BPRNews.id - Sebagai tindak lanjut dari Fit And Proper test yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Riau, OJK melalui Keputusan Dewan Komisioner Nomor KEP-30/KO.154/2024 tertanggal 9 Oktober 2024, menetapkan Zulhendri sebagai Direktur Utama PT. BPR Sarimadu (Perseroda). Penetapan ini juga mendapatkan persetujuan langsung dari Pj Bupati Kampar, Hambali, SE, MH, yang menekankan pentingnya peran pimpinan baru untuk membawa perubahan positif.

Selain penetapan Direktur Utama, dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. BPR Sarimadu, juga disepakati bersama penunjukan Pj Sekda Kampar, Ramlah, SE, M.Si, sebagai Komisaris Utama. Direktur Ersafitri, Dewan Komisaris Bustami Kasim, SE, M.Si, dan Plt Kabag Perekonomian Setda Kampar, Purwoko, turut menghadiri rapat yang berlangsung di ruang rapat Bupati di lantai II Kantor Bupati pada Senin (14/10/2024).

Dalam rapat ini, juga disepakati penunjukan Kantor Akuntan Publik Drs. Abror untuk melakukan audit laporan keuangan PT. BPR Sarimadu tahun buku 2024. Selain itu, persetujuan diberikan untuk penghapusan inventaris yang rusak dengan nilai buku satu, serta persetujuan lelang kendaraan roda empat dan roda dua yang telah dihapuskan.

Di sisi lain, Pj Bupati Kampar, Hambali, menegaskan agar Zulhendri yang telah resmi ditunjuk sebagai Direktur Utama dapat mengelola PT BPR Sarimadu dengan mengutamakan manajemen yang efektif dan mampu memberikan kemajuan bagi perusahaan tersebut. "Mari kita serius dan sungguh-sungguh untuk memajukan perusahaan daerah yang pernah jaya dan membangkitkan kembali BPR yang menjadi penggerak ekonomi kerakyatan," ungkap Hambali.

BPRNews.id  - Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. (Bank Jatim) menyambut baik wacana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengalihkan kepemilikan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) milik pemerintah daerah kepada Bank Pembangunan Daerah (BPD). Direktur Utama Bank Jatim, Busrul Iman, mengatakan bahwa sebagai pemain di sektor keuangan, Bank Jatim mendukung langkah ini sebagai bagian dari upaya memperkuat sektor keuangan dan mempercepat akselerasi bisnis BPR. Namun, ia juga menekankan bahwa kebijakan ini perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah. "Itu bisa dikaji per masing-masing daerah, karena setiap provinsi berbeda," ujar Busrul pada Senin (14/10/2024) di Jakarta.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menjelaskan bahwa kebijakan ini sejalan dengan single presence policy, yang melarang pemerintah mengendalikan lebih dari satu bank, baik itu bank umum maupun BPR. Pemerintah daerah akan tetap memiliki BPR secara tidak langsung melalui BPD sebagai institusi yang lebih kuat dari segi permodalan dan tata kelola. 

Menurut Dian, jika terjadi masalah dengan BPR, BPD akan mampu melakukan penyelamatan lebih cepat dibandingkan jika harus melalui proses politik di DPRD. Dengan demikian, kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat BPR dan meningkatkan efisiensinya di bawah naungan BPD.

BPRNews.id  -  PT Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta (Bank DKI) akan menjadi induk kelompok usaha bank (KUB) dengan calon anggota pertamanya, PT BPD Nusa Tenggara Timur (Bank NTT). Direktur Utama Bank DKI, Agus Haryoto Widodo, mengungkapkan bahwa saat ini proses pembahasan draft shareholders agreement antara kedua bank tengah berlangsung. 

Agus berharap proses ini dapat selesai sebelum akhir tahun 2024, sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai pemenuhan modal inti minimum sebesar Rp3 triliun bagi bank umum hingga 31 Desember 2024. "Makin cepat makin bagus," ujar Agus saat peluncuran roadmap Penguatan BPD 2024-2027.

Pelaksana tugas (Plt) Direktur Utama Bank NTT, Yohanis Landu Praing, menjelaskan bahwa Bank NTT akan melakukan rights issue yang akan diserap oleh Bank DKI untuk penguatan modal. Dalam hal ini, Bank DKI akan menjadi pemegang saham pengendali kedua setelah Pemerintah Daerah NTT.

Skema KUB ini diatur dalam POJK No. 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum, yang bertujuan memperkuat permodalan, memperluas jangkauan konsumen, dan mempercepat pertumbuhan. Dengan skema ini, bank anggota hanya perlu memiliki modal inti sebesar Rp1 triliun, sementara bank induk bertanggung jawab terhadap keberlangsungan anggota KUB.

