Bprnews.id - Suku bunga pada layanan pinjaman online (pinjol) dari financial technology (fintech) peer-to-peer (P2P) lending secara resmi turun pada tahun 2024, seiring dengan regulasi yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Berdasarkan Surat Edaran OJK Nomor 19/SEOJK.05/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi, penurunan suku bunga ini akan diimplementasikan secara bertahap selama tiga tahun, dari 2024 hingga 2026.
Pada sektor produktif, suku bunga pinjol ditetapkan sebesar 0,1 persen per hari pada 2024 dan 2025, kemudian turun menjadi 0,067 persen per hari pada 2026.
Sementara itu, di sektor konsumtif, suku bunga pinjol turun dari 0,4 persen per hari menjadi 0,3 persen per hari pada 2024, lalu turun menjadi 0,2 persen per hari pada 2025, dan 0,1 persen per hari pada 2026.
Meskipun ada penurunan, suku bunga pinjol di sektor konsumtif pada 2024 masih terbilang tinggi, yaitu sebesar 0,3 persen per hari.
Misalnya, OJK mencatat, pada September 2023, suku bunga rata-rata kredit bank umum jenis penggunaan konsumsi dalam rupiah sebesar 10,23 persen per tahun dan suku bunga rata-rata kredit konsumsi bank perekonomian rakyat (BPR) sebesar 19,48 persen per tahun.
Sementara, batas maksimum suku bunga kartu kredit bank sebesar 1,75 persen per bulan atau 21 persen per tahun. Pertanyaannya, mengapa suku bunga pinjol tidak langsung ditetapkan 0,1 persen per hari di sektor konsumtif untuk tahun ini? Kenapa harus menunggu hingga 2026?
Menurut Agusman, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK, penurunan suku bunga pinjol harus bertahap untuk menghindari risiko kolapsnya industri.
“Soal (penurunan) bunga ini bertahap, supaya industri fintech tetap bisa bertahan,” katanya, beberapa waktu lalu.
Penting untuk dicatat bahwa regulasi ini mendukung upaya OJK untuk mengatur industri pinjol agar lebih transparan dan memberikan perlindungan kepada konsumen, sambil memastikan keberlanjutan bisnis fintech di Indonesia.
Bprnews.id - Pada Pada awal bulan Januari 2024, Bank SeaBank Indonesia, yang terafiliasi dengan Grup Shopee, menawarkan bunga deposito maksimal sebesar 6%. Bank digital ini memiliki penawaran bunga deposito yang hampir mirip dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
Nasabah dapat membuka rekening deposito di SeaBank dengan penempatan dana terendah sebesar Rp 1 juta, dan tenor simpanan deposito tersedia mulai dari 1 bulan, 3 bulan, hingga 6 bulan.
Namun, penting bagi nasabah untuk memahami risiko yang ditanggung. Dana nasabah tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) jika saldo simpanan melebihi Rp 2 miliar, suku bunga tabungan melebihi tingkat bunga penjaminan LPS, atau jika suku bunga tabungan memperhitungkan pemberian dalam bentuk uang dari bank yang diterima oleh nasabah.
Dalam konteks pembukaan deposito di SeaBank, terdapat batasan bahwa pembukaan deposito pada satu akun hanya terbatas pada 200 deposito, dan bunga deposito yang dicairkan sebelum jatuh tempo tidak dapat diperoleh.
Nasabah disarankan untuk memahami syarat dan ketentuan dengan seksama sebelum membuka deposito di SeaBank.
Berikut rincian bunga deposito Seabank:
- Jangka waktu 1 bulan : 5,00%
- Jangka waktu 3 bulan : 5,50%
- Jangka waktu 6 bulan : 6,00%
Di SeaBank, nasabah yang menyimpan deposito akan dikenakan pajak bunga sebesar 20%, lalu jika Anda menempatkan dana Rp 100 juta di Sea Bank dengan bunga sebesar 6,00% dan tenor selama 6 bulan, maka estimasi bunga saat jatuh tempo yang diterima nasabah setelah pajak sebesar Rp 2,38 juta setelah dipotong pajak Rp 595.068.
