Bprnews.id - Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, menekankan perlunya peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi.
"Kita masih perlu mendorong lebih jauh literasi dan inklusi keuangan syariah sesuai pesan Bapak Wakil Presiden, yang sangat berpengaruh terhadap pangsa pasar ekonomi dan keuangan syariah nasional," ujar Friderica dalam peluncuran "Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (KEKSI) 2023" secara virtual di Jakarta.
Friderica mengingatkan bahwa pangsa pasar ekonomi syariah di Indonesia telah mencapai 10,81 persen dari total lanskap keuangan negara. Asuransi keuangan dalam sektor keuangan syariah Indonesia juga telah mencapai lebih dari Rp2.452 triliun per September 2023, dengan pertumbuhan sebesar 6,75 persen per tahun.
OJK telah menetapkan beberapa arah dan prioritas kebijakan untuk meningkatkan indeks literasi dan inklusi keuangan syariah. Salah satunya adalah melalui akselerasi dan kolaborasi program edukasi keuangan syariah.
Selain itu, OJK juga fokus pada pengembangan modal inklusi dan akses keuangan syariah, penguatan infrastruktur dan literasi keuangan syariah, serta dukungan dan aliansi strategis literasi dan inklusi keuangan syariah dengan kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan lainnya.
Friderica juga menyoroti isu-isu lain yang harus diperhatikan bersama, seperti belum optimalnya dukungan sektor keuangan syariah terhadap industri halal serta masih terbatasnya sumber daya manusia (SDM) syariah yang sesuai kebutuhan.
Dia percaya bahwa ekonomi syariah akan menjadi fondasi pertumbuhan yang kuat bagi masa depan Indonesia, dan untuk itu, Indonesia harus mempersiapkan diri untuk meningkatkan kontribusi keuangan nasional secara keseluruhan.
"Dukungan sektor keuangan syariah diharapkan akan memperkuat sektor-sektor lainnya, selain industri makanan, fesyen, dan pariwisata yang sudah mendapat pengakuan di dunia," tambah Friderica.
Bprnews.id - Otoritas Jasa Keuangan Indonesia (OJK) telah mengumumkan bahwa mulai Januari 2025, mereka akan mengawasi aktivitas kripto sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Keputusan ini menandai akhir dari era pengawasan kripto yang sebelumnya dilakukan oleh Bappebti.
"Kami di OJK telah menetapkan kerangka kerja untuk pengaturan dan pengawasan aset keuangan digital serta aset kripto," ujar Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, Hasan Fawzi, dalam konferensi pers di Jakarta.
Peraturan yang sedang disusun oleh OJK akan mencakup pengembangan aset keuangan digital dan aset kripto, penguatan integritas pasar, perlindungan konsumen, mitigasi risiko, serta stabilitas keuangan. Peralihan kewenangan ini bertujuan untuk memastikan kelancaran aktivitas di sektor aset keuangan digital dan memberikan dampak positif bagi industri jasa keuangan.
Hasan juga menegaskan bahwa selama proses peralihan tersebut, pedagang aset kripto yang telah terdaftar dan memiliki izin dari Bappebti sebelumnya akan diakui secara otomatis oleh OJK. Selain itu, akan diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur peralihan tugas dan kewenangan tersebut.
Sebelum penerbitan peraturan tersebut, OJK telah melakukan koordinasi dengan Bappebti dan anggota ekosistem kripto di Indonesia untuk memastikan kelancaran peralihan dan meminimalkan gangguan terhadap aktivitas pasar kripto di Indonesia.
Bprnews.id - Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) Kota Depok telah menjalin kerja sama strategis dengan BonApp Indonesia untuk mendigitalisasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjadi binaannya. Kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat infrastruktur digital bagi UMKM di bidang kuliner guna meningkatkan kinerja bisnis mereka.
"Digitalisasi usaha menjadi sangat penting, tidak hanya untuk memudahkan pencatatan transaksi, tetapi juga untuk memperluas jangkauan pemasaran produk UMKM,” ujar Ade Rina Farida, Ketua PC Fatayat NU Depok.
Melalui platform yang disediakan oleh BonApp, UMKM dapat mengelola dan mengatur bisnis kuliner mereka secara lebih efisien. Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan perjanjian kerja sama antara Fatayat NU Kota Depok dan BonApp Indonesia menjadi tonggak penting dalam sinergi antara kedua belah pihak.
