BPRNews.id - PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) semakin intensif memperkuat kolaborasinya dengan Pemerintah Daerah (Pemda) guna memudahkan akses investor terhadap fasilitas perbankan dan pembiayaan. Salah satu strategi utama yang diandalkan adalah pengembangan layanan Smart City, yang diharapkan mampu mempercepat transformasi digital di sektor pemerintahan dan menarik lebih banyak investasi ke daerah.
Direktur Enterprise and Commercial Banking BNI, I Made Sukajaya, menegaskan bahwa BNI memiliki posisi strategis sebagai mitra pilihan (Partner of Choice) bagi Pemda dalam menjalankan inisiatif transformasi digital. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan publik, serta memberikan kemudahan akses bagi investor ke berbagai fasilitas perbankan.
“Melalui layanan integrasi digital, kami mampu mempercepat proses pemberian kredit, yang pada akhirnya dapat menumbuhkan investasi di daerah,” ujar Made dalam keterangan resmi, Sabtu (12/10).
Kolaborasi antara BNI dan Pemda juga mencakup optimalisasi pinjaman modal dengan dukungan perizinan yang lebih efisien, seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB), yang menurut Made, memberikan nilai tambah bagi calon investor. “Bangunan yang memiliki IMB tentu memiliki value lebih, sehingga lebih mudah mendapatkan fasilitas kredit dari perbankan,” tambahnya.
Selain perizinan, Made menyoroti pentingnya laporan keuangan yang tertata baik, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dengan laporan keuangan yang teratur, bank dapat menilai kelayakan debitur dengan lebih efektif. “Penilaian calon debitur, terutama UMKM, sangat bergantung pada data keuangan mereka. Jika data-data tersebut sudah tersedia, proses assessment menjadi lebih mudah,” jelas Made.
BNI juga memperluas kerja sama dengan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) untuk menjangkau lebih banyak UMKM di daerah-daerah. Langkah ini bertujuan untuk menyalurkan kredit dengan lebih efisien ke sektor UMKM, yang dikenal sebagai tulang punggung perekonomian nasional.
Di beberapa wilayah, seperti Bali yang sektor pariwisatanya mulai bangkit pascapandemi, dan Surabaya yang sektor perdagangannya terus berkembang, BNI melihat adanya peluang pertumbuhan kredit yang signifikan. UMKM, menurut Made, tetap menjadi kontributor utama perekonomian nasional.
Program Smart City yang dikembangkan oleh BNI tidak hanya berfokus pada digitalisasi daerah tujuan investasi, tetapi juga mendukung upaya digitalisasi di berbagai kabupaten dan kota lainnya. BNI menawarkan berbagai solusi perbankan digital, seperti Internet Banking Corporate (BNIDirect), SP2D Online, dan Virtual Account Debit. Layanan penerimaan seperti e-PBB, e-PDAM, e-Samsat, dan e-Retribusi juga menjadi bagian dari ekosistem digital yang ditawarkan.
Selain itu, BNI juga mendukung Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan memanfaatkan platform BNI Marketplace untuk mempromosikan pariwisata daerah dan produk-produk UMKM melalui program BNI Xpora, yang memungkinkan UMKM memperluas pasar hingga ke tingkat internasional.
Dalam rangka menciptakan masyarakat yang lebih cashless, BNI menyediakan ekosistem pembayaran elektronik melalui BNI TapCash dan QRIS yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat serta pemerintah daerah. “Melalui program Smart City, kami yakin bahwa daerah-daerah potensial akan semakin menarik bagi investor,” pungkas Made.
BPRNews.id - Para peternak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia merasa lega di akhir tahun 2024. Pasalnya, dalam sepekan terakhir, Harga Pokok Penjualan (HPP) liver bird ayam potong berhasil mencapai Rp19.000 hingga Rp19.500 per ekor, yang sesuai dengan harapan mereka.