Bprnews.id - Pada penutupan tahun 2023, PT BPR Fianka Rezalina mencatatkan hasil cemerla dan kreativitas yang tinggi.dimana salah satunya adalah pertumbuhan aset yang naik lebih dari 30 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Ini tentunya hal yang menajubkan salah satu penyebab peningkatan Aset ini adalah karena pertumbuhan OS atau Out standing (jumlah kredit yang diberikan) yang mana pada penutup tahun 2023 ini BPR Fianka Mencatatkan OS Dianka 83,7 M yang berujung pada pertumbuhan Aset yang tercatatan diangka 146 M.
Direktur Utama BPR Fianka, Dedy Febrianto menyatakan, "BPR Fianka yang diisi mayoritas kaum milenial memiliki daya juang dan semangat pantang menyerah dalam mencapai target-target yang sudah dirancang sebelumnya."
Anak muda yang kreatif dan inovatif turut berkontribusi dalam mendukung rencana bisnis bank.
"BPR Fianka yang diisi mayoritas kaum milenial memiliki daya juang dan semangat patang menyerah dalam mencapaiu target-target yang sudah dirancang sebelumnya. Serta yang anak muda yang senan tiasa berkarya dan inovatif dalam melakasanakan segala jkegiatan mendukung tercapainya Rencana Bisnis Bank (RBB)," lanjutnya.
"Pada intinya konsepnya sih lebih kami memaparkan hasil cemerlang kami salah satu nya karena semangat yg dinominasi 80 persen anak muda karyawan kantor ini."
Selain pertumbuhan aset, BPR Fianka juga mencapai tingkat Non-Performing Loan (NPL) Net sebesar 0,4 persen, yang termasuk dalam kategori sangat sehat dalam perhitungan tingkat kesehatan bank.
Keseluruhan, BPR Fianka berhasil menjaga tren positif laba dengan pertumbuhan hampir 30 persen dari tahun sebelumnya.
Dedy berharap tim BPR Fianka dapat terus menjaga semangat dan kreativitas untuk mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2024. Dukungan dari seluruh tim, termasuk dewan komisaris, tenaga ahli, pejabat eksekutif, pengawas, dan seluruh staf, diakui sebagai faktor penting dalam mencapai hasil cemerlang di tahun 2023.
Bprnews.id - Bank Perkreditan Rakyat Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (BPR Bapera) Kabupaten Batang melakukan refleksi akhir tahun 2023 terkait kinerjanya Kamis (28/12/2023).
Direktur Utama PT BPR Bapera, Aji Setya Budi, menyatakan bahwa selama tahun 2023, BPR Bapera telah melampaui RBD sebesar Rp1,2 miliar. Hal ini berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp700 juta lebih.
“Pada tahun ini BPR Bapera Batang sudah bisa melampaui target-target yang sudah banyak capaian. Meskipun banyak kendala dan masalah, tapi perlahan kami memperbaikinya,” jelasnya.
Meskipun menghadapi berbagai kendala dan masalah, BPR Bapera secara bertahap berhasil memperbaikinya. Capaian BPR Bapera pada tahun 2023 melebihi target yang telah ditetapkan, bahkan melampaui anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Batang.
“Tahun 2024 merencanakan ada pertumbuhan 10 hingga 15 persen, jadi targetnya sekitar Rp1,5 miliar,” terangnya.
Jumlah nasabah BPR Bapera saat ini mencapai 12.000 orang, didorong oleh kehadiran produk tabungan yang menarik minat masyarakat Kabupaten Batang.
“Kinerja yang baik dihasilkan BPR Bapera Batang merupakan kinerja semua pegawai telah bekerja keras selama setahun ini,” tandasnya.
