BPRNews.id - Ketua Umum Kompartemen BPR Syariah, Cahyo Kartiko, menyoroti besarnya potensi keuangan syariah di Indonesia, seiring mayoritas penduduk yang beragama Islam. Dalam Musyawarah Nasional (Munas) BPR Syariah di Surabaya, Cahyo optimistis keuangan syariah akan terus berkembang.

“Indeks literasi keuangan syariah sudah naik menjadi 39 persen. Ini menunjukkan keuangan syariah makin diterima masyarakat. Industri ini mampu memberikan layanan yang adil, transparan, dan menimbulkan rasa tenang,” ungkap Cahyo.

UMKM menjadi pasar utama BPR Syariah. Cahyo menjelaskan, banyak pelaku UMKM masih menggunakan pembukuan sederhana. “Kami membantu usaha yang masih menggunakan catatan sederhana. Dengan pendekatan langsung, kami bisa memastikan kelayakan usaha dan memberikan proses pembiayaan yang cepat,” tambahnya. Ia juga menekankan keunggulan BPR Syariah dibandingkan pinjaman online (pinjol) dalam memberikan solusi berbasis prinsip syariah.

“Pinjol memang sedang tren, tetapi kami punya kedekatan dengan UMKM. Ketika ada masalah, seperti pengajuan kecil yang ditolak bank atau bunga tinggi di pinjol, kami hadir memberikan solusi berbasis prinsip syariah,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, menekankan pentingnya prinsip syariah tidak hanya dalam keuangan, tetapi juga sektor lain seperti makanan dan minuman. “Ekonomi syariah bukan hanya soal keuangan, tetapi spirit transparansi dan keadilan. Contohnya, di Al-Qur’an mengatur soal timbangan dengan spesifik, ini menekankan pentingnya kejelasan dalam transaksi,” ujarnya.

Emil berharap prinsip syariah mampu menciptakan hubungan yang sehat antara bank dan nasabah. “Prinsip syariah yang universal ini diharapkan bisa dirasakan manfaatnya oleh semua kalangan,” tuturnya.

Munas ini juga menjadi momen peluncuran asosiasi baru, HIMBARSI (Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Seluruh Indonesia). HIMBARSI diharapkan mampu memperkuat literasi keuangan syariah, pengembangan teknologi, sumber daya manusia, serta memperluas jangkauan keuangan syariah di Indonesia.

BPRNews.id - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (bankjatim) menegaskan komitmennya dalam penguatan ekspor dengan menandatangani perjanjian kerja sama bersama Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan RI. Kerja sama ini difokuskan pada peningkatan kapasitas pelaku usaha, pengembangan produk, dan promosi dagang bagi pelaku usaha berorientasi ekspor.

Penandatanganan ini berlangsung pada Selasa, 3 Desember, di acara Pekan Pengembangan Ekspor yang bertempat di Hotel Double Tree Surabaya. Acara ini dihadiri oleh Direktur Keuangan, Treasury & Global Services bankjatim, Edi Masrianto, serta Sekretaris Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Muhammad Suaib Sulaiman. Menteri Perdagangan, Budi Santoso, dan Direktur Utama bankjatim, Busrul Iman, turut menyaksikan penandatanganan tersebut.

Busrul menjelaskan bahwa ruang lingkup kerja sama ini meliputi pelatihan pengembangan produk, partisipasi dalam workshop, business matching dengan pembeli luar negeri, hingga pameran dagang. Selain itu, program ini mencakup kurasi, monitoring, dan evaluasi pelaku usaha untuk memastikan efektivitas dalam peningkatan kapasitas mereka.

“Sinergi ini diharapkan memperkuat ekosistem ekspor nasional. Dengan dukungan pasar global yang lebih luas, pelaku usaha dapat tumbuh berkelanjutan dan berkontribusi pada ekonomi nasional,” ungkap Busrul.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Budi Santoso meresmikan pelepasan ekspor CV Cherry Blossom Indonesia di Sidoarjo, menunjukkan langkah nyata dalam mendukung UMKM.

“Pekan Pengembangan Ekspor ini bertujuan meningkatkan daya saing UMKM agar siap menghadapi tantangan pasar global. Melalui program UMKM BISA Ekspor, Kemendag memfasilitasi UMKM dalam memahami pasar internasional dan mengatasi hambatan ekspor,” jelas Mendag.

Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional, Mardyana Listyowati, menambahkan bahwa acara ini tidak hanya meningkatkan kapasitas UMKM tetapi juga membuka akses pasar lebih luas.

Melalui langkah-langkah konkret seperti ini, bankjatim dan pemerintah berharap mendorong transformasi UMKM menjadi eksportir tangguh yang berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional.

BPRNews.id - Asian Development Bank (ADB) telah menyetujui pinjaman senilai US$500 juta (Rp7,95 triliun, asumsi kurs Rp15.860) untuk mendorong inklusi keuangan di Indonesia. Dana tersebut difokuskan pada peningkatan akses layanan keuangan bagi kelompok rentan seperti UMKM, perempuan, kaum muda, dan masyarakat di wilayah perdesaan.

Direktur ADB untuk Indonesia, Jiro Tominaga, menjelaskan bahwa program ini memiliki tiga bidang utama:

1. Penyempurnaan Infrastruktur Inklusi Keuangan, termasuk pemanfaatan teknologi keuangan.
2. Peningkatan Akses Layanan Keuangan bagi kelompok marginal.
3. Penguatan Kerangka Perlindungan Konsumen, dengan mendukung inovasi berbasis digital.

“Pinjaman baru ini menandai subprogram ketiga dari Program Promosi Inklusi Keuangan Inovatif, yang mendukung reformasi yang sedang berjalan di Indonesia menuju pembangunan sektor keuangan yang lebih inklusif,” ujar Jiro.

