Bprnews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengumumkan bahwa semua bank umum nasional kini telah berhasil memenuhi ketentuan modal inti minimal sebesar Rp3 triliun. Kesuksesan ini bukan hanya menandai milestone penting dalam penguatan struktur permodalan bank, tetapi juga menunjukkan tingkat kesiapan bank-bank tersebut untuk meningkatkan ekspansinya, terutama dalam pengembangan infrastruktur digital yang kian menjadi kebutuhan esensial.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, merujuk pada Peraturan OJK No.12/POJK.03/2020, menggarisbawahi pentingnya konsolidasi bank umum demi memperkokoh fondasi sektor keuangan nasional dan dengan mencapai target permodalan ini, seluruh bank nasional telah membuktikan kemampuannya dalam mematuhi regulasi yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing serta ketahanan industri perbankan di kancah yang semakin kompetitif.

PT Prima Master Bank mencuri perhatian karena menjadi satu-satunya bank yang belum memenuhi ketentuan modal inti minimum sebesar Rp3 triliun ketidak mampuan ini membawa akibat serius turunnya statusnya menjadi bank perkreditan rakyat (BPR). Peristiwa ini menjadi contoh akut yang menunjukkan pentingnya permodalan bagi.

Dengan pemenuhan aturan itu, bank pun mampu mempertebal modalnya. Kemudian, setelah modal tebal, bank-bank ini pun bisa menggenjot bisnisnya.

"Berdasarkan pengamatan kita, implikasi pemenuhan modal ini bantu kegiatan usaha sesuai RBB [rencana bisnis bank], terutama bagi capex [capital expenditure] dan pengembangan infrastruktur," ujarnya dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner (RDK) bulanan OJK pada Senin (9/10/2023).

Khusus bagi capex dan pengembangan infrastruktur, OJK memang mendorong bank untuk memperkuat digitalisasi. "Apalagi biaya digital tidak sedikit. Modal inti dasarnya jalankan bisnis sesuai perkembangan bisnis sekarang yang dinamis dan kebutuhan bank yang beragam," kata Dian.

Selain itu bank membutuhkan SDM IT. "Kami akan pantau terus. Kesimpulan saat ini, kinerja bank-bank itu dalam kondisi baik," tutur Dian.

Terutama pada akhir tahun yang lalu, bank-bank kecil serta kelompok bank dengan modal inti (KBMI) I tidak tinggal diam mereka mengambil langkah-langkah strategis untuk memenuhi aturan modal inti yang diperketat oleh regulator

Seperti PT Bank Oke Indonesia Tbk. (DNAR) dan PT Bank Ina Perdana Tbk. (BINA) berhasil memenuhi persyaratan tersebut melalui rights issue, sementara PT Bank Capital Tbk. (BACA) memilih jalur private placement. Tak ketinggalan, kita juga akan mempelajari bagaimana PT Bank Victoria International Tbk. (BVIC) memastikan kepatuhan mereka lewat divestasi yang strategis.

Kemudian, pada tahun ini bank-bank kecil itu pun meraup hasil dengan mencatatkan kinerja keuangan moncer tahun ini diantaranya adalah Bank Oke yang berhasil meningkatkan labanya hingga dua kali lipat dengan pertumbuhan year-on-year (yoy) sebesar 122,76% dengan laba sebesar Rp11,45 miliar pada semester I-2023 tak mau kalah, Bank Capital pun ikut menyaksikannya peningkatan laba yang mengejutkan sebesar 124,81% yoy menjadi Rp20,75 miliar, sementara Bank Ina, yang dimiliki oleh taipan Anthony Salim, juga berhasil meningkatkan labanya sebesar dua kali lipat, dengan mencatatkan kenaikan laba sebesar 117,97% yoy menjadi Rp115,31 miliar pada semester pertama tahun ini.

Amin Nurdin, Staf Pengajar Senior Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), berpendapat bahwa peningkatan cadangan modal, setelah pemenuhan modal inti minimum wajib sebesar Rp3 triliun dari tahun sebelumnya, telah menjadi pendorong yang signifikan bagi kinerja bank-bank kecil ini.

"Penambahan modal inti itu dipergunakan untuk ekspansi bisnis salah satunya. Dengan ekspansi mengarah kepada kualitas aset produktif yang menguntungkan, laba bisa bertumbuh," katanya pada bulan lalu (8/9/2023).

