BPRNews.id - Mayoritas rekening nasabah perbankan di Indonesia saat ini sudah dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dengan cakupan mencapai 99,94% dari total rekening yang ada di bank atau setara dengan 592,41 juta rekening.
"Hingga akhir Agustus 2024 mencapai 99,94% dari total rekening atau setara 592,41 juta nasabah Bank Umum," ujar Ketua Dewan Komisioner LPS, Purbaya Yudhi Sadewa, saat konferensi pers usai rapat berkala KSSK pada Jumat (18/10/2024).
Selain itu, nasabah di luar bank umum yang memiliki rekening dengan saldo maksimal Rp2 miliar per nasabah per bank juga sudah dijamin oleh LPS. Rekening nasabah BPR/BPRS juga hampir seluruhnya dijamin, dengan proporsi 99,98% dari total rekening, atau setara dengan 15,81 juta rekening.
Sebagai tambahan, saat ini LPS menetapkan tingkat bunga penjaminan (TBP) untuk simpanan rupiah di bank umum pada level 4,25%, sedangkan TBP untuk simpanan rupiah di BPR sebesar 6,75%. Sementara itu, untuk simpanan valas di bank umum, TBP ditetapkan sebesar 2,25%.
Penetapan TBP ini bertujuan memberikan ruang bagi perbankan untuk mengelola likuiditas serta menyesuaikan suku bunga simpanan. "Ini dievaluasi memperhatikan suku bunga pasar simpanan, likuiditas perbankan, serta respons atas kebijakan suku bunga acuan bank sentral yang bersifat gradual dan tetap menjaga cakupan penjaminan yang memadai," jelas Purbaya.
TBP tersebut berlaku dari 1 Oktober 2024 hingga 31 Januari 2025. Perlu diingat, TBP merupakan batas suku bunga maksimal agar simpanan nasabah dapat masuk ke dalam program penjaminan simpanan LPS.
BPRNews.id - Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Agung Sejahtera secara resmi membuka kantor cabang di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, dengan tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.
Kantor cabang baru ini berlokasi di Jalan Agil Kusumadiya, jalur Kudus-Semarang, dan peresmian dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Tengah, Sumarjono.
Turut hadir dalam acara tersebut adalah Pemegang Saham Pengendali BPR Agung Sejahtera, H. Musthofa, pemegang saham Hj. Atiek Musthofa, Sekretaris Daerah (Sekda) Kudus Revlisianto Subekti, serta para pimpinan perbankan di Kudus, nasabah, dan deposan yang telah menjadi mitra strategis selama ini.
Sumarjono, Kepala OJK Jawa Tengah, memberikan apresiasi atas pembukaan cabang baru ini dan menilai kehadiran BPR Agung Sejahtera akan memberikan dampak positif bagi sektor UMKM di Kudus.
"BPR AS ini menjadi satu-satunya BPR di Indonesia yang sudah mengantongi izin penyaluran KUR. Ini tentu akan menjadi daya saing bagi BPR AS guna mengembangkan layanan jasa keuangan, khususnya bagi masyarakat Kudus," ungkap Sumarjono.
H. Musthofa, selaku pemegang saham pengendali BPR Agung Sejahtera, merasa bersyukur atas pencapaian ini dan mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat.
"Alhamdulillah, hari ini kantor cabang kedua kami resmi dibuka di Kudus," ujar Musthofa, yang juga merupakan mantan Bupati Kudus.
Sebagai anggota DPR RI dari PDI Perjuangan, Musthofa juga menekankan bahwa sektor perbankan, terutama BPR, kini didukung oleh peraturan perundang-undangan yang semakin memudahkan perkembangannya, serta pengawasan dari OJK.
Selain itu, BPR Agung Sejahtera kini fokus pada pengembangan layanan digital bagi nasabah, seperti layanan M-Banking, serta kerja sama dengan bank konvensional untuk menyediakan layanan ATM bersama.
"Jadi jangan heran kalau kantor terlihat sepi, karena banyak layanan yang sudah beralih ke digital," pungkas Musthofa.