BPRNews.id  - Undisbursed loan (kredit menganggur) terus meningkat sepanjang 2024, menunjukkan bahwa banyak pengusaha masih menunda penarikan fasilitas kredit yang telah disetujui oleh bank. Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, pada Juli 2024, total undisbursed loan di bank umum naik sebesar 6,89% secara tahunan (yoy), mencapai Rp 2.158,25 triliun. Secara bulanan, jumlah ini meningkat 0,28% dari Juni 2024 yang tercatat sebesar Rp 2.152,19 triliun.

Kenaikan ini terutama didorong oleh Bank Umum Kelompok Bank Modal Inti (KBMI) 1, 3, dan 4, sementara Bank KBMI 2 justru mengalami penurunan 0,20% secara tahunan, meski naik tipis 0,78% secara bulanan. Bank milik BUMN juga mengalami penurunan 1,47% secara tahunan pada periode yang sama, namun naik 1,63% secara bulanan. 

Pengamat perbankan Arianto Muditomo menilai peningkatan kredit menganggur ini bisa terkait dengan penurunan daya beli masyarakat dan tren deflasi yang terjadi berturut-turut sejak Mei 2024. “Saat daya beli melemah, permintaan kredit untuk investasi dan konsumsi cenderung menurun, sehingga kredit yang sudah disetujui tidak langsung disalurkan,” ujar Arianto, Kamis (3/10). Menurutnya, tren deflasi ini mencerminkan adanya penurunan aktivitas ekonomi, yang membuat pengusaha lebih berhati-hati dalam menggunakan fasilitas kredit.

Pada sisi lain, OJK mencatat pertumbuhan kredit perbankan mencapai 11,4% secara tahunan pada Agustus 2024. Meski kredit terus tumbuh, banyak nasabah belum menggunakan dana pinjaman yang telah disediakan. Hal ini, menurut Arianto, menunjukkan adanya keinginan mendapatkan akses pembiayaan, namun masih ada penundaan dalam realisasi penggunaan kredit. "Banyak nasabah yang belum menggunakan dana pinjaman secara maksimal, mungkin karena ketidakpastian ekonomi atau lemahnya permintaan pasar," jelasnya.

Undisbursed loan terutama terjadi di sektor-sektor terkait investasi dan proyek infrastruktur seperti konstruksi, manufaktur, dan properti, di mana realisasi penggunaan dana sering kali tertunda. Hingga akhir 2024, tren ini diproyeksikan akan tetap tinggi jika ketidakpastian ekonomi terus berlanjut.

Perusahaan seperti Bank Mandiri dan BCA juga mencatatkan peningkatan kredit menganggur seiring pertumbuhan kredit yang cukup signifikan. Pada Agustus 2024, undisbursed loan Bank Mandiri naik 15,04% secara tahunan, sementara di BCA kenaikannya mencapai 11,19% secara tahunan.

BPRNews.id - PT Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI) resmi meluncurkan Harga Pasar Wajar (HPW) untuk Sekuritas Bank Indonesia, meliputi Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI), dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI). Ini merupakan langkah penting pertama setelah PHEI ditunjuk oleh Bank Indonesia sebagai lembaga yang bertugas melakukan penilaian dan menerbitkan HPW untuk instrumen Sekuritas Bank Indonesia.

Peluncuran ini dilakukan setelah PHEI memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang menjadi syarat utama untuk dapat menerbitkan HPW bagi instrumen Sekuritas Bank Indonesia. "Kami berkomitmen memastikan bahwa harga pasar wajar yang kami sediakan akurat," ujar Direktur Utama PHEI, M. Kadhafi Mukrom, di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (14/10/2024).

Dhafi menambahkan bahwa penerbitan HPW untuk instrumen Sekuritas Bank Indonesia ini merupakan bagian dari upaya kolektif untuk memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional. Ia juga menekankan bahwa langkah ini diharapkan dapat mendorong terciptanya iklim investasi yang transparan dan kondusif. "Kami berharap ini dapat menjadi pendorong bagi peningkatan integritas dan kepercayaan investor, serta kredibilitas pasar keuangan Indonesia di mata dunia," imbuhnya.

Penetapan HPW Sekuritas Bank Indonesia ini melengkapi cakupan layanan PHEI yang sebelumnya sudah mencakup penilaian dan penerbitan HPW untuk Efek Bersifat Utang dan Sukuk (EBUS), baik yang diterbitkan oleh pemerintah maupun korporasi. Saat ini, PHEI mengelola penilaian untuk 1.304 seri instrumen dengan total outstanding mencapai Rp7.552,23 triliun.

Dhafi menjelaskan bahwa penilaian HPW dilakukan berdasarkan data primer yang terverifikasi, serta data sekunder yang andal. Metodologi yang digunakan telah diadopsi oleh lembaga-lembaga penilai harga efek di berbagai negara, memastikan bahwa proses penilaian yang dilakukan PHEI sesuai dengan standar internasional.

Dengan peluncuran ini, PHEI berharap dapat terus memperkuat perannya dalam mendukung stabilitas dan kepercayaan pasar keuangan di Indonesia, sekaligus mendorong pertumbuhan investasi yang lebih sehat dan kredibel.