa kegiatan inklusi keuangan ini berhasil membuka 6.711 rekening tabungan dan kredit perbankan, 3.231 akun pegadaian, 2.880 transaksi pasar modal, dan 1.030 polis asuransi. Dia berharap pencapaian ini akan terus meningkat untuk mencapai target inklusi keuangan sebesar 98 persen pada tahun 2045.
Selain itu, OJK Sulutgomalut juga telah mengedukasi lebih dari 18.000 peserta di wilayah Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Maluku Utara selama tahun 2024. "Kami melakukan berbagai kegiatan, seperti sosialisasi, pelatihan, *bank goes to school/campus*, serta Training of Trainers," ungkapnya.
Robert juga menjelaskan bahwa dalam rangkaian BIK tahun 2024, tema yang diangkat adalah *“Akses Keuangan Inklusif, Wujudkan Masyarakat Produktif.”* Kegiatan ini dimulai pada bulan September dan mencapai puncaknya di bulan Oktober.
Dia mengucapkan terima kasih kepada semua Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dan pihak terkait yang telah berkontribusi aktif dalam kegiatan BIK. "Kerja keras dan kolaborasi ini tidak hanya berhasil membuka ribuan produk dan akses keuangan, tetapi juga memperkuat literasi keuangan masyarakat," tutupnya.
Dari hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2024, tercatat bahwa tingkat literasi masyarakat Indonesia pada tahun 2023 mencapai 65,43 persen, sedangkan tingkat inklusi sebesar 75,02 persen. Namun, masih terdapat selisih 9,59 persen antara tingkat literasi dan tingkat inklusi di tahun yang sama.
BPRNews.id - Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Utara Gorontalo Maluku Utara, Robert Sianipar, mengungkapkan bahwa selama Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2024, pihaknya berhasil mengedukasi 16.210 orang tentang jasa keuangan di Provinsi Sulawesi Utara. "Selama periode BIK tahun 2024 di Provinsi Sulawesi Utara, kami telah mengadakan 85 kegiatan dengan total 16.210 peserta," jelas Robert di Manado, pada hari Senin.
Lebih lanjut, Robert menyatakan bahwa kegiatan inklusi keuangan ini berhasil membuka 6.711 rekening tabungan dan kredit perbankan, 3.231 akun pegadaian, 2.880 transaksi pasar modal, dan 1.030 polis asuransi. Dia berharap pencapaian ini akan terus meningkat untuk mencapai target inklusi keuangan sebesar 98 persen pada tahun 2045.
Selain itu, OJK Sulutgomalut juga telah mengedukasi lebih dari 18.000 peserta di wilayah Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Maluku Utara selama tahun 2024. "Kami melakukan berbagai kegiatan, seperti sosialisasi, pelatihan, *bank goes to school/campus*, serta Training of Trainers," ungkapnya.
Robert juga menjelaskan bahwa dalam rangkaian BIK tahun 2024, tema yang diangkat adalah *“Akses Keuangan Inklusif, Wujudkan Masyarakat Produktif.”* Kegiatan ini dimulai pada bulan September dan mencapai puncaknya di bulan Oktober.
Dia mengucapkan terima kasih kepada semua Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dan pihak terkait yang telah berkontribusi aktif dalam kegiatan BIK. "Kerja keras dan kolaborasi ini tidak hanya berhasil membuka ribuan produk dan akses keuangan, tetapi juga memperkuat literasi keuangan masyarakat," tutupnya.
Dari hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2024, tercatat bahwa tingkat literasi masyarakat Indonesia pada tahun 2023 mencapai 65,43 persen, sedangkan tingkat inklusi sebesar 75,02 persen. Namun, masih terdapat selisih 9,59 persen antara tingkat literasi dan tingkat inklusi di tahun yang sama.
BPRNews.id - Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Sukabumi, Hera Iskandar, menekankan pentingnya peran BPR dalam menyediakan layanan keuangan yang lebih mudah diakses dan mendukung kebutuhan masyarakat, terutama bagi buruh pabrik di wilayah tersebut.
Hera menyampaikan bahwa BPR Sukabumi seharusnya memprioritaskan inovasi program yang dapat memenuhi kebutuhan buruh, terutama terkait kemudahan akses kredit dengan bunga yang lebih ringan.
“BPR Sukabumi perlu mengutamakan pelayanan yang cepat dan mudah, terutama bagi kelompok masyarakat dengan penghasilan tetap seperti buruh pabrik, agar mereka tidak terjebak pada pinjaman dari lembaga keuangan yang tidak resmi dan berbunga tinggi,” ujarnya.
Hera juga menyoroti perlunya BPR Sukabumi untuk fokus pada program yang memberikan manfaat nyata bagi buruh pabrik yang sering kali kesulitan mengakses layanan bank besar akibat persyaratan yang rumit. “Ke depan, inovasi apa yang akan dikedepankan oleh BPR Sukabumi? Apakah fokus pada kecepatan dan kemudahan layanan, atau segmen masyarakat yang memiliki penghasilan tetap seperti buruh pabrik? Daripada mereka terjebak dengan bank-bank tidak resmi yang memberikan bunga besar, lebih baik masuk ke BPR yang jelas lebih aman,” tambahnya.
Menurut Hera, buruh pabrik kerap kali menghadapi tantangan dalam memenuhi syarat-syarat perbankan konvensional. Oleh sebab itu, BPR Sukabumi diharapkan bisa menjadi alternatif yang lebih ramah dan mudah diakses oleh mereka.