BPRNews.id - PT BPR BKK Lasem memperkenalkan promo bunga rendah untuk kredit selama periode Oktober hingga Desember 2024. Dalam promo ini, suku bunga kredit yang sebelumnya sebesar 10 persen diturunkan menjadi 7 persen. Penawaran ini berlaku untuk nasabah lama maupun penerima Kredit Bulanan Mikro Bangkit (KBMB).
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PT BPR BKK Lasem, Herry Setyo Nugroho, menyatakan bahwa perusahaan telah menyiapkan dana sebesar Rp 45 miliar untuk mendukung pemberian kredit selama masa promo tersebut. Menurut Herry, kebijakan ini merupakan upaya untuk meningkatkan penyaluran kredit di akhir tahun, terutama setelah penurunan yang disebabkan oleh perlambatan ekonomi global.
"Kami berupaya menggenjot penyaluran kredit di tiga bulan terakhir tahun ini dengan promo bunga 7 persen," ungkap Herry pada acara Undian Gelegar Tamades 2024 di Pendapa Museum Kartini Rembang, Kamis (12/10/2024).
Selain itu, Herry juga menegaskan bahwa PT BPR BKK Lasem tetap stabil dan aman, dengan simpanan nasabah yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Walaupun terdapat penurunan dalam penyaluran kredit dan penghimpunan dana tahun ini, tren terbaru menunjukkan peningkatan yang positif.
Bupati Rembang, Abdul Hafidz, menyampaikan apresiasinya atas kontribusi lembaga keuangan seperti PT BPR BKK Lasem dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, yang tetap positif di tengah perlambatan ekonomi global. Ia berharap agar lembaga keuangan di Rembang dapat merangkul berbagai sektor, termasuk pertanian, kelautan, dan pertambangan.
Pada acara Undian Gelegar Tamades tersebut, PT BPR BKK Lasem juga membagikan hadiah utama berupa Honda Mobilio dan 14 unit sepeda motor, serta berbagai doorprize lainnya kepada nasabah yang beruntung.
Hadiah utama jatuh kepada Kusno, seorang nasabah dari kantor pusat operasional PT BPR BKK Lasem.
BPRNews.id - Penjabat Bupati Jepara, Edy Supriyanta, berharap PT BPR BKK Jepara dapat terus menjaga konsistensi dan eksistensinya di tengah persaingan perbankan yang semakin ketat.
Harapan ini disampaikan Edy Supriyanta ketika menghadiri pengundian hadiah Tamades periode 2023-2024 yang berlangsung di Alun-Alun 2 Jepara, pada Rabu (16/10/2024).
"BPR BKK Jepara telah terbukti mampu bertahan, bahkan ketika perekonomian sedang mengalami guncangan akibat krisis maupun pandemi. Saya berharap eksistensi dan konsistensi ini tetap berlanjut dan berkembang dengan tren yang positif," ujar Pj Bupati Jepara.
Edy juga menambahkan bahwa dari total aset sebesar Rp453 miliar yang dimiliki oleh BPR BKK Jepara, sekitar Rp386 miliar berasal dari dana masyarakat.
Untuk itu, Edy menekankan pentingnya bagi manajemen bank milik daerah ini untuk menjaga kepercayaan nasabah. "Dana masyarakat yang tersimpan di BPR BKK sangat besar, maka kehati-hatian dalam pengelolaannya sangatlah penting. Di tengah persaingan ketat dunia perbankan saat ini, kesetiaan dan kepercayaan nasabah sangatlah berharga," jelas Edy.
Ia juga meminta kepada direksi dan karyawan PT BPR BKK Jepara untuk selalu berintegritas, profesional, menjunjung tinggi transparansi, menjaga kepercayaan nasabah, serta terus berinovasi dengan meningkatkan layanan digital. "Kepada para nasabah yang mendapatkan hadiah, saya ucapkan selamat. Semoga PT BPR BKK Jepara semakin maju dan berkembang, serta terus memperkuat eksistensinya sebagai bank perkreditan yang memberikan manfaat besar bagi masyarakat Jepara," tutupnya.
