BPRNews.id - PT BPR Bank Giri Sukadana Wonogiri Perseroda kini resmi berganti nama menjadi PT BPR Bank Wonogiri. Dengan nama baru ini, bank yang 99 persen sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri diharapkan menjadi lebih dikenal dan menjadi ikon kabupaten tersebut.
Bupati Wonogiri, Joko Sutopo, yang akrab disapa Jekek, menyampaikan harapan besar kepada Bank Wonogiri untuk meningkatkan kinerjanya. “Targetnya, Bank Wonogiri bisa menyetorkan deviden hingga Rp 2 miliar per tahun. Tahun ini sudah mencapai Rp 1,4 miliar,” ujar Jekek.
Didampingi Wakil Bupati Setyo Sukarno dan Direktur Bank Wonogiri Suparmo, Jekek menjelaskan bahwa bank ini memiliki aset sebesar Rp 144 miliar dengan satu kantor cabang dan lima kantor kas. Ia juga menyoroti potensi pengembangan di wilayah dengan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) yang tinggi. “Kalau ada wilayah yang potensinya PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) bagus, akan kami kembangkan ke sana,” tambahnya.
Perubahan nama ini dijadikan momentum untuk bertransformasi menjadi lembaga finansial yang lebih kuat. “Menjadi tantangan ke depan, di tengah kontestasi dengan bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) maupun bank swasta. Bisa hadir menjadi sebuah lembaga finansial yang kinerjanya oke dan berdampak pada deviden hingga meningkatkan PAD,” jelas Jekek.
Ia juga mengajak masyarakat Wonogiri untuk mendukung dan berinvestasi bersama Bank Wonogiri. “Ayo berinvestasi bersama Bank Wonogiri,” ajaknya.
Dalam acara jalan sehat yang diikuti ribuan peserta, Bank Wonogiri juga menggelar pengundian tabungan serta membagikan berbagai doorprize menarik. Hadiah utama berupa satu ekor sapi, beberapa sepeda motor, sepeda gunung, kulkas, dan hadiah lainnya turut memeriahkan acara.
BPRNews.id - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah menyiapkan langkah-langkah untuk pembayaran klaim penjaminan simpanan serta pelaksanaan likuidasi PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Duta Niaga yang berlokasi di Jl. Pangeran Natakusuma No. 80D, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Tindakan ini dilakukan setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin operasi bank tersebut, terhitung sejak 5 Desember 2024.
LPS bertanggung jawab untuk memastikan simpanan nasabah BPR Duta Niaga dibayar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sebelum melakukan pembayaran klaim, LPS akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi data simpanan serta informasi terkait untuk menentukan simpanan yang memenuhi syarat untuk dibayar. Proses ini diperkirakan akan selesai dalam waktu paling lambat 90 hari kerja, atau hingga 29 April 2025. Pembayaran klaim ini akan menggunakan dana yang berasal dari LPS.
Nasabah BPR Duta Niaga dapat memeriksa status simpanan mereka melalui kantor BPR Duta Niaga atau mengunjungi situs web LPS (www.lps.go.id) setelah pengumuman resmi pembayaran klaim. Untuk debitur yang masih memiliki kewajiban pinjaman, pembayaran cicilan atau pelunasan dapat dilakukan di kantor BPR Duta Niaga dengan menghubungi Tim Likuidasi LPS.
Sekretaris LPS, Jimmy Ardianto, mengimbau nasabah untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang dapat menghambat proses klaim penjaminan dan likuidasi. Ia juga mengingatkan agar nasabah tidak mempercayai individu yang mengaku dapat membantu menyelesaikan klaim dengan biaya tambahan.
“Kami ingin menekankan bahwa banyak BPR/BPRS atau bank umum lainnya yang masih beroperasi dengan baik. Jika simpanan nasabah BPR Duta Niaga telah dibayarkan, mereka dapat mengalihkan simpanan ke bank lain yang mudah dijangkau,” ujarnya. “Simpan uang Anda di perbankan yang dijamin oleh LPS untuk memastikan keamanan dana Anda.”
Jimmy juga mengingatkan nasabah untuk memenuhi syarat 3T LPS agar simpanan mereka dijamin. Ketiga syarat tersebut mencakup: tercatat dalam pembukuan bank, tingkat bunga simpanan yang diterima nasabah tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS, dan tidak terlibat dalam tindakan pidana yang merugikan bank.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai penjaminan simpanan dan likuidasi BPR Duta Niaga, nasabah dapat menghubungi Pusat Layanan Informasi (Puslinfo) LPS di nomor 154.
BPRNews.id - Di Lampung, Kahut Siger Bori sudah dikenal sebagai salah satu usaha fashion lokal yang memanfaatkan bahan-bahan alami untuk motif dan pewarnaannya. Berdiri sejak 2018, brand ini mencuri perhatian dengan produknya yang unik dan ramah lingkungan.
