Bprnews.id - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mendorong perbankan dan lembaga jasa keuangan (LJK) untuk meningkatkan pelindungan data pribadi sesuai dengan Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Hal ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Hukum LPS, Ary Zulfikar, dalam Seminar Nasional dengan tema "Memahami Aspek Pelindungan Data Pribadi dalam rangka Pemberdayaan dan Transformasi BPR/S, Koperasi, serta Lembaga Jasa Keuangan Lainnya untuk Meningkatkan Inklusi Keuangan" di Bali, pada Jumat (1/3/2024).
Menurut Ary, data pribadi merupakan aspek penting yang harus dilindungi, karena setiap orang berhak atas pelindungan. "Dalam pelaksanaan bisnisnya, perbankan dan LJK dapat memanfaatkan teknologi dan informasi dengan tetap menjaga data pribadi. Selain itu, perbankan dan LJK perlu meningkatkan literasi keuangan mengenai data pribadi dalam transaksi keuangan sehingga mendorong inklusi keuangan guna meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pertumbuhan bisnis," jelas Ary dalam siaran pers.
Pelindungan data pribadi bagi perbankan dan LJK merupakan hal penting untuk mengantisipasi penyalahgunaan data seperti phising, hacking, penipuan, pencurian data, dan transaksi palsu/illegal. Penyalahgunaan data tersebut dapat menyebabkan kerugian bagi nasabah dan lembaga keuangan, seperti risiko reputasi, hukum, dan denda dari otoritas.
Selain menghindari risiko tersebut, pelindungan data pribadi dan peningkatan literasi keuangan juga dapat meningkatkan kepercayaan nasabah dan pertumbuhan bisnis perbankan dan LJK.
Untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan data pribadi, perbankan dan LJK juga harus meningkatkan literasi dan inklusi keuangan yang memuat data pribadi dengan memanfaatkan teknologi dan informasi dalam bisnis bank, serta meningkatkan literasi keuangan kepada masyarakat.
"Sebagai sahabat nasabah Indonesia, LPS senantiasa berkomitmen terhadap pemberdayaan dan transformasi perbankan dan LJK, khususnya dalam upaya peningkatan pelindungan data pribadi nasabah sebagai upaya peningkatan kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dananya di bank," tambah Ary.
Bprnews.id - Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Purbaya Yudi Sadewa, mengungkapkan penyebab sulitnya pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk mencapai angka yang tinggi. Purbaya berbicara dalam acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2024 di The Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta, pada Kamis (29/2/2024).
Menurutnya, Indonesia pernah mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi di masa lalu, namun saat ini pertumbuhannya hanya sekitar 5%. "Itu memang teka-teki kenapa di masa lalu kita tumbuh lebih cepat, sekarang 5% aja syukur," ujarnya.
Purbaya menjelaskan bahwa sebelum era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pertumbuhan ekonomi hampir mencapai rata-rata 6%. Namun, di era Presiden Joko Widodo (Jokowi), pertumbuhannya hanya mendekati 5%.
Meskipun Jokowi telah membangun infrastruktur di seluruh Indonesia, seharusnya pertumbuhan ekonomi bisa lebih cepat. Namun, hal tersebut tidak terjadi. "Dengan hitungan apapun, seharusnya pertumbuhan kita lebih cepat," tandasnya.
Purbaya juga menyebutkan bahwa pertumbuhan kredit 10 tahun lalu hampir mencapai 20%, sementara pertumbuhan kredit di era Jokowi hanya sekitar 7%. "Jadi pemerintah membangun ekonomi hampir dibilang sendirian. Sektor finansialnya tidak membantu," tambahnya.
Bprnews.id - Malang, 1 Maret 2024 - Universitas Brawijaya (UB) bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyelenggarakan "Seminar Pasar Modal" pada Kamis (29/2/2024). Acara ini dihadiri oleh Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kewirausahaan Universitas Brawijaya, Dr. Setiawan Noerdajasakti, SH., MH., serta Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal OJK, Antonius Hari P.M.
Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UB, Ainur Rofiq, Ph.D., menjelaskan pentingnya bagi para mahasiswa untuk memahami pasar modal. "Pasar modal ini adalah instrumen untuk perekonomian yang cukup strategis. Sehingga mahasiswa diharapkan nantinya, meskipun tidak berkarir di pasar modal, tetapi bisa menginvestasikan pendapatannya agar lebih produktif melalui pasar modal," katanya.
Ainur menambahkan bahwa FEB UB telah memiliki mata kuliah tentang investasi, di mana mahasiswa akan diajari bagaimana menjadi seorang investor yang benar. Namun, acara seminar seperti ini dianggap penting agar literasi para mahasiswa tentang pasar modal bisa lebih luas.
Antonius Hari P. M., Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal OJK, menegaskan bahwa pasar modal menjadi hal yang sangat penting untuk diketahui oleh para mahasiswa. "Kegiatan ini tidak hanya untuk menambah ilmu saja, tetapi juga memberikan inovasi dan penelitian baru, agar lebih dapat menciptakan dan mempraktikan apa yang harus dilakukan anak muda untuk kegiatan investasi saat ini," ujarnya.
