Bprnews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat prestasi gemilang perbankan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dengan menyalurkan kredit sebesar Rp 7,23 triliun kepada petani kelapa sawit di Sumatera Selatan (Sumsel) hingga akhir tahun 2023.
Kepala OJK Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, Untung Nugroho, mengungkapkan bahwa bank-bank utama seperti BPD Sumsel Babel, BRI, BNI, dan Mandiri, telah berkontribusi dalam pengucuran kredit ini kepada 44.704 petani kelapa sawit di wilayah tersebut. Dari total kredit tersebut, sekitar Rp 701,44 miliar dialokasikan khusus untuk pembiayaan peremajaan kelapa sawit yang diberikan kepada 8.787 petani.
"Langkah ini merupakan bukti nyata dukungan terhadap sektor pertanian, khususnya petani kelapa sawit di Sumsel. Kami berharap hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional," ungkap Untung pada hari Selasa (30/1/2024).
Pertemuan antara petani sawit, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya telah membahas empat aspek penting dalam meningkatkan akses keuangan bagi petani kelapa sawit.
Di antaranya adalah pengembangan produk pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik perkebunan sawit, optimalisasi penggunaan dana Peremajaan Sawit Rakyat melalui kerjasama tripartit antara Bank, BPDPKS, dan Koperasi/Gapoktan, peran offtaker sebagai pengganti avalis untuk pembiayaan panen siklus kedua dan seterusnya, dan potensi pemberian relaksasi khusus petani sawit atas persyaratan KUR sesuai Permenko 1/2023 tentang Implementasi KUR.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menambahkan bahwa para pemangku kepentingan dan petani perlu bersatu dalam mengidentifikasi permasalahan, hambatan, kebutuhan, dan tantangan yang dihadapi para petani kelapa sawit.
"Komoditas kelapa sawit menjadi strategis bagi Indonesia, sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia. Peningkatan produktivitas dan perluasan akses pembiayaan, termasuk melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) Khusus, sangat diperlukan," kata Mahendra.
Mahendra optimistis bahwa sektor kelapa sawit di Sumatera Selatan akan terus berkembang, memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah dan nasional.
Dia mengajak semua pihak untuk duduk bersama dalam mencari solusi dan meningkatkan produktivitas melalui berbagai cara, seperti intensifikasi lahan dan pengembangan pengolahan produk turunan kelapa sawit dengan dukungan pembiayaan dari lembaga jasa keuangan.
Bprnews.id - Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan fakta mengejutkan terkait banyaknya bank perkreditan rakyat (BPR) yang mengalami kebangkrutan.
Dalam konferensi pers pada Selasa (30/1/2024), Purbaya menyatakan bahwa selama 18 tahun terakhir, rata-rata 6-7 BPR jatuh setiap tahunnya.
Menurut Purbaya, penyebab kebangkrutan BPR bukanlah masalah ekonomi melainkan masalah manajemen.
"BPR itu setiap tahun, kalau kita lihat dari 18 tahun terakhir rata-rata setiap tahun itu 6-7 BPR jatuh utamanya bukan berhubungan dengan kondisi ekonomi, utamanya berhubungan dengan mismanagement," ungkapnya.
Tahun ini, Purbaya menyebut ada BPR yang diserahkan ke LPS, namun jumlahnya belum diketahui secara pasti.
Dia menegaskan bahwa LPS akan melakukan antisipasi dan koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memastikan penanganan kebangkrutan BPR berlangsung dengan lancar.
"Saya bilang tadi 6-7 itu, tahun ini mungkin akan jatuh ke rata-ratanya lagi kalau kita lihat kita antisipasi ya, jadi kami koordinasi ketat dengan OJK untuk masalah itu," tambahnya.
Purbaya melanjutkan, masalah umum yang sering terjadi di BPR adalah fraud, di mana pemilik bank terlibat dalam pengambilan uang dari bank tersebut.
"Umumnya, saya bilang tadi karena kesalahan manajemen, bukan salah manajemen, fraud. Jadi dimaling sama pemilik banknya, utamanya itu, kalau salah manajemen masih bisa diperbaiki sih," terangnya.
Pernyataan Purbaya ini memberikan sorotan kepada tantangan yang dihadapi oleh sektor BPR, yang memerlukan perhatian lebih dalam hal manajemen dan pengelolaan keuangan agar dapat menghindari risiko kebangkrutan.
