Bprnews - Jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di Indonesia mengalami penurunan. Hingga Januari 2024, tercatat hanya ada 1.400 BPR, mengalami penurunan signifikan jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2022 yang mencapai 1.441 unit.
Penyebab utama dari penurunan jumlah BPR ini adalah banyaknya bank yang melakukan merger. Ketua Umum DPP Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo), Tedy Alamsyah, menjelaskan bahwa sebagai asosiasi, Perbarindo terus berupaya menjaga keberlanjutan industri perbankan di bidang ini.
"Terdapat beragam langkah dan upaya yang telah kami lakukan, mulai dari penguatan SDM, kelembagaan, hingga membina kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengembangkan usaha, bisnis, produk, dan layanan bagi BPR. Salah satunya adalah pengembangan implementasi transformasi digital untuk BPR," ujar Tedy kepada Kontan pada tanggal 16 April.
Menurut Tedy, hingga saat ini, tidak ada faktor lain yang dapat diidentifikasi terkait dengan penurunan jumlah BPR di Indonesia selain gagal (fraud) dan merger.
"Saya melihat bahwa banyak BPR yang melakukan aksi korporasi ini untuk memperkuat bisnis dan meningkatkan daya saing di masa depan," tambah Tedy.
Bprnews - Rencana PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) untuk mengakuisisi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk belum menemui titik terang. Hasil dari proses due diligence yang dijadwalkan pada bulan April ini masih dinantikan.
Selama menunggu hasil dari proses due diligence, kinerja keuangan Bank Muamalat tampaknya mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir, terutama dalam hal laba bersih yang berhasil mereka bukukan.
Pada laporan keuangan terbarunya di tahun 2023, Bank Muamalat mencatatkan laba bersih sebesar Rp 13,29 miliar. Angka ini mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 50% dari jumlah sebelumnya, yaitu Rp 26,58 miliar.
Meskipun laba bersih Bank Muamalat pada tahun 2022 mencapai level tertinggi dalam lima tahun terakhir, laba mereka pada tahun 2023 justru turun di bawah laba bersih pada tahun 2019 sebelum pandemi Covid-19, yang mencapai Rp 16,32 miliar.
Selain itu, net interest margin (NIM) Bank Muamalat pada tahun 2023 mencapai level terendah dalam lima tahun terakhir, yaitu 0,37%. Pada tahun 2020, saat awal pandemi Covid-19, NIM mereka mencapai 1,94% dan terus menurun sejak itu.
Meskipun demikian, terdapat tren perbaikan dalam non performing financing (NPF) Bank Muamalat selama periode tersebut. NPF Net Bank Muamalat di tahun 2023 berada pada level 0,66%, turun dari level 4,30% di tahun 2019.
Bank Muamalat juga berhasil memperkuat rasio permodalan mereka dalam lima tahun terakhir, seperti yang tercermin dari capital adequacy ratio (CAR) yang meningkat dari sekitar 12,42% di tahun 2019 menjadi 29,4% di tahun 2023.
Namun, dari sisi efisiensi, Bank Muamalat tampak semakin tidak efisien dalam periode 2019-2023, dengan rasio Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) di tahun 2023 mencapai level tertinggi, yaitu 99,62%. Hal ini terjadi meskipun BOPO sempat turun signifikan menjadi 96,41% di tahun 2022.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, Dian Ediana Rae, menjelaskan bahwa tahapan dalam rencana aksi akuisisi ini masih berlangsung. Dia menegaskan bahwa diperlukan perencanaan dan diskusi yang mendalam di antara kedua belah pihak, sehingga membutuhkan waktu yang cukup untuk setiap tahapannya.
"Pada waktunya, OJK akan memproses perizinannya setelah diajukan kepada OJK," kata Dian.
Bprnews - Perumda Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sukabumi Cabang Jampang Kulon mengumumkan pembukaan kembali Tabungan Hari Raya (Tahara) bagi para nasabahnya hingga akhir Mei 2024. Kepala Cabang BPR Jampangkulon, Erviandi, menyampaikan informasi ini kepada sukabumiupdate.com pada Selasa (16/4/2024).
Menurut Ervi, saat ini belum ada nasabah Tahara yang membuka kembali tabungannya, namun diprediksi pembukaan rekening akan dilakukan dalam beberapa hari ke depan. "Kami akan memberikan paket bervariasi bagi warga di wilayah Jampang Kulon hingga pertengahan Mei 2024 atau satu bulan dari sekarang," ujarnya.
