BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Tengah telah sukses menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Semester II Tahun 2023. Acara ini dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Tengah, seluruh Bupati dan Walikota, lembaga jasa keuangan, serta Pengurus dan Anggota Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah se-Provinsi Kalimantan Tengah.

"Kegiatan Rapat Koordinasi TPAKD se-Provinsi Kalimantan Tengah ini merupakan agenda rutin yang diadakan setiap tahun untuk monitoring dan evaluasi program kerja tahun 2023 serta arahan strategis dalam rangka menyusun program kerja Tahun 2024," ungkap Kepala OJK Provinsi Kalimantan Tengah, Otto Fitriandy, dalam rilisnya pada Rabu, 20 Maret 2024.

Otto Fitriandy juga menyampaikan bahwa terdapat gap antara indeks literasi dan inklusi keuangan di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2022 sebesar 48,57 persen. "Melalui rapat koordinasi ini diharapkan selain dapat meningkatkan akses keuangan masyarakat di seluruh pelosok, juga dapat meningkatkan indeks literasi dan inklusi keuangan," tambahnya.

Dalam sambutannya, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Sri Widarnani, yang mewakili Gubernur Kalimantan Tengah, menyampaikan apresiasi kepada seluruh Kabupaten/Kota yang telah menyampaikan laporan dengan tepat waktu.

"Sebagai bahan evaluasi bersama, saya berharap masing-masing TPAKD dapat berkolaborasi dan bekerjasama dalam rangka mewujudkan tujuan pembentukan TPAKD, yaitu memperluas akses keuangan di daerah," tuturnya.

BPRNews.id - Ketua Dewan Audit Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Sophia Wattimena, menyoroti risiko korupsi yang masih menjadi tantangan utama dalam penegakan integritas di berbagai instansi, khususnya di sektor jasa keuangan.

"Penurunan ranking Corruption Perception Index (CPI) Indonesia tahun 2023 dan tren penurunan nilai indeks integritas di Indonesia dalam 3 tahun terakhir menunjukkan bahwa tingkat risiko korupsi di Indonesia, termasuk sektor jasa keuangan cukup tinggi, sehingga perlu menjadi concern kita bersama,” ujar Sophia di Jakarta, Rabu.

Sophia menegaskan bahwa OJK berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam upaya penegakan integritas OJK dan sektor jasa keuangan. "Ke depan, OJK akan terus melakukan strategi penguatan dan penegakan integritas melalui berbagai langkah seperti diseminasi mandiri oleh seluruh satuan kerja first line, membangun budaya integritas, memperluas sertifikasi ISO 37001 SMAP, dan menerbitkan peraturan strategi anti-fraud," tambahnya.

Dalam Governansi Insight Forum yang diadakan di Jakarta, Selasa (19/3), OJK menggelar forum diskusi dengan Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, KPK, dan LPS untuk membahas praktik-praktik terbaik dalam penegakan integritas di masing-masing organisasi.

Berdasarkan hasil survei penilaian integritas (SPI) yang dilakukan KPK pada 2023, OJK berhasil memperoleh nilai sebesar 83,26, melebihi rata-rata Kementerian/Lembaga/Pemda se-Indonesia, yang hanya sebesar 70,97. Hal ini menunjukkan bahwa OJK berada pada risiko korupsi yang rendah, serta menegaskan bahwa strategi penguatan dan penegakan integritas OJK telah berjalan secara efektif.

BPRNews.id - Pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Putu Ari Adnyana SE, Komisaris PT. BPR Saraswati Eka Bumi, mengungkapkan evaluasi positif terhadap kemajuan yang telah dicapai oleh BPR tersebut sejak tahun buku 2023. Dalam sebuah wawancara eksklusif, Ariana menyoroti bahwa meskipun masih terasa dampak dari pandemi, kondisi BPR telah menunjukkan pemulihan yang solid dan pertumbuhan yang membanggakan.

"Kondisi BPR cukup bagus perkembangannya setelah pandemi ini secara berangsur-angsur sudah mulai kembali tumbuh dengan baik dan bagus," ungkap Putu Ari Adnyana SE. Meskipun belum mencapai level sebelum pandemi, BPR Saraswati Eka Bumi terus berupaya keras untuk mengikuti arahan pemerintah dan berkolaborasi dengan UMKM guna memastikan bahwa hubungan dengan nasabah terjaga dengan baik.

Mengenai komposisi portofolio kredit saat ini, Ariana menjelaskan bahwa BPR Saraswati Eka Bumi masih fokus pada perdagangan sembako, UMKM, pertanian, dan peternakan. Meskipun pertumbuhan kredit tidak secepat sebelum pandemi, namun tetap menunjukkan peningkatan yang positif.

Lebih lanjut, Putu Ari Adnyana SE menegaskan bahwa perubahan nama BPR tersebut tidak mengubah esensi dari lembaga tersebut. "Secara substansi nama itu tetap sama karena nama BPR Saraswati Eka Bumi ini sudah sangat dikenal di masyarakat dan pemerintahan," ujarnya.