Sementara itu, Direktur Utama PT BPR BKK Jepara, Basri, melaporkan bahwa hingga September 2024, total aset bank tersebut mencapai Rp453 miliar, di mana sekitar Rp386 miliar merupakan dana masyarakat, dengan penyaluran kredit sebesar Rp324 miliar.
"Sampai September, kami mencatat laba sebesar Rp10,1 miliar," ungkap Basri.
Basri menambahkan bahwa pelaksanaan Gebyar Tamades ini adalah bentuk penghargaan dan rasa terima kasih kepada nasabah yang telah setia dan percaya kepada PT BPR BKK Jepara (Perseroda). Pada acara tersebut, bantuan juga diberikan kepada masyarakat.
Beberapa di antaranya termasuk bantuan untuk 60 anak yatim senilai masing-masing Rp300 ribu, bantuan air bersih sebesar Rp8 juta untuk warga Karimunjawa, serta bantuan untuk 6 Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) masing-masing sebesar Rp10 juta.
Untuk hadiah utama dari undian Tamades, satu unit rumah tipe 36/66 berhasil dimenangkan oleh Abdullah Afifudin dari Cabang Bangsri.
Sedangkan, tiga unit sepeda motor dimenangkan oleh Eri Susanto (Kantor Pusat), Masyuni (Cabang Welahan), dan Fina Khoirun Nisa (Cabang Bangsri).
BPRNews.id - Presiden Prabowo Subianto berencana menghapus utang petani, nelayan, dan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui Peraturan Presiden (Perpres). Rencana ini disampaikan oleh Hashim Djojohadikusumo, adik Prabowo. Tujuan utama penghapusan utang ini adalah untuk memulihkan akses kredit dan mencegah para petani, nelayan, dan UMKM dari ketergantungan pada pinjaman online (pinjol) dan rentenir.
Hashim menjelaskan bahwa jutaan petani dan nelayan masih dibebani utang lama yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya, termasuk utang dari 1998 dan 2008. Sekitar 5-6 juta petani dan nelayan terpaksa beralih ke rentenir dan pinjol karena mereka tidak dapat lagi meminjam uang dari bank.
Meski utang-utang tersebut sebenarnya sudah diganti oleh asuransi perbankan, hak tagih bank kepada para petani dan nelayan ini masih belum dihapuskan. Hal ini mengakibatkan banyak dari mereka memiliki masalah dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Hashim menyebutkan bahwa ia sudah membahas masalah ini dengan Prabowo dan berharap Perpres pemutihan segera disahkan, yang saat ini sedang disiapkan oleh Menteri Hukum, Supratman. Langkah ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk kembali mendapatkan akses kredit dari bank.
Menurut Hashim, pemutihan utang ini adalah salah satu langkah penting dalam upaya pengentasan kemiskinan, yang diperkirakan akan memberikan dampak positif bagi 30-40 juta orang di masa mendatang.
BPRNews.id - Bank UMKM Jawa Timur (PT BPR Jatim) dan Atase Perdagangan Republik Indonesia di Tokyo menandatangani nota kesepahaman pada Jumat 18 Oktober 2024 untuk mendukung ekspor produk-produk UMKM dari Jawa Timur ke Jepang. Kerja sama ini bertujuan memperluas pasar internasional untuk produk unggulan UMKM yang dibina oleh Bank UMKM Jatim.
Plt Direktur Utama Bank UMKM Jatim, Irwan Eka Wijaya Arsyad, menyampaikan bahwa pihaknya siap membantu promosi produk UMKM dan mendukung kebutuhan permodalan mereka untuk memasuki pasar ekspor. "Kerja sama ini bertujuan untuk menggali potensi dan mengidentifikasi kebutuhan pasar Jepang terhadap produk UMKM Jatim," ujarnya.
Bank UMKM Jatim akan berperan sebagai mitra strategis yang membantu UMKM mempromosikan produknya serta memberikan dukungan finansial yang diperlukan. Selain sebagai lembaga keuangan, bank ini juga mendukung pengusaha lokal dalam memperluas skala bisnis mereka.