Ekspansi bisnis juga tidak hanya dimanfaatkan untuk aset produktif yang menjadi core bisnis bank dari sisi kredit, tapi juga bisa dimanfaatkan untuk instrumen lain.

"Apalagi sekarang dengan skema KBMI, bank-bank yang masuk KBMI I dan II itu tidak ada pembatasan ekspansi," kata Amin.

Bprnews.id - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di tengah kilau lampu dan kemegahan Hotel Fairmont Senayan, Jakarta, LPS bersiap untuk memberikan pengakuan dan apresiasi kepada para pelaku industri perbankan yang telah memberikan kontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi nasional melalui LPS Awards 2023 pada Rabu, 6 Desember.

Dalam edisi keduanya, yang mengikuti kesuksesan perhelatan tahun 2022, LPS Awards 2023 akan menjadi sorotan penting tidak hanya bagi para bankir dan profesional keuangan, tetapi juga bagi para praktisi media yang telah bersinergi dalam mempromosikan literasi finansial dan program penjaminan simpanan di Indonesia. Bukan sekadar pemberian trofi, LPS Awards 2023 merupakan simbol dari inovasi, integritas, dan dedikasi yang mendorong industri perbankan Indonesia menuju standar global.

“Kondisi perbankan yang sehat dan stabil saat ini, secara langsung timbul berkat peran serta dari para pelaku industri perbankan yang telah menjalankan bisnis dengan sangat baik dan prudent. Apresiasi dan terima kasih kami untuk perbankan nasional,” ujar Sekretaris Lembaga LPS Dimas Yuliharto saat mengisiforum talksho“How To Manage Crisis Communication in Banking Industry” di Jakarta, Selasa (12/9/2023).

forum talkshow “How To Manage Crisis Communication in Banking Industry” merupakan salah satu satu rangkaian acara LPS Award 2023. Dimas juga menjelaskan, LPS Awards 2023 merupakan sarana sosialisasi bagi masyarakat mengenai program penjaminan simpanan.

“Melalui gelaran LPS Awards 2023, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan semakin meningkat karena yakin bahwa simpanannya di bank aman dijamin LPS,” sambung Dimas

LPS Awards 2023 mengakui dan menghormati bank-bank yang telah menunjukkan komitmen luar biasa dalam menunjang literasi keuangan dan aktif berpartisipasi dalam sosialisasi pentingnya program penjaminan LPS. Penghargaan ini bukan hanya tentang pujian, melainkan sebagai bentuk apresiasi bagi bank yang taat aturan, terutama dalam ketaatan pelaporan Single Customer View (SCV) dan laporan lain yang wajib disampaikan kepada LPS dilengkapi dengan penilaian terhadap inovasi di ranah digital.

LPS Awards 2023 mencerminkan dinamika sektor perbankan yang terus berevolusi dengan kategori mulai dari "Bank Teraktif dalam Kegiatan Literasi Keuangan" hingga "Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dalam Kepatuhan Pelaporan Ke LPS," penghargaan ini menjadi sebuah penanda penting bagi bank-bank yang mampu melebihi ekspektasi, tidak hanya dalam performa bisnis, tapi juga dalam kontribusi sosial dan tanggung jawab korporasi.

Adapun yang menjadi dewan juri pada LPS Awards 2023 adalah Direktur Eksekutif Surveilans, Pemeriksaan, dan Statistik LPS Priyanto Budi Nugroho, Sekretaris Jenderal Perhimpunan Bank Swasta Nasional (Perbanas) Anika Faisal, Ketua Umum Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo) Tedy Alamsyah, Chairman Infobank Media Group Eko B. Supriyanto, dan Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia Telisa Aulia Faliyanti.

Literasi Keuangan Membaik Berkat Perbankan

Priyanto Budi Nugroho menjelaskan perbankan kini tak hanya berfungsi sebagai tempat bertransaksi finansial, melainkan juga sebagai pelopor penyebaran pengetahuan tentang produk perbankan dan investasi. Dengan semakin meningkatnya kesadaran terhadap pentingnya literasi keuangan, bank-bank telah mulai mengubah paradigma mereka menyadari bahwa peningkatan kemampuan literasi finansial masyarakat bukan hanya bermanfaat bagi para nasabah untuk mengambil keputusan ekonomi yang lebih baik, namun juga merupakan kunci keberlangsungan perbankan itu sendiri.