Anggraeni Kumala Sari, pendiri Kahut Siger Bori, menggunakan teknik eco print dalam setiap produknya. Teknik ini melibatkan pewarnaan kain menggunakan bahan alami seperti daun, bunga, dan kulit kayu. “Awalnya saya punya usaha bordir di Jawa Tengah, dan saya sering berpindah-pindah karena mengikuti suami yang tugasnya berpindah-pindah. Tapi saya tidak bisa lepas dari usaha kriya dan wastra. Selama itu saya selalu memakai bahan-bahan sintetis,” jelas Anggraeni.
Ia memutuskan beralih ke bahan alami setelah mengetahui bahwa industri fashion menjadi salah satu penyumbang polusi terbesar di dunia. “Kemudian saya mendapat informasi bahwa fashion itu adalah pencemar terbesar di dunia selain plastik. Akhirnya saya pikir harus menggunakan bahan-bahan alami tetapi, maka saya mempelajari dan mencari-cari, akhirnya saya bertemu dengan teknik pewarna alami eco print,” tambahnya.
Teknik eco print ini tidaklah mudah. Menurut Anggraeni, banyak faktor yang memengaruhi hasilnya, seperti jenis daun dengan kandungan tanin, kelembapan udara, hingga pH air. Setiap rumah produksi menghasilkan hasil yang berbeda.
Nama Kahut Siger Bori berasal dari bahasa Lampung Pesisir. “Kahut” berarti sayang, “Siger” berarti mahkota wanita, dan “Bori” berasal dari teknik Shibori.
Perjalanan usaha ini tidak selalu mulus. Modal awalnya hanya sekitar Rp500 ribu untuk membeli 10 meter kain, menggunakan peralatan dapur seperti panci dan kompor bekas. Tantangan semakin berat saat pandemi melanda pada 2020. Namun, Kahut Siger Bori berhasil bertahan dengan dukungan dari Bank Rakyat Indonesia (BRI).
“Jadi saya ini banyak disupport oleh BRI dalam hal pemasaran, kemudian banyak pelatihan-pelatihan juga dari BRI. Juga sekalian untuk promosi terutama kalau UKM itu kan yang dibutuhkan di mana kita bisa memperluas pasar. Kami itu sering sekali diajak oleh BRI untuk untuk ikut pameran-pameran skala nasional,” ujar Anggraeni. Berkat pameran tersebut, dalam dua hari pendapatan mereka bisa setara dengan omset sebulan.
Kini, produk Kahut Siger Bori tak hanya digemari di Lampung, tetapi juga mulai diminati di berbagai daerah lain. Perjuangan dari awal yang sederhana telah membuahkan hasil, menjadikan Kahut Siger Bori salah satu UMKM lokal yang sukses dengan produk ramah lingkungan.
BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru saja meresmikan kantor perwakilannya di Provinsi Banten yang terletak di Jalan Letnan Jidun No.35, Kota Serang. Dalam acara tersebut, Adi Dharma secara resmi dikukuhkan sebagai Kepala OJK Provinsi Banten. Kehadiran kantor ini menjadi langkah signifikan dalam memperkuat pengawasan sektor jasa keuangan dan mendukung pengembangan perekonomian daerah.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menekankan pentingnya kolaborasi antara OJK dan pemerintah daerah dalam memperkuat pengawasan industri jasa keuangan. Selain itu, Mahendra berharap pembukaan kantor ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih berkelanjutan.
“Kami menekankan pentingnya kolaborasi antara OJK daerah dan pemerintah daerah dalam memperkuat pengawasan industri jasa keuangan sekaligus mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan,” ujar Mahendra saat peresmian yang berlangsung pada Jumat 06 Desember 2024..
Mahendra juga menjelaskan bahwa Kantor OJK Provinsi Banten adalah kantor perwakilan pertama yang didirikan oleh OJK sejak badan ini terbentuk pada tahun 2014. Kantor baru ini akan melaksanakan tugas pengaturan, pengawasan, dan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan, seiring dengan komitmen OJK untuk memperkuat sektor ini sesuai dengan amanat undang-undang.
Lebih lanjut, OJK Provinsi Banten akan bertanggung jawab atas pengawasan sektor jasa keuangan di empat kota dan empat kabupaten, yaitu Kota Serang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Cilegon, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Pandeglang.
Menurut data terbaru hingga triwulan III-2024, terdapat 1.034 jaringan kantor lembaga jasa keuangan non-bank di Provinsi Banten, yang terdiri dari berbagai sektor seperti pasar modal, perasuransian, penjaminan, dana pensiun, pembiayaan, dan lembaga keuangan mikro.
“Kantor OJK di daerah memiliki peran strategis dalam pengembangan perekonomian daerah melalui optimalisasi program dan kebijakan, peningkatan intermediasi lembaga keuangan dalam mendukung pembiayaan serta memberikan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Dengan hadirnya Kantor OJK di Provinsi Banten, diharapkan pengawasan dan pengembangan sektor jasa keuangan semakin optimal, mendukung pertumbuhan ekonomi regional, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga jasa keuangan di Provinsi Banten,” ujar Mahendra.
Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Usman Assidiqi Qohara, mengapresiasi pembukaan kantor OJK di Banten dan berharap sinergi antara Pemerintah Provinsi Banten dan OJK dapat terjalin lebih erat. Usman juga menyoroti pentingnya pemahaman dan pemanfaatan produk jasa keuangan oleh masyarakat, khususnya dengan pesatnya perkembangan teknologi keuangan digital saat ini.
“Kami menyambut baik peresmian Kantor OJK Provinsi Banten dan berharap sinergi yang kuat antara Pemerintah Provinsi Banten dan OJK dapat terjalin untuk meningkatkan pemahaman serta pemanfaatan produk dan layanan jasa keuangan oleh masyarakat. Hal ini menjadi semakin penting di tengah pesatnya perkembangan teknologi keuangan digital saat ini,” ungkap Usman.
Dengan hadirnya Kantor OJK Provinsi Banten, diharapkan sektor jasa keuangan di daerah tersebut dapat berkembang lebih optimal, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan.
BPRNews.id - Untuk mendongkrak pertumbuhan kredit, perbankan mulai mengadopsi berbagai strategi, salah satunya adalah melalui skema channeling. Skema ini memungkinkan pemberian kredit oleh bank kepada penerima kredit atau end user melalui lembaga perantara, dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh bank.
Skema channeling ini terbukti efektif dalam memperluas jangkauan pendanaan. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per September 2024, outstanding pendanaan perbankan melalui skema channeling, khususnya ke fintech P2P lending, tercatat mengalami lonjakan sebesar 55,84% secara tahunan (YoY), mencapai Rp 42,37 triliun.
Salah satu contoh penerapan skema ini adalah PT Bank CTBC Indonesia yang baru-baru ini mengumumkan kerjasama strategis dengan PT Pembiayaan Digital Indonesia (AdaKami). Dalam kerjasama ini, Bank CTBC bertindak sebagai salah satu mitra penyedia pendanaan dari sektor perbankan. Sejak awal beroperasi, AdaKami telah berhasil menyalurkan pendanaan sebesar Rp 13,24 triliun kepada 1,46 juta peminjam aktif hingga 4 Desember 2024.
Menurut Presiden Direktur Bank CTBC Indonesia, Iwan Satawidinata, kolaborasi dengan AdaKami tidak hanya berfokus pada aspek teknologi, tetapi juga sebagai langkah nyata dalam mendukung perekonomian lokal serta memperluas akses keuangan bagi masyarakat yang membutuhkan. Iwan juga menyoroti pentingnya teknologi e-KYC (Electronic Know Your Customer) yang diterapkan oleh AdaKami untuk memastikan proses profil calon nasabah lebih cepat, akurat, dan efisien.
“Inovasi teknologi seperti e-KYC ini memastikan layanan pendanaan kami disalurkan secara efektif dan efisien, meminimalkan risiko kredit,” ujar Iwan dalam keterangan resmi (6/12).
Di sisi lain, Rustati Suri Pertiwi, Direktur Keuangan PT Bank Raya Indonesia Tbk, menyatakan bahwa kolaborasi dengan fintech merupakan strategi utama dalam pengembangan bisnis bank digital. Tiwi sapaan akrabnya melihat potensi besar dalam pertumbuhan segmen UMKM di Indonesia dan mencatatkan pertumbuhan positif untuk kredit channeling, dengan Pinang Connect mengalami kenaikan 5% YoY pada September 2024.
“Untuk kredit channeling atau Pinang Connect tercatat tumbuh 5% YoY di September 2024,” tambah Tiwi. Ia menjelaskan bahwa Bank Raya secara berkala melakukan evaluasi dan monitoring untuk memastikan kredit disalurkan dengan tepat sasaran dan kualitas terjaga, dengan analisis mendalam terhadap model bisnis partner dan evaluasi credit scoring.
Berbeda dengan Bank CTBC dan Bank Raya, Presiden Direktur PT Allo Bank Indonesia, Indra Utoyo, mengungkapkan bahwa strategi utama Allo Bank adalah melalui pembiayaan langsung ke nasabah menggunakan aplikasi mobile banking. “Strategi channeling sendiri masih belum menjadi fokus utama Bank sehingga kami belum menyalurkan kredit melalui skema channeling,” jelas Indra.
Indra menekankan bahwa dengan skema Direct Lending, Bank dapat memastikan seluruh proses akuisisi, marketing, dan credit underwriting berjalan sesuai dengan ketentuan internal dan risk appetite yang ada, sehingga kualitas kredit lebih terjaga.
“Melalui skema direct lending ini, Bank dapat memberikan bunga yang kompetitif langsung ke nasabah dan mempertahankan margin yang atraktif,” tandasnya.
Dengan berbagai pendekatan yang diterapkan oleh masing-masing bank, jelas bahwa skema channeling maupun direct lending memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan kredit perbankan, terutama di tengah perkembangan pesat fintech di Indonesia.