Acara tersebut juga dihadiri oleh narasumber ahli di bidang pasar modal seperti Nurman Cahyadi, Direktur Perizinan Profesi dan Lembaga Penunjang Pasar Modal OJK, Jeffrey Hendrik, Direktur Pengembangan PT Bursa Efek Indonesia, Mauldy R. Makmur, Dewan Eksekutif APRDI, dan Sabirin, Ketua Laboratorium Investasi dan Pasar Modal serta Dosen Departemen Akuntansi FEB UB.
Seminar ini dihadiri oleh 2200 peserta dari berbagai universitas se Malang raya, yang diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat, terutama kalangan akademisi, tentang pasar modal.
Bprnews.id - Jumlah anak muda yang menjadi investor semakin meningkat, demikian terungkap dari acara Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal Terpadu 2024 yang digelar di Samantha Krida Universitas Brawijaya (UB) kemarin (29/2).
Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebanyak 56,29 persen Single Investor Identification (SID) kini dimiliki oleh individu-individu yang berusia di bawah 30 tahun. SID merupakan nomor identitas yang dikeluarkan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan menandakan bahwa pemiliknya telah terdaftar secara resmi sebagai investor di pasar modal.
Di Malang Raya, tercatat ada 168.162 investor dengan 60 persen atau sekitar 100.897 di antaranya berusia di bawah 30 tahun. Mayoritas dari mereka memilih untuk berinvestasi lewat reksa dana. Secara keseluruhan, jumlah investor di Malang Raya mengalami pertumbuhan sebesar 15,7 persen dari tahun sebelumnya.
Pertumbuhan ini didukung oleh keberadaan 25 kantor cabang perusahaan efek dan 14 galeri investasi Bursa Efek Indonesia (BEI) di Malang Raya.
Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal OJK, Antonius Hari P. M., menyatakan bahwa potensi generasi milenial dan generasi Z dalam dunia pasar modal sangatlah besar. "Terlebih dengan menggunakan aplikasi, menggunakan HP, mereka sangat menguasai," ujarnya dalam acara sosialisasi yang dihadiri oleh lebih dari 2.000 mahasiswa.
Meski tingkat inklusi pasar modal cukup tinggi, literasi masyarakat terkait pasar modal masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, OJK Malang bekerja sama dengan UB menggelar sosialisasi pasar modal.
"Hal ini diharapkan agar mahasiswa tidak salah bermain atau melakukan investasi di pasar modal tanpa pengetahuan yang cukup," tambah Antonius, mengingat banyaknya penipuan berkedok investasi yang terjadi.
Turut hadir dalam acara tersebut adalah Direktur Perizinan Profesi dan Lembaga Penunjang Pasar Modal OJK, Nurman Cahyadi, Direktur Pengembangan PT BEI, Jeffrey Hendrik, dan Mauldy R. Makmur, Dewan Eksekutif APRDI.
Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UB, Ainur Rofiq, menyatakan bahwa saat ini baru sekitar 20 persen mahasiswa UB yang mulai terlibat dalam pasar modal. "Pasar modal adalah instrumen yang strategis untuk perekonomian. Karena itu, dengan sosialisasi ini, diharapkan partisipasi mahasiswa dalam pasar modal semakin meningkat," ujarnya.
Bprnews.id - Jepara, 1 Maret 2023 - Penjabat (Pj) Bupati Jepara, H. Edy Supriyanta, secara resmi membuka pelatihan digital marketing untuk penggunaan aplikasi Jepara Apik. Acara ini dilaksanakan di Aula Multimedia SMA N 1 Jepara pada Jumat, (1/3/2023).
Kehadiran dalam acara ini turut disambut oleh Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsospermasdes) Edy Marwoto, serta Direktur Utama PT. BPR BKK Jepara, Basri.
"Ini merupakan suatu terobosan yang bagus dan memudahkan nasabah untuk bertransaksi," ujar Edy, seperti yang dirilis dalam jepara.go.id.
Pj. Bupati memberikan apresiasi yang tinggi terhadap langkah tersebut dengan harapan semakin banyak masyarakat yang berminat menjadi nasabah PT. BPR BKK Jepara.
Dirinya memberi contoh beberapa aplikasi milik Bank Nasional dan Bank Daerah yang memiliki fitur pembayaran dan pembelian, seperti pembayaran PDAM, PLN, pembelian voucher pulsa, dan sebagainya.
"Saya harap di satu aplikasi ini dapat mencakup segala kebutuhan yang dibutuhkan nasabah dan masyarakat," katanya.
Sementara itu, Basri menjelaskan bahwa pelatihan yang digelar selama dua hari ini diikuti oleh 80 karyawan/karyawati di seluruh cabang PT BPR BKK Jepara.
"Aplikasi ini bisa digunakan untuk transfer dan pembelian, nanti akan ada QRIS dan Payment Point Online Bank (PPOB)," ucap Basri.
Ditanya mengenai kapan aplikasi tersebut berjalan secara efektif, ia memperkirakan bahwa setelah pelatihan selesai, aplikasi tersebut akan langsung dapat digunakan oleh masyarakat.
Nantinya, aplikasi tersebut dapat diunduh melalui Play Store dan digunakan pada perangkat genggam berbasis Android.