Kerja sama ini diharapkan dapat memberikan manfaat besar bagi UMKM binaan dalam menghadapi tantangan pasar yang semakin kompetitif, terutama menjelang musim Ramadhan.
Meskipun menyadari bahwa UMKM dihadapkan pada berbagai tantangan, Ade Rina tetap optimis dan semangat dalam mendukung para anggota binaannya. "Kami akan terus memberikan dukungan penuh dan bimbingan agar UMKM dapat berkembang dan bersaing di era digital ini," tambahnya.
Kerja sama antara Fatayat NU Kota Depok dan BonApp Indonesia menjadi bukti nyata komitmen bersama dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan melalui pemanfaatan teknologi digital. Diharapkan, kolaborasi ini dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi pertumbuhan UMKM di Kota Depok.
Bprnews.id - Agus Prabowo, perwakilan dari Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika Yogyakarta (BPSDMP), menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi digital dapat menjadi kunci sukses bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan saat menggelar pelatihan perdana Digital Entrepreneurship Academy (DEA) pada Senin (26/2) di ruang Ardi Lawet kantor Setda Purbalingga.
“Tidak kurang dari 100 peserta menghadiri pelatihan DEA Batch 1 yang dilaksanakan selama 2 hari,” ungkapnya.
Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan omset dan kompetensi digital para pelaku UMKM, dengan fokus pada pemanfaatan platform digital untuk usaha. Melihat antusiasme peserta, pelatihan batch selanjutnya direncanakan akan diselenggarakan di Purbalingga pada bulan Maret mendatang.
Basuki, perwakilan Dinas Koperasi dan UMKM (Dinkop UKM) Kabupaten Purbalingga, berharap pelatihan DEA dapat melahirkan digital talent muda yang mampu berkolaborasi dengan pelaku usaha lain di daerah tersebut.
“Silakan bergabung bagi masyarakat Purbalingga yang berminat mengikuti DEA Batch ke-2 pada bulan Maret mendatang. Informasi lebih lanjut dapat ditemukan di laman digitalent.kominfo.go.id,” katanya.
Bprnews.id - Bank Raya, bank digital yang merupakan bagian dari BRI Group, mengambil langkah proaktif dalam mendukung peningkatan inklusi keuangan dengan menggalakkan penggunaan fitur QRIS merchant. Fitur ini dianggap penting mengingat semakin meningkatnya transaksi nontunai di masyarakat.
"Dengan terus mendorong digitalisasi pelaku usaha melalui fitur QRIS, kami berharap dapat meningkatkan inklusi keuangan bagi mereka," ujar Direktur Digital dan Operasional Bank Raya, Bhimo Wikan Hantoro, dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.
Dia menekankan bahwa pembayaran non-tunai melalui QRIS merupakan salah satu cara efektif untuk memperbaiki layanan pelaku usaha, meningkatkan produktivitas, dan menjaga daya saing di pasar.
Bhimo juga menjelaskan bahwa penggunaan QRIS memberikan fleksibilitas kepada pelaku usaha dalam menerima pembayaran dari berbagai jenis dompet digital dan aplikasi pembayaran, serta membantu meningkatkan efisiensi dan keamanan transaksi.
Bank Raya mencatat bahwa sejak November 2023, transaksi pembayaran melalui Aplikasi Raya dengan QRIS meningkat pesat, mencapai peningkatan lima kali lipat dibanding tahun sebelumnya.
"Fitur QRIS merchant ini juga akan terintegrasi dengan Saku Bisnis di Aplikasi Raya untuk mendukung transaksi bisnis para pelaku usaha," tambah Bhimo.
Selain itu, dia menyebutkan bahwa penggunaan QRIS merchant juga memberikan keuntungan lain, seperti pembuatan credit profile yang tercatat oleh Bank Indonesia, yang dapat membantu pelaku usaha mendapatkan pinjaman dengan lebih mudah.
Fitur QRIS merchant Bank Raya tersedia untuk semua kategori pelaku usaha, termasuk usaha mikro hingga besar, baik individu maupun korporasi.
“Bank Raya akan terus memberikan promo dan kemudahan untuk mendukung pertumbuhan bisnis para pelaku usaha mikro,” pungkasnya.