Bprnews.id - BPR Fianka mencatatkan pencapaian gemilang pada kuartal pertama tahun 2024 dengan pertumbuhan aset yang luar biasa menjadi Rp 142 miliar. Realisasi kredit yang berhasil mereka berikan mencapai Rp 87 miliar, sementara tingkat kredit bermasalah (NPL) tetap terjaga rendah pada 0,62 persen di kuartal pertama 2024.
Menurut Direktur Utama BPR Fianka, Dedy Febrianto, pencapaian gemilang ini merupakan hasil dari konsistensi perusahaan dalam mempertahankan capaian positifnya.
"Alhamdulilah, pencapaian pada kuartal pertama tahun 2024 ini berkat konsistensi kami yang telah terjaga sejak beberapa tahun belakangan," ungkap Dedy.
Lebih lanjut, Dedy menjelaskan bahwa pada tahun 2023, realisasi kredit BPR Fianka juga terus mencatat prestasi positif, khususnya dalam kinerja realisasi kredit.
"Dari data laporan sebelumnya hingga akhir tahun 2023, tercatat total aset sebesar Rp 146 miliar, realisasi kredit mencapai Rp 83,7 miliar, dan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp 94 miliar, dengan tingkat NPL yang terjaga pada 0,47 persen," tambahnya.
"Dengan tercapainya target pada tahun 2023, kami berharap bahwa tahun 2024 ini akan memberikan dampak positif pada akhir tahun nanti untuk dapat mengulang pencapaian Rencana Bisnis Bank 2023. Meskipun begitu, kami sebagai pengurus dan manajemen BPR Fianka akan terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," lanjut Dedy.
Bprnews.id - Sejak tahun 2020, Indonesia telah menyaksikan lonjakan kebangkrutan puluhan bank. Tahun ini, khususnya, mencatatkan rekor tertinggi dalam jumlah kebangkrutan bank perekonomian rakyat (BPR), meskipun baru memasuki empat bulan.
Kabar terbaru menunjukkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut izin usaha PT BPR Bali Artha Anugrah. Tindakan ini merujuk pada Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK No. KEP-34/D.03/2024 tanggal 4 April 2024 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Bali Artha Anugrah.
"Pencabutan izin usaha PT BPR Bali Artha Anugrah merupakan bagian tindakan pengawasan yang dilakukan OJK untuk terus menjaga dan memperkuat industri perbankan serta melindungi konsumen," demikian pernyataan resmi OJK.
Kebangkrutan BPR Bali Artha Anugrah menjadi tambahan dalam deretan panjang bank bangkrut di Indonesia tahun ini. Sejauh ini, sudah ada sembilan bank yang harus menutup pintu operasionalnya di Indonesia. Hal ini terjadi padahal tahun 2024 baru memasuki empat bulan.
Sebelum BPR Bali Artha Anugrah, PT BPR Sembilan Mutiara, PT BPR Aceh Utara, PT BPR EDCCASH, Perumda BPR Bank Purworejo, PT BPR Bank Pasar Bhakti, PT BPR Usaha Madani Karya Mulia, BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto (Perseroda), dan Koperasi BPR Wijaya Kusuma juga mengalami kebangkrutan dan izin usahanya dicabut oleh OJK pada tahun ini.
Jika melihat data sejak tahun 2020, sudah lebih dari 30 bank yang mengalami kebangkrutan di Indonesia. Seluruh bank yang terkena dampak bangkrut tersebut merupakan BPR.
Pada tahun 2020, tercatat delapan bank bangkrut di Indonesia. Angka ini tidak berubah banyak pada tahun 2021, dengan delapan bank bangkrut kembali. Namun, jumlah kebangkrutan drastis menurun pada tahun 2022 menjadi hanya satu bank.
Namun, pada tahun lalu, atau 2023, terdapat empat bank bangkrut di Indonesia. Tahun ini, jumlah bank bangkrut melonjak tajam, membuat tahun 2024 menjadi tahun yang paling banyak mencatatkan jumlah kebangkrutan bank sejak 2020, meskipun baru berjalan empat bulan.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, bahkan memproyeksikan bahwa sepanjang tahun ini akan ada 20 bank yang mengalami kebangkrutan di Indonesia. "Kemungkinan [tahun ini] sampai 20 BPR, tapi kan itu sudah tutup, tinggal likuidasinya saja," ujarnya.
