Bprnews.id - PT Bank DKI menggandeng PT Solusi Pembayaran Elektronik (SPE Solution) sebagai mitra strategis, dalam upaya menghadirkan akses layanan keuangan digital yang aman dan nyaman serta semakin efisien.

Kerja sama kedua belah pihak ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama di Jakarta pada Selasa (29/8/2023), yang mencakup pengembangan sistem Virtual Account (VA) dan Aplikasi JakOne Merchant (QRIS).

Direktur Teknologi dan Operasional merangkap Pelaksana Tugas Direktur Utama Bank DKI Amirul Wicaksono yang turut menyaksikan penandatanganan tersebut mengatakan, kolaborasi pengembangan Sistem Virtual Account (VA) dan JakOne Merchant Bank DKI dengan menggandeng SPE Solution menjadi salah satu upaya dalam memperkuat layanan keuangan digital yang menghadirkan kemudahan dan meningkatkan rasa aman bagi nasabah dalam bertransaksi.

”Dalam kerja sama ini, Bank DKI memperkuat layanan Virtual Account (VA) serta JakOne Merchant yang diharapkan dapat membantu pelaku usaha, khususnya kepada lebih dari 21.000 pengguna JakOne Merchant dalam mengelola aktivitas penerimaan dana secara optimal, efisien, cepat dan tepat,” jelas Amirul dalam keteragan tertulis, Kamis (14/9/2023).

Bprnews.id - Pengelolaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Sulselbar ini sudah launcing. Dua penandatanganan dilaksanakan di Baruga Lounge Kantor Gubernur, Rabu, 13 September 2023. Yakni, Penandatanganan Peraturan Gubernur Sulsel Tentang Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah untuk Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Daerah dan Penandatangan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Pemprov Sulsel dengan PT Bank Pembangunan Daerah,

Hadir Penjabat Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin, Kepala Perwakilan Bank Indonesia, Direktur Bank Sulselbar serta Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sulsel.

Pj Gubernur Bahtiar menyebutkan, upaya ini menindaklanjuti instruksi Presiden RI untuk dilakukan upaya positif dalam hal transformasi birokrasi tata kelola keuangan pemerintah daerah. Selain itu, mendorong belanja barang dan jasa secara digital.

"Hari ini kelihatan kita melakukan hal sederhana, tetapi ini memberikan pesan penting dan kuat kepada masyarakat Sulsel dan kita di pemerintahan bahwa kita mendukung upaya positif perubahan. Ini juga bagian mereformasi birokrasi, khususnya dengan tata kelola keuangan negara," kata Bahtiar.

Menurutnya, Indonesia saat ini semakin bertransformasi dengan menerapkan transaksi secara digital. Transaksi dilakukan tanpa uang tunai, salah satu instrumennya penggunaan kartu kredit pemerintah.

Kartu kredit yang dikeluarkan Bank Sulselbar digunakan untuk belanja kantor pemerintahan, diharapkan akan meningkatkan penyerapan anggaran.

"Kita memulai ini, pasti ada implikasi langsung maupun tidak langsung terhadap penyerapan anggaran, transparansi dan akuntabilitas tata kelola keuangan daerah. Ini pertama kali di Indonesia Timur," jelasnya.

Bahtiar mendukung kerja baik yang diinisiasi BI, Bank Sulselbar maupun pelaku ekonomi lainnya.

"Ini juga sekaligus memberikan pesan. Ini dimulai dari Makassar, Provinsi Sulsel menjadi teladan di Indonesia Timur, Kartu Kredit Pemerintah," ucapnya.

Pada kesempatan ini, Bahtiar menekankan hal penting lainnya. Ia mengatakan, masih menjadi pekerjaan rumah bersama peningkatan literasi keuangan di Sulsel, yang masih berada 36,88 persen, sedangkan nasional 49 persen.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Causa Imam Karana, sangat mengapresiasi respon cepat dari Pj Gubernur Bahtiar untuk merealisasikan hal ini. Pertemuan sehari langsung dieksekusi menjadi perjanjian kerjasama (PKS).

"Terima kasih Bapak Gubernur atas cepat dan sigapnya. Jadi perlu diketahui baru kemarin sore. Oleh karena itu, kami terima kasih atas penandatanganan ini. Kami harapkan ini juga bisa dipercepat ke kabupaten kota," pungkasnya.

Bprnews.id - Dalam rangka memperkuat tata kelola bank, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menyiapkan pengaturan pembagian dividen perbankan. Dengan demikian alokasi laba yang diperoleh bank juga diprioritaskan untuk memperkuat permodalan bank serta untuk kebutuhan investasi dalam memperkuat daya saing.

