BPRNews.id - Pemerintah Kabupaten Lebak telah memindahkan Rekening Umum Kas Daerah (RKUD) Kabupaten Lebak dari Bank Jabar Banten (BJB) ke Bank Banten. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lebak, Doddy Irawan,mengatakan pengelolaan retribusi dari beberapa perangkat daerah masih menggunakan rekening yang terdahulu yaitu Bank Jabar ( BJB).
"Untuk memastikan pelayanan penerimaan pendapatan asli daerah dari pajak dan retribusi, Bapenda dan beberapa perangkat daerah pengelola retribusi masih menggunakan rekening yang sudah dikerja samakan oleh BJB. Sesuai kerja sama yang dibangun kembali dengan bjb, pengistilahnya diubah menjadi rekening atas bank persepsi penerimaan pendapatan daerah," kata Kepala Bapenda Lebak, Doddy Irawan, Kamis (30/7/2024).
Doddy menambahkan, perubahan tersebut tidak akan menggangu pelayanan masyarakat atau pengelola retribusi yang akan menyetor untuk pendapatan daerah “Wajib pajak masih bisa menggunakan akses apapun karena sistem dan polanya masih dengan bjb. Adapun transfer dari bank persepsi sudah diatur dan disepakati mengikuti kebijakan perbankan dan pedoman pelaksanaan penerimaan pendapatan daerah," ujar Doddy.
Selain itu, Pengalihan rekening layanan penerimaan pendapatan daerah akan dilakukan setelah Bank Banten dipastikan siap dalam menyiapkan perangkat dan fasilitas agar pelayanan pajak dan retribusi tidak tetap berjalan seperti sebelumnya.
"Kembali kepada pelayanan masyarakat kondisi tersebut harus kami pastikan bisa bertransisi dengan baik. Jadi kami memandang masih perlu tidak mengubah kebijakan yang sudah terbangun dengan Bank bjb," terang Doddy. Dikatakan,Doddy,tidak ada target kepada Bank Banten kapan proses transisi pelayanan tersebut bisa mulai dilaksanakan.
"Tidak ada kalau terkait target waktu, tapi kami menyampaikan secara spesifik soal bagaimana sistem, fasilitas maupun perangkat yang dibutuhkan. Contoh sistem ISO yang sudah terbangun untuk menjaga data dan alur pembayaran berjalan baik, aman dan lancar," tuturnya. "Itu tinggal nanti Bank Banten secepat apa menyesuaikan dan beradaptasi dari kondisi yang sudah berjalan dengan bjb,"tambah Doddy.
Pihak Pemerintah Kabupaten Lebak bersama Bank bjb dan Bank Banten sudah membahas terkait dengan masalah-masalah yang mungkin akan terjadi saat proses transisi pelayanan tersebut. "Yang kami harus antisipasi dan diminimalisir agar tidak ada permasalahan dalam prosesnya nanti," pungkasnya.
Diketahui, sebelumnya pengelolaan RKUD sudah berpindah ke bank yang di resmikan pada 29 Juli 2016,namun khusus untuk penerimaan pendapatan daerah masih menggunakan rekening BJB.
BPRNews.id - Iwan Soeroto, Direktur Utama Bank DP Taspen, terlihat serius saat memimpin rapat di kantornya. Walaupun dikenal dengan sikap tegasnya, pria berusia 58 tahun ini sering melontarkan gurauan yang seketika mencairkan suasana rapat.
Lahir di Jakarta pada 3 Mei 1966, Iwan Soeroto memiliki latar belakang pendidikan yang solid. Ia menyelesaikan studi Sarjana Manajemen Informatika pada tahun 1996 dan memperoleh gelar Magister Manajemen dari Universitas Dr Soetomo Surabaya pada tahun 2014. Dengan dasar keilmuan di bidang komputer dan jaringan, Iwan memulai karirnya pada tahun 1987 di PT Taspen (Persero). Karirnya dimulai sebagai programmer di biro pengelolaan data elektronik kantor pusat, kemudian ia diangkat sebagai Manager Pengembangan SDM. Selanjutnya, ia menjabat sebagai Kepala Cabang Utama di PT Taspen (Persero) Semarang dan terakhir sebagai Kepala Divisi Corporate Secretary PT Taspen (Persero) pada tahun 2014. Pada tahun 2016, Iwan dipercaya menjadi Komisaris di Bank Kesejahteraan. Pada tahun 2017, ia bergabung dengan Bank Mandiri Taspen sebagai Direktur IT dan Network hingga Juli 2023, sebelum akhirnya diangkat sebagai Direktur Utama Bank DP Taspen pada Oktober 2023.
Dalam menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB) untuk periode tahun 2024, Iwan menilai bahwa Bank DP Taspen memerlukan peningkatan, terutama dalam hal tata kelola. Bersama dua pimpinan lainnya, Iwan merancang lima program strategis untuk mencapai target tahun ini.
Program strategis pertama adalah melakukan merger PT BPR DP Taspen Jawa Tengah sesuai dengan amanah POJK No. 7 Tahun 2024. Kedua, melakukan transformasi digital untuk meningkatkan pelayanan dengan pengembangan berbagai fitur seperti Digital Core, Star Branch (Sistem Transaksi Cabang), Mobile Banking, dan ATM.
Ketiga, melakukan ekspansi bisnis melalui kerjasama dengan perusahaan induk PT Taspen (Persero) serta mitra bisnis lainnya, termasuk pembukaan layanan di Kantor Cabang Taspen Selindo, pembangunan agen sales, pembukaan kantor cabang baru, serta pembuatan produk tabungan, deposito, dan kredit yang menarik.
Keempat, melakukan peningkatan tata kelola dengan perubahan visi dan misi BPR, restrukturisasi organisasi, peninjauan ketentuan internal, pembentukan komite, dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP). "Selain itu yang terakhir kami juga membangun corporate branding agar dikenal masyarakat luas dengan melakukan perubahan logo dan nama BPR, merubah tampak depan gedung kantor, standarisasi Banking Hall, membuat corporate identity serta membuat tagline 'Mudah dan Nyaman bersama Bank DP Taspen'," jelas Iwan dalam perbincangan dengan Jawapos.com, belum lama ini.
Menurut Iwan, saat ini kinerja Bank DP Taspen menunjukkan pertumbuhan yang cemerlang. Secara aset, bank ini memiliki total aset di atas Rp500 miliar. NPL (non-performing loan) Bank DP Taspen juga terbilang rendah, yakni 0,01%. “Secara kinerja keuangan, Bank DP Taspen tergolong baik dan memiliki Tingkat Kesehatan Bank berpredikat Sehat,” terangnya.
Dengan strategi yang telah diterapkan, Iwan berharap Bank DP Taspen dapat mencapai pertumbuhan yang signifikan dengan menargetkan pendapatan laba bersih sebesar Rp28 miliar year on year (YoY) atau tumbuh sekitar 18,4% dibandingkan tahun lalu. Sementara itu, untuk penyaluran lending, Bank DP Taspen menargetkan pertumbuhan sebesar 27% atau mencapai Rp635 miliar dan target funding sebesar 62% atau mencapai Rp679 miliar.
"Meskipun (target) tersebut cukup tinggi, kami optimis dapat mencapai target untuk tahun 2024 ini," pungkasnya.
BPRNews.id - Penjabat (