BPRNews.id - OJK mendukung upaya Kemenkeu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). "Kami akan terus melanjutkan pengawasan terhadap LPEI baik secara off-site maupun pemeriksaan langsung. Koordinasi dengan Kemenkeu juga tetap terjaga dalam pengawasan LPEI," jelas Agusman.
LPEI, yang merupakan lembaga di bawah pembinaan Kemenkeu, didirikan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009. Sebagai lembaga keuangan sui generis, seluruh modal LPEI dimiliki oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"OJK juga mengawasi LPEI sesuai dengan POJK No. 9/POJK.05/2022 tentang Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia," tambah Agusman.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah melaporkan dugaan fraud debitur LPEI kepada Kejaksaan Agung. "Hari ini kami bertandang ke Kejaksaan Agung untuk menyampaikan hasil pemeriksaan dari tim terpadu, terutama terhadap kredit bermasalah yang terindikasi adanya fraud," ungkap Sri Mulyani.
Ada empat debitur yang diduga terlibat dalam kasus ini dengan nilai outstanding mencapai Rp2,5 triliun. Namun, Jaksa Agung ST Burhanuddin menyebut masih ada temuan tahap kedua yang diduga memiliki nilai outstanding fraud sebesar Rp3 triliun.
"Nanti ada tahap kedua, ada enam perusahaan. Yang sedang dilakukan pemeriksaan oleh BPKP saya minta tolong segera ditindaklanjuti agar tidak kami lanjutkan dengan tindak pidana," tegasnya.
BPRNews.id - PT. Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Khrisna Darma Adipala telah sukses melaksanakan acara Undian Grand Prize Tabungan Kelompok 2 pada Senin (18/3/2024). Acara ini diselenggarakan di halaman depan kantor yang dihadiri oleh perwakilan peserta Arisan Khrisna Top serta disaksikan oleh Notaris, TNI-Polri dari Bhabinkamtibmas Darmasaba, dan Babinsa Desa Darmasaba.
Dalam undian tersebut, berbagai hadiah menarik telah diperebutkan, termasuk 1 unit Honda Scoopy sebagai hadiah utama, 1 unit lemari es, 1 unit LED TV, dan 1 unit sepeda gunung. Hadiah-hadiah ini merupakan apresiasi dari BPR kepada para nasabah yang telah menunjukkan kepercayaan dan kedisiplinan dalam penyetoran tabungan Arisan.
Dalam sambutannya, Direktur PT. BPR Khrisna Darma Adipala, Dewa Ngakan Ketut Catur Susana, SE.Ak, menyampaikan terima kasih atas partisipasi nasabah serta memohon maaf atas segala ketidaknyamanan selama proses pelayanan. Beliau juga membagikan informasi terkait perkembangan perusahaan, di mana hingga Februari 2024, aset perusahaan mencapai Rp 94,6 miliar, DPK mencapai 66,5 miliar, dan kredit yang disalurkan mencapai Rp 65,6 miliar, dengan fokus pada kredit kepada UMKM.
Selain itu, Dewa Ngakan Ketut Catur Susana juga menyampaikan tentang pengembangan produk kredit yang dilakukan oleh BPR, seperti kredit Tunjangan Profesi Guru dan dosen (KTP-GDE Khrisna), Kredit Aparatur Desa Khrisna (KADESA Khrisna), dan kelompok Arisan Khrisna Top Kelompok 6. Di bidang digital, BPR juga telah memiliki produk Agent dompet digital BPR-E Cash.
"Dengan adanya produk-produk baru ini, kami berharap dapat memberikan pilihan yang lebih luas dan sesuai dengan kebutuhan serta keuangan masyarakat, sehingga pertumbuhan BPR semakin baik," ucap Dewa Ngakan Ketut Catur Susana.
BPRNews.id - Kesempatan bagi Bank Perekonomian Rakyat (BPR) untuk melantai di bursa atau initial public offering (IPO) memang telah terbuka setelah diberlakukannya UU 4/2023 terkait P2SK yang memperbolehkan bank tersebut memperdagangkan sahamnya di pasar modal.
Namun, rencana tersebut tampaknya harus ditunda oleh BPR Syariah Artha Madani yang sejatinya telah merencanakan untuk melakukan IPO pada tahun 2025. Direktur Utama PT BPRS Artha Madani, Cahyo, mengungkapkan bahwa rencana tersebut sedang dikaji ulang mengingat batasan modal inti yang masih jauh dari persyaratan.
“Sekarang kan modal inti kamu baru Rp 20 miliar,” ujarnya pada 18 Maret.
Menurut Cahyo, untuk melakukan IPO, mereka harus memenuhi persyaratan minimal modal inti sebesar Rp 80 miliar sesuai dengan Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) terkait BPR/S. Kondisi saat ini mendorong mereka untuk meninggalkan terlebih dahulu rencana IPO dan fokus pada penguatan bisnis serta peningkatan permodalan.
“Kami juga membuka peluang jika ada investor strategis yang masuk. Itu juga menjadi langkah percepatan untuk mencapai modal minimum untuk melakukan IPO,” tambahnya.
Namun, hingga saat ini belum ada investor strategis yang benar-benar menyatakan minat. Cahyo menyebut bahwa saat ini hanya sebatas pembicaraan awal.
Sementara itu, dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2024, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, tengah mempersiapkan payung hukum untuk mendorong BPR/BPRS agar melantai di bursa. Meski demikian, upaya untuk membersihkan industri keuangan tetap menjadi prioritas.
Dian menegaskan bahwa akan ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh BPR sebelum mereka dapat melantai di pasar modal. Hal ini juga untuk menjaga agar tidak sembarang BPR langsung dapat melakukan IPO.