Dian Ediana Rae  selaku Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan menyebut pihaknya tidak berencana secara spesifik mengatur persentase besaran dividend payout ratio perbankan yang dapat diberikan kepada pemegang sahamnya.

Melainkan, OJK akan mengatur mengenai kewajiban bank untuk memiliki kebijakan dalam pembagian dividen dan mengomunikasikan kepada pemegang saham.

Jika melihat rasio permodalan, rasio kecukupan modal (capital adeqacy ratio/CAR) perbankan tebal pada level 27,46% per Juli 2023. Kredit dengan risiko atau loan at risk (LAR) juga turun menjadi 12,59% di periode yang sama.

Sementara itu, pencadangan (CKPN) perbankan secara umum CKPN di tingkat 5,2%. Lantas, kondisi dan permodalan perbankan terbilang kuat.

Wacana pengaturan dividen perbankan ini bermula saat Ketua Dewan Komisioner (DK) OJK Mahendra Siregar pada awal Juli 2023 lalu, mencermati bahwa rasio dividend payout ratio berbagai bank terlalu besar. Menurutnya, hal ini dapat membatasi kemampuan bank untuk berinvestasi dan mendukung transformasi dan inovasi digital.

Benar adanya empat big bank RI telah menebar dividen jumbo untuk tahun buku 2022, antara lain bank pelat merah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) yang menebar dividen tunai tahun buku 2022 sebesar Rp 43,5 triliun, atau sebesar 85% dari total laba bersih tahun 2022.

PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) atau BCA menebar dividen tunai sebesar Rp 25,3 triliun. Bank pelat merah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menebar dividen tunai tahun buku 2022 sebesar Rp 24,7 triliun atau 60% dari total laba bersih tahun 2022.

Head of Research Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan menyebut peraturan ini dibuat karena bank perlu membentuk pencadangan yang dapat memperkuat modal bank, terutama menghadapi ancaman risiko keuangan di tengah tren kenaikan suku bunga.

"Makin besar bank, makin besar modal, makin besar kredit dan aktivitas lainnya tentu juga makin besar risiko seperti kemarin dimana Bank BRI membuat cadangan write-off [kredit macet] UMKM sampai Rp 24 triliun," ujar Trioksa saat dihubungi CNBC Indonesia, Selasa (13/9/2023).

Memang setiap bank pastinya memiliki kondisi yang berbeda-beda. Maka dari itu, Direktur Eksekutif Segara Institute Piter Abdullah menyebut pengaturan dividen ini diperlukan untuk perbankan.

"Banyak bank yang masih memerlukan laba ditahan guna meningkatkan permodalan, investasi, dan likuiditas agar bisa bersaing di tengah persaingan yang semakin ketat. Kalau memang sebuah bank sudah memenuhi ketentuan tentu saja mereka bisa memperbesar pembagian dividen. Aturan ini tidak melarang tetapi mengatur agar bank-bank tetapi mengedepankan kehati-hatian," katanya saat dihubungi CNBC Indonesia, Rabu (13/9/2023).

Melainkan, OJK akan mengatur mengenai kewajiban bank untuk memiliki kebijakan dalam pembagian dividen dan mengomunikasikan kepada pemegang saham.

Jika melihat rasio permodalan, rasio kecukupan modal (capital adeqacy ratio/CAR) perbankan tebal pada level 27,46% per Juli 2023. Kredit dengan risiko atau loan at risk (LAR) juga turun menjadi 12,59% di periode yang sama.

Sementara itu, pencadangan (CKPN) perbankan secara umum CKPN di tingkat 5,2%. Lantas, kondisi dan permodalan perbankan terbilang kuat.

Wacana pengaturan dividen perbankan ini bermula saat Ketua Dewan Komisioner (DK) OJK Mahendra Siregar pada awal Juli 2023 lalu, mencermati bahwa rasio dividend payout ratio berbagai bank terlalu besar. Menurutnya, hal ini dapat membatasi kemampuan bank untuk berinvestasi dan mendukung transformasi dan inovasi digital.

Benar adanya empat big bank RI telah menebar dividen jumbo untuk tahun buku 2022, antara lain bank pelat merah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) yang menebar dividen tunai tahun buku 2022 sebesar Rp 43,5 triliun, atau sebesar 85% dari total laba bersih tahun 2022.

PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) atau BCA menebar dividen tunai sebesar Rp 25,3 triliun. Bank pelat merah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menebar dividen tunai tahun buku 2022 sebesar Rp 24,7 triliun atau 60% dari total laba bersih tahun 2022.

