BPRNews.id - Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), berhasil meraih penghargaan Top BUMD Award 2024 dari Majalah Business, dalam sebuah acara di Jakarta. Direktur Bank Tapin, Hipka Mubadi, menyatakan bahwa penghargaan tersebut diberikan sebagai pengakuan terhadap pertumbuhan yang sehat dari tahun ke tahun serta pelayanan yang baik kepada nasabah.
"Kunci kesuksesan Bank Tapin dalam melayani nasabah adalah keluwesan dan kecepatan. Kami mengutamakan pendekatan personal dan fleksibilitas dalam model pinjaman, serta memastikan proses layanan cepat, persyaratan mudah, dan bunga ringan," ungkap Mubadi.
Bank Tapin berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) guna merangsang ekonomi kerakyatan di Kabupaten Tapin. Pada tahun 2024, Bank Tapin berhasil menyalurkan kredit dengan total plafon mencapai Rp74 miliar.
"Dengan komitmen dan peran aktif kami dalam membangun sosial ekonomi, Bank Tapin memberikan kontribusi penting dalam memajukan masyarakat Tapin," tambahnya.
Bank milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin ini telah dilengkapi dengan berbagai fitur dan layanan yang mumpuni untuk kemudahan nasabah, seperti mobile pay, angsuran virtual account, cash management system, dan kolaborasi dengan fintech.
Acara Top BUMD Award 2024 merupakan kolaborasi antara Majalah Top Business dengan Institut Otonomi Daerah (I-Otda) serta mendapat dukungan dari berbagai lembaga dan institusi terkemuka lainnya.
Selain itu, Direktur Bank Tapin juga meraih penghargaan Top CEO BUMD Award 2024, sementara Penjabat Bupati Tapin, Syarifuddin, dianugerahi Top Pembina BUMD Award 2024. Syarifuddin menyatakan bahwa Bank Tapin layak mendapat penghargaan tersebut mengingat pertumbuhan ekonomi yang sehat di Kabupaten Tapin.
"Bank Tapin memiliki potensi untuk terus berkembang, dan kami berharap UMKM dapat memanfaatkan Bank Tapin untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi," ujarnya.
BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumsel-Babel mencatat bahwa berdasarkan data survei literasi inklusi keuangan Indonesia, tingkat literasi keuangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mencapai 62,34 persen, dengan tingkat inklusi keuangan mencapai 79,48 persen.
Menurut Analis Deputi Direktur OJK Sumsel-Babel, Wahyu Krisnanto, di Pangkalpinang, Kamis, hasil survei tersebut menunjukkan bahwa keinginan masyarakat untuk berinvestasi cukup tinggi. Oleh karena itu, peran pemerintah melalui Bursa Efek Indonesia (BEI) dan OJK sangat penting untuk terus mengedukasi masyarakat.
"Peran penting sinergi BEI dan OJK membantu dan mengedukasi masyarakat agar mereka mengetahui ciri-ciri produk investasi, sehingga tidak terjerumus dalam investasi ilegal," ujarnya.
Menurut data OJK tahun 2017-2023, total kerugian masyarakat terhadap investasi ilegal mencapai Rp139 triliun. Oleh karena itu, penanganan investasi ilegal menjadi penting untuk menghindari kerugian lebih lanjut.
Namun, dengan adanya Undang Undang Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, OJK bersama industri terkait dan pemerintah telah membentuk Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti).
"Satgas Pasti memiliki peran penting dalam melakukan tindakan penanganan yang berimplikasi pidana terhadap aktivitas keuangan ilegal," jelasnya.
Wahyu Krisnanto juga menekankan bahwa upaya pencegahan terhadap investasi ilegal belum cukup, sehingga perlu tindakan penanganan yang lebih tegas. Meskipun demikian, OJK dan BEI optimis bahwa dengan menggencarkan literasi dan edukasi keuangan, masyarakat akan semakin terhindar dari investasi ilegal yang merugikan.
BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana untuk mengurangi jumlah bank perekonomian rakyat (BPR) dari 1.500 bank menjadi hanya 1.000 bank. Menyikapi rencana kebijakan tersebut, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan bahwa LPS memiliki cukup dana untuk membayar klaim simpanan BPR yang jatuh.
"Kita kan kaya. Saya kan punya Rp 214 triliun, nanti Juli akhir nambah, akhir tahun nambah lagi. Tahun ini bisa Rp 240 triliun lebih," ujar Purbaya dalam sesi Buka Puasa Bersama Media di Fairmont Hotel, Jakarta, Kamis (21/3/2024).
Ia menjelaskan bahwa hingga saat ini, sudah ada 7 BPR yang jatuh dan diselamatkan. Namun, menurutnya, jatuhnya ketujuh bank tersebut tidak signifikan untuk mengganggu keuangan LPS.
"Itu kira-kira Rp 300 miliar yang dikeluarkan. Nanti kalau ada yang jatuh lagi kelihatannya jumlahnya di bawah Rp 1 triliun untuk tahun ini," tambahnya.
Purbaya juga mengevaluasi kemungkinan dampak dari pemangkasan jumlah BPR oleh OJK. Menurutnya, pemangkasan yang terlalu besar dalam waktu singkat dapat mengakibatkan kesulitan bagi pihak otoritas.