Duta Besar Indonesia untuk Jepang, Heri Akhmadi, menekankan pentingnya meningkatkan kelas UMKM Indonesia. Ia juga mengajak Bank UMKM Jatim berpartisipasi dalam berbagai acara di Jepang, seperti Osaka Expo dan Food Expo Japan pada 2025, untuk memperkenalkan produk UMKM siap ekspor.
Atase Perdagangan RI di Tokyo, Merry Astrid Indriasari, menambahkan bahwa produk kerajinan dari UMKM Jatim mendapat respon positif di Jepang, meski tantangan tetap ada, terutama terkait perizinan industri makanan dan minuman.
Kerja sama ini mencakup promosi ekspor produk UMKM dan penyediaan materi promosi untuk meningkatkan daya saing. Diharapkan, kolaborasi ini akan mendukung pertumbuhan UMKM Jawa Timur dan memperluas akses mereka di pasar internasional, khususnya Jepang.
BPRNews.id - Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) terus memperkuat dukungannya terhadap transformasi digital di sektor perbankan dengan menghadirkan teknologi Graph Analytic pada Rapat Kerja Nasional Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Rakernas Perbarindo). Solusi ini diharapkan membantu Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) mengelola keamanan data nasabah secara lebih efektif.
Direktur Operasi Peruri, Sunu Widyatmoko, menegaskan komitmen perusahaan dalam meningkatkan keamanan data pribadi nasabah melalui teknologi yang canggih. “Dengan solusi Peruri Graph Analytic, PERURI memberikan nilai tambah melalui pendekatan yang terukur dan berkelanjutan, guna menciptakan ekosistem digital yang saling terintegrasi dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi,” ujar Sunu.
Peruri Graph Analytic memberikan sejumlah keunggulan strategis bagi BPR-BPRS untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan aman. Solusi ini menawarkan fitur visualisasi profil nasabah yang lebih terintegrasi, yang memungkinkan bank untuk melihat perjalanan nasabah secara menyeluruh. Hal ini memberi sudut pandang baru yang dapat membantu pihak bank dalam menentukan strategi bisnis yang lebih informatif dan efisien.
Teknologi ini juga memungkinkan analisis motif transaksi yang bertujuan untuk mengidentifikasi aktivitas yang mencurigakan, termasuk potensi praktik pencucian uang (money laundering) dan pelanggaran terhadap Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Dengan demikian, teknologi ini membantu bank menjaga kepatuhan terhadap regulasi perbankan yang berlaku, sekaligus memperkuat langkah-langkah pencegahan risiko.
Dengan inovasi ini, Peruri berharap dapat mendukung BPR dan BPRS dalam membangun ekosistem perbankan yang lebih aman dan adaptif, sejalan dengan upaya peningkatan keamanan data di era digital.
BPRNews.id - Bank Rakyat Indonesia (BRI), sebagai salah satu lembaga keuangan terbesar di tanah air, aktif berinovasi untuk memperkokoh posisinya di sektor perbankan. Dalam beberapa tahun terakhir, BRI telah meluncurkan berbagai terobosan guna memenuhi kebutuhan nasabah di era digital yang terus berkembang.
BRI kini menawarkan layanan perbankan digital yang semakin lengkap. Aplikasi seperti BRImo memungkinkan nasabah untuk mengakses layanan perbankan dari genggaman tangan. Melalui BRImo, nasabah dapat membuka rekening, melakukan transfer, membayar tagihan, hingga mengelola investasi dengan mudah tanpa perlu ke kantor cabang.
BRI juga memperkenalkan BRISpot, aplikasi yang memudahkan nasabah untuk mengajukan pinjaman secara digital. Melalui aplikasi ini, pengguna dapat mengisi data pengajuan kredit dan memantau status pengajuan mereka secara langsung, memberikan kenyamanan dan efisiensi yang lebih tinggi bagi nasabah.
