Standard Post with Image
REGULATOR

OJK Persiapkan Diri Hadapi Kewenangan Baru Pasca UU P2SK, Fokus pada Integritas dan Digitalisasi

BPRNews.id - Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mirza Adityaswara, menjelaskan langkah-langkah persiapan OJK dalam menghadapi kewenangan baru yang diberikan oleh Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang mulai berlaku pada Maret 2023.

Dalam penjelasannya, Mirza mengungkapkan bahwa pada tahun 2025, OJK akan diberi mandat tambahan untuk mengawasi koperasi open loop dan aset kripto. “UU P2SK memberikan OJK tanggung jawab yang sangat besar, menjadikannya lembaga dengan kewenangan terluas di antara otoritas sektor keuangan di seluruh dunia,” kata Mirza dalam keterangan resminya pada 18 Agustus 2024.

Mirza menambahkan bahwa penambahan kewenangan ini membawa tantangan baru yang signifikan. “Kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan-tantangan baru ini, termasuk isu integritas, governance, dan tantangan digitalisasi,” ujarnya. Menurutnya, dengan mandat pengawasan industri yang baru ini, OJK perlu memastikan bahwa transisi berjalan dengan lancar tanpa menimbulkan gejolak di sektor jasa keuangan.

Dalam menghadapi perubahan ini, OJK telah mengambil berbagai langkah persiapan. “Kami mendorong transformasi untuk meningkatkan efisiensi pelaporan, layanan perizinan, dan layanan konsumen,” jelas Mirza. OJK juga fokus pada penyempurnaan aplikasi pengawasan dan metodologi pengawasan sektor jasa keuangan serta pengembangan sistem informasi untuk melacak jejak negatif pelaku sektor jasa keuangan.

Mirza juga menggarisbawahi pentingnya peran OJK dalam mendukung stabilitas ekonomi nasional. “Peringatan HUT ke-79 RI adalah momentum untuk memperkuat peran OJK sebagai pilar utama dalam menjaga stabilitas sektor jasa keuangan,” ujarnya. Ia menekankan bahwa melalui persiapan dan transformasi yang dilakukan, OJK bertujuan agar Indonesia dapat menjadi negara dengan sektor keuangan yang stabil dan berdaya saing global. “Menjadi negara dengan daya saing global bukanlah impian yang tak terjangkau, melainkan visi yang dapat kita wujudkan bersama,” tutup Mirza.

 

Standard Post with Image
bank umum

Intermediasi Bank Sumut Dan Bank Mestika Meningkat

BPRNews.id - Pada Juni 2023, Bank Umum yang berkantor pusat di Sumatera Utara, seperti Bank Sumut dan Bank Mestika Dharma, menunjukkan peningkatan dalam kinerja intermediasi. Kepala OJK Sumatera Utara, Khoirul Muttaqien, menyampaikan bahwa peningkatan ini terlihat dari pertumbuhan positif Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 1,02 persen secara tahunan (yoy) dan penyaluran kredit yang naik sebesar 6,64 persen yoy.

Selain itu, kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Sumatera Utara juga mengalami perbaikan, terutama dalam penyaluran kredit. Per Juni 2024, DPK di BPR/BPRS tumbuh 8,11 persen yoy, sementara penyaluran kredit dan pembiayaan meningkat dengan pertumbuhan dua digit sebesar 9,32 persen yoy.

Khoirul juga menyebutkan bahwa OJK terus berupaya memperkuat BPR/BPRS melalui langkah-langkah seperti merger, konsolidasi, dan akuisisi. Sejak Desember 2020, jumlah bank telah berkurang dari 60 menjadi 51 bank. "Tujuan dari langkah ini adalah untuk memperkuat layanan, permodalan, dan infrastruktur, serta mendukung program konsolidasi pemerintah," ujarnya.

Standard Post with Image
BPR

Edukasi Keuangan BPR JAS Warnai Acara HUT RI di TK Bhayangkari Pati

BPRNews.id – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, BPR Juwana Artha Sentosa (BPR JAS) menggelar sosialisasi edukasi dan inklusi keuangan di TK Bhayangkari Pati, yang berlokasi di Ngarus, Pati. Acara yang berlangsung hari ini 16 Agustus 2024, dimulai pukul 09.00 WIB hingga 10.00 WIB, bertujuan untuk mengajak serta mengedukasi anak-anak agar mulai menabung dan belajar investasi sejak dini.

Kegiatan ini diadakan di luar ruangan karena bertepatan dengan kegiatan lomba yang diselenggarakan dalam rangka HUT RI di sekolah tersebut. Suasana meriah tidak mengurangi semangat para siswa, guru, dan orang tua dalam mengikuti program edukasi yang dibawakan dengan metode komunikasi dua arah yang interaktif, melibatkan sesi tanya jawab dan permainan edukatif.