“Kita lihat perbankan sekarang dengan berbagai kanal berbagai media, itu mengingatkan nasabahnya untuk betul-betul hati-hati terhadap kemungkinan-kemungkinan beragam penipuan, beragam hal atau tawaran jasa yang mengatasnamakan perbankan tapi sebenarnya bukan berasal dari perbankan,” ungkap Priyanto di Jakarta, Selasa (5/12/2023).

Atas peran itu, Priyanto menilai program LPS Awards 2023 penting dilaksanakan untuk memberi penghargaan terhadap perbankan yang telah mengedukasi publik lewat berbagai program, tak terkecuali edukasi mengenai program penjaminan LPS.

Sedangkan menurut Telisa Aulia Faliyanti, LPS Awards bisa memberi feedback positif bagi perbankan. Salah satunya, meningkatkan tata kelola bisnis perbankan. Telisa beranggapan, dengan edukasi finansial yang semakin meningkat dan tingkat pendidikan masyarakat Indonesia yang juga semakin meningkat, permintaan untuk pentingnya tata kelola di dalam suatu organisasi juga menjadi semakin tinggi.

 “Jadi tuntutan dari nasabahnya sendiri juga semakin tinggi, ya, artinya nasabah ingin perbankan yang menjalankan tata kelola dengan baik, karena perbankan ini bisnis kepercayaan. Bagaimana nasabah bisa lebih mempercayakan aset-asetnya, kepercayaan itu sangat penting, dan dengan tata kelola yang baik akan menentukan sustainability juga,” papar Telisa, Selasa (5/12/2023).

Tahun ini, LPS Awards 2023 yang akan digelar juga memberikan apresiasi kepada jurnalis yang telah memenangi Lomba Jurnalis LPS 2023.  Penghargaan terhormat akan diberikan kepada mereka yang telah merebut kemenangan dalam Lomba Jurnalis LPS 2023, sebuah ajang yang dirancang khusus untuk mengakui dan merayakan karya-karya jurnalisme terbaik yang meningkatkan kesadaran publik atas pentingnya pengetahuan seputar program penjaminan simpanan oleh LPS.

Lomba Jurnalis yang telah berlangsung ini tidak hanya memperkuat sinergi antara LPS dan media, tetapi juga telah menginspirasi penciptaan lebih dari 600 karya jurnalistik yang menakjubkan dalam dua kategori: foto dan artikel.

Bprnews.id - Sebuah komitmen kuat telah ditegaskan oleh sejumlah BPR di Indonesia untuk terus mengembangkan kualitas Sumber Daya Manusia SDM

Hal tersebut adalah langkah strategis untuk tidak hanya meningkatkan kinerja bank BPR tetapi juga untuk memenuhi mandat yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK mengharuskan BPR untuk mengalokasikan paling tidak 3% dari total beban tenaga kerja tahun sebelumnya untuk pembiayaan pengembangan SDM.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia telah mengambil langkah signifikan dengan menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 19 Tahun 2023 untuk meningkatkan fondasi dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di sektor perbankan. Regulasi terbaru ini difokuskan pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), yang berperan penting dalam perekonomian lokal. POJK Nomor 19 Tahun 2023 menetapkan standar yang lebih tinggi dan menawarkan kerangka kerja komprehensif untuk melengkapi POJK Nomor 747/POJK.03/2017 dan POJK Nomor 44/POJK.03/2015.

Dengan memperkenalkan pedoman baru ini, OJK bertujuan untuk tidak hanya melanjutkan namun juga memperluas upaya dalam peningkatan dan sertifikasi kompetensi SDM, sehingga meningkatkan profesionalisme dan daya saing BPR serta BPRS dalam ekonomi nasional dan internasional.

"Pokok pengaturan RPOJK utamanya di antaranya mengenai penyesuaian batasan minimal dana pengembangan kualitas SDM BPR dan BPRS, perluasan jenis dan metode pelaksanaan pengembangan kualitas SDM, serta penguatan sanksi atas pelanggaran ketentuan," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae belum lama ini.

Adapun pengembangan kualitas SDM yang dimaksud OJK yakni melalui peningkatan kompetensi kerja SDM dengan memperhatikan asas prioritas dan pemerataan kompetensi kerja SDM yang disesuaikan dengan visi, misi, dan strategi bisnis BPR dan BPR Syariah.

PT BPR Supra Artapersada telah dengan gigih memimpin perubahan ini, dengan Direktur Operasional mereka, Jeffry Thambunanto, yang menyaksikan seluruh jajaran pengurusnya tidak hanya memenuhi, tetapi juga melebihi ekspektasi sertifikasi OJK.

