Bprnews.id - PT Bank Danamon Indonesia Tbk telah mencatat pertumbuhan yang signifikan dalam portofolio kredit hijau untuk kategori kegiatan usaha berkelanjutan (KKUB) sepanjang tahun 2023. Pertumbuhan tersebut mencapai 24 persen Year-on-Year (YoY), atau setara dengan 22 persen dari total kredit bank.

"Dalam konferensi pers virtual di Jakarta pada hari Senin, Direktur Syariah dan Sustainability Finance PT Bank Danamon Indonesia Tbk, Herry Hykmanto, mengungkapkan, "Hingga akhir 2023, realisasi pencairan sustainability finance mencapai Rp31,3 triliun, di mana Rp23 triliun dalam bentuk SME dan sisanya dalam bentuk renewable energy dan blue energy."

Herry juga menambahkan bahwa Bank Danamon telah menyalurkan pembiayaan sektor energi baru terbarukan (EBT) sekitar Rp1,6 triliun, dan akan terus mendukung kebutuhan pembiayaan untuk sektor EBT.

Direktur Utama PT Bank Danamon Indonesia Tbk, Daisuke Ejima, menyatakan komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan dan kontribusi kepada masyarakat. "Danamon telah melakukan upaya progresif menuju keberlanjutan dengan berpartisipasi dalam beberapa inisiatif ramah lingkungan di Indonesia," kata Daisuke.

"Dalam tiga tahun ke depan, prioritas kami lebih mengarah pada pertumbuhan kami sebagai grup lembaga keuangan," tambah Daisuke.

Selain catatan pertumbuhan kredit hijau, Bank Danamon juga melaporkan laba bersih setelah pajak (NPAT) sebesar Rp3,5 triliun, meningkat 6 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Total kredit serta trade and finance Danamon tumbuh sebesar 19 persen YoY menjadi Rp174,9 triliun, mendukung kinerja keuangan yang positif selama tahun 2023.

Bprnews.id - Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Utama (KCU) telah mengadakan Pelatihan Manajemen Usaha dan Akses Pasar Digital bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar. Acara ini diikuti oleh 45 pelaku UMKM dan diselenggarakan di Aula Pusat Layanan Usaha Terpadu Kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM) Dinas Koperasi dan UMKM Aceh, Banda Aceh.

Pelatihan yang berlangsung selama dua hari, mulai dari Selasa hingga Rabu, 20-21 Februari 2024, bertema "Melalui Rancangan Bisnis Model Canvas dan Digital Branding dengan Artificial Intelligence (AI) serta WhatsApp Bisnis, Kita Tingkatkan Omzet UMKM". Peserta pelatihan berasal dari berbagai bidang usaha UMKM, seperti kerajinan tangan dan makanan.

Fadhil Ilyas, Direktur Bisnis Bank Aceh Syariah, menyatakan dalam sambutannya bahwa pelatihan ini merupakan bagian dari komitmen Bank Aceh Syariah dalam mendukung dan meningkatkan kapasitas para pelaku UMKM. Bank Aceh Syariah telah secara konsisten menggelar berbagai pelatihan serupa, termasuk pelatihan untuk ibu-ibu perajin ikan, peternak, petani, hingga pemilik barbershop modern.

Salah satu tujuan utama dari pelatihan ini adalah untuk membuka akses pasar bagi para pelaku UMKM, termasuk ke pasar digital, sehingga mereka dapat memanfaatkan waktu secara lebih efektif dan meningkatkan penjualan secara optimal. Fadhil Ilyas juga menekankan bahwa Bank Aceh Syariah menyediakan pembiayaan untuk UMKM melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan margin bunga yang lebih rendah, yakni hanya enam persen, karena telah disubsidi oleh pemerintah pusat.

Ali Muhayatsyah, Pemimpin Bank Aceh KCU, menambahkan bahwa alokasi KUR yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui Bank Aceh Syariah tahun ini mencapai Rp 1,5 triliun, mengalami peningkatan signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya sekitar Rp 700 miliar.

Acara pelatihan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi para pelaku UMKM di Aceh dalam mengembangkan usaha mereka, khususnya dalam menghadapi tantangan era digital saat ini.

Bprnews.id - "Sekretaris Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Dimas Yuliharto, menegaskan bahwa banyaknya pencabutan izin usaha bank perekonomian rakyat (BPR) bukanlah indikator dari pelemahan ekonomi. Sepanjang tahun 2024, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat telah menutup izin usaha empat BPR," ungkap Dimas kepada Tempo pada Senin.

Menurut Dimas, dalam 18 tahun terakhir, rata-rata 6 sampai 7 BPR tutup setiap tahunnya. Namun, ia menekankan bahwa tren ini tidak terkait dengan kondisi ekonomi yang buruk atau dampak ekonomi terhadap BPR.

"Faktor utama likuidasi BPR adalah karena adanya aksi fraud internal bank. Umumnya, ini disebabkan oleh tata kelola yang buruk, yang kemudian menimbulkan fraud dan mengurangi tingkat kesehatan bank secara signifikan," jelasnya.

Meskipun ada kebangkrutan BPR, Dimas menyatakan bahwa dampaknya terhadap perekonomian tidak signifikan. LPS telah memastikan untuk menjamin dana masyarakat di BPR yang mengalami pencabutan izin usaha, selama syarat penjaminan 3T dipenuhi oleh nasabah.

