BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan tanggapan terkait meningkatnya rasio kredit bermasalah atau nonperforming loan (NPL) di Bank Perekonomian Rakyat (BPR) yang kini berada di atas 10%. Kepala OJK Jabodebek & Provinsi Banten, Roberto Akyuwen, menyatakan bahwa NPL dengan angka dua digit adalah karakteristik alami dari BPR. Pandemi Covid-19 juga menjadi salah satu faktor yang memperparah tekanan yang dialami BPR. "Memang nature-nya begitu, secara empiric memang dari waktu ke waktu NPL BPR senantiasa di atas 10% rata-rata industri," ujarnya kepada Bisnis, dikutip pada Rabu (16/10/2024).

Walaupun beberapa BPR saat ini memiliki NPL di level dua digit, Roberto tetap optimis bahwa kebijakan konsolidasi yang diterapkan OJK, bersama dengan peningkatan operasional BPR, akan memberikan dampak positif.

Ia juga mencatat bahwa BPR yang telah melakukan transformasi digital menunjukkan kemampuan yang lebih baik dan respons yang lebih cepat dalam menghadapi tekanan akibat pandemi. "Ke depan, tidak banyak lagi banyak BPR yang NPL-nya itu dobel digit. Kita berharap bisa di bawah itu," tuturnya.

Menurut Statistik Perbankan Indonesia yang diterbitkan oleh OJK, rasio kredit bermasalah di BPR meningkat menjadi 11,49% per Juli 2024, dengan total nominal NPL sebesar Rp16,71 triliun. Total kredit macet mencapai Rp11 triliun, naik 25,12% dibandingkan dengan tahun sebelumnya (yoy). Pada periode yang sama pada Juli 2023, NPL BPR masih berada di level 9,79% dengan nominal Rp13,35 triliun, sementara total kredit macetnya tercatat Rp8,87 triliun. Kenaikan NPL ini telah terjadi secara bertahap sejak awal 2024, dengan level 10,25% pada Januari, lalu 10,55% di Februari, dan meningkat pada bulan-bulan berikutnya: Maret (10,7%), April (11,2%), Mei (11,37%), dan Juni (11,39%).

Meskipun NPL mengalami peningkatan, data OJK per Juli 2024 menunjukkan bahwa kinerja industri BPR dan BPRS secara keseluruhan masih terjaga dengan baik. Total aset tumbuh 6,12% menjadi Rp221,13 triliun, penyaluran kredit dan pembiayaan naik 7,07% (yoy) menjadi Rp163,33 triliun, serta penghimpunan dana pihak ketiga meningkat 6,52% (yoy) mencapai Rp155,93 triliun.

Sebelumnya, Ketua Umum Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo), Tedy Alamsyah, menyatakan bahwa kenaikan rasio NPL merupakan dampak dari pandemi yang terjadi beberapa waktu lalu. Menurutnya, beberapa BPR baru menyesuaikan kebijakannya pada akhir masa berlaku relaksasi. "Saya lihat ini akan sebentar, seiring dengan naiknya kredit, tentu rasio NPL akan mengalami perbaikan," ucapnya kepada Bisnis.

Tedy juga menambahkan bahwa para pelaku industri BPR memiliki semangat yang sama untuk terus memperbaiki kinerjanya, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Ia optimistis rasio NPL di industri BPR bisa ditekan di bawah 8%.