Ketua Umum Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (PINSAR), Singgih Januratmoko, menyatakan bahwa harga tersebut membawa dampak positif bagi peternak UMKM, yang sebelumnya sering merugi. "HPP tersebut membuat peternak UMKM merasa lebih baik, setelah sebelumnya merugi terus. Kami berharap hingga pengujung tahun, HPP tersebut terus bertahan," ujar Singgih.
Singgih juga memberikan apresiasi terhadap pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH), yang telah mendukung nasib peternak melalui kebijakan yang membantu mereka bertahan. Salah satunya adalah Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 26/Permentan/PK.230/5/2016, yang dinilai mampu menjaga eksistensi peternak rakyat.
"Alhamdulillah, kami atas nama PINSAR selalu mendukung kebijakan yang dikeluarkan Kementan dalam hal ini Ditjen PKH. Dengan Permentan No. 26 tersebut, kondisi peternak menjadi lebih baik. Meskipun dalam prakteknya pada masa lalu tidak selalu konsisten yang mengakibatkan nasib peternak UMKM terasa berat. Harapan kami, Kementan konsisten sehingga eksistensi peternak rakyat terjaga," kata Singgih, yang juga anggota DPR RI. Ia berharap pemerintah bisa terus konsisten dalam menerapkan kebijakan tersebut, agar nasib peternak UMKM tetap terjaga.
Singgih juga menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah mulai membuahkan hasil yang positif. Misalnya, harga bibit ayam (DOC) kini mencapai Rp5.000 per ekor, dan meskipun harga pakan masih cukup tinggi, peternak kini bisa menjual ayam potong dengan HPP Rp19.000-19.500. Bahkan di beberapa wilayah seperti Jawa Barat dan Jawa Tengah, HPP ayam potong bisa mencapai Rp20.000-21.000.
"Memang masih ada di Jawa Timur HPP masih Rp19.000-19.500, namun kondisinya beranjak positif," tambah Singgih.
Singgih juga mengungkapkan bahwa dalam seminggu terakhir, harga ayam potong terus mengalami kenaikan yang positif. Di Makassar, misalnya, harga ayam potong sudah di atas Rp20.000 dan terus bergerak naik. Ia pun berharap pemerintah dapat terus mengawal kondisi yang kondusif ini agar peternak UMKM bisa terus berkembang.
"Semoga kondisi HPP ini terus membaik, untuk itu sinergisitas antara pelaku perunggasan dengan pemerintah perlu terus ditingkat demi kelangsungan hidup peternak mandiri UMKM, kami berharap kejadian harga di bawah HPP selama empat bulan tidak terulang lagi pada masa mendatang. Untuk itu pemerintah dan peternak harus bekerja lebih keras lagi," pungkas Singgih.
BPRNews.id - Dessi adalah salah satu pengusaha UMKM yang sukses berkat kemitraan dengan BRI. Wanita tangguh dari Desa Honggobayan, Kartasura ini, bekerja sama dengan AgenBRILink untuk mengembangkan usaha Toko Kelontong miliknya.
Sebelumnya, Dessi bekerja sebagai karyawan di sebuah minimarket selama 8 tahun, lalu melanjutkan karir di toko buku hingga 2015. Namun, setelah menikah dan memiliki anak, ia merasa perlu untuk kembali berkarya. “Setelah anak saya mulai besar, saya mulai memutar otak, dan di lingkungan saya yang mayoritas kos-kosan, saya memutuskan untuk membuka toko kelontong,” ungkap Dessi.
Langkah pertama yang diambil Dessi adalah mencari modal untuk membuka usaha. BRI menjadi pilihan utama, dan ia mengajukan pinjaman yang akhirnya disetujui. Berbekal pengalaman dari pekerjaan sebelumnya, Dessi mengelola toko kelontong dengan penuh semangat. Meski sempat menghadapi tantangan, usaha ini berkembang pesat.