Dian mengungkapkan bahwa kebangkrutan bank disebabkan oleh tindakan fraud dan tata kelola manajemen yang buruk. OJK bertekad untuk bertindak tegas terhadap mereka yang terlibat dalam kecurangan, sejalan dengan Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) yang menekankan perlindungan konsumen.
Berikut daftar bank bangkrut di Indonesia sejak 2020 hingga April 2024
Bank Bangkrut 2024
PT BPR Bali Artha Anugrah
PT BPR Sembilan Mutiara
PT BPR Aceh Utara
PT BPR EDCCASH
Perumda BPR Bank Purworejo
PT BPR Bank Pasar Bhakti
PT BPR Usaha Madani Karya Mulia
BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto (Perseroda)
Koperasi BPR Wijaya Kusuma
Bank Bangkrut 2023
PT BPR Persada Guna
PT BPR Indotama UKM Sulawesi
PT BPR Bagong Inti Marga
Perumda BPR Karya Remaja Indramayu
Bank Bangkrut 2022
PT BPR Pasar Umum
Bank Bangkrut 2021
PT BPR Sumber Usahawan Bersama
PT BPR Utomo Widodo
PT BPRS Asri Madani Nusantara
Koperasi BPR Tawang Alun
Koperasi BPR Abang Pasar
PT BPR Sewu Bali
PT BPR LPN Tapan
PT BPR Bina Barumun
Bank Bangkrut 2020
PT BPR Lugano
PT BPR Nurul Barokah
PT BPR Brata Nusantara
PT BPR Artaprima Danajasa
PT BPR Stigma Andalas
PT BPR Tebas Lokarizki
PT BPR Sekar
PT BPRS Gotong Royong
Bprnews.id - Pada kuartal pertama tahun 2024, Indonesia diselimuti kabar kelam dengan ditutupnya sembilan bank perekonomian rakyat (BPR). Data yang disampaikan menunjukkan bahwa sejak tahun 2005, sudah lebih dari 130 bank, termasuk bank umum, yang gulung tikar di Tanah Air.
Khusus untuk tahun ini, angka tersebut menunjukkan bahwa sudah ada sembilan bank yang mengalami kebangkrutan di Indonesia, semuanya merupakan BPR. Dan yang terbaru dalam daftar panjang kebangkrutan adalah PT BPR Bali Artha Anugrah.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengambil langkah tegas dengan mencabut izin usaha bank yang terkena dampak bangkrut, merujuk pada Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-34/D.03/2024 tanggal 4 April 2024 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Bali Artha Anugrah.
"Pencabutan izin usaha PT BPR Bali Artha Anugrah merupakan bagian tindakan pengawasan yang dilakukan OJK untuk terus menjaga dan memperkuat industri perbankan serta melindungi konsumen," tulis OJK dalam pengumumannya.
Menurut Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Purbaya Yudhi Sadewa, hampir seluruh bank yang bangkrut adalah BPR. Penyebabnya kebanyakan adalah fraud, bukan akibat kondisi ekonomi atau perkembangan bisnis.
LPS sendiri telah menjalankan upaya likuidasi dan penanganan klaim simpanan nasabah terkait kebangkrutan tersebut. Hingga Februari 2024, total Rp2,23 triliun simpanan nasabah telah diklaim dan layak bayar.
Sementara dari ratusan bank yang bangkrut sejak 2005, hanya terdapat satu bank umum yang bukan berjenis BPR, yaitu PT Bank IFI. Bank ini telah dicabut izin usahanya pada 18 April 2009. LPS telah menyelesaikan proses likuidasi dan penyelamatan simpanan nasabah di bank tersebut.
Bank IFI sendiri merupakan lembaga keuangan non-bank yang berdiri sejak tahun 1955 dengan nama Indonesia Finance and Investment Company. Namun, seiring dengan berlalunya Undang-undang Perbankan No. 7 tahun 1992, IFI berkembang menjadi bank umum swasta nasional devisa. Pada tahun 1998, Bank IFI kemudian melakukan merger dengan Bank Asta.