Sebagai upaya memperluas akses layanan keuangan, BRI menjalankan program BRILink dengan membangun jaringan agen perbankan yang tersebar hingga ke pelosok Indonesia. Agen BRILink memungkinkan masyarakat di daerah terpencil untuk melakukan transaksi perbankan, seperti setoran, penarikan, pembayaran, dan transfer, tanpa harus ke bank. Inisiatif ini merupakan wujud nyata dari komitmen BRI dalam memperkuat inklusi keuangan di berbagai wilayah.
BRI juga memanfaatkan teknologi digital dalam menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diperuntukkan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Melalui platform digital seperti KUR Digital, BRI mempermudah pengajuan dan penyaluran pinjaman dengan proses yang lebih cepat. Selain itu, BRI menawarkan aplikasi Pinang, sebuah fintech yang memungkinkan pinjaman mikro dengan persetujuan cepat untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang memerlukan pinjaman dalam jumlah kecil namun mendesak.
Menghadapi persaingan ketat di sektor perbankan, BRI mengembangkan kemitraan dengan berbagai perusahaan fintech guna menciptakan ekosistem keuangan yang lebih inklusif. Salah satunya adalah kolaborasi dengan platform peer-to-peer (P2P) lending untuk mempermudah akses pembiayaan bagi UMKM. Selain itu, BRI berinvestasi dalam teknologi blockchain dan kecerdasan buatan (AI) untuk memaksimalkan efisiensi operasional sekaligus menjaga keamanan transaksi.
Layanan wealth management yang ditujukan bagi nasabah kelas menengah ke atas juga telah diperluas oleh BRI. Melalui layanan ini, nasabah dapat mengelola portofolio investasi secara digital dan memilih produk keuangan seperti reksa dana, obligasi, atau saham langsung dari aplikasi. Fitur ini memberikan kenyamanan lebih bagi nasabah yang ingin berinvestasi dengan cepat dan efisien.
BRI juga mengadopsi teknologi big data dan kecerdasan buatan (AI) untuk analisis risiko kredit. Melalui pemanfaatan data yang canggih, BRI dapat menganalisis perilaku nasabah dan memberikan skor kredit yang lebih akurat, sehingga meminimalkan risiko gagal bayar. Teknologi ini membantu BRI dalam menyediakan produk kredit yang lebih tepat bagi nasabah yang membutuhkannya.
Melalui digitalisasi layanan, perluasan inklusi keuangan, pengembangan produk berbasis teknologi, serta kolaborasi dengan fintech, BRI terus menjadi pelopor dalam industri perbankan Indonesia yang semakin modern dan inklusif. Inovasi ini menunjukkan komitmen BRI untuk tumbuh sejalan dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Dengan pendekatan yang proaktif, BRI diharapkan mampu menghadapi tantangan masa depan dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat dalam layanan keuangan.
BPRNews.id - Mojokerto, Bhirawa. Dalam rangka meningkatkan wawasan perbankan dan mengoptimalkan pengelolaan BUMD, Pemerintah Kabupaten Mojokerto mengadakan kunjungan kerja ke PT BPR Bank Jombang Perseroda pada Rabu, (23/10) siang.
Kunjungan ini dipimpin oleh Pjs Bupati Mojokerto, Akhmad Jazuli, serta dihadiri oleh Sekretaris Daerah, staf ahli bupati, kepala OPD, para camat, direktur RSUD R.A. Basoeni, RSUD Prof. Dr. Soekandar, dan jajaran direksi PT BPR Majatama Kabupaten Mojokerto.
Akhmad Jazuli menyoroti peran penting BUMD dalam menggerakkan perekonomian daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia juga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan BUMD untuk bersama-sama memajukan ekonomi daerah.
"BUMD adalah milik kita bersama. Kita harus menjaga dan mengembangkannya agar semakin besar," tegas Jazuli dalam pertemuan di aula kantor BPR Bank Jombang, lantai 7, Jalan Presiden Abdurrahman Wahid, Desa Candi Mulyo, Kecamatan Jombang.