Program ini juga mendukung sejumlah inisiatif strategis, seperti pengembangan ekosistem keuangan digital, penerapan Blueprint Sistem Pembayaran Bank Indonesia 2025, dan pemberdayaan UMKM di kawasan timur Indonesia. Selain itu, fokus khusus diberikan pada kewirausahaan kaum muda dan akses keuangan berbasis digital bagi perempuan.

ADB menegaskan pentingnya upaya berkelanjutan untuk meningkatkan inklusi keuangan di daerah terpencil dengan memanfaatkan teknologi digital. Subprogram ketiga ini juga menghadirkan pendekatan baru untuk mengatasi tantangan seperti dampak perubahan iklim terhadap kelompok marjinal, demi membangun ketahanan ekonomi mereka.

Sejak 2020, ADB telah mendukung reformasi inklusi keuangan di Indonesia. Dengan misi mencapai kawasan Asia-Pasifik yang lebih sejahtera dan inklusif, ADB terus berkomitmen memberantas kemiskinan ekstrem. Bank ini didirikan pada 1966 dan kini memiliki 69 anggota, di mana 49 di antaranya berada di kawasan Asia-Pasifik.

BPRNews.id - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) terus menunjukkan komitmennya dalam pemberdayaan masyarakat melalui program klaster UMKM. Salah satu kisah suksesnya adalah Ainur Rahmatin, Ketua Klaster UMKM Sabiq Bejo dari Desa Cluring, Kecamatan Kali Tengah, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur.

Ainur memulai usaha telur asin pada tahun 2009 dengan produksi sederhana yang hanya dijual di pasar lokal. Berkat kreativitasnya, ia mengembangkan produk bernilai tambah seperti kerupuk, makaroni, abon, dan sambal berbahan dasar telur asin dengan cita rasa yang sesuai selera masyarakat.

Usaha Ainur kini tidak hanya berkembang secara bisnis, tetapi juga berdampak sosial. Ia melibatkan sekitar 20 perempuan di desanya untuk ikut berproduksi, memberikan mereka penghasilan tambahan. “Dulu, sebagian besar ibu-ibu di sini mengandalkan penghasilan suami sebagai petani atau pekerja tambak. Sekarang, mereka punya penghasilan sendiri dan bisa berkontribusi lebih untuk keluarga,” kata Ainur.

Melalui pendampingan BRI, usahanya berhasil meningkatkan produksi dari 20 butir per minggu menjadi 5.000 butir per minggu pada tahun 2019. BRI memberikan berbagai bantuan seperti peralatan produksi, pelatihan kewirausahaan, dan akses pameran untuk memperluas pasar. Ainur juga memanfaatkan platform digital seperti Localoka dan Tokopedia untuk menjangkau lebih banyak konsumen.

Meski sempat terdampak pandemi Covid-19, Ainur mampu beradaptasi dengan mendiversifikasi produknya. Langkah ini tidak hanya mempertahankan bisnisnya tetapi juga membuka peluang pasar baru.

Kini, Ainur Rahmatin diakui sebagai Figur Inspiratif Lokal (FIL) binaan BRI. Program ini dirancang untuk mengapresiasi pelaku usaha yang membawa perubahan positif di masyarakat. Direktur Bisnis Mikro BRI, Supari, mengatakan, “Figur inspiratif seperti Ainur telah membuktikan bahwa dengan semangat dan inovasi, UMKM dapat menjadi penggerak ekonomi lokal.”

BPRNews.id - PT Bank Amar Indonesia Tbk (AMAR) resmi meluncurkan layanan Embedded Banking yang ditujukan untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam mengelola keuangan dan mengakses layanan perbankan dengan lebih mudah. Layanan ini mengintegrasikan teknologi perbankan langsung ke dalam platform non-perbankan, seperti marketplace dan platform logistik, memungkinkan pengguna mengakses pembukaan rekening, kredit, hingga layanan keuangan lainnya secara langsung dari platform tersebut.

Menurut Benyamin Tampubolon, Special Project Retail Banking Function Head Amar Bank, layanan ini mempermudah pengusaha mikro, terutama perseorangan, untuk mengakses modal kerja tanpa perlu menghadapi kerumitan sistem tradisional. Sebagai contoh, pemilik usaha kecil dapat langsung mengajukan pembiayaan melalui platform penjualan yang mereka gunakan.

Namun, Bank Amar mengakui adanya tantangan berupa tingkat non-performing loan (NPL) yang tinggi pada segmen usaha mikro dan kecil. Untuk mengatasinya, Bank Amar menerapkan strategi mitigasi melalui kustomisasi penyaluran kredit. Pendekatan ini mempertimbangkan sifat dan siklus tunai dari masing-masing industri, dengan pencairan dan pengembalian kredit yang disesuaikan secara fleksibel.

Hingga saat ini, Bank Amar telah bermitra dengan tujuh platform dari berbagai industri, seperti eFishery di bidang aqua-tech, Tokban sebagai marketplace bahan bangunan, dan SAHARA yang berfokus pada ritel sembako. Bank Amar juga berencana memperluas kemitraan ke berbagai sektor lainnya pada tahun 2025 dan 2026 untuk meminimalkan risiko dan menjangkau lebih banyak pelaku usaha.

Tampubolon menegaskan bahwa Embedded Banking adalah langkah maju dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang lebih terhubung dan efisien. Dengan solusi yang menyesuaikan kebutuhan tiap industri, layanan ini tidak hanya mempermudah pengelolaan keuangan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan inklusivitas keuangan bagi UMKM.