BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) mencatat pertumbuhan yang positif di sektor perbankan hingga Agustus 2024. Total aset perbankan di wilayah ini mencapai Rp198,95 triliun, meningkat sebesar 7,78 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Dana pihak ketiga (DPK) juga mengalami pertumbuhan sebesar 8,61 persen (yoy) dengan nilai mencapai Rp133,64 triliun.
Kepala OJK Sulselbar, Darwisman, menyampaikan bahwa kredit yang disalurkan perbankan di Sulsel meningkat sebesar 7,68 persen (yoy), dengan total nominal mencapai Rp162,32 triliun. Dari total kredit tersebut, mayoritas adalah kredit produktif, yaitu sebesar 55,04 persen. Sektor perdagangan besar dan eceran menjadi penerima kredit terbesar dengan porsi 23,82 persen, atau senilai Rp38,66 triliun.
Secara keseluruhan, penyaluran kredit dari bank umum mencapai Rp159,17 triliun, sementara Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menyumbang Rp3,14 triliun. Loan to Deposit Ratio (LDR) perbankan Sulsel berada di level 123,72 persen, dengan rasio kredit bermasalah (NPL) yang masih aman di angka 2,98 persen.
Perbankan syariah di Sulsel juga menunjukkan kinerja yang kuat dengan pertumbuhan aset sebesar 16,86 persen (yoy) menjadi Rp15,54 triliun. Penghimpunan DPK perbankan syariah meningkat tajam sebesar 21,10 persen, mencapai Rp11,26 triliun, dan penyaluran pembiayaan tumbuh 17,22 persen menjadi Rp13,26 triliun. Tingkat intermediasi perbankan syariah berada di level 117,72 persen, dengan rasio pembiayaan bermasalah (NPF) yang tetap aman di 2,26 persen.
Perkembangan ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat tantangan di ekonomi global, sektor perbankan di Sulselbar tetap solid dan berkembang, baik di sektor konvensional maupun syariah.
BPRNews.id - Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) mendorong pembentukan lembaga penjamin simpanan (LPS) khusus untuk koperasi melalui revisi Undang-Undang Perkoperasian. Deputi Bidang Perkoperasian Kemenkop UKM, Ahmad Zabadi, menyampaikan dalam jumpa pers di Jakarta, “Dengan adanya LPS, simpanan anggota koperasi akan lebih aman, bahkan jika koperasi mengalami kesulitan keuangan.”
Ahmad menekankan pentingnya LPS sebagai penjamin simpanan anggota, khususnya saat koperasi menghadapi goncangan likuiditas. “Anggota akan merasa terlindungi karena simpanannya dijamin oleh LPS,” tambahnya. Ia mencatat bahwa sekitar 60-70 persen koperasi di Indonesia bergerak di sektor keuangan, sehingga keberadaan LPS sangat dibutuhkan.
Dalam RUU Perkoperasian yang sedang dibahas, pemerintah juga berencana menerapkan sanksi pidana bagi pihak-pihak yang merugikan koperasi. Ahmad menjelaskan, “Selain sanksi pidana, RUU ini juga mengatur komite mitigasi untuk menangani masalah koperasi yang mengalami kesulitan.”
Kemenkop UKM juga berupaya memperkuat pengawasan koperasi guna mencegah praktik yang merugikan. Ahmad menjelaskan, “Salah satu kendala utama dalam pengawasan adalah pembagian tanggung jawab yang terpecah antara berbagai tingkat pemerintahan.” Saat ini, pengawasan koperasi terbagi berdasarkan wilayah, yang dinilai kurang efektif.Meskipun Kemenkop UKM telah menginisiasi perubahan UU sejak awal 2023, Ahmad mengungkapkan bahwa RUU tersebut belum berhasil dibahas oleh DPR RI hingga akhir masa jabatan, padahal pembahasan direncanakan dimulai pada Oktober 2023.
BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan akses kepada perusahaan asuransi kredit untuk menggunakan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dalam upaya meningkatkan transparansi dan pengelolaan risiko di industri asuransi kredit. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari revisi aturan terkait asuransi kredit. “Revisi ini bertujuan memastikan kegiatan penjaminan asuransi kredit dilakukan lebih baik, sehingga industri dapat tumbuh lebih sehat dan stabil,” ungkap Ogi dalam acara Indonesia Rendezvous 2024 di Nusa Dua, Bali.
Ogi menambahkan bahwa akses ini memungkinkan perusahaan asuransi untuk memeriksa debitur yang diasuransikan. “Ini merupakan terobosan OJK dalam memberikan kesempatan bagi perusahaan asuransi untuk melihat data SLIK,” katanya.