Jazuli juga mendorong para pejabat Kabupaten Mojokerto untuk belajar dan mengadopsi inovasi dari BPR Bank Jombang. "Harapan saya, apa yang kita pelajari hari ini bisa kita terapkan untuk pengembangan BPR di Kabupaten Mojokerto," ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Pjs Bupati Mojokerto juga menekankan pentingnya inovasi dan profesionalisme dalam pengelolaan BUMD. Menurutnya, agar BUMD tetap memberikan layanan terbaik, mereka harus terus berinovasi dan profesional dalam menangkap peluang dan menghasilkan PAD.
"Acara ini mengajak kita semua, terutama direksi BUMD PT. BPR Majatama Perseroda, untuk belajar lebih banyak dan memperbaiki diri dalam memberikan layanan yang optimal kepada masyarakat, menjadi lebih produktif, serta mampu melihat peluang dan berinovasi agar menghasilkan produk yang bermanfaat. Dengan dukungan pemerintah daerah, kami berharap BUMD bisa terus berkembang lebih baik," tambah Jazuli.
Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto, Teguh Gunarko, dalam sambutannya mengingatkan pentingnya sinergi antara BUMD dan pemerintah daerah. Ia menekankan bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2017, BUMD harus berperan dalam meningkatkan ekonomi daerah, menghasilkan produk berkualitas, dan menjalankan tata kelola yang baik.
"Tata kelola perusahaan yang baik akan membantu perusahaan mencapai tujuan ekonomi yang berkelanjutan," ujar Teguh.
Teguh berharap, dari kegiatan studi tiru ini, banyak manfaat yang bisa diterapkan untuk pengembangan BUMD di Mojokerto. "Semoga silaturahmi dan kerja sama antara BPR Bank Jombang dan PT. BPR Majatama Perseroda semakin erat," tutupnya.
BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus melakukan langkah untuk memperkuat Bank Perekonomian Rakyat (sebelumnya dikenal sebagai Bank Perekonomian Rakyat, Red).
Salah satu target OJK adalah mengurangi jumlah BPR hingga menjadi 1.000 unit pada tahun 2027 melalui kebijakan merger atau penggabungan. Bahkan, sepanjang tahun 2024 ini, OJK sudah menutup tujuh BPR untuk memperkuat kondisi keuangan dan institusi perbankan tersebut.
Di Kalimantan Selatan (Kalsel), Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) sedang mempersiapkan diri untuk merespons kebijakan tersebut.
"Kami hanya menyampaikan kepada pemegang saham bahwa ada aturan baru dari OJK terkait merger," ujar Suprapto.
Menurut Suprapto yang juga menjabat sebagai Direktur Utama PT BPR Tanahlaut (Tala), keputusan akhir terkait aturan OJK tersebut berada di tangan pemegang saham. Hingga saat ini, belum ada pertemuan khusus yang digelar untuk membahas rencana merger. Karena, menurutnya, merger bukan wewenang manajemen BPR, melainkan merupakan ranah pemegang saham.
Di Kalsel sendiri, saat ini terdapat 16 BPR, yang terdiri dari 1 BPR Syariah, 9 BPR milik pemerintah daerah, dan 6 BPR swasta.
Lebih lanjut, Suprapto menyebutkan bahwa proses merger membutuhkan waktu. Selain menunggu arahan lebih lanjut dari OJK, komunikasi juga perlu dilakukan terlebih dahulu dengan pemerintah daerah sebagai pemegang saham.
Komposisi pemegang saham BPR di Kalsel meliputi Pemerintah Provinsi Kalsel, pemerintah kabupaten/kota, serta Bank Kalsel.
Ia juga menegaskan bahwa secara tertulis telah menyampaikan kepada para pemegang saham mengenai aturan baru terkait merger. Saat ini, pihaknya hanya menunggu keputusan dari para pemegang saham.
Dari sisi bisnis, Suprapto menambahkan bahwa tidak ada masalah apabila merger ini nantinya dilaksanakan. Secara modal dan kelembagaan, BPR akan menjadi lebih besar dan kuat.
