BPRNews.id - Fasilitas kredit yang belum ditarik oleh nasabah, atau dikenal sebagai kredit menganggur (Undisbursed Loan), terus meningkat. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa pada Juli 2024, Undisbursed Loan untuk Bank Umum naik 6,89% secara tahunan (yoy) menjadi Rp 2.158,25 triliun, dari Rp 2.019,16 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan bulanan (mtm) juga tercatat sebesar 0,28% dari Rp 2.152,19 triliun pada Juni 2024.
Kenaikan ini terutama terjadi di Bank Umum KBMI 1, 3, dan 4. Sebaliknya, Bank Umum KBMI 2 justru mengalami penurunan sebesar 0,20% secara tahunan, meski naik sedikit secara bulanan. Bank Persero, yang dimiliki BUMN, juga mengalami penurunan Undisbursed Loan sebesar 1,47% yoy pada Juli 2024, namun naik bulanan sebesar 1,63%. Bank Pembangunan Daerah (BPD) mencatat kenaikan tahunan sebesar 15,92%, namun turun tipis secara bulanan. Sementara itu, Bank Swasta Nasional mencatat peningkatan tahunan sebesar 13,97%.
Pengamat perbankan Arianto Muditomo mengaitkan kenaikan kredit menganggur ini dengan lemahnya daya beli masyarakat dan tren deflasi yang berkelanjutan sejak Mei 2024. Menurutnya, saat daya beli melemah, permintaan kredit untuk investasi dan konsumsi cenderung menurun, sehingga banyak kredit yang telah disetujui tidak segera ditarik. "Tren deflasi mencerminkan penurunan aktivitas ekonomi, membuat perusahaan lebih berhati-hati menggunakan fasilitas kredit," ujar Didiet, panggilan akrabnya.
Didiet juga menjelaskan bahwa meskipun penyaluran kredit perbankan tumbuh 11,4% secara tahunan (yoy) pada Agustus 2024, pertumbuhan kredit menganggur menunjukkan adanya keinginan pelaku usaha untuk mendapatkan akses pembiayaan, namun realisasi penggunaannya tertunda. Sektor-sektor seperti konstruksi, manufaktur, dan properti biasanya mengajukan kredit besar, tetapi realisasi penggunaannya bisa tertunda karena berbagai faktor, seperti perizinan atau hambatan proyek.
Beberapa bank besar, seperti Bank Mandiri dan BCA, juga mencatatkan peningkatan kredit menganggur meskipun pertumbuhan kreditnya tetap kuat. Bank Mandiri, misalnya, memiliki kredit menganggur sebesar Rp 236,28 triliun pada Agustus 2024, sementara BCA mencatat Rp 405,04 triliun. Di sisi lain, beberapa bank daerah seperti Bank Jatim juga mencatat adanya kenaikan kredit menganggur meskipun telah menyalurkan kredit secara signifikan.
Didiet memperkirakan bahwa tren Undisbursed Loan akan tetap tinggi jika ketidakpastian ekonomi terus berlanjut, tetapi jika daya beli membaik dan inflasi stabil, sebagian kredit yang menganggur dapat terealisasi, terutama di sektor-sektor yang menunggu pemulihan ekonomi.
BPRNews.id - Sejumlah bank di Indonesia telah mengurangi jumlah mesin ATM dan kantor cabang dalam beberapa tahun terakhir. Menurut Statistik Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah kantor bank umum di Indonesia mencapai 24.243 unit pada Maret 2024, turun dari 30.733 unit di awal tahun 2020. Pengurangan ini dapat dipahami dari sudut pandang perubahan perilaku nasabah yang kini lebih banyak memanfaatkan layanan digital seperti mobile banking dan aplikasi keuangan, yang lebih mudah diakses dari berbagai lokasi.
Dari sisi bank, seperti yang disampaikan oleh Ronny Venir, Direktur Network and Services PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, BNI juga akan mengurangi penyediaan ATM pada tahun depan. Sebagai gantinya, mereka akan memperbanyak penggunaan cash recycling machine (CRM) dan Terminal Perbankan Elektronik (TPE). Ronny menjelaskan bahwa ATM yang tidak produktif akan dikurangi, dan CRM akan menggantikan karena memiliki fitur yang lebih banyak, termasuk kemampuan untuk setor tunai. “Makanya ATM tidak ada penambahan baru,” ungkap Ronny.
Lebih lanjut, Ronny juga menyoroti bahwa hanya 0,7% transaksi di BNI per Juni 2024 yang dilakukan di kantor cabang. TPE akan mengambil alih sebagian fungsi kantor cabang, tetapi nasabah akan dilayani oleh mesin. CRM, di sisi lain, dirancang untuk mempermudah nasabah, termasuk pelaku UMKM, dalam melakukan setor tunai tanpa harus pergi ke kantor cabang. "Banyak efisiensi terjadi dengan adanya perubahan perilaku dengan transaksi digital ini," pungkas Ronny.
BPRNews.id - PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk atau Bank Banten terus mencatatkan peningkatan kinerja yang signifikan, terutama dalam pengelolaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) di wilayah Provinsi Banten. Selain mengelola RKUD Pemerintah Provinsi Banten, Bank Banten juga dipercaya untuk mengelola RKUD dari Pemerintah Kota Serang dan Kabupaten Lebak. Kepercayaan ini menunjukkan peningkatan reputasi dan kredibilitas Bank Banten di mata pemerintah daerah.
