Bprnews.id - Koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) akan dilakukan pendataan lengkap sebagai upaya mendorong terciptanya basis data tunggal Koperasi dan UMKM di Indonesia. Pendataan ini dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS).
Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM 2023 akan dimulai pada 15 September- 14 Oktober 2023 untuk pengumpulan datanya,data dikumpulkan dengan metode door-to-door dengan moda pendataan CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing) oleh petugas BPS yang dilengkapi tanda pengenal.
Selain menanyakan kuesioner, petugas akan melakukan geotag dan mengambil foto khusus bangunan koperasi dan UMKM, sedangkan informasi yang dikumpulkan antara lain terkait dengan informasi unit usaha/perusahaan yang mencakup nama usaha dan Alamat, informasi pelaku usaha, hingga informasi karakteristik usaha.
Hingga kemudian, pendataan tersebut diharapkan mampu menghasilkan output basis data tunggal koperasi dan UMKM by name by address berdasarkan demografi dan karakteristik usaha.
Dari hasil PL-KUMKM yang dilakukan KemenKopUKM tahun 2022 telah diperoleh sembilan juta data UMKM by name by address,
Selanjutnya di tahun 2023 pendataan akan menyasar pada 215 Kabupaten/Kota di 32 provinsi (kecuali Provinsi DIY dan Bali) pada usaha non pertanian baik yang menetap maupun tidak menetap.
Menteri Koperasi dan UMKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengajak Kepala Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM, serta Kepala BPS di Seluruh Provinsi agar saling berkolaborasi dalam melakukan proses updating data yang telah terkumpul.
"Sehingga keberadaan data tunggal koperasi dan UMKM dapat memberikan informasi yang faktual dan dapat menavigasi bisnis UMKM kedepan,” ujar Teten dalam rilis, Jumat (15/9/2023).
Dia menambahkan, keberadaan data tunggal menjadi penting bagi 64 juta UMKM di Indonesia yang masih dihadapkan berbagai tantangan, antara lain akses pada pembiayaan, akses pasar, hingga teknologi informasi yang memadai.
“Untuk membantu pelaku UMKM mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah membutuhkan ketersediaan data dan informasi yang dapat memberikan gambaran kebutuhan pelaku UMKM di tanah air, sekaligus untuk keperluan perencanaan dan evaluasi,” kata Teten.
Pelaksana tugas Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan ketersediaan basis data tunggal Koperasi dan UMKM yang mutakhir dan dikelola secara berkelanjutan sebagai single source of truth sangat vital bagi pemerintah dan pengguna data lainnya.
“Ketersediaan basis data tunggal Koperasi dan UMKM juga berguna dalam mendukung akurasi dan efektivitas kebijakan pemerintah serta penyasaran program-program pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh pelaku UMKM untuk berpartisipasi dalam PL-KUMKM23 ini dengan menyampaikan informasi yang sebenar-benarnya kepada petugas kami,” kata Amalia.
Pengembangan basis data tunggal memiliki beberapa urgensi terhadap pengembangan UMKM di tanah air, di antaranya mampu menjadi sarana perencanaan pembangunan, dasar penetapan penerima manfaat yang tepat sasaran, pengukuran kinerja UMKM dengan indikator tertentu, hingga mengukur efektivitas program pemberdayaan UMKM melalui pemantauan dan evaluasi.
Bprnews.id - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi masih belum bisa mencapai level psikologis 7.000. Pada perdagangan Kamis (14/9), IHSG masih mampu menguat 0,34% ke level 6.959,33.
Founder stocknow.id Hendra Wardana mengatakan, pada perdagangan periode 4 - 8 September 2023 bergerak pada rentang harga 6.966 - 7.020 atau melemah sebesar 0,76% (week to day/wtd). Sedangkan IHSG ditutup pada level 6.924 atau melemah sebesar 0,43% (day to day/dtd) pada perdagangan Jumat (8/9/2023) dibandingkan penutupan pada hari sebelumnya.
Ada sejumlah katalis yang berpotensi memengaruhi arah pasar. Dari faktor eksternal, investor mencermati perkembangan data ekonomi Amerika Serikat yang akan menjadi pertimbangan keputusan suku bunga The Fed pada FOMC bulan ini.
Sejauh ini, estimasi konsensus memperkirakan ada jeda kenaikan suku bunga The Fed pada bulan September. Kemungkinan The Fed akan kembali mengerek suku bunga acuan pada FOMC November jika level inflasi masih tinggi.
