BPRNews.id - Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Buleleng 45 Perseroda, milik Pemerintah Kabupaten Buleleng, dari tahun ke tahun menjadi perhatian khusus DPRD Buleleng. Kondisi BPR Buleleng 45 selama ini dinilai stagnan tanpa perkembangan yang berarti. DPRD Buleleng mendesak Pemkab Buleleng untuk merumuskan solusi agar bank daerah ini dapat bersaing, setidaknya di tingkat lokal Buleleng.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Buleleng, Nyoman Bujana, saat rapat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), menggambarkan kondisi BPR Buleleng 45 sebagai "hidup segan mati tak mau". Dari empat perusahaan daerah milik Pemkab Buleleng, hanya BPR Buleleng 45 yang tidak menunjukkan perkembangan selama bertahun-tahun.

"Istilah Balinya kayak-kayak (tidak berdaya). Sekian tahun tidak ada perkembangan. Agar ini tidak berlarut-larut, kami mohon kepada pemegang kebijakan untuk mencarikan jalan keluar. Bagaimana membedah permasalahan yang terjadi. Kalau memang harus penyertaan modal, kami DPRD siap memberikan rekomendasi," ujar Bujana, yang juga anggota Fraksi PDI Perjuangan.

Bujana menekankan perlunya kajian dan bedah permasalahan secara menyeluruh. Manajemen harus jujur mengutarakan kendala dan masalah internal sehingga solusi yang tepat dapat diberikan. "Minimal top leadernya harus orang perbankan, sehingga paham betul bagaimana strategi bisnis. Kalau sekarang bagaimana masyarakat mau kesana, bunga kreditnya saja sangat tinggi. Sedangkan di bank daerah atau bank umum sangat ringan," tegasnya.

Penjabat (Pj) Bupati Buleleng, Ketut Lihadnyana, ditemui terpisah pada Rabu (10/7), mengatakan pemerintah sedang melakukan kajian mendalam terhadap BPR Buleleng 45. Menurutnya, solusi penyertaan modal kembali bisa saja dilakukan, tetapi harus dipastikan solusi tersebut memberi dampak yang positif. "Yang tidak diinginkan adalah pemerintah terus menyusui perusahaan daerah tanpa ada dampak dan perkembangan pasti," ujarnya.

Lihadnyana menjelaskan bahwa kajian yang sedang dilakukan mencakup proses bisnis dan manajemen internal. Hasil audit dari OJK menunjukkan bahwa kondisi BPR Buleleng 45 sudah sehat, meski masih dalam tahap pemulihan. Jumlah Non-Performing Loan (NPL) atau kredit macet masih tinggi akibat warisan manajemen terdahulu, tetapi perlahan berhasil dikurangi.

"Kami sedang mencari formula yang pas untuk solusinya, sambil menunggu laporan Dewan Pengawas. Bisa saja Pemda yang punya saham di BPD bersinergi dengan BPR kita," tambah Lihadnyana, pejabat asal Desa Kekeran, Kecamatan Busungbiu.