Bprnews.id - Dalam setahun terakhir, sejumlah bank perekonomian rakyat (BPR) di Indonesia mengalami kebangkrutan, menandai tren yang semakin meningkat dalam industri ini.
Bangkrutnya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Mojo Artho Kota Mojokerto (Perseroda) menjadi contoh terbaru, diikuti oleh sejumlah BPR lainnya.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha BPRS Mojo Artho karena pengelolaan yang dianggap tidak sehat. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) turun tangan untuk melakukan proses pembayaran klaim penjaminan simpanan dan melaksanakan likuidasi BPRS Mojo Artho.
"Pencabutan izin usaha BPRS Mojo Artho dilakukan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner (KADK) Nomor KEP-13/D.03/2024 tanggal 26 Januari 2024," ungkap Sekretaris Lembaga LPS, Dimas Yuliharto.
Ini menambah daftar panjang bank yang bangkrut selama setahun terakhir. Sejak awal 2023 hingga awal 2024, enam bank perekonomian rakyat mengalami kebangkrutan.
Sebelumnya, Koperasi BPR Wijaya Kusuma juga dilaporkan bangkrut pada awal 2024, dengan LPS meminta OJK mencabut izin usaha bank tersebut.
Selama tahun 2023, empat bank BPR juga telah bangkrut, termasuk BPR Persada Guna, BPR Indotama UKM Sulawesi, BPR Rakyat Bagong Inti Marga (BPR BIM), dan Perumda BPR KRI. Sejak tahun 2019, sudah tercatat 32 bank yang mengalami kebangkrutan di Indonesia.
Dalam konteks ini, meskipun industri BPR mencatatkan pertumbuhan positif, kualitas asetnya memburuk. Data dari Statistik Perbankan Indonesia (SPI) menunjukkan bahwa rasio Nonperforming Loan (NPL) BPR meningkat dari 8,49% pada November 2022 menjadi 10,52% pada November 2023.
Ketua Umum Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo), Tedy Alamsyah, menjelaskan bahwa peningkatan kredit bermasalah disebabkan oleh pengurangan kredit restrukturisasi Covid-19, yang berdampak pada kenaikan jumlah NPL.
Walaupun kondisi ini dianggap sebagai situasional, para pakar menekankan perlunya BPR untuk menerapkan kebijakan yang ketat dan memiliki mekanisme penyaluran kredit yang baik.
Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, BPR didorong untuk meningkatkan kualitas aset dan menerapkan aktivitas perbankan yang setara dengan bank umum.
Amin Nurdin, Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), menyoroti pentingnya digitalisasi dalam proses penyaluran kredit untuk meningkatkan kualitas aset BPR.
Meskipun investasi dalam digitalisasi bisa menjadi tantangan, hal ini dianggap perlu untuk menjaga stabilitas sektor keuangan di tingkat lokal.
Kondisi ini menyoroti perlunya upaya bersama dari regulator, pelaku industri, dan lembaga-lembaga terkait untuk meningkatkan ketahanan dan keberlanjutan sektor perbankan rakyat di Indonesia.
Bprnews.id - Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Bank Purworejo saat ini berada di bawah pengawasan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) setelah diambil alih. Meskipun aktivitas perbankan dibatasi, masyarakat Kabupaten Purworejo dijamin keamanan dana mereka, terutama bagi yang memiliki tabungan di Bank Purworejo.
LPS telah memberikan jaminan kepada nasabah Bank Purworejo hingga Rp2 miliar tetap aman. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purworejo, sebagai pemilik aset pun terus berupaya agar Bank Purworejo cepat sehat dan bisa kembali memberikan layanan optimal kepada masyarakat.
Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian Setda Kabupaten Purworejo, Anggit Wahyu Nugroho, menjelaskan bahwa saat ini Bank Purworejo tidak dapat melayani kredit atau simpanan baru dari nasabah karena masih dalam kondisi tidak sehat. Bank sementara waktu hanya melayani pembayaran angsuran dari para debitur.
Anggit menyampaikan, "Saat ini, Bank Purworejo dalam kondisi resolusi dan sudah diambil alih oleh LPS per 12 Januari 2024. Pengambilalihan mulai dari kuasa pemilik modal sampai RUPS."
Pengambilalihan tersebut disebabkan oleh masalah kredit macet yang dialami oleh debitur sejak awal pandemi Covid-19. Non Performing Loan (NPL) atau kredit tak sehat mencapai 48 persen, melebihi ambang batas keamanan sebesar 12 persen.