Deputi Komisioner Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Iwan Pasila, juga menyampaikan bahwa akses ini sebelumnya hanya tersedia untuk perbankan. “Tujuannya adalah agar perusahaan asuransi tidak ‘membeli kucing dalam karung’. Dengan akses ini, perusahaan dapat memastikan nasabah yang dijamin benar-benar layak untuk mendapatkan kredit,” tambah Iwan.
BPRNews.id - Deputi Komisioner Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Iwan Pasila menekankan pentingnya perusahaan asuransi untuk memanfaatkan teknologi digital guna meningkatkan penetrasi asuransi di Indonesia. Dalam konferensi pers setelah acara Indonesia Rendezvous ke-28 Conference di Bali, Iwan menyatakan, “Kita tidak hanya fokus pada penetrasi di Jawa, tetapi juga harus menjangkau daerah seperti Kalimantan, Sulawesi, dan Irian.”
Iwan mengungkapkan bahwa penggunaan teknologi digital sangat diperlukan, terutama karena infrastruktur digital di luar Pulau Jawa masih minim. “Dengan memanfaatkan teknologi, perusahaan asuransi dapat efisiensi biaya, termasuk biaya pemasaran, karena bisa berhubungan langsung dengan nasabah secara online,” tambahnya.
Dia juga menyarankan agar perusahaan asuransi menghasilkan produk-produk baru yang sederhana, seperti asuransi kecelakaan diri yang bisa dipasarkan secara digital. Selain itu, Iwan mengingatkan pentingnya penggunaan teknologi digital dalam proses klaim. “Jangan sampai penetrasinya digital, tetapi klaimnya masih konvensional. Itu tidak mendorong penetrasi kita,” tegasnya.
Iwan juga menyoroti peran agen asuransi dalam memastikan kualitas portofolio bisnis. “Jika kualitas yang masuk baik, manajemen risiko perusahaan juga akan baik, dan hasilnya akan memuaskan nasabah. Kita perlu memastikan bahwa penetrasi asuransi semakin kuat,” tutupnya.
BPRNews.id - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, atau BRI, berhasil meraih tiga penghargaan bergengsi dalam ajang Top BUMN Awards 2024. Penghargaan tersebut meliputi The Best CEO: Excellent in Business Intelligence Solution untuk Direktur Utama BRI, Sunarso; The Best CFO: Excellent in Finance Transformation untuk Direktur Keuangan BRI, Viviana Dyah Ayu R.K.; dan BRI sebagai The Best State-Owned Enterprise Category of Public Companies di sektor keuangan.
Ajang penghargaan ini mengusung tema "Performance and Sustainability" dan diselenggarakan oleh Harian Bisnis Indonesia di Kuningan, Jakarta. Dalam pernyataan terpisah, Sunarso menyampaikan bahwa penghargaan ini adalah bentuk apresiasi bagi semua Insan BRILian yang telah berkomitmen untuk berkontribusi dalam perekonomian Indonesia.
"Kami juga mempersembahkan penghargaan ini kepada semua UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia atas semangat berjuang dan pantang menyerah di kondisi yang tidak mudah," kata Sunarso.
Wakil Presiden Komisaris Bisnis Indonesia Group, Budiarsa Sastrawinata, menjelaskan pentingnya peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam perekonomian, termasuk dalam pembangunan infrastruktur, pengembangan UMKM, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. "Dengan keberanian mengambil risiko dan inovasi, BUMN berperan sebagai agen perubahan yang mampu mengatasi tantangan ekonomi, Dengan keberanian mengambil risiko dan inovasi sebagai kuncinya, BUMN telah mengambil peran semakin besar sebagai agen perubahan yang mampu mengatasi tantangan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun global" ujarnya.
Hingga akhir triwulan II tahun 2024, BRI mencatat kinerja positif dengan laba konsolidasi mencapai Rp29,90 triliun. Penyaluran kredit BRI juga menunjukkan pertumbuhan, mencapai Rp1.336,78 triliun atau tumbuh 11,20 persen (year-on-year), dengan segmen UMKM mendominasi sebesar 81,96 persen atau sekitar Rp1.095,64 triliun.
Penghargaan Top BUMN Awards 2024 diberikan berdasarkan penilaian dewan juri yang profesional dan kompeten, menjamin objektivitas dalam proses seleksi. Proses ini mencakup pendaftaran, pengisian kuesioner, penyampaian data relevan termasuk laporan keuangan selama tiga tahun terakhir, serta wawancara dengan dewan juri. Para juri di antaranya adalah Wimboh Santoso (Ketua Dewan Komisioner OJK periode 2017-2022), Rudiantara (Menteri Komunikasi dan Informatika periode 2014-2019), dan Lulu Terianto (Presiden Direktur Bisnis Indonesia Group).