Aji Setya Budi mengakui bahwa kinerja baik yang dicapai oleh BPR Bapera Kabupaten Batang merupakan hasil dari kerja keras seluruh pegawai selama satu tahun. Ia berharap dukungan dari berbagai pihak, termasuk Pj Bupati Batang yang telah memberikan modal, dapat membantu BPR Bapera mencapai kinerja yang baik.
Bprnews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah melakukan sejumlah upaya untuk menguatkan dan menyehatkan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di Indonesia.
Langkah-langkah ini diambil untuk memastikan BPR memberikan kontribusi yang besar dalam
Setelah beberapa kasus bank bangkrut, OJK fokus melindungi nasabah, mencegah penipuan, dan mengatasi stigma buruk yang melekat pada BPR.
mendukung perekonomian masyarakat daerah.
Salah satu upaya konkret yang dilakukan oleh OJK adalah merancang peta jalan atau roadmap pengembangan dan penguatan BPR.
Rencana ini dijadwalkan untuk diumumkan pada bulan Februari 2024. Dalam roadmap ini, OJK akan mendorong konsolidasi BPR, dengan harapan jumlah BPR dapat menjadi lebih efisien dan berkualitas.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyatakan bahwa rencana tersebut juga merupakan tindak lanjut dari Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK), yang memberikan ruang bagi BPR untuk meningkatkan modal melalui penawaran umum perdana saham (IPO).
“Jadi merger tidak akan mengurangi jumlah kebutuhan BPR di satu lokasi. Tapi di satu lokasi itu persaingannya akan sehat. Ada indikator-indikator yang kita pakai cukup segini saja jumlahnya,” ujar Dian pada wawancara eksklusif yang dikutip Rabu (3/1/2024)
OJK juga akan mengeluarkan ketentuan mengenai klasifikasi BPR yang dapat melakukan penawaran umum saham.
Selain itu, OJK mendorong BPR agar menjadi community bank, seperti bank umum pada umumnya, untuk memberikan pelayanan yang lebih personal kepada nasabah.
Kinerja Keuangan BPR
Rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk merampingkan jumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dengan mendorong konsolidasi dan memberlakukan aturan single presence policy mendapat apresiasi. Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Amin Nurdin menyebutnya sebagai langkah positif yang akan meningkatkan tata kelola BPR.
Amin Nurdin menilai bahwa aturan baru tersebut akan membuat tata kelola BPR menjadi lebih baik, mengurangi jumlah BPR yang terlalu banyak, dan mengatur persaingan bisnis di industri dengan lebih baik.
“Ini juga supaya persaingan bisnis di industri lebih tertata dengan baik, lebih teratur dan terkondisikan dengan lebih baik,” ucapnya, Rabu (3/1/2024).
OJK berupaya untuk mengurangi jumlah BPR hingga 600 pemain karena dianggap terlalu besar, dan tidak akan menerbitkan izin baru untuk pendirian BPR.
Dalam konteks ini, aturan single presence policy diterapkan untuk mencegah satu pihak mengendalikan lebih dari satu bank, seiring upaya untuk mempercepat proses merger sektor BPR.
Langkah ini diharapkan dapat memperbaiki kinerja keuangan BPR, memungkinkan ekspansi kredit yang lebih luas, dan meningkatkan pengawasan operasional.
Tantangan yang dihadapi oleh BPR termasuk peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM terutama dalam operasional bisnis perbankan. Digitalisasi juga menjadi masalah, di mana kebutuhan modal besar diperlukan untuk membangun ekosistem digital.
“Dari sisi SDM kapasitas kompetensi di BPR, utamanya soal operasional bisnis perbankan harus ditingkatkan agar lebih baik, ini menjadi titik krusial yang patut dipertimbangkan,” ungkapnya.
Sejumlah BPR menyambut baik langkah penguatan dari OJK, dan beberapa BPR kecil mengakui bahwa modal dan pemakaian layanan teknologi informasi menjadi tantangan utama.
Pendekatan digitalisasi menjadi tantangan bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR), terutama BPR kecil, karena memerlukan modal besar untuk membangun ekosistem digital.
Meskipun beberapa BPR menyambut baik langkah penguatan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), BPR kecil menghadapi kendala terkait modal dan penggunaan layanan teknologi informasi.
Direktur Utama BPR Hasamitra, I Nyoman Supartha, menyatakan kesiapannya menghadapi peta baru yang dibuat oleh OJK untuk memastikan pertumbuhan BPR yang sehat, kuat, dan dipercaya masyarakat.
Hasamitra fokus pada peningkatan kredit produktif dan layanan berbasis teknologi, termasuk layanan seperti ATM Bersama, cardless, dan layanan Hasamitra Mobile. Mereka juga berupaya meningkatkan layanan melalui mesin CRM, QRIS, dan mitra outlet untuk kredit konsumsi.
Pada kuartal III/2023, BPR Hasamitra mencatat laba sebesar Rp47,45 miliar, meningkat 75,19% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Aset Hasamitra juga tumbuh sebesar 9,08% menjadi Rp2,88 triliun per September 2023, dengan kredit yang disalurkan mencapai Rp2,31 triliun, naik 5,52% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
Bank Universal BPR juga menyambut positif rencana OJK, menganggapnya sebagai langkah yang positif dan berpotensi besar untuk meningkatkan transparansi, ketahanan, dan daya saing BPR.
Rencana IPO BPR
Funding & Marketing Communication Head Bank Universal BPR, Igor Siboro, secara rinci membahas potensi kerjasama dengan fintech dan rencana besar untuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR) pada tahun 2024
“Kemitraan dengan fintech dapat tidak hanya memperluas jangkauan layanan keuangan BPR, tetapi juga meningkatkan inklusi keuangan dengan memberikan akses lebih luas kepada masyarakat, khususnya yang sebelumnya sulit dijangkau,” ungkapnya.
Selain itu, Igor juga membahas potensi Initial Public Offering (IPO) sebagai langkah strategis untuk mendapatkan sumber daya finansial tambahan guna mendukung ekspansi BPR. IPO dianggap sebagai langkah penting untuk meningkatkan kepercayaan dari berbagai pihak, termasuk investor dan nasabah.
Rencana bisnis besar yang dijajaki oleh Universal BPR untuk tahun 2024 melibatkan merger antara sesama grup Universal BPR dan penguatan modal melalui IPO. Merger antar provinsi dianggap sebagai langkah untuk mencapai efisiensi operasional, peningkatan skala dan kapasitas, diversifikasi portofolio, penguatan modal dan keuangan, serta optimalisasi strukt
Jumlah BPR Berdasarkan Total Aset
Kinerja industri BPR, berdasarkan Laporan Surveillance Perbankan Indonesia (LSPI) periode September 2023, menunjukkan kondisi yang cukup positif.
Aset BPR pada September 2023 mencapai Rp190,32 triliun, mengalami pertumbuhan sebesar 8,35% (YoY) dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp175,66 triliun.
Peningkatan ini sejalan dengan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK), yang mencapai Rp134,67 triliun pada September 2023, mengalami kenaikan sebesar 9,57% (YoY) dari Rp122,91 triliun pada September 2022.
Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan deposito menjadi Rp94,18 triliun, tumbuh sebesar 11,09% (YoY) dari capaian Rp84,78 triliun pada September 2022. Sementara itu, pertumbuhan tabungan melambat menjadi Rp44,81 triliun, naik 6,19% (YoY), dibandingkan dengan pertumbuhan 13,85% (YoY) pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Pada sisi kredit, BPR mencatatkan jumlah kredit sebesar Rp137,97 triliun pada September 2023, menunjukkan pertumbuhan sebesar 9,45% (YoY) dari Rp126,05 triliun sebelumnya.