Anggit menjelaskan bahwa kondisi aset Bank Purworejo sebenarnya masih cukup aman, namun masalah muncul karena agunan yang belum terjual senilai Rp29 miliar. Oleh karena itu, Bank Purworejo diambil alih oleh LPS untuk melakukan efisiensi biaya dan menekan kerugian operasional.
Meskipun diambil alih oleh LPS, Pemkab Purworejo berusaha menyelamatkan bank tersebut dengan memberikan suntikan modal inti sebesar Rp50 miliar. Namun, hingga saat ini, Pemkab Purworejo baru menyetorkan modal inti sekitar Rp28 miliar.
Dalam upaya penyelamatan, Pemkab Purworejo terus melakukan komunikasi dengan stakeholder, seperti Bank Jateng, untuk mendapatkan suntikan modal tambahan. LPS juga memberikan opsi kepada Pemkab untuk mengubah bentuk perusahaan Bank Purworejo dari Perumda menjadi Perseroda, membuka peluang bagi investor untuk berpartisipasi dalam penyelamatan bank.
Selama masa pengambilalihan oleh LPS, Dewan Pengawas (Dewas) dan jajaran Direksi di Bank Purworejo dinonaktifkan, namun mereka masih memiliki tugas untuk menyelesaikan masalah AYDA, covernote, dan mengembalikan rasio NPL.
Anggit menekankan, "Untuk operasional Bank Purworejo dilakukan oleh tim pengelola sementara. Restrukturisasi tetap akan dilakukan oleh Pemkab Purworejo, terutama terkait restrukturisasi perbaikan kualitas aset, organisasi termasuk manajemen bank, dan permodalan, itu mutlak."
Bprnews.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten memberikan dorongan kuat kepada PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk, atau yang lebih dikenal sebagai Bank Banten, agar melakukan berbagai opsi guna memenuhi kebutuhan modal inti sebesar Rp3 triliun.
Langkah tersebut dianggap penting untuk mencegah Bank Banten turun kelas dan berubah menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
Muhammad Faizal, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Banten, menyatakan bahwa berbagai opsi perlu dieksplorasi karena setiap opsi memiliki peranannya masing-masing.
Pernyataan ini disampaikan sebagai tanggapan terhadap pernyataan Komisaris Bank Banten, Virgojanti, yang menegaskan bahwa Kelompok Usaha Bank (KUB) bukanlah satu-satunya solusi untuk memenuhi kebutuhan modal inti sebesar Rp3 triliun.
Pemenuhan modal inti, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 12 Tahun 2020, dapat dilakukan melalui pemindahan dana dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) seluruh pemerintah kabupaten/kota di wilayah Banten.
Menanggapi pencarian bank mitra untuk skema KUB, Faizal menyatakan bahwa hingga 28 Januari 2024, belum ada laporan dari Direksi dan Komisaris Bank Banten. "Mereka sedang mencari bank-bank yang bersedia berkolaborasi melalui skema KUB dengan Bank Banten," ujar politikus dari Partai Golkar ini.
Sebelumnya, Bank Banten telah menjajaki kerjasama dengan Bank Mandiri, namun rencana tersebut tidak terealisasi.
Pelaksana Tugas (Pj) Gubernur Banten, Al Muktabar, menjelaskan kegagalan rencana KUB dengan Bank Mandiri, mengingat perbedaan struktur organisasi antara bank daerah dan bank milik negara.
Meskipun demikian, Muktabar menyebut bahwa beberapa aspek, seperti asistensi teknologi dan manajemen, tetap dapat diakses dan bermanfaat bagi Banten.
Muktabar mengakui telah berkomunikasi dengan berbagai bank untuk terlibat dalam manajemen.
"Ini memungkinkan kita dapat saling mendukung dalam hal permodalan, sesuai mekanisme yang diatur dan diciptakan oleh OJK," ungkapnya.
Sebagaimana diketahui, pemenuhan modal inti sebesar Rp3 triliun sesuai dengan Peraturan OJK harus dilakukan paling lambat pada 31 Desember 2024.
Upaya dan keputusan yang diambil oleh Bank Banten dalam beberapa bulan mendatang akan menjadi penentu peranannya dalam mencapai kestabilan keuangan dan kepatuhan regulasi.