bprnews.id - Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) mendorong pelaku fintech untuk mencontoh pendekatan yang dilakukan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam hal mendekati konsumen.

Menurut Abynprima Rizki, Director of Marketing, Communication & Community Development AFTECH, BPR dan BPD memiliki keunggulan dalam hal pemahaman mendalam terhadap konsumen di daerah masing-masing. Inilah yang bisa menjadi pelajaran bagi para pelaku fintech.

"BPR dan BPD paling memahami pasar mereka. Mereka sangat mengenal perilaku masyarakat di daerah mereka. Fintech seharusnya belajar dari bagaimana produk-produk di daerah ini diterima oleh konsumen," jelas Abyn dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa, 8 Oktober 2024.

AFTECH juga menyarankan fintech untuk bekerja sama dengan BPR dan BPD, misalnya melalui channeling atau dengan memperkenalkan inovasi teknologi baru kepada industri perbankan lokal.

"Fintech pada dasarnya berbasis teknologi, jadi kolaborasi antara fintech dengan BPR atau BPD merupakan langkah yang sangat perlu. Kami dari asosiasi akan mendorong sinergi seperti ini," tegas Abyn.

Firlie Ganinduto, Wakil Sekretaris Jenderal II AFTECH, sejalan dengan pendapat tersebut. Ia ingin menghapus stigma bahwa fintech dan perbankan bersaing satu sama lain. Sebaliknya, ia berharap keduanya dapat bersinergi untuk saling mendukung.

Menurut Firlie, fintech dan bank memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, serta target pasar yang berbeda. Sebagai contoh, fintech peer-to-peer lending (fintech lending), yang beroperasi secara digital, dapat berkolaborasi dengan BPR untuk mendapatkan super lender melalui channeling. Di sisi lain, BPR, yang dikenal dengan pendekatan langsung ke nasabah, dapat memperluas jangkauan dengan memanfaatkan teknologi fintech lending.

"Ada sekitar 1.500-an BPR di Indonesia, dan mereka dikenal sebagai community bank. Dalam operasional mereka, BPR sering harus mendatangi langsung nasabahnya, baik untuk proses pinjaman maupun penagihan," kata Firlie.

"Fintech bisa membantu mereka membuat operasional lebih efisien dan menjangkau pasar yang lebih luas," tambahnya.

BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa jumlah investor pasar modal di Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) mencapai 919.455 hingga Agustus 2024. Kepala OJK Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, Arifin Susanto, mengungkapkan, "Jumlah investor pasar modal di Sumbagsel mengalami peningkatan 15,54 persen secara tahunan."

Ia menjelaskan bahwa mayoritas investor menggunakan instrumen reksa dana, yang mencapai 95,46 persen. Sebaran investor di wilayah ini terdiri dari Sumatera Selatan 38,40 persen, Lampung 33,93 persen, dan Jambi 13,83 persen. Rata-rata nilai penjualan reksa dana juga menunjukkan pertumbuhan signifikan, dengan angka Rp403,36 miliar, meningkat 38,35 persen dibandingkan tahun lalu."Rata-rata nilai transaksi saham di Sumbagsel selama tiga bulan terakhir mencapai Rp8,33 triliun," tambah Arifin. Meskipun ada peningkatan, ia mencatat bahwa rata-rata transaksi untuk periode ini mengalami kontraksi dibandingkan tahun lalu.

Sektor Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) di Sumbagsel melaporkan nilai piutang pembiayaan mencapai Rp40,85 triliun, dengan rasio Non Performing Financing (NPF) terjaga pada angka terendah 2,99 persen di Kepulauan Bangka Belitung. Jenis pembiayaan yang paling umum adalah pembiayaan multiguna, diikuti oleh pembiayaan investasi dan modal kerja.

Arifin juga menyampaikan bahwa teknologi keuangan mengalami peningkatan, dengan jumlah rekening lender meningkat 77,72 persen, meskipun jumlah rekening borrower menurun 18,05 persen. "Akumulasi penyaluran pinjaman kepada borrower mencapai Rp7,85 triliun," ujarnya, menambahkan bahwa outstanding pinjaman per Agustus 2024 adalah Rp3,77 triliun.

BPRNews.id - Pjs Bupati Bengkalis, Drs. Akhmad Sudirman Tavipiyono, menyambut baik kedatangan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Riau, Triyoga Laksito, pada Selasa (8/10) di Wisma Daerah Sri Mahkota. Kedatangan tersebut bertujuan untuk meningkatkan sinergi dengan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Bengkalis.

Dalam kesempatan itu, Triyoga menyampaikan, "Dari 13 TPAKD di Provinsi Riau, hanya Kabupaten Bengkalis yang memiliki pasar modal, dan ini sangat penting untuk perekonomian daerah." Ia juga menambahkan bahwa program pasar modal harus diakomodir dalam program tahunan Kabupaten Bengkalis.

Sementara itu, Pjs Bupati Tavip mendukung penuh program OJK, mengatakan, "Semoga dengan berbagai upaya yang dilakukan, kita dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat Bengkalis. OJK dan seluruh stakeholder perlu bersinergi untuk mendorong IKM dan UMKM agar lebih maju."

Kegiatan dilanjutkan dengan Sosialisasi dan Inklusi Saham Pasar Modal yang dijadwalkan berlangsung pada 9 Oktober di Ruang Rapat Hang Tuah Kantor Bupati Bengkalis.