Nyamah Setyowati selaku Humas BPR JAS, memberikan penjelasan mengenai pentingnya menabung dan bagaimana investasi sejak dini dapat membantu anak-anak meraih masa depan yang lebih baik. Anak-anak diberikan pengetahuan dasar tentang keuangan dengan cara yang sederhana dan menyenangkan. Para guru serta orang tua turut terlibat dalam kegiatan ini, membantu mendampingi anak-anak dalam memahami materi yang disampaikan.

"Kami berharap melalui kegiatan ini, anak-anak dapat mengenal dunia keuangan sejak dini, sehingga kelak mereka menjadi generasi yang bijak dalam mengelola keuangan," ujar Nyamah Setyowati.

Acara ini disambut dengan antusias oleh para peserta, terutama saat sesi permainan yang melibatkan konsep menabung. Selain itu, para orang tua dan guru juga mengapresiasi inisiatif dari BPR JAS dalam memberikan edukasi keuangan yang sangat bermanfaat bagi anak-anak di usia dini.

Dengan adanya kegiatan ini, BPR JAS berharap dapat terus berperan aktif dalam meningkatkan literasi keuangan di kalangan masyarakat, termasuk anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.

 

Standard Post with Image
BPR

Dugaan Korupsi di BPR Purworejo, Dua Tersangka Telah Ditetapkan

BPRNews.id - Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Purworejo telah berhenti beroperasi sejak Februari 2024, setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha bank tersebut secara resmi. Penutupan ini kemudian memicu pengungkapan sejumlah kasus dugaan korupsi yang melibatkan jumlah uang yang sangat besar. Selain melibatkan pihak manajemen, dugaan korupsi di BPR ini diduga juga melibatkan sejumlah pelaku bisnis lokal.

Kapolres Purworejo, AKBP Edi Bagus Sumantri, melalui Kasat Reskrim, AKP Catur Agus Yudo Praseno, menyatakan bahwa penanganan kasus dugaan korupsi di BPR Purworejo dibagi menjadi beberapa klaster untuk memudahkan proses penyidikan.

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) Polda Jawa Tengah turut membantu dalam penyelidikan kasus ini.

“Kami sedang menangani satu klaster yang sudah naik statusnya dari penyelidikan ke penyidikan. Dalam kasus ini, kerugian negara diperkirakan mencapai Rp3,5 miliar,” ungkap Catur.

Polisi telah menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus ini, yakni seorang staf BPR dan seorang pengusaha properti lokal. Keduanya saat ini tidak ditahan, karena dianggap kooperatif dalam proses penyidikan.

“Penyidik memutuskan untuk tidak menahan kedua tersangka, mengingat mereka cukup kooperatif sejauh ini,” jelas Catur.

Berkas perkara kasus ini telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Purworejo, dan penyidik terus berkoordinasi dengan Kejari terkait perkembangan penanganan kasus tersebut.

Yudo juga menambahkan bahwa Polres Purworejo saat ini sedang menyelidiki klaster lain dalam kasus dugaan korupsi di BPR Purworejo. Kasus ini masih dalam tahap penyelidikan mendalam, dan tim asistensi dari Reskrimsus Polda Jateng telah diturunkan untuk membantu proses ini.

“Untuk klaster yang ini, kami masih dalam tahap penyelidikan, dengan dukungan dari tim asistensi Reskrimsus Polda Jateng,” tambah Yudo.

Kasus dugaan korupsi di BPR Purworejo ini cukup rumit, melibatkan tidak hanya internal manajemen BPR, tetapi juga pihak eksternal.

“Mengingat kompleksitas kasus ini, Polda Jateng bekerja sama dengan Polres Purworejo dalam penyelidikan dugaan korupsi di BPR Purworejo,” lanjutnya.

Reskrimsus Polda Jateng saat ini masih mendalami beberapa klaster dugaan korupsi di bank tersebut. Untuk perkembangan lebih lanjut, Catur menyarankan agar media mengonfirmasi langsung ke Polda Jateng.

Standard Post with Image
BPR

Sidoarjo Luncurkan Program Tabungan untuk Layanan Penyedotan Lumpur Tinja

BPRNews.id - Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, melalui Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang (P2CKTR), telah menggagas sebuah program inovatif untuk penyedotan lumpur tinja berbasis tabungan. Program ini dijalankan bekerja sama dengan PT BPR Delta Artha Sidoarjo dan USAID IUWASH.

Pada Kamis, 15 Agustus 2024, di Hotel Luminor Sidoarjo, ketiga pihak menandatangani nota kesepahaman (MoU) yang mengatur layanan penyedotan, pengangkutan, dan pengolahan lumpur tinja dengan sistem pembayaran melalui tabungan.

Menurut Kepala Dinas P2CKTR, M Bachruni Aryawan, program ini dirancang untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat Sidoarjo memiliki akses terhadap sanitasi yang layak dan aman.

"Kerjasama ini tidak hanya menyelesaikan masalah sanitasi, tetapi juga menyediakan skema pembiayaan yang lebih terjangkau bagi masyarakat melalui tabungan di BPR Delta Artha Sidoarjo," jelasnya

Copyrights © 2024 All Rights Reserved by BPR News