Dimas juga menguraikan tiga syarat yang harus terpenuhi agar dana masyarakat di BPR dapat dijamin oleh LPS. Pertama, dana harus tercatat dalam pembukuan bank. Kedua, tingkat bunga simpanan tidak boleh melebihi tingkat bunga penjaminan LPS. Ketiga, nasabah tidak boleh terlibat dalam tindakan pidana yang merugikan bank.

Sebelumnya, OJK telah mencabut izin usaha beberapa BPR seperti Koperasi BPR Wijaya Kusuma, BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto, PT BPR Usaha Madani Karya Mulia, hingga PT BPR Bank Pasar Bhakti. Pasca-pencabutan izin, BPR tersebut tidak lagi diizinkan menjalankan kegiatan usahanya, dan penyelesaian hak dan kewajiban akan dilakukan oleh tim likuidasi yang dibentuk oleh LPS, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bprnews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku terus mengambil langkah untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

"Kegiatan edukasi kepada masyarakat di wilayah 3T menjadi fokus kami, sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) 2024," ujar Kepala OJK Provinsi Maluku, Roni Nazra, di Ambon, Senin.

Kolaborasi antara OJK Maluku, Bank Maluku Malut, Bank BRI, Klasis Gereja Protestan Maluku (GPM) Pulau Leti-Moa-Lakor, dan Kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) turut memfasilitasi serangkaian kegiatan edukasi keuangan.

Roni menjelaskan bahwa melalui kerja sama dengan berbagai pihak, OJK Maluku berupaya memperluas akses terhadap produk dan layanan jasa keuangan, termasuk di wilayah pulau terluar.

Kegiatan tersebut mencakup sosialisasi dan edukasi mengenai peran OJK, akses keuangan untuk kesejahteraan, manajemen keuangan, dan pencegahan investasi ilegal.

Menurut Stella Mattitaputty, Analis Bagian Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Pelindungan Konsumen, dan Layanan Manajemen Strategis (PEPKLMS) OJK Maluku, inklusi keuangan merupakan fondasi penting dalam membangun perekonomian yang inklusif.

"Inklusi keuangan yang merata dapat mendorong stabilitas sistem keuangan, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat," jelas Stella.

Kegiatan edukasi keuangan selanjutnya akan mengangkat tema "Perempuan Cerdas Mengelola Keuangan, Katakan Tidak Untuk Investasi Ilegal" yang bertujuan memberikan pemahaman mendalam tentang akses keuangan kepada peserta.

Acara tersebut, dihadiri oleh 100 ibu anggota Tim Penggerak PKK Kabupaten Maluku Barat Daya, akan melibatkan narasumber dari Bank Maluku Malut dan Bank BRI untuk memperkenalkan produk dan layanan keuangan yang relevan.

https://www.antaranews.com/berita/3972090/ojk-maluku-mengedukasi-keuangan-di-wilayah-3t

Bprnews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalimantan Barat (Kalbar) tengah menggarap dua daerah di provinsi tersebut, yaitu Kota Pontianak dan Kubu Raya, untuk mengembangkan Ekonomi Keuangan Inklusif (EKI) pada tahun 2024.

"Sebelumnya, sudah satu daerah menjadi percontohan program EKI di Kalbar, yaitu di Kota Singkawang, tepatnya Desa Wisata Belimbing. Tahun ini, kita akan mengembangkan di dua daerah, yakni Kota Pontianak dan Kubu Raya," ungkap Kepala OJK Kalbar, Maulana Yasin, di Pontianak, Senin (19/2/2024).

Program EKI di Pontianak akan berlokasi di Kampong Melayu Benua Melayu Laut (BML), Kelurahan BML Kecamatan Pontianak Selatan. Sementara itu, di Kubu Raya, program ini akan difokuskan pada Sungai Kakap.

Maulana menjelaskan bahwa program ini bertujuan untuk mempercepat inklusi dan literasi keuangan di tengah masyarakat. "Program EKI ini merupakan hasil dari kerja sama antara OJK dengan pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait, termasuk industri keuangan," ujarnya.

Dalam konsep pengembangan EKI, program ini akan memadukan aspek desa wisata 3A, yaitu atraksi, aksesibilitas, dan amenitas. Hal ini dilakukan melalui kegiatan literasi keuangan, peningkatan kemampuan yang bersifat subjektif, inklusi keuangan, dan digitalisasi sistem pembayaran.

"Tujuan utama dari program ini bukan hanya memberikan wajah baru pada desa wisata, tetapi juga mendorong aktivitas ekonomi baru dan pengelolaan desa wisata yang berkelanjutan oleh berbagai kelompok masyarakat di sekitarnya," tambahnya.

Berdasarkan survei terakhir pada 2022, indeks literasi keuangan Indonesia mencapai 49,68 persen dengan indeks inklusi keuangan sebesar 85,10 persen. Sedangkan untuk Kalbar sendiri, indeks literasi keuangan sebesar 51,95 persen dan indeks inklusi keuangan sebesar 84,16 persen. Hasil survei ini mencerminkan kondisi umum tingkat literasi dan inklusi keuangan di Kabupaten dan Kota di Kalbar.