Analis MNC Sekuritas Herditya Wicaksana mencermati, secara histori, bulan September ini IHSG selalu melemah. Hal ini bisa dilihat berdasarkan data return historis IHSG sejak 5 tahun ataupun 10 tahun.
“Kalau kita cermati secara historis bulan September memang menjadi bulan yang kurang baik, hal ini dapat terlihat di data return historis IHSG baik 5 tahun ataupun 10 tahun,” kata Herditya kepada Kontan, Kamis (14/9).
Selain itu, hal tersebut juga bersamaan dan dapat dilihat dari produk Primbon MNCS tahun 2023, di mana secara teknikal MNC Sekuritas memperkirakan hingga akhir bulan September masih Nampak kurang begitu baik.
Secara teknikal, Herditya merekomendasikan saham-saham seperti emiten yang berada di sektor komoditas yang sahamnya sedang meningkat, seperti, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS), PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL), PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO), dan PT Merdeka Battery Materials Tbk (MBMA).
Bprnews.id - Komisi Informasi Pusat (KIP) Republik Indonesia memberikan penghargaan kepada Bank Indonesia (BI) atas berbagai inovasi yang telah dilakukan khususnya pada pelayanan informasi publik yang ramah bagi penyandang disabilitas.
Penghargaan tersebut diberikan dalam acara peluncuran hasil Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) tahun 2023, serangkai dengan acara peluncuran UU Keterbukaan Informasi Publik versi huruf braille dan voice, di Jakarta, 14 September 2023.
Pada acara tersebut, Komisioner Bidang Penelitian dan Dokumentasi Komisi Informasi Pusat sekaligus penanggung jawab pelaksanaan IKIP, Rospita Vici Paulyn, menyampaikan bahwa Keterbukaan Informasi Publik menjadi keharusan dalam berbagai aspek. Terlebih setelah lahirnya Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, gagasan untuk menghadirkan informasi publik yang benar, akurat dan bertanggung jawab menjadi tak terhindarkan.
“Kesadaran akan pentingnya pemenuhan informasi publik bagi masyarakat mendorong pemerintah dan badan-badan publik harus melakukan berbagai terobosan. Harapannya, penghargaan ini memotivasi lembaga, termasuk BI untuk terus memberikan layanan informasi publik yang prima bagi seluruh masyarakat,” katanya.
Direktur Eksekutif, Kepala Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono, menjelaskan bahwa sejumlah inovasi BI dalam penyebarluasan informasi publik yang ramah disabilitas di antaranya adalah penyediaan fasilitas pendukung untuk mempermudah perolehan informasi dan penyelenggaraan edukasi publik untuk penyandang disabilitas untuk meningkatkan pemahaman program dan kebijakan BI. “Contohnya adalah edukasi pengenalan uang Rupiah tahun emisi 2022 kepada para penyandang tunanetra di panti sosial,” katanya dalam keterangan resmi yang dikutip Jumat, 15 September 2023.
Dia menambahkan, berbagai inisiatif tersebut telah sejalan dengan aspek penting yang dikedepankan UU Keterbukaan Informasi Publik, yakni kewajiban untuk menyampaikan (obligation to tell), hak untuk mengetahui (right to know), dan akses kepada informasi (access to information) bagi seluruh masyarakat Indonesia.
KIP merupakan komisi yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. Penghargaan yang diberikan KIP ini sejalan dengan fungsinya untuk mendukung layanan informasi publik secara inklusif, termasuk penyandang disabilitas.
Bersanding bersama Bank Indonesia, terdapat sejumlah kementerian dan lembaga yang mendapatkan penghargaan yang serupa yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Radio Republik Indonesia (RRI), Kementerian Pertanian, Kementerian Pemuda dan Olah Raga, Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Kesehatan dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Bprnews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap Group Head Compliance & Anti Money Laundering PT. Bank Mandiri Juliser Sigalingging pada Jumat (15/9).
Dia diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). "Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan," kata Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya.
Selain Juliser, KPK juga memanggil karyawan Bank Mandiri Ventho Daniel Batuan Siahaan.
Belum diketahui materi pemeriksaan yang ingin didalami penyidik kepada dua saksi dari Bank Mandiri itu.