Program Tahara di BPR Cabang Jampang Kulon pada tahun sebelumnya berhasil mencapai 239 rekening dengan nilai mencapai Rp 1,1 miliar. Ervi optimis bahwa capaian program Tahara tahun ini akan melebihi tahun sebelumnya, mengingat Tahara merupakan salah satu produk favorit bagi masyarakat.
"Saya atas nama karyawan BPR Jampangkulon mengucapkan Minal Aidin Wal Faizin, mohon maaf lahir batin. Insya Allah pelayanan prima dan semua pelayanan produk BPR berjalan. Syarat pembukaan Tahara adalah fotokopi kartu keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk (KTP)," tambah Ervi.
Bprnews - Kegiatan bersih-bersih yang tengah dilakukan di sejumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Indonesia memiliki dampak signifikan terhadap jumlah unit BPR yang tersebar di Tanah Air. Data terbaru dari Statistik Perbankan Indonesia per Desember 2023 menunjukkan bahwa jumlah unit BPR telah mencapai 1.402, mengalami penurunan dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2022 dan 2021.
Hingga Maret 2024, telah tercatat 8 pengajuan penggabungan yang melibatkan 25 BPR/BPRS yang tersebar di berbagai wilayah. Angka ini cukup besar jika dibandingkan dengan jumlah pengajuan penggabungan sepanjang tahun 2023 yang hanya mencapai 13 pengajuan dari 40 BPR/BPRS.
"Dampak turunnya jumlah BPR/BPRS karena konsolidasi yaitu efisiensi dalam pengelolaan BPR/BPRS, penguatan branding, perbaikan kinerja keuangan, pemenuhan struktur organisasi, percepatan proses perizinan serta kemudahan sinergi dan kerja sama," ungkap Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dian Ediana Rae, pada Selasa (2/4).
Menurut Dian, penurunan jumlah unit ini juga dipengaruhi oleh keputusan OJK yang mencabut izin usaha sebanyak 7 BPR (sampai Maret 2024) dan berpotensi berlanjut tergantung pada proses penyehatan dan penyelesaian BPR/BPRS yang saat ini dalam status Bank Dalam Penyehatan (BPD) maupun Bank Dalam Resolusi (BDR).
Dalam upaya menghadapi perubahan ini, OJK telah merumuskan serangkaian langkah dalam Roadmap pengembangan BPR/BPRS, termasuk penguatan struktur dan keunggulan kompetitif bank, percepatan transformasi digital, penguatan peran BPR/BPRS terhadap daerah, hingga peningkatan pengaturan, perizinan, dan pengawasan.
Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan kinerja BPR/BPRS serta mendukung pertumbuhan sektor keuangan mikro di Indonesia.
Bprnews.id - Sebanyak 25 Bank Perekonomian Rakyat (BPR) telah menyerahkan proposal konsolidasi atau rencana merger secara sukarela kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kabar ini disampaikan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, dalam keterangan tertulis yang dikeluarkan di Jakarta pada Senin (15/4).
Dian mengungkapkan bahwa sejumlah pemilik BPR telah mengajukan surat permohonan kepada OJK. Beberapa di antara mereka memiliki beberapa bank yang akan melakukan proses merger. "Hingga Maret 2024, sudah ada 8 surat permohonan penggabungan yang kami terima," kata Dian.
Menurut Dian, dengan diterbitkannya regulasi mengenai konsolidasi pada kuartal II-2024, diharapkan akan mempercepat proses penggabungan BPR/BPRS.
Pada tahun 2023, sebanyak 40 BPR telah melakukan proses merger.
OJK saat ini terus memperkuat sektor BPR/BPRS dengan mendorong konsolidasi dan menyesuaikan regulasi serta pengawasan.
Dalam tahun 2023 saja, terdapat 13 pengajuan penggabungan yang melibatkan 40 BPR/BPRS yang telah mendapatkan izin dari OJK.
Proses konsolidasi tersebut diharapkan memberikan dampak positif seperti penurunan jumlah BPR/BPRS dan efisiensi dalam pengelolaan BPR/BPRS.
Tidak hanya itu, pemilik bank juga diharapkan merasakan penguatan dalam branding, perbaikan kinerja keuangan, pemenuhan struktur organisasi, percepatan proses perizinan, serta kemudahan dalam sinergi dan kerja sama.