"Tapi kalau Anda bilang ada 500 bank jatuh, kalau setahun bukan saya yang pusing. OJK justru yang pusing menangani dampak sosialnya," ujarnya.
Ia juga menyoroti penyebab kejatuhan BPR sebelum pandemi Covid-19, yang secara rata-rata tumbang 7-8 bank setiap tahunnya. Menurutnya, kejatuhan tersebut disebabkan oleh manajemen yang buruk dan penyalahgunaan oleh pemilik.
"BPR yang baik dan dijalankan dengan baik cukup baik, karena layanan BPR di masyarakat kita cukup tinggi," tandasnya.
BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Aceh terus memperkuat ekosistem syariah melalui optimalisasi pengelolaan dana wakaf untuk mendukung upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan perekonomian masyarakat Aceh.
“Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) ini dapat menjadi salah satu produk perbankan syariah yang mengintegrasikan fungsi sosial dengan fungsi komersial bank syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU). Selain itu, produk perbankan tersebut juga dapat menjaga struktur dana pada Bank, terlaksananya fungsi sosial, dan juga meningkatkan transaksi keuangan syariah,” kata Kepala OJK Aceh, Yusri, Selasa (19/3/2024).
Yusri menegaskan bahwa hingga saat ini, hanya dua bank yang berkantor pusat di Aceh yang terdaftar sebagai LKS PWU, yaitu BPRS Hikmah Wakilah dan Bank Aceh Syariah. OJK mengajak seluruh BPRS di Aceh untuk segera menjadi LKS PWU guna mengoptimalkan dana wakaf di daerah tersebut.
CWLD diharapkan dapat meningkatkan potensi dana wakaf di Aceh. Dengan pengelolaan yang baik dan program wakaf yang jelas, ini dapat menjadi salah satu upaya membantu Pemerintah Aceh dalam mengatasi kemiskinan, mendukung pembangunan infrastruktur, memajukan UMKM, serta sektor pertanian dan peternakan, yang pada akhirnya akan meningkatkan perekonomian masyarakat Aceh.
Dalam kesempatan tersebut, Yusri juga mengungkapkan bahwa kinerja intermediasi perbankan di Aceh per Desember 2023 (year-on-year) tumbuh stabil dan signifikan. Pembiayaan bank umum tumbuh sebesar 12,68 persen menjadi Rp38,57 triliun dengan FDR sebesar 91,99 persen dan rasio NPF sebesar 1,57 persen. Pembiayaan BPR/BPRS di Aceh juga mengalami pertumbuhan sebesar 19,70 persen menjadi Rp711 miliar dengan FDR sebesar 126 persen.
Kegiatan Sosialisasi CWLD dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk Direktur Dana dan Jasa Bank Aceh Syariah, Ketua BWI Perwakilan Aceh, serta tokoh agama dan akademisi. Sosialisasi ini menjadi langkah konkret OJK dalam mendukung pengembangan perbankan syariah serta mendukung pemerintah daerah dalam memajukan ekonomi masyarakat Aceh.
BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama seluruh pemangku kepentingan menyatakan komitmen mereka untuk terus mendorong penguatan tata kelola dan integritas. Hal ini bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekosistem sektor jasa keuangan yang sehat dan berkelanjutan.
Ketua Dewan Audit OJK, Sophia Wattimena, menegaskan bahwa risiko korupsi masih menjadi salah satu tantangan utama dalam penegakan integritas, yang menjadi concern utama OJK. Menurutnya, penurunan ranking Corruption Perception Index (CPI) Indonesia tahun 2023, dan tren penurunan nilai indeks integritas di Indonesia dalam 3 tahun terakhir, menunjukkan bahwa tingkat risiko korupsi di Indonesia, termasuk di sektor jasa keuangan, masih cukup tinggi.
"Sehingga perlu menjadi concern kita bersama,” ujar Sophia dalam keterangannya, Kamis, 21 Maret 2024.
Sophia menegaskan komitmen OJK untuk melakukan perbaikan berkelanjutan dalam upaya penegakan integritas OJK dan Sistem Jasa Keuangan (SJK) ke depan. Hal ini termasuk strategi penguatan dan penegakan integritas OJK dan SJK melalui diseminasi mandiri oleh seluruh satuan kerja first line.
Selain itu, Sophia juga menyatakan bahwa OJK akan terus membangun dan mengembangkan budaya integritas, serta memperluas ruang lingkup sertifikasi ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) untuk seluruh satuan kerja di internal OJK.
"Serta penerbitan peraturan strategi anti-fraud yang terintegrasi untuk seluruh SJK," tambah Sophia.
Berdasarkan hasil survei penilaian integritas (SPI) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2023, OJK berhasil memperoleh nilai sebesar 83,26. Ini berada di atas rata-rata Kementerian/Lembaga/Pemda se-Indonesia yang sebesar 70,97.
"Hal ini mencerminkan OJK berada pada risiko korupsi rendah, sekaligus menunjukkan strategi penguatan dan penegakan integritas OJK telah berjalan secara masif dan efektif," ujar Sophia.
Governansi Insight Forum, bagian dari kegiatan Roadshow Governansi OJK, digelar untuk membahas praktik-praktik terbaik dalam penegakan integritas. Forum ini melibatkan Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, KPK, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dengan tujuan menindaklanjuti rekomendasi SPI yang diselenggarakan oleh KPK setiap tahun.