Namun, dampak yang mungkin muncul adalah terkait dengan posisi pemerintah kabupaten/kota, karena dengan adanya merger, porsi saham mereka kemungkinan akan menjadi lebih kecil. Sementara itu, saham pemerintah provinsi—termasuk Bank Kalsel—bisa saja meningkat karena terakumulasi dari seluruh daerah. Hal ini memungkinkan pemerintah kabupaten/kota untuk menjadi pemegang saham minoritas.
Sebagai gambaran, di PT BPR Tala yang telah beroperasi sejak Juni 2013, komposisi saham terdiri dari Pemkab Tala sebesar Rp 4,6 miliar, saham Pemprov Kalsel sebesar Rp 1,35 miliar, dan Bank Kalsel sebesar Rp 150 juta.
Berdasarkan catatan, PT BPR Tala selain menyalurkan kredit modal usaha reguler, juga telah menyalurkan kredit khusus tanpa bunga atau nol persen yang dikenal dengan program Gapura Karomah (Gerakan Peningkatan Usaha Rakyat melalui Kredit Tanpa Bunga dan Rente bagi Ekonomi Lemah) selama lima tahun terakhir. Program ini merupakan salah satu unggulan dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) 2018-2023.
Seiring dengan berakhirnya periode RPJMD, program Gapura Karomah juga berakhir. Namun, Pemkab Tala berencana melanjutkan program tersebut karena tingginya minat masyarakat.
Senada dengan Suprapto, Direktur BPR Hulu Sungai Selatan (HSS), Akhmad Zainudin, juga menyatakan bahwa keputusan mengenai merger sepenuhnya berada di tangan pemegang saham.
Saat ditemui Kamis (24/10) di kantornya di Lantai 2 Pasar Losbatu Kandangan, Zainudin menjelaskan bahwa pemegang saham BPR HSS adalah Pemkab HSS melalui Bagian Ekonomi dan Pembangunan.
Pihaknya sudah mengetahui tentang peraturan OJK tersebut melalui sosialisasi mengenai kepemilikan saham. Namun, menurutnya, proses merger memerlukan waktu dan penyesuaian yang tidak mudah.
"Menyatukan dua entitas yang berbeda itu tidaklah mudah. Pola pelayanan, budaya, dan jenis nasabah di tiap daerah berbeda. Saya sendiri butuh waktu dua tahun untuk memperbaiki manajemen internal setelah adanya kesalahan pengelolaan sebelumnya," ungkap Zainudin.
BPR HSS saat ini memiliki dua produk utama, yakni nasabah simpanan dan nasabah kredit, yang sebagian besar berasal dari sektor UMKM dan pasar dengan tujuan mengalihkan masyarakat dari ketergantungan pada rentenir.
Hingga Oktober 2024, total peminjam di BPR HSS mencapai 991 rekening, sedangkan nasabah simpanan berupa tabungan dan deposito mencapai 4.017 rekening dengan total dana sebesar Rp 10 miliar.
Mengenai kecukupan modal, Zainudin menyebutkan bahwa modal yang dimiliki BPR HSS saat ini sebesar Rp 5 miliar, dan masih kekurangan Rp 1 miliar dari limit OJK. Kekurangan tersebut telah diajukan sebagai penyertaan modal kepada DPRD HSS sejak 2023.
BPRNews.id - Fasilitas kredit yang belum ditarik oleh nasabah, atau dikenal sebagai kredit menganggur (Undisbursed Loan), terus meningkat. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa pada Juli 2024, Undisbursed Loan untuk Bank Umum naik 6,89% secara tahunan (yoy) menjadi Rp 2.158,25 triliun, dari Rp 2.019,16 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan bulanan (mtm) juga tercatat sebesar 0,28% dari Rp 2.152,19 triliun pada Juni 2024.