“Harus ada upaya ekstra siapkan BPR agar siap memegang mandat baru itu. Kita juga concern, kalau masuk pasar modal nantinya yang diperhatikan adalah perlindungan investor," ujarnya pada 20 Februari.
BPRNews.id - PT BPRS Malibu telah memulai perjalanan hijrah operasionalnya dengan langkah yang solid dan mengesankan. Dalam laporan terbaru, lembaga keuangan syariah ini berhasil menunjukkan pondasi kinerja yang kokoh dalam waktu lima bulan pasca-konversi. Diketahui bahwa Total Asset mereka telah mencapai angka yang mengesankan, mencatatkan sejumlah Rp18,4 Miliar. Sementara itu, realisasi Pembiayaan yang berhasil disalurkan mencapai angka Rp12,7 Miliar, dengan Pendanaan mencapai Rp14 Miliar.
"Dalam lima bulan sejak konversi per Desember 2023, kami terus melakukan penyesuaian dan penyempurnaan. Alhamdulillah, kinerja kami telah mencapai titik yang memuaskan pada akhir tahun tersebut. Semua pencapaian ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak," ungkap Vicky Azhari, Direktur Utama PT BPRS Malibu kepada Padang Ekspres pada Senin (18/3/2024).
Menurut Vicky, kinerja yang dicatat dalam lima bulan pertama pasca-konversi menunjukkan pertumbuhan yang positif, baik dari segi Aset, realisasi Pembiayaan, Pendanaan, maupun pendapatan.
Dari hasil audit akhir tahun 2023, tercatat bahwa Total Asset PT BPRS Malibu mencapai Rp18,4 Miliar, menunjukkan pertumbuhan sebesar 97,31% jika dibandingkan dengan neraca pembuka syariah. Pertumbuhan ini juga turut menggerakkan kenaikan kinerja pembiayaan dan pendanaan.
"Dalam hal pendanaan, kami berhasil menghimpun total sebesar Rp14 Miliar, yang berasal dari Tabungan Wadiah dan Deposito Mudharabah. Namun, realisasi pembiayaan masih belum dapat dibandingkan dengan data tahun sebelumnya karena keterbatasan data," tambah Vicky.
Sementara itu, realisasi Pembiayaan PT BPRS Malibu dalam lima bulan pertama pasca-konversi juga menunjukkan tren positif. Total Pembiayaan yang disalurkan mencapai angka Rp12,7 Miliar, dengan kedua produk Pembiayaan yang dimiliki, yaitu Piutang Murabahah dan Piutang Multijasa, menunjukkan pertumbuhan yang menggembirakan.
"Mudah-mudahan di tahun 2024, kinerja pembiayaan ini terus merangkak naik," harap Vicky.
Positifnya kinerja pembiayaan juga berdampak pada pendapatan operasional, yang mencapai angka Rp1,2 Miliar dalam lima bulan pasca-konversi. Meskipun belum dapat dibandingkan dengan data tahun sebelumnya, pencapaian ini menunjukkan potensi yang besar bagi PT BPRS Malibu di masa mendatang.
Dengan demikian, PT BPRS Malibu membuktikan diri sebagai salah satu BPR di Kabupaten Tanahdatar yang mampu mengatasi tantangan migrasi operasional dari sistem konvensional ke syariah. Kinerja mengesankan dalam lima bulan pertama ini menjadi landasan yang kuat untuk pertumbuhan di masa depan.
"Atas nama manajemen, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung. Semoga pencapaian awal ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus berkembang ke arah yang lebih baik. Dukungan dari semua pihak akan sangat kami perlukan untuk mewujudkan hal tersebut," tutup Vicky Azhari.
BPRNews.id - PT Bank Mega Syariah menargetkan penerbitan 2.500 kartu pembiayaan Syariah Card selama bulan Ramadhan. "Bank Mega Syariah menargetkan sebanyak lebih dari 2.500 kartu baru serta menggenjot nilai transaksi Syariah Card secara signifikan dengan proyeksi nilai transaksi sebesar lebih dari Rp20 miliar selama bulan Ramadhan," ungkap Eva Dahlia Kusumawati, Syariah Card Business Division Head Bank Mega Syariah.
Eva menekankan bahwa permintaan pembiayaan konsumsi menjadi salah satu segmen yang mengalami pertumbuhan selama bulan suci Ramadhan. Permintaan untuk pembiayaan kendaraan, perumahan, dan konsumtif lainnya meningkat seiring dengan meningkatnya aktivitas belanja.
"Tren serupa juga terlihat pada pembiayaan bank umum syariah dan unit syariah pada Maret 2023 yang naik 1,26 persen dari bulan sebelumnya," jelas Eva.
Sebagai bagian dari strategi ekspansi, Bank Mega Syariah menghadirkan berbagai program menarik bagi pengguna Syariah Card. Nasabah dapat menikmati diskon hingga Rp200 ribu di e-commerce seperti Shopee, blibli.com, serta pedagang ritel lainnya. Terdapat pula diskon hingga 50 persen setiap berbelanja di berbagai merchant Food & Beverage.
"Bank Mega Syariah bertekad untuk terus berkontribusi dalam pengembangan ekosistem keuangan syariah di Indonesia, serta memberikan pilihan yang lebih luas dan beragam bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan keuangan sesuai prinsip syariah," jelas Eva.
Data Bank Indonesia (BI) menunjukkan bahwa pada 2023, total nilai transaksi kartu kredit termasuk kartu pembiayaan syariah mencapai Rp405,33 triliun, tumbuh 25,25 persen dari tahun 2022. Jumlah kartu yang diterbitkan juga meningkat 3,08 persen mencapai 17,72 juta kartu.