Namun sayangnya, Bank IFI gagal melakukan upaya penyehatan dan terpaksa harus dilikuidasi oleh LPS. Neraca penutupan terakhir mencatatkan saldo rugi sebesar Rp702,39 miliar pada 17 April 2009, dengan penyaluran kredit sebesar Rp81,55 miliar dan dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp355,8 miliar.
Bprnews.id - Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid, memberikan dukungan penuh terhadap langkah Bank Pekalongan (Perseroda) untuk beralih ke sistem perbankan syariah. Hal ini diungkapkan dalam acara Pembinaan Pegawai dan Pemberian Santunan kepada Anak Yatim Piatu di Aula Bank Pekalongan pada Jumat (5/4/2024).
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Aaf menyampaikan apresiasi atas kegiatan pembinaan pegawai yang rutin dilakukan oleh bank tersebut, termasuk pengajian yang diadakan setiap bulannya.
"Kegiatan ini sangat bermanfaat dan penting untuk menumbuhkan karakter karyawan. Pasalnya, karyawan yang dibutuhkan tidak hanya pintar, tetapi juga jujur dan amanah," ujar Aaf dalam rilis.
Dalam suasana bulan Ramadhan, Wali Kota Aaf berkesempatan memberikan pengarahan terkait langkah Bank Pekalongan untuk beralih ke sistem perbankan syariah. Ia menegaskan kesiapannya untuk terus mendukung langkah tersebut.
"Pemkot siap mendukung Bank Pekalongan dalam menjalani proses menjadi bank syariah. Semoga tahapan yang ditempuh dan pemindahan kantor berjalan lancar," tambahnya.
Direktur Utama Bank Pekalongan, Agus Djunaedi, menjelaskan bahwa bank tersebut telah mengadakan pengajian rutin setiap bulannya, termasuk di bulan Ramadhan.
"Pada hari ini, selain pengajian, kami juga mengundang warga sekitar RT 4, 5, dan 6 untuk menerima santunan bagi anak yatim piatu dan keluarga kurang mampu," ungkap Agus.
Menyikapi perubahan tersebut, Agus menjelaskan bahwa Bank Pekalongan telah melakukan pembicaraan dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan MUI pusat pada bulan Desember tahun lalu.
"Kami masih mencari konsultan dari muamalat untuk mendampingi dalam proses transisi menuju sistem perbankan syariah. Yang akan berubah adalah sistemnya, dari konvensional menjadi syariah," tutup Agus.
BPRNews.id - PT Bank JTrust Indonesia Tbk (J Trust Bank) telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pengurus Cabang Taekwondo Indonesia (Pengcab TI) Kabupaten Bogor sebagai bagian dari upaya mendukung pengembangan olahraga dan inklusi keuangan di Indonesia.
Direktur Utama J Trust Bank, Ritsuo Fukadai, dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu, menjelaskan bahwa pihaknya akan menyediakan produk dan layanan perbankan untuk anggota dan pelatih Pengcab TI guna mencapai tujuan finansial yang baik.
"Kami juga akan memberikan dukungan finansial berupa sponsorship kepada Pengcab TI Kabupaten Bogor untuk berlaga di beberapa turnamen selama tahun 2024," ujar Fukadai.
Lebih lanjut, Fukadai menyebut bahwa kemitraan ini merupakan langkah strategis dalam mencapai tujuan finansial bersama, dengan harapan akan memberikan dampak positif yang nyata dalam menciptakan atlet yang berprestasi di Indonesia.
Sebelumnya, J Trust Bank telah merencanakan penyaluran kredit ke segmen industri atau perusahaan kuliner di Indonesia, mengingat industri kuliner menjadi salah satu pilar perekonomian nasional.
"Fokus kami bukan hanya pada sektor olahraga, namun juga pada sektor-sektor yang berpotensi untuk pertumbuhan ekonomi nasional," tambah Fukadai.
Per Januari 2024, J Trust Bank mencatatkan penyaluran kredit senilai Rp24,52 triliun, yang tumbuh sebesar 28,45 persen year on year (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya. Dana Pihak Ketiga (DPK) juga tumbuh sebesar 31,48 persen (yoy) menjadi senilai Rp32,97 triliun.
"Tahun ini cukup memberikan tantangan bagi pelaku usaha karena adanya pergantian presiden beserta kabinetnya, namun perseroan tetap optimis dengan prospek usaha ke depannya," ungkap Fukadai.