Kenaikan ini terutama terjadi di Bank Umum KBMI 1, 3, dan 4. Sebaliknya, Bank Umum KBMI 2 justru mengalami penurunan sebesar 0,20% secara tahunan, meski naik sedikit secara bulanan. Bank Persero, yang dimiliki BUMN, juga mengalami penurunan Undisbursed Loan sebesar 1,47% yoy pada Juli 2024, namun naik bulanan sebesar 1,63%. Bank Pembangunan Daerah (BPD) mencatat kenaikan tahunan sebesar 15,92%, namun turun tipis secara bulanan. Sementara itu, Bank Swasta Nasional mencatat peningkatan tahunan sebesar 13,97%.
Pengamat perbankan Arianto Muditomo mengaitkan kenaikan kredit menganggur ini dengan lemahnya daya beli masyarakat dan tren deflasi yang berkelanjutan sejak Mei 2024. Menurutnya, saat daya beli melemah, permintaan kredit untuk investasi dan konsumsi cenderung menurun, sehingga banyak kredit yang telah disetujui tidak segera ditarik. "Tren deflasi mencerminkan penurunan aktivitas ekonomi, membuat perusahaan lebih berhati-hati menggunakan fasilitas kredit," ujar Didiet, panggilan akrabnya.
Didiet juga menjelaskan bahwa meskipun penyaluran kredit perbankan tumbuh 11,4% secara tahunan (yoy) pada Agustus 2024, pertumbuhan kredit menganggur menunjukkan adanya keinginan pelaku usaha untuk mendapatkan akses pembiayaan, namun realisasi penggunaannya tertunda. Sektor-sektor seperti konstruksi, manufaktur, dan properti biasanya mengajukan kredit besar, tetapi realisasi penggunaannya bisa tertunda karena berbagai faktor, seperti perizinan atau hambatan proyek.
Beberapa bank besar, seperti Bank Mandiri dan BCA, juga mencatatkan peningkatan kredit menganggur meskipun pertumbuhan kreditnya tetap kuat. Bank Mandiri, misalnya, memiliki kredit menganggur sebesar Rp 236,28 triliun pada Agustus 2024, sementara BCA mencatat Rp 405,04 triliun. Di sisi lain, beberapa bank daerah seperti Bank Jatim juga mencatat adanya kenaikan kredit menganggur meskipun telah menyalurkan kredit secara signifikan.
Didiet memperkirakan bahwa tren Undisbursed Loan akan tetap tinggi jika ketidakpastian ekonomi terus berlanjut, tetapi jika daya beli membaik dan inflasi stabil, sebagian kredit yang menganggur dapat terealisasi, terutama di sektor-sektor yang menunggu pemulihan ekonomi.
BPRNews.id - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengungkapkan bahwa sebagian besar rekening simpanan di perbankan Indonesia memiliki saldo di bawah Rp100 juta. "Per September 2024, ada 568,31 juta rekening dengan saldo di bawah Rp100 juta, yang mencakup 98,8% dari total 593,3 juta rekening di seluruh perbankan nasional," kata LPS dalam laporannya. Angka ini menunjukkan peningkatan 10,9% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, ketika jumlah rekening dengan saldo di bawah Rp100 juta hanya 528,48 juta.
Di sisi lain, meskipun jumlah rekening dengan saldo di atas Rp5 miliar hanya 143.337 rekening, jumlah ini tumbuh sebesar 7,4% secara tahunan (year-on-year). "Simpanan dengan saldo di atas Rp5 miliar mendominasi total simpanan nasional, mencapai Rp4.699,44 triliun atau 53,6% dari total simpanan," tambah LPS.
Berdasarkan jenis simpanannya, rekening tabungan mendominasi dengan 582,04 juta rekening atau 98,1%, diikuti oleh giro dengan 5,69 juta rekening, dan deposito sebanyak 5,54 juta rekening. Selain itu, LPS juga mencatat bahwa masyarakat lebih banyak memilih bank konvensional dibandingkan bank syariah. "Sebanyak 533,06 juta rekening atau 89,8% berada di bank konvensional, sedangkan di bank syariah terdapat 60,24 juta rekening atau 10,2% dari total jumlah rekening," jelasnya.