Dessi juga aktif dalam program Kelompok Mekaar di desanya, yang kini memiliki 15 anggota, beberapa di antaranya sudah sukses mandiri. Sebagai tambahan, Dessi bergabung dengan AgenBRILink sekitar setahun yang lalu, meski dengan modal awal yang minim. Kini, dengan sekitar 50 transaksi per hari, usaha AgenBRILink menjadi salah satu andalan dalam meningkatkan pendapatan.
Kemitraan dengan BRI dan AgenBRILink memberikan dampak positif bagi kesejahteraan ekonomi keluarganya. Senior Executive Vice President (SEVP) Ultra Micro BRI, Muhammad Candra Utama, menyebutkan bahwa saat ini sudah ada 1 juta agen AgenBRILink yang membantu memperluas layanan perbankan di seluruh Indonesia.
Candra juga menekankan bahwa AgenBRILink tidak hanya memberikan akses layanan perbankan, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan komitmen BRI untuk mendukung inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi, lebih banyak warga di daerah terpencil kini dapat merasakan manfaatnya.
Ke depannya, Dessi berencana membuka cabang baru untuk Toko Kelontongnya setelah pinjaman yang diambil lunas. “Insya Allah, setelah pinjaman saya lunas, saya mau buka cabang baru,” ujarnya.
Pesan Dessi untuk para pengusaha pemula adalah untuk terus berusaha dan tidak mudah menyerah. "Jangan pernah putus asa. Selalu ada opsi dan peluang, asalkan kita mau berusaha dan kreatif," tutupnya.
BPRNews.id - Pjs Bupati Bantul, Adi Bayu Kristanto, secara resmi melantik Rasama Rangga M. Kurniawan sebagai Direktur Bisnis PT BPR Bank Bantul (Perserda) periode 2024-2029. Pelantikan yang berlangsung di ruang kerja Bupati pada Jumat, 11 Oktober 2024, ini menandai awal kepemimpinan baru Rasama Rangga, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Bisnis di bank yang sama. Ia menggantikan Heri Sutanto, yang purna tugas pada hari tersebut.
Acara pelantikan ini turut dihadiri oleh sejumlah pemegang saham penting, termasuk Direktur Perumda Air Minum Tirta Projotamansari, Arinto Hendro Budiantoro, dan Sekda Bantul yang juga merupakan salah satu Direksi Bank Bantul, Agus Budi Raharjo.
Dalam sambutannya, Adi Bayu Kristanto berharap agar pelantikan ini dapat menjadi momentum bagi PT BPR Bank Bantul untuk semakin berkembang. "Saya mengharapkan dengan adanya pelantikan ini menjadikan PT BPR Bank Bantul semakin tumbuh, maju dan kuat," ujarnya.
Adi juga menekankan peran vital Bank Bantul dalam memperkuat perekonomian masyarakat serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bantul. Ia berharap Rasama Rangga dapat menjalankan tugas dengan profesionalitas tinggi untuk mencapai kemajuan bersama.
Setelah dilantik, Rasama Rangga M. Kurniawan mengungkapkan tekadnya untuk memajukan perekonomian Bantul dengan memanfaatkan potensi yang ada, memperkuat sinergi internal, serta meningkatkan pelayanan nasabah guna meningkatkan produktivitas. "Langkah meningkatkan layanan kepada nasabah guna peningkatan produktivitas juga akan ditempuh sehingga Bank Bantul semakin menjadi kebanggaan masyarakat," ungkapnya.
Rasama juga menyoroti kepercayaan yang telah dibangun oleh Bank Bantul sebagai penyalur gaji bagi pegawai PPPK serta insentif bagi GTT, GATY, dan PTY, yang dinilainya sebagai salah satu keunggulan bank tersebut.
Lebih lanjut, Rasama menyebutkan bahwa langkah-langkah peningkatan layanan sesuai dengan Perda Nomor 11 Tahun 2019, yang mengamanatkan agar Bank Bantul memberikan manfaat signifikan bagi perekonomian daerah, sekaligus memperluas akses keuangan bagi masyarakat. Salah satu upayanya adalah melalui kehadiran kantor kas di 17 kapanewon dan satu kantor kas di RSUD Panembahan Senopati Bantul.