Bank Banten berkomitmen untuk selalu menyediakan dana kapanpun diperlukan oleh Pemprov, PemKab, maupun PemKot yang telah mempercayakan pengelolaan RKUD mereka. Selain itu, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) dari masyarakat juga mengalami peningkatan, yang memperkuat likuiditas Bank Banten.
Likuiditas merupakan aspek vital dalam operasional perbankan. Meski situasi ekonomi global masih penuh ketidakpastian, Bank Banten telah menunjukkan kesiapan likuiditas yang kuat, didukung oleh peningkatan kepercayaan masyarakat di seluruh Provinsi Banten dan stakeholder di Indonesia. Hal ini diungkapkan dalam rilis resmi Bank Banten pada 23 Oktober 2024 oleh Corporate Secretary, yang menyatakan bahwa Loan to Deposit Ratio (LDR) Bank Banten masih berada dalam batas normal, mencerminkan pengelolaan dana yang optimal.
Dengan pertumbuhan DPK yang signifikan, Bank Banten berencana mempercepat ekspansi kredit, baik di sektor konsumer seperti kredit bagi ASN, P3K, dan pensiunan, maupun kredit produktif yang layak dan bankable. Meski demikian, bank tetap memprioritaskan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit.
Selain peningkatan pendapatan berbasis fee (fee-based income), Bank Banten juga fokus menyelesaikan kredit bermasalah melalui program internal dan bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Banten. Bank Banten optimis bahwa tahun 2024 akan membawa dampak positif lebih besar dalam peningkatan kinerja dan pelayanan, serta berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam menciptakan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
BPRNews.id - PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk atau Bank Banten terus mencatatkan peningkatan kinerja yang signifikan, terutama dalam pengelolaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) di wilayah Provinsi Banten. Selain mengelola RKUD Pemerintah Provinsi Banten, Bank Banten juga dipercaya untuk mengelola RKUD dari Pemerintah Kota Serang dan Kabupaten Lebak. Kepercayaan ini menunjukkan peningkatan reputasi dan kredibilitas Bank Banten di mata pemerintah daerah.
Bank Banten berkomitmen untuk selalu menyediakan dana kapanpun diperlukan oleh Pemprov, PemKab, maupun PemKot yang telah mempercayakan pengelolaan RKUD mereka. Selain itu, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) dari masyarakat juga mengalami peningkatan, yang memperkuat likuiditas Bank Banten.
Likuiditas merupakan aspek vital dalam operasional perbankan. Meski situasi ekonomi global masih penuh ketidakpastian, Bank Banten telah menunjukkan kesiapan likuiditas yang kuat, didukung oleh peningkatan kepercayaan masyarakat di seluruh Provinsi Banten dan stakeholder di Indonesia. Hal ini diungkapkan dalam rilis resmi Bank Banten pada 23 Oktober 2024 oleh Corporate Secretary, yang menyatakan bahwa Loan to Deposit Ratio (LDR) Bank Banten masih berada dalam batas normal, mencerminkan pengelolaan dana yang optimal.
Dengan pertumbuhan DPK yang signifikan, Bank Banten berencana mempercepat ekspansi kredit, baik di sektor konsumer seperti kredit bagi ASN, P3K, dan pensiunan, maupun kredit produktif yang layak dan bankable. Meski demikian, bank tetap memprioritaskan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit.
Selain peningkatan pendapatan berbasis fee (fee-based income), Bank Banten juga fokus menyelesaikan kredit bermasalah melalui program internal dan bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Banten. Bank Banten optimis bahwa tahun 2024 akan membawa dampak positif lebih besar dalam peningkatan kinerja dan pelayanan, serta berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam menciptakan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
BPRNews.id - Kalla Institute terus membuka peluang bagi mahasiswanya untuk mengembangkan potensi melalui program magang. Baru-baru ini, mereka menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulselbar, atau Bank Sulselbar, dalam upaya memperluas kesempatan mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman praktis di industri perbankan. Penandatangan ini dilakukan oleh Rektor Kalla Institute, Syamril, dan Direktur Operasional dan TI Bank Sulselbar, Iswadi Ayub, di Auditorium Kalla Institute.
Menurut Syamril, program magang ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan dan pemahaman mendalam mengenai industri perbankan, mempersiapkan mereka untuk menghadapi dunia kerja dengan kompetensi terbaik. "Kami ingin memastikan mahasiswa kami siap menghadapi dunia kerja dengan kompetensi terbaik," ujar Syamril.
Kerja sama ini tidak hanya berfokus pada magang, tetapi juga mencakup kuliah umum yang menghadirkan topik-topik aktual seperti digitalisasi perbankan. Dalam kuliah umum bertema Inovasi Perbankan dalam Mendukung Bisnis di Era Digital, Iswadi Ayub memberikan gambaran tentang pentingnya keamanan data nasabah dalam era digitalisasi yang semakin maju. Ia menekankan pentingnya sistem keamanan yang kuat dalam aplikasi perbankan untuk melindungi data pribadi nasabah.
Ria Andriani, Corporate Banking & E-Bisnis Bank Sulselbar, menyambut baik kolaborasi ini dan berharap dapat membantu Bank Sulselbar menemukan bakat-bakat muda yang potensial. Program ini juga diharapkan menjadi jembatan pertukaran pengetahuan antara dunia industri dan akademisi.
Kalla Institute berkomitmen untuk terus memperluas kerja sama dengan berbagai industri, memperkuat posisi mereka sebagai perguruan tinggi yang mencetak enterpreneur dan profesional unggul di bidang bisnis dan teknologi.