Dalam kasus ini, KPK dikabarkan telah menetapkan tiga orang tersangka.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, tiga tersangka itu yakni, Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan (Barenbang) Kemenaker I Nyoman Darmanta, Direktur PT Adi Inti Mandiri, Kurnia, dan Reyna Usman.
PT Adi Inti Mandiri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultan Teknologi Informasi (IT).
Sementara Reyna Usman sempat menjabat Dirjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja saat Muhaimin Iskandar menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Reyna merintis karier di Kemnaker RI dari tahun 1986 hingga pensiun tugas di 2021. Proyek pengadaan sistem pengawasan dan pengelolaan data proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI) berada di bawah Direktrorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja (Binapenta). Harga paket proyek pada tahun 2012 senilai Rp 20 miliar.
KPK menduga korupsi ini bermoduskan penggelembungan harga terkait pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia. Dugaan korupsi itu merugikan keuangan negara miliaran rupiah. (tan/jpnn)
Bprnews.id - Industri perbankan harus memiliki strategi untuk bisa terus menarik nasabah, khususnya di era digitalisasi. Bank harus mulai mendorong pelayanan di sektor digital. Hal ini penting dilakukan agar perbankan tak ditinggal nasabah. Sebab, kini nasabah dinilai lebih senang dalam menggunakan layanan digital.
Seperti yang dilakukan oleh Bank DKI Direktur Teknologi dan Operasional merangkap Pelaksana Tugas Direktur Utama Bank DKI, Amirul Wicaksono menyampaikan, dalam menghadapi era digitalisasi, perbankan dituntut untuk adaptif dalam memanfaatkan saluran penyampaian informasi kepada khalayak.
"Bank DKI berkomitmen untuk terus berinovasi dan menyediakan solusi perbankan digital terbaik bagi masyarakat dan pemerintah daerah," kata Arie, ditulis Kamis (14/9/2023).
Saat ini Bank DKI telah melakukan berbagai inisiatif untuk memperluas akseptasi produk transaksi digital berbasis kartu, JakCard. Mulai dari tiket elektronik di berbagai jaringan transportasi di Kota Jakarta, seperti jaringan JakLingko, Transjakarta, MRT Jakarta, LRT Jakarta, hingga yang terbaru yakni jaringan KRL dan LRT Jabodebek.
JakCard Bank DKI pun dapat digunakan sebagai tiket masuk di sejumlah tempat wisata kelolaan Pemprov DKI Jakarta, hingga pembayaran di sejumlah ruas tol seperti Jagorawi, JORR, Bogor Outer Ring Road, ruas tol dalam kota hingga tol Bali-Mandara.
Bank DKI raih penghargaan sebagai Mitra Daerah Berkinerja Unggul "Maju Jakarta Melalui Akselerasi Transformasi Digital" atas inisiatif program transformasi digital yang diimplementasikan secara konsisten.
Direktur Teknologi & Operasional Bank DKI merangkap Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Utama Bank DKI, Amirul Wicaksono pada kesempatan terpisah mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan.
Dalam beberapa tahun terakhir, digitalisasi telah menjadi tonggak utama dalam perkembangan industri perbankan sebagai upaya menghadirkan layanan perbankan yang lebih cepat, efisien, dan aman.
"Inisiatif transformasi digital Bank DKI selain bertujuan untuk memperluas akses keuangan dan meningkatkan nilai tambah atas produk dan layanan, juga ditujukan memperkuat kemitraan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selaku pemegang saham, khususnya dukungan terhadap berbagai program Provinsi DKI Jakarta sebagai wujud dukungan mewujudkan Jakarta sebagai kota global." ujar Amirul.
Bank DKI terus melakukan sejumlah pengembangan produk dan layanan digital, diantaranya aplikasi JakOne Mobile sebagai super apps, dengan berbagai fitur yang dapat mengakomodir berbagai kebutuhan transaksi keuangan harian secara digital, seperti pembayaran berbagai tagihan, pajak, retribusi, belanja online, top up uang elektronik maupun transaksi QRIS.
Selanjutnya, dalam mendukung perkembangan para pelaku UMKM, Bank DKI hadir dengan layanan JakOne Abank yang dapat memberikan nilai tambah bagi pengembangan usaha melalui system keagenan. Selain itu, Bank DKI terus melakukan pengembangan aplikasi digital lending dengan tujuan menghadirkan kemudahan proses pengajuan kredit/pembiayaan.