Bprnews.id - Pasca pandemi Covid-19 dan memasuki tahun 2024, sebuah tahun yang merupakan tahun politik, di tengah ketidakpastian global dengan adanya perang dan krisis ekonomi dunia, Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tetap optimis tumbuh signifikan.
Walau realitanya saat ini Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan BPR Syariah (BPRS) secara bertahap menghentikan relaksasi Covid-19 dan beradaptasi kembali pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 33.
"Outlook ekonomi di indonesia berdasarkan asumsi dasar ekonomi makro pertumbuhan ekonomi pada angka 5,2 persen. Dengan komunikasi aktif antar stakeholder optimis terwujud industri yang diharapkan bersama," tutur Ketua DPD Perbarindo DIY, Wulfram Margono dalam Coffee Morning DPD Perbarindo DIY Tahun 2023 di Hotel Royal Ambarukmo Yogyakarta, Senin (04/12/2023).
Komunitas perbankan Indonesia berkumpul untuk mengadakan acara penting bertajuk "Evaluasi Kinerja BPR/BPRS Tahun 2023 dan Economic Outlook 2024". Acara Coffee Morning, didukung oleh pemain utama di sektor keuangan seperti Komunal, Bank BPD DIY, Bank BRI kc Cik Ditiro, dan Bank Jateng Cabang Yogyakarta, menyajikan platform penting bagi para pemangku kepentingan untuk merenungkan prestasi tahun lalu dan meramalkan arah pasar untuk tahun depan.
Dihadiri oleh Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) DIY, Parjiman, yang memberikan keynote speech, pertemuan ini diisi oleh pembicara-pembicara terkemuka seperti Kurnia Febra Mikaza yang merupakan Pengawas Senior - Deputi Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan, Sorta E Hutagalung dari Sub Bagian Pengawasan Perbankan (OJK), Arya Jodilistyo yang mewakili perumusan KEKDA dari Bank Indonesia, serta Ketua Umum DPP Perbarindo, Tedy Alamsyah.
"Ini adalah event Cofee Morning ke-4 sepanjang 2023 sebagai agenda tahunan bentuk recycling dari DPD Perbarindo DIY kepada BPR/BPRS anggota Perbarindo DIY terdiri 46 BPR dan 7 BPRS (13 BPRS). Total sebanyak 53 BPR/BPRS. Agar diantara Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Dewan Direksi dapat saling ketemu langsung, berdialog dengan OJK serta stakeholder yang lain dalam progress pengembangan Industri BPR/BPRS," jelasnya.
Bprnews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 4 Jawa Timur berperan sebagai penjaga, membimbing dan mengawasi lembaga-lembaga keuangan untuk memastikan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang kuat. Di bawah pengawasan ketat, Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan BPR Syariah (BPRS) di Jawa Timur menghadapi arahan penting mengkonsolidasikan aset mereka jika gagal memenuhi persyaratan modal inti minimum sebesar Rp6 miliar.
Giri Tribroto, Kepala OJK di Jawa Timur, menunjukkan keyakinannya terhadap BPR dan entitas BPRS di wilayah tersebut, dan mendesak mereka untuk mencapai tolok ukur keuangan ini pada akhir tahun 2024 tujuan ini sejalan dengan ketentuan Peraturan OJK (POJK) Nomor 5/POJK.03/2021, yang memberikan arahan jelas bagi sektor perbankan lokal di Jawa Timur untuk memperkuat landasan keuangannya.
“Memang targetnya 2024, dan kita masih optimistis itu bisa dilakukan dan bisa dicapai mereka, makanya OJK mendukung adanya konsolidasian jika tidak kuat menambah modal inti, dan ini jadi program OJK mulai tahun ini dan seterusnya,” katanya seusai menggelar Evaluasi Kinerja BPR/BPRS, Selasa (5/12/2023).
Giri mengatakan, tantangan yang masih dihadapi BPR dan BPRS ke depan adalah kondisi eksteral atau global yang masih ada risiko geopolitik, ekonomi dan inflasi serta suku bunga tinggi berkepanjangan yang dapat berdampak pada perekonomian nasional dan regional.
Giri mengatakan ancaman tersembunyi yang ditimbulkan oleh ketegangan geopolitik, fluktuasi ekonomi, inflasi yang terus-menerus, dan momok suku bunga tinggi yang berkepanjangan. Secara bersama-sama, faktor-faktor ini membentuk serangkaian tekanan eksternal yang kompleks dan dapat mempengaruhi lanskap perekonomian nasional dan regional.
“Ini jadi tantangan, tapi kita sudah bisa buktikan bahwa tahun lalu banyak lembaga yang bilan 2023 akan krisis, ternyata di Indonesia khususnya di jasa keuangan perbankan masih bisa tumbuh, ini patut kita syukuri dan semoga tahun depan berlanjut, tentunya dengan sinergi dan kolaborasi semua pihak,” imbuh Giri.
Direktur Pengawasan LJK 1 OJK Jatim, Nasirwan, baru-baru ini memaparkan kondisi terkini BPR dan BPRS di wilayah Jatim dengan total 279 bank yang tercatat, terdapat dorongan penting untuk memperkuat stabilitas keuangan mereka pada tahun 2019, terdapat 114 BPR yang melaporkan modal inti di bawah Rp 6 miliar, yang merupakan ambang batas utama kesehatan operasional saat ini, upaya telah semakin intensif untuk menopang 79 BPR yang tersisa yang belum memenuhi tolok ukur kecukupan modal yang penting ini.
“Lalu sebagian lainnya sebanyak 22 BPR memiliki modal inti masih di bawah Rp3 miliar, jadi mereka agak lebih berat mengatasi persoalan ini. Makanya upaya pertama yang bisa dilakukan adalah mencari investor strategis untuk menjadi mitra BPR, kemungkinan berikutnya adalah konsolidasi atau penggabungan BPR yang memiliki kesamaan startegi bisnis, itu yang akan kita dorong,” paparnya.
Dia menambahkan, secara umum kinerja (BPR) dan (BPRS) di Jatim merupakan bukti meningkatnya ketahanan perekonomian daerah dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang mencatat pertumbuhan luar biasa dan penyaluran kredit yang mencapai titik tertinggi, jelas bahwa BPR dan BPRS bukan hanya sekedar pemain skala kecil di sektor keuangan.
Per September 2023, BPR dan BPRS di Jawa Timur mengumpulkan DPK sebesar Rp17,2 triliun, tumbuh sebesar 22,62% year-on-year, didukung dengan Loan to Deposit Ratio (LDR) yang tinggi sebesar 78,16%. Selain itu, penyaluran kreditnya melonjak hingga Rp16,7 triliun yang menunjukkan pertumbuhan tahunan sebesar 16,58%.
Sementara tingkat rasio kualitas kredit atau Non Performing Loan (NPL) gross (BPR) dan (BPRS) telah menyentuh angka yang cukup signifikan, yaitu 10,77%. Angka ini menjadi sinyal peringatan bagi lembaga keuangan untuk memperkuat fondasi permodalannya, sebagai upaya preventif untuk meredam potensi lonjakan NPL lebih lanjut.
Di sisi lain, meski marketshare BPR dan BPRS di Jawa Timur dalam penyaluran kredit masih bertengger di angka rendah, yakni 3% dari total industri perbankan, tren positif tetap terlihat dari pertumbuhan yang konsisten di tahun-tahun belakangan.
Adapun dalam kegiatan evaluasi kinerja BPR/BPRS se-Jatim tersebut juga dilakukan kerja sama antara asosiasi Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) dan Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) dengan Universitas Airlangga, UINSA dan UPN melalui program Wani Sinau (Wadah antara Industri Jasa Keuangan Sinergi dengan Universitas).
Ketua DPD Perbarindo Jatim, Angga Surya Wijaya mengatakan melalui kerja sama ini, diharapkan mahasiswa dapat lebih mengenal BPR sekaligus memungkinkan untuk mengikui program magang di BPR guna mengisi kekurangan SDM di BPR.
Adapun dalam kegiatan evaluasi kinerja BPR / BPRS se-Jatim guna menguatkan evaluasi kinerja mereka hal ini direalisasikan melalui sinergi strategis yang melibatkan Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) dan Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo), bersama dengan perguruan tinggi ternama seperti Universitas Airlangga, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA), dan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" (UPN).
Kolaborasi inovatif ini dimanifestasikan dalam program 'Wani Sinau', yang dirancang sebagai wadah sinergi antara industri jasa keuangan dan institusi pendidikan. Angga Surya Wijaya, Ketua DPD Perbarindo Jatim, menekankan harapannya agar kerja sama ini tidak hanya membuka peluang bagi mahasiswa untuk memperdalam pemahaman mengenai BPR tetapi juga menciptakan jalur untuk mereka berpartisipasi dalam program magang yang dapat membantu mengatasi kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) di BPR.
“Kita berharap ada literasi yang masuk dan bisa jadi inklusi keuangan lalu pemenuhan sumer daya insani, serta bagaimana mahasiswa ini akan jadi calon banker di BPR/BPRS,” ujarnya.
Universitas Airlangga (Unair) telah mengambil langkah maju di bawah kepemimpinan Direktur Pendidikan Sukardiman mengumumkan perubahan transformatif dalam kurikulum pragmatis universitas, Sukardiman menandai metamorfosis program Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang tradisional menjadi Belajar Bersama Komunitas (BBK) yang inovatif. Inisiatif yang dirancang ulang ini siap untuk mengerahkan 2.800 kader mahasiswa Unair langsung ke tengah masyarakat, di mana mereka akan terlibat dan berkolaborasi dengan masyarakat lokal melalui BPR/BPRS
“Mahasiswa akan belajar bagaimana pengelolaan keuangan yang baik dan benar, lalu mereka akan mentransfer literasi keuangan itu ke daerah binaan kita. Paling tidak, melalui kerja sama ini mahasiswa kita bisa jadi salah satu agen perubahan, dan perekrutan awal di BPR/BPRS,” imbuhnya.
Bprnews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memutuskan untuk menetapkan tujuan pengurangan jumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang ada dengan populasi BPR mencapai lebih dari 1.600 lembaga, OJK kini menargetkan untuk memangkas angka tersebut menjadi sekitar 1.000-an dalam upaya meningkatkan efisiensi dan stabilitas keuangan.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, Dian Ediana Rae, menegaskan bahwa langkah ini termasuk penghentian pemberian izin baru untuk BPR, mengingat tingginya jumlah BPR saat ini yang telah menimbulkan berbagai tantangan dalam pengawasan dan kinerja sektor tersebut.
"Tidak ada izin baru, tentu aja 1.600 ini akan kita kurangkan terus menjadi perkiraan kita mungkin jumlah ideal yang manageable secara sistem sekitar 1.000-an BPR untuk men-serve seluruh negara Indonesia," kata Dian dalam paparan hasil RDK OJK untuk kinerja bulan November secara daring, Senin (4/12/2023).
Dian melanjutkan secara agregat kondisi pemulihan pasca pandemi COVID-19, sektor perbankan Indonesia khususnya Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menghadapi tantangan sekaligus peluang untuk kembali stabil dan bertumbuh.
Langkah konkrit yang akan diambil meliputi penutupan BPR yang mengalami kesulitan keuangan dengan penyaluran hak dan kewajiban kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
"Kita sedang terus melakukan pemeriksaan secara intensif dan itu memang tidak ada jalan lagi. Kalau terkait pelanggaran hukum memang harus ditutup," beber Dian.
Kedua, perorangan atau grup yang memiliki lebih dari 1 BPR akan dikurangkan.
"Hanya boleh mereka mendirikan 1 BPR saja dengan cabang-cabang," tambahnya.
Ketiga, BPR wajib memenuhi kebutuhan modal minimal.
"Ini masih banyak BPR yang belum memenuhi persyaratan dan tentu kita harus melakukan langkah-langkah konsolidasi bahwa BPR-BPR ini harus kita lakukan merger atau akuisisi dan konsolidasi. Nanti kita lihat mana yang memungkinkan," pungkasnya.
Untuk tahun ini OJK sudah mencabut izin 4 BPR akibat melanggar ketentuan yang berlaku. Terdiri dari PT BPR Persada Guna, BPR Karya Remaja Indramayu, BPR Indotama UKM Sulawesi, dan BPR Bagong Inti Marga
Untuk tahun ini OJK telah mengambil tindakan tegas dengan mencabut izin dari empat Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang dianggap melanggar ketentuan yang ada. Keempat lembaga keuangan yang terkena sanksi ini adalah PT BPR Persada Guna, BPR Karya Remaja Indramayu, BPR Indotama UKM Sulawesi, dan BPR Bagong Inti Marga.
Keputusan ini tidak hanya menegaskan komitmen OJK terhadap tata kelola perbankan yang sehat tetapi juga menjadi peringatan keras bagi lembaga keuangan lain untuk mematuhi peraturan dan menjaga integritas operasional mereka.
Bprnews.id - Bank Indonesia (BI) dan Bank Sentral Uni Emirat Arab (CBUAE) telah mengambil langkah maju meneken kerja sama dalam berbagai sektor di kedua bank sentral, termasuk memerangi pencucian uang.
Pada tanggal 29 November 2023, Nota Kesepahaman (MoU) ditandatangani oleh gubernur kedua bank sentral, Perry Warjiyo dari BI dan Khaled Mohamed Balama dari CBUAE, yang menandakan upaya bersama untuk berkolaborasi di berbagai sektor dalam dunia perbankan.
Melalui Nota Kesepahaman (MoU) yang ditandatangani pada tahun 2023 antara dua bank sentral penting menjadi sangat penting. Kolaborasi ini merupakan bukti visi masa depan, dimana kedua institusi berjanji untuk memperkuat kemitraan mereka di bawah kerangka yang terstruktur dan sistematis.
Memorandum of Understanding (MoU) antara Bank Indonesia (BI) dan Bank Sentral Uni Emirat Arab (CBUAE) ini tidak hanya menetapkan kerangka kerja untuk memerangi aliran keuangan gelap namun juga menyelaraskan kedua lembaga tersebut dengan pedoman ketat yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Aksi Keuangan (FATF).
Gubernur BI Perry Warjiyo memuji MoU ini sebagai landasan dalam memperkuat hubungan antara BI dan CBUAE, dan lebih jauh lagi, Indonesia dan Uni Emirat Arab.
"Perluasan kerja sama menegaskan kemitraan kedua bank sentral yang semakin solid. Nota Kesepahaman ini juga membuktikan kontribusi kedua bank sentral dalam memerangi kegiatan pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta memenuhi rekomendasi FATF," sebagaimana disebutkan dalam keterangan resmi dikutip Senin, (4/12/2023).
Perry Warjiyo, Gubernur Bank Indonesia, menyoroti potensi besar dari kemitraan yang diperkuat antara bank-bank sentral dalam mendorong kesejahteraan ekonomi bagi kedua negara yang terlibat.
Pernyataan penting ini disampaikan setelah pertemuan bersejarah antara Presiden Joko Widodo dari Republik Indonesia dan Presiden Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan dari Uni Emirat Arab.
Pertemuan yang berlangsung pada 1 Desember 2023 di tengah kemegahan COP 28 di Dubai ini menandai tonggak sejarah penting dalam hubungan bilateral negara-negara tersebut.
Bprnews.id - Dalam upaya memperkuat infrastruktur perbankan daerah dan meningkatkan ekonomi masyarakat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mukomuko, Bengkulu, secara resmi menghibahkan aset berupa gedung dan tanah kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
Hibah ini diproyeksikan akan menyediakan dorongan yang kuat bagi BPR untuk agar lebih maksimal dalam pertumbuhan ekonomi di daerah, memperkokoh fondasi perbankan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
"Kita memberikan fasilitas terbaik, memberikan kenyamanan kepada nasabah, memberikan spesial untuk BPR berupa hibah satu kantor yang sangat strategis sehingga dapat memaksimalkan kerjanya," kata Bupati Mukomuko Sapuan di Mukomuko, Minggu.
BPR Mukomuko, juga mengubah alamat operasional ke gedung baru bukan hanya merupakan langkah strategis untuk pertumbuhan usaha, tetapi juga simbolisasi dinamisme dan inovasi.
Dengan hati yang penuh harap, manajemen BPR telah melengkapi dan mengirimkan segala dokumen yang diperlukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menjadikan prosedur persetujuan ini sebagai halaman terakhir yang menunggu untuk ditulis dalam buku perjalanan mereka.
Kini, dengan rencana pemindahan kantor yang masih dalam proses penetrasi pengawasan regulasi, seluruh tim BPR Mukomuko dengan penuh antisipasi menunggu kunjungan penting dari OJK ke lokasi kantor baru mereka.
"Idealnya lolos. Kantor yang kecil saja lolos apalagi kantor yang bonafit seperti sekarang ini," tambah Sapuan.
Selain menyediakan fasilitas gedung dan tanah, Pemkab Mukomuko juga berencana meningkatkan investasi di BPR dengan penambahan dana sebesar Rp2,5 miliar pada tahun 2023.
Selain menyediakan fasilitas canggih dan alokasi lahan, Pemkab Mukomuko telah mengambil langkah maju dengan mengumumkan rencana besar untuk menyuntikkan dana tambahan sebesar Rp 2,5 miliar ke Bank Perkreditan Rakyat (BPR) daerah pada tahun fiskal 2023.
"Tahun depan kita akan injeksi lagi dana investasi sebesar Rp2,5 miliar hingga Rp3 miliar," ungkap Bupati.
Sapuan, seorang tokoh pemerintahan, ini menegaskan komitmen Pemkab untuk secara konsisten meningkatkan alokasi modal pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) setiap tahunnya dengan tujuan utama meningkatkan kontribusi BPR terhadap perekonomian lokal dan memberikan akses keuangan yang lebih baik bagi masyarakat kecil.
"Kami ingin seperti Bank Bengkulu yang memberikan kontribusi PAD, dan kami berharap BPR juga dapat berkontribusi pada PAD di masa depan," kata Sapuan.
Bupati menambahkan, berdasarkan prediksi, BPR diharapkan dapat mulai memberikan dividen untuk daerah. "Alhamdulillah, ini adalah harapan dan tujuan dari pemerintah daerah," pungkasnya.