Mengenai penyaluran kredit UMKM, Rasama menjelaskan bahwa hingga September 2024, Bank Bantul telah menyalurkan kredit UMKM sebesar Rp459,5 miliar, dengan dana tabungan yang berhasil dihimpun mencapai Rp200,4 miliar, dan deposito tercatat sebesar Rp191,5 miliar.
Ia juga menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kemitraan dengan instansi pemerintah serta lembaga pendidikan, demi mendorong pertumbuhan aset Bank Bantul yang kini mencapai Rp538 miliar, dalam rangka memajukan perekonomian Bantul.
bprnews.id - Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jabodetabek dan Provinsi Banten, Robert Akyuwen, menekankan pentingnya percepatan transformasi digital di sektor perbankan, khususnya untuk Bank Perekonomian Rakyat (BPR). Dalam pidatonya saat peluncuran layanan mobile banking BPR Intidana Sukses Makmur, Robert menyampaikan bahwa BPR memiliki kekuatan kelembagaan yang baik, tetapi perlu menjadi lebih gesit dan adaptif dalam menghadapi perkembangan teknologi.
"BPR tetaplah bank, dan jika dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya, terutama fintech, BPR memiliki fondasi kelembagaan yang sudah teruji. Ini adalah modal besar untuk terus maju," kata Robert di Jakarta, Jumat, 11 Oktober 2024.
Meski demikian, Robert menekankan bahwa ada tantangan yang dihadapi BPR, terutama dalam hal efisiensi operasional dan kelincahan dalam beradaptasi. Ia menyarankan BPR untuk mulai berinvestasi dalam sistem digitalisasi guna meningkatkan layanan nasabah, terutama dalam proses onboarding dan otomatisasi proses administrasi.
"Bank kecil seperti BPR paling membutuhkan intensitas dalam mengotomatiskan layanan digital. Digitalisasi akan membuat BPR lebih efisien dan mempermudah akses nasabah," ujarnya.
Robert juga menegaskan bahwa digitalisasi tidak hanya meningkatkan layanan kepada nasabah tetapi juga memperkuat pengawasan dan mitigasi risiko. Dengan sistem administrasi yang terotomatisasi, pencatatan digital yang lebih akurat akan meminimalisir potensi kesalahan dan tindakan penipuan.
Lebih lanjut, Robert menyoroti pentingnya kolaborasi antara BPR dengan ekosistem layanan keuangan lainnya. Nasabah BPR, katanya, seharusnya dapat dengan mudah melakukan berbagai transaksi, mulai dari pembayaran pajak, tagihan, hingga belanja online melalui platform digital BPR.
"Ke depan, saya berharap BPR dapat menyediakan layanan digital yang tidak hanya memudahkan transaksi sehari-hari nasabah, tetapi juga membantu mereka dalam berinvestasi dan memenuhi kebutuhan keuangan lainnya," katanya.
Menurut Robert, transformasi digital adalah kunci agar BPR tetap relevan dan kompetitif di era modern. OJK akan terus mendorong BPR di wilayah pengawasannya untuk berinovasi dan menghadirkan layanan berbasis teknologi yang efisien dan inklusif bagi masyarakat luas.
Ia juga menegaskan bahwa OJK siap mendukung inovasi yang dilakukan oleh BPR, baik besar maupun kecil, di seluruh Indonesia. "Saya akan selalu mendukung BPR yang berinovasi, karena inovasi adalah kunci untuk membangun industri keuangan yang kuat," tutupnya.
Peluncuran mobile banking BPR Intidana ini diharapkan menjadi langkah penting dalam transformasi digital BPR, yang akan meningkatkan layanan nasabah serta memastikan operasional bisnis yang lebih efisien dan kompetitif di masa depan.