"Mengacu kepada POJK 19, dana pengembangan SDM kami berkisar di angka Rp 1 miliar dimana kurang lebih realisasinya sudah sekitar 50%," kata dia kepada Kontan, Rabu (6/12).

Lebih lanjut Jeffry mengatakan BPR Supra menilai SDM sebagai inti dari bisnis perbankan, dan manajemen akan senantiasa berupaya meningkatkan kompetensi dan kualitas SDM baik dari sisi hard skill maupun soft skill melalui in-house dan external training. 

"Ke depannya kami tetap akan melanjutkan program pengembangan SDM melalui coaching dan pelatihan dengan mengacu kepada evaluasi gap pada kompetensi pegawai dengan kebutuhan organisasi," tegasnya.

BPR lainnya ada PT BPR Hasamitra yang juga telah melakukan implementasi penguatan SDM. Direktur Bisnis BPR Hasamitra I Made Semadi mengatakan, sejak awal berdiri telah menetapkan target pengembangan untuk seluruh SDM, tak terkecuali Direksi dan Komisaris.

"Seluruh Direksi Hasamitra telah memiliki Sertifikasi Direksi Tingkat II, sedangkan komisaris sesuai kewajiban telah memiliki Sertifikasi TK I. Ke depannya akan memfokuskan ke Sertifikasi Kompetensi Kerja," kata dia kepada Kontan, Rabu (6/12).

Adapun Made, tokoh penting di BPR Hasamitra, mengungkapkan wawasan cemerlang mengenai dedikasi perusahaan terhadap tenaga kerjanya. Per Desember tahun lalu, BPR Hasamitra telah melampaui ekspektasi dengan mengalokasikan lebih dari 5% Biaya Tenaga Kerja untuk peningkatan sumber daya manusia angka yang jauh di atas minimal 3% yang ditetapkan dalam POJK No. 19 tahun 2023.

Made's mengatakan pandangan yang berpikiran maju, dengan komitmen untuk memandang personel sebagai aset prioritas yang memerlukan pembinaan terus-menerus. Komitmen ini terlihat nyata melalui serangkaian inisiatif, termasuk program pelatihan komprehensif, pendampingan, dan peta jalan peningkatan karir yang terstruktur dengan baik sebagaimana dituangkan dalam Manual Pengembangan Sumber Daya Manusia.

"Ke depannya BPR Hasa Mitra akan menfokuskan pada Sertifikasi Kompetensi Kerjas sesuai Jabatan Karyawan dan mendorong pengembangan SDM berbasis Digital," kata dia.

Bprnews.id -  Sepuluh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang berhasil menyabet penghargaan bergengsi di LPS Awards 2023. Para pemangku kepentingan dan pelaku industri keuangan berkumpul di Fairmount Hotel, Jakarta Selatan, pada Rabu 6 Desember 2023, untuk memberikan apresiasi tinggi pada institusi yang telah menunjukkan kinerja ekselensial dalam layanan keuangan mikro.

Kesepuluh bank tersebut adalah PT BPR Jombang Perseroda, Perumda BPR Purwakarta, BPR Sulawesi Mitra Abadi, BPR Bank Daerah Karanganyar, BPR Bank Tulungagung, BPR Bank Guna Daya, BPR Kridaharta, BPR Gunung Simping Artha, BPRS Baituridha Pusaka dan BPRS Fajar Sejahtera Bali.

Di antara para pemenang tersebut, PT BPR Jombang Perseroda, Perumda BPR Purwakarta, dan BPR Sulawesi Mitra Abadi mendapat penghargaan dalam kategori Bank Teraktif dalam Kegiatan Literasi Keuangan.

Sementara itu, rekan-rekan mereka, BPR Bank Daerah Karanganyar, BPR Bank Tulungagung, BPR Bank Guna Daya, dan BPR Kridaharta, mendapat pengakuan aktif dan inovatif dalam penjangkauan. Pujian selanjutnya ditujukan kepada BPR Gunung Simping Artha, BPRS Baituridha Pusaka, dan BPRS Fajar Sejahtera Bali yang mendapat predikat sebagai BPR Terbaik dalam Pelaporan Kepatuhan kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

“Kami menyelenggarakan acara LPS Awards yang memberikan penghargaan kepada pelaku industri perbankan yang aktif dalam memajukan industri keuangan dalam mendorong perekonomian nasional, dan untuk tahun ini juga diperluas untuk memberikan apresiasi kepada rekan-rekan jurnalis yang telah membantu LPS dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan peran penjaminan simpanan,” ujar Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa dalam sambutannya, di Jakarta, Rabu (6/12/2023).