Dengan bunga yang lebih terjangkau dan proses pinjaman yang lebih sederhana, buruh dapat menggunakan layanan BPR untuk membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga mereka.
“Kami sangat mendukung langkah BPR Sukabumi jika dapat lebih proaktif menjangkau buruh pabrik, sehingga mereka bisa mendapatkan pinjaman yang lebih adil dan tidak membebani,” tutup Hera.
Melalui pengembangan layanan yang lebih tepat sasaran, BPR Sukabumi diharapkan dapat berperan lebih besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, terutama di kalangan pekerja pabrik yang menjadi tulang punggung industri di Sukabumi.
BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru saja memperkenalkan peta jalan penguatan dan pengembangan Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk periode 2024—2027. Peta jalan ini dihadirkan sebagai bentuk komitmen OJK terhadap reformasi, perbaikan, dan penyempurnaan berbagai aspek dalam perekonomian Indonesia.
Melalui peta jalan ini, salah satu arah kebijakan yang ditetapkan adalah agar Bank Perkreditan Rakyat (BPR) berada di bawah naungan BPD. “Berdasarkan berbagai pengalaman sebelumnya dan juga kebijakan single presence policy, nantinya BPR akan tetap dimiliki oleh pemerintah daerah, baik kabupaten maupun kota, namun akan beroperasi melalui BPD,” ungkap Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, saat acara Peluncuran Roadmap Penguatan dan Pengembangan BPD di Jakarta Pusat, Senin (14/10/2024).
Dian menjelaskan bahwa BPD dianggap lebih kuat dalam berbagai aspek, mulai dari permodalan hingga tata kelola. Namun, BPD sendiri masih menghadapi berbagai tantangan, terutama di bidang permodalan, sehingga perlu adanya dukungan atau stimulus tambahan.
Alasan lain yang mendukung kebijakan ini adalah efisiensi birokrasi. Dengan BPR berada di bawah naungan BPD, proses pengambilan keputusan tidak akan terhambat oleh prosedur politik di DPRD, yang selama ini memperlambat penanganan masalah BPR. “Ke depannya, jika BPR menghadapi masalah, penyelesaiannya bisa dilakukan lebih cepat oleh BPD. Tidak perlu lagi bergantung pada proses politik di DPRD, karena jika dibandingkan, skala BPR jauh lebih kecil dibandingkan kekuatan BPD,” jelas Dian.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, juga menambahkan bahwa penguatan pembangunan daerah adalah salah satu pilar utama dalam pengembangan ekonomi di tingkat daerah. Melihat ketidakpastian global, persaingan geopolitik, dan gangguan rantai pasok, pertumbuhan ekonomi daerah dianggap sebagai penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional.
Mahendra menekankan pentingnya menjaga, bahkan meningkatkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia. “Ini adalah bagian dari komitmen Presiden terpilih ke depan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Salah satu caranya adalah dengan mendorong sumber-sumber pertumbuhan, baik yang sudah ada maupun yang baru di daerah. Di sinilah BPD memegang peran sentral,” ujarnya.
Dengan roadmap baru ini, OJK menargetkan BPD menjadi regional champion yang mampu bersaing secara kompetitif. Peta jalan ini diharapkan menjadi panduan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan BPD sebagai institusi yang lebih kuat dan kontributif dalam mendukung ekonomi daerah. Termasuk di dalamnya adalah peran BPD dalam mendukung program strategis pemerintah daerah dan menyediakan pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
BPD telah membuktikan diri mampu bertahan dan berkembang dalam industri perbankan nasional. Ini terlihat dari peningkatan rata-rata dalam lima tahun terakhir pada total aset, penyaluran kredit, dan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK), dengan kenaikan sekitar 8 persen di setiap aspek.
Lebih lanjut, Mahendra menjelaskan ada empat pilar dalam roadmap penguatan dan pengembangan BPD 2024—2027 yang baru saja diluncurkan.
Pertama, penguatan struktur dan keunggulan BPD. Fokus utama adalah pada tata kelola, manajemen risiko, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Selain itu, pemenuhan ketentuan modal inti minimum juga menjadi prioritas, agar BPD memiliki daya saing yang lebih baik.
Kedua, akselerasi transformasi digital. Dalam era digital yang terus berkembang, BPD harus beradaptasi dengan perubahan perilaku masyarakat menuju virtual economy. Akselerasi ini penting agar BPD dapat beroperasi lebih efektif, efisien, dan memenuhi ekspektasi nasabah di era digital.
Ketiga, penguatan peran BPD dalam ekonomi daerah dan nasional. Sinergi antara BPD dan pemerintah daerah diharapkan memperkuat posisi strategis BPD dalam mendukung program-program pembangunan nasional dan meningkatkan daya saing wilayah.
Keempat, penguatan perizinan, pengaturan, dan pengawasan. OJK berkomitmen untuk terus mendukung BPD, termasuk dalam hal harmonisasi kebijakan antara OJK dan pemerintah daerah. Pengawasan yang lebih baik akan memastikan tantangan yang dihadapi BPD dapat diatasi melalui koordinasi yang efektif dengan OJK.
Dengan peluncuran roadmap ini, diharapkan BPD dapat terus berkembang menjadi bank yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.