BPRNews.id  - Sejumlah bank di Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI) III mencatat kinerja yang beragam hingga Agustus 2024. Beberapa bank berhasil mencatatkan pertumbuhan laba, namun yang lain mengalami penurunan. Salah satu yang mencatat kinerja positif adalah PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI/BRIS) dengan laba bersih mencapai Rp4,47 triliun, tumbuh 20,59% dibandingkan Agustus 2023 yang mencatatkan Rp3,71 triliun. Direktur Utama BSI, Hery Gunardi, optimistis mempertahankan pertumbuhan laba bersih di atas 30% pada 2024 dengan target penyaluran pembiayaan tumbuh 16%-18%.

BSI juga fokus meningkatkan pendapatan berbasis komisi (fee-based income) yang diproyeksikan tumbuh di atas 10% pada 2024. Sumber pendapatan ini berasal dari transaksi treasury, investasi syariah, reksadana, serta layanan digital. "BSI menyiapkan strategi untuk menjaga pertumbuhan laba, salah satunya melalui pembiayaan yang menghasilkan margin bagi hasil," ujar Hery.

Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) juga mencatatkan laba Rp4,36 triliun, tumbuh 4,23% dibanding Agustus 2023 yang mencatatkan Rp4,18 triliun. Direktur Utama BNGA, Lani Darmawan, mengatakan fokus utama bank berada pada penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan CASA untuk mengatasi tingginya cost of fund. BNGA juga lebih selektif dalam menyalurkan kredit ke segmen UKM dan ritel, sambil menjaga efisiensi dan kualitas aset agar tidak terpengaruh oleh pencadangan yang tinggi.

Sementara itu, PT Bank OCBC NISP Tbk. (NISP) mencatatkan pertumbuhan laba 29,90% menjadi Rp3,58 triliun dari Rp2,75 triliun pada Agustus 2023. OCBC baru-baru ini menyelesaikan merger dengan Bank Commonwealth, yang disambut dengan optimisme oleh Presiden Direktur OCBC, Parwati Surjaudaja. Merger ini dianggap sebagai langkah strategis untuk memperluas pasar, terutama di segmen ritel dan UKM.

Namun, di sisi lain, beberapa bank mengalami penurunan laba. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) mengalami penurunan laba sebesar 9,75% menjadi Rp1,80 triliun, dan Panin Bank (PNBN) turun 12,20% menjadi Rp1,67 triliun. Selain itu, Bank Danamon Indonesia Tbk. (BDMN), BTPN, Maybank Indonesia, dan Bank Mega juga mencatat penurunan laba. 

Menurut Trioksa Siahaan dari LPPI, fluktuasi kinerja ini dipengaruhi oleh peningkatan beban operasional dan terhambatnya pertumbuhan pendapatan. Eko Listiyanto dari Indef menambahkan bahwa bank-bank KBMI III menghadapi tantangan besar karena skala ekonomi mereka lebih terbatas dibandingkan bank besar, sehingga lebih sulit bersaing dalam penyaluran kredit dan pengumpulan dana.

BPRNews.id  - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan bahwa perbankan di Sulawesi Selatan (Sulsel) menunjukkan kinerja yang solid hingga Agustus 2024, berdasarkan pertumbuhan total aset, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan penyaluran kredit. Total aset perbankan di wilayah ini mencapai Rp198,95 triliun, mengalami peningkatan sebesar 7,78% dibandingkan dengan Agustus 2023 yang mencatatkan Rp184,58 triliun. Bank umum mencatat pertumbuhan aset sebesar 7,85% menjadi Rp195,24 triliun, sementara aset Bank Perkreditan Rakyat (BPR) tumbuh 4,48% menjadi Rp3,71 triliun

Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh sebesar 8,61% menjadi Rp133,64 triliun, meningkat dari Rp123,04 triliun pada tahun sebelumnya. Penyaluran kredit juga mengalami peningkatan sebesar 7,68%, dengan total Rp162,32 triliun, dibandingkan Rp150,74 triliun pada tahun sebelumnya. Kepala Kantor OJK Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Darwisman, menjelaskan bahwa kredit produktif mendominasi dengan porsi 55,04%, sementara sektor perdagangan besar dan eceran menjadi penerima terbesar, mencapai Rp38,66 triliun atau 23,82%.

Darwisman juga menyebutkan, “Penyaluran kredit di Sulsel ini didominasi oleh kredit produktif, dan sektor perdagangan besar dan eceran menjadi porsi terbesar dengan 23,82%.”

Selain itu, kinerja intermediasi perbankan terjaga dengan Loan to Deposit Ratio (LDR) sebesar 123,72% dan tingkat rasio kredit bermasalah (NPL) berada pada 2,98%, yang masih dalam batas aman. Perbankan syariah di Sulsel menunjukkan pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan perbankan konvensional, dengan aset mencapai Rp15,54 triliun, tumbuh 16,86% dibandingkan tahun sebelumnya. DPK di perbankan syariah mencapai Rp11,26 triliun, meningkat signifikan sebesar 21,1%, dan pembiayaan mencapai Rp13,26 triliun, tumbuh 17,22%.

Tingkat intermediasi perbankan syariah berada di level 117,72% dengan rasio NPF (Non-Performing Financing) sebesar 2,26%, yang menurut Darwisman masih dalam level yang aman.