Menjelang tahun 2024, BPR Saraswati Eka Bumi memfokuskan upayanya pada pertumbuhan kredit dan penyebaran produk tabungan. Dengan harapan dapat mempertahankan pertumbuhan kredit dan aset yang solid, BPR ini berkomitmen untuk meningkatkan laba dan kesejahteraan karyawan serta nasabah.

"Dukungan pemegang saham selama ini sangat positif sangat mendukung upaya kami," tambahnya. "Harapan kami kepada nasabah setia BPR ini supaya BPR ini tetap dikenang oleh masyarakat dengan apa yang kita berikan sehingga nantik apapun yang kita berikan, misalnya kita memberikan bantuan kredit dan kredit itu bisa bermanfaat sehingga perekonomian Bali khususnya bisa meningkat."

Dengan moto "Tumbuh dan Berkembang mensejahterakan pengurus, karyawan, dan Nasabah", BPR Saraswati Eka Bumi menegaskan komitmennya untuk terus berkontribusi dalam mensejahterakan masyarakat Bali melalui layanan yang berkualitas dan berkelanjutan.

BPRNews.id - Penjabat Bupati Kuningan, Dr. Drs. H. Raden Iip Hidajat, Mpd, menorehkan prestasi gemilang dengan meraih penghargaan TOP Pembina BUMD 2024 dalam acara prestisius TOP BUMD Awards tahun 2024. Penghargaan ini adalah hasil dari keberhasilan Pj Bupati dalam memimpin Perumda BPR Kuningan hingga meraih predikat bintang lima pada ajang yang sama. Penghargaan ini diserahkan secara langsung pada Rabu (20/03/2024), di Dian Ballroom – Hotel Rafles, Jakarta.

"Dengan keberhasilan ini, kami semakin yakin akan visi dan komitmen kami untuk membawa Perumda BPR Kuningan menuju puncak keunggulan dalam pelayanan dan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi daerah," ujar Dr. Drs. H. Raden Iip Hidajat, Mpd, dalam sambutannya.

Turut hadir dalam acara tersebut Direktur Utama Perumda BPR Kuningan, H. Dodo Warda, S.E, Dewan komisaris Perumda BPR, H. Kamil Ganda Permadi, M M, dan Direktur BPR yang bertanggung jawab atas fungsi kepatuhan, Deni Heryana S.sos.

Penghargaan bintang lima yang diterima oleh Perumda BPR Kuningan menggarisbawahi pencapaian kinerja yang luar biasa, kepemimpinan yang solid, serta peran strategis dalam pembangunan ekonomi lokal. "Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja kami demi memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah," tambah H. Dodo Warda, S.E.

Tak hanya itu, dalam ajang yang sama, H. Dodo Warda, S.E, selaku Direktur Utama Perumda BPR, juga meraih penghargaan TOP CEO BUMD 2024.

"Dengan rasa syukur yang mendalam, kami berterima kasih kepada masyarakat Kabupaten Kuningan atas dukungannya. Kami berharap penghargaan ini akan menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pengurus dan pegawai Perumda BPR untuk terus berprestasi dan memberikan kontribusi yang berarti bagi pembangunan ekonomi lokal," ungkap H. Dodo Warda, S.E, dalam pernyataannya.

TOP BUMD Awards merupakan salah satu penghargaan bergengsi yang diselenggarakan oleh Majalah Top Business bekerja sama dengan Institut Otonomi Daerah serta melibatkan puluhan Profesor dan tenaga ahli sebagai Tim Dewan Juri.

BPRNews.id - Menyusul terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) yang disahkan pada tanggal 12 Januari 2023, serta merujuk pada Surat Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0016319.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 14 Maret 2024, sejumlah perubahan signifikan terjadi di ranah perbankan nasional.

PT Bank Perekonomian Rakyat Mandiri Artha Abadi (BPR MAA) mengumumkan perubahan namanya dari "PT Bank Perkreditan Rakyat Mandiri Artha Abadi" menjadi "PT Bank Perekonomian Rakyat Mandiri Artha Abadi" disingkat PT BPR MAA. Pengumuman ini merupakan langkah strategis perusahaan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan regulasi dan arah kebijakan pemerintah dalam sektor keuangan.

Direktur Utama PT BPR MAA, Budi Santoso, menyambut baik perubahan ini, menyatakan, "Dengan nama baru ini, kami berharap dapat terus berkarya dan berinovasi dalam menggerakan ekonomi rakyat yang lebih luas. Perubahan nama ini juga menjadi cerminan komitmen kami dalam mendukung visi pemerintah untuk memperkuat sektor keuangan demi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan."

Sementara itu, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, memberikan tanggapan positif terhadap perubahan nama PT BPR MAA ini, menyebutnya sebagai langkah yang tepat untuk menyelaraskan diri dengan arus perkembangan sektor keuangan yang semakin dinamis.

Perubahan nama PT BPR MAA ini juga menjadi bagian dari upaya lebih besar dalam memperkuat integritas dan kapasitas lembaga keuangan di Indonesia, seiring dengan implementasi Undang-Undang PPSK yang bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih inklusif dan stabil bagi seluruh lapisan masyarakat.