Sementara itu, Direktur Utama BPR Bank Tulungagung, Suhermin menyampaikan rasa terimakasih kepada LPS dan apresiasi untuk seluruh pegawai BPR Bank Tulungagung yang secara konsisten melakukan sosialisasi terkait simpanan mereka yang dijamin oleh LPS kepada masyarakat.

"Saya ucapkan terimakasih kepada LPS yang telah memberikan apresiasi kepada insan BPR terutama BPR Bank Tulungagung yang sudah mendapatkan penghargaan sebagai Bank Teraktif dan Terinovatif dalam Sosialisasi program penjaminan LPS," tutur Suhermin saat ditemui usai acara.

Ke depan, BPR Bank Tulungagung tetap konsisten dalam sosialisasi terkait LPS sehingga makin banyak masyarakat yang teredukasi dan tidak ragu lagi menyimpan uangnya di bank.

Selain memberikan penghargaan kepada BPR, pada kesempatan ini, LPS juga memberikan penghargaan kepada bank lainnya. Berikut daftar penerima LPS Awards 2023:

KATEGORI BANK TERAKTIF DALAM KEGIATAN LITERASI KEUANGAN

1. PT Bank Central Asia, Tbk.
2. Bank OCBC NISP
3. PT BPD Jabar dan Banten
4. Bank Neo Commerce
5. PT BPR Jombang Perseroda
6. Perumda BPR Purwakarta
7. BPR Sulawesi Mitra Abadi

KATEGORI BANK TERAKTIF DAN TERINOVATIF DALAM SOSIALISASI (Bank Umum)

1. Bank Rakyat Indonesia
2. Bank Syariah Indonesia
3. Bank BJB
4. Bank Oke Indonesia

KATEGORI BANK TERAKTIF DAN TERINOVATIF DALAM SOSIALISASI (BPR)

1. BPR Bank Daerah Karanganyar
2. BPR Bank Tulungagung
3. BPR Bank Guna Daya
4. BPR Kridaharta

KATEGORI BANK TERBAIK DALAM PELAPORAN SCV

1. Bank Mandiri
2. Bank Mega
3. Bank of China
4. PT Bank Mestika Dharma

KATEGORI BPR TERBAIK DALAM KEPATUHAN PELAPORAN KEPADA LPS

1. BPR Gunung Simping Artha
2. BPRS Baituridha Pusaka
3. BPRS Fajar Sejahtera Bali.

Bprnews.id - Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae menargetkan jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dapat menurun dari 1.600 menjadi sekitar 1000. Untuk itu, Dian mengatakan tidak akan mengeluarkan izin untuk pelaku usaha mendirikan BPR baru.

"Tidak ada izin baru, 1.600 ini akan kita kurangi terus, jadi perkiraan kita mungkin jumlah ideal yang manageable secara sistem sekitar 1.000-an untuk serve seluruh Indonesia," kata Dian dalam konferensi pers Hasil Rapat DK OJK November 2023, Senin (4/12).

Menurutnya, kinerja rata-rata BPR sebagaimana tampak dari total aset, penghimpunan dana, dan penyaluran kredit sebetulnya cukup baik, dan mendekati posisi sebelum covid-19. Tapi pengurangan jumlah BPR tidak dapat dihindari karena jumlahnya terlalu banyak.

"Yang akan terjadi kemudian adalah pengurangan BPR, sesuatu yang nggak bisa kita hindarkan karena memang jumlah BPR menimbulkan permasalahan tersendiri karena terlalu banyak," katanya.

Ia mengatakan OJK akan menutup BPR yang terbukti melakukan pelanggaran hukum dan menyerahkan proses likuidasinya kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Selain itu, jumlah BPR juga akan dikurangi melalui konsolidasi, dimana satu pelaku usaha atau kelompok usaha yang memiliki lebih dari satu BPR diminta untuk mengkonsolidasikan BPR tersebut.

"Terkait kewajiban pemenuhan kebutuhan modal minimal, masih banyak BPR yang belum memenuhi persyaratan. Tentu kita harus melakukan langkah konsolidasi bahwa bank-bank BPR ini harus kita lakukan merger, akuisisi, atau konsolidasi," kata Dian menambahkan.

Saat ini OJK juga sedang menyusun peta jalan pengembangan BPR sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Pengaturan Sektor Keuangan (UU P2SK).