Head of Research Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan menyebut peraturan ini dibuat karena bank perlu membentuk pencadangan yang dapat memperkuat modal bank, terutama menghadapi ancaman risiko keuangan di tengah tren kenaikan suku bunga.

"Makin besar bank, makin besar modal, makin besar kredit dan aktivitas lainnya tentu juga makin besar risiko seperti kemarin dimana Bank BRI membuat cadangan write-off [kredit macet] UMKM sampai Rp 24 triliun," ujar Trioksa saat dihubungi CNBC Indonesia, Selasa (13/9/2023).

Memang setiap bank pastinya memiliki kondisi yang berbeda-beda. Maka dari itu, Direktur Eksekutif Segara Institute Piter Abdullah menyebut pengaturan dividen ini diperlukan untuk perbankan.

"Banyak bank yang masih memerlukan laba ditahan guna meningkatkan permodalan, investasi, dan likuiditas agar bisa bersaing di tengah persaingan yang semakin ketat. Kalau memang sebuah bank sudah memenuhi ketentuan tentu saja mereka bisa memperbesar pembagian dividen. Aturan ini tidak melarang tetapi mengatur agar bank-bank tetapi mengedepankan kehati-hatian," katanya saat dihubungi CNBC Indonesia, Rabu (13/9/2023).

Bprnews.id - Penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Jayapura dalam waktu dekat akan melimpahkan berkas perkara korupsi oknum pegawai bank pelat merah ke Pengadilan Negeri Jayapura.

"Sekarang tahap pemberkasan. Mudah-mudahan akhir bulan ini sudah bisa di limpahkan ke pengadilan," kata Kasi Pidsus Kejari Jayapura Marvie de Queljoe saat dihubungi, Jumat (15/9) pagi. Marvie menuturkan saat ini tersangka RSM alias Ary masih menjalani penahanan selama 20 hari sejak Selasa 5 September 2023 lalu.
 

Marvie menuturkan saat ini tersangka RSM alias Ary masih menjalani penahanan selama 20 hari sejak Selasa 5 September 2023 lalu.

"Setelah penetapan tersangka, kami lakukan penahanan di lapas klas II A Abepura, selama 20 hari kedepan," ujarnya.

Dia menyebutkan tersangka Ary dijerat Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana korupsi dengan ancaman hukuman penjara di atas 5 tahun.

Pria asal Maluku itu menerangkan tersangka nekat menggelapkan uang nasabah hingga Rp 1,4 miliar lantaran ketagihan judi online.

Dari total uang yang diambil, tersangka baru mengembalikan Rp 300 juta. Sementara hasil audit internal bank BUMN tempat tersangka bekerja, kerugian mencapai Rp 1,1 miliar.

Bprnews.id - Bentuk apresiasi bagi para nasabah setia yang aktif menabung dan melakukan transaksi di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk memberikan hadiah undian berupa mobil listrik, motor, dan beragam hadiah lainnya senilai total Rp 1 miliar.

Direktur Institutional Banking Bank BTN Hakim Putratama mengatakan nasabah perseroan semakin aktif menabung dan melakukan transaksi dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan BTN Mobile

Hakim melanjutkan, semakin banyak poin BTN Spekta yang terkumpul, maka makin besar peluang nasabah untuk memperoleh hadiah dalam Program Undian BTN Spekta periode 2022-2023."Selamat kepada nasabah setia yang beruntung mendapatkan hadiah undian mobil listrik. Program Poin BTN Spekta ini akan kami lanjutkan untuk dapat ditukarkan dengan voucher dan barang-barang menarik lainnya,” jelas Hakim usai pengundian BTN Spekta di Chillax, Jakarta, Kamis (14/9). 

Adapun, hadiah utama yang diundi dalam program BTN Spekta periode 2022-2023 ini yakni 1 unit mobil Hyundai Ioniq 5, 2 unit motor Vespa, 2 unit motor Yamaha New NMAX, dan 5 unit sepeda listrik. Selain untuk undian, Poin BTN Spekta tersebut juga dapat ditukarkan dengan voucher belanja dan hadiah lainnya melalui aplikasi BTN Mobile. 

Sementara itu, hingga Agustus 2023, tabungan transaksional di Bank BTN menunjukkan peningkatan sebesar 7,24 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Bank BTN juga mencatatkan rasio dana murah (current account savings account/CASA) di level 52,5 persenper Agustus 2023. Rasio tersebut meningkat 6,79 persen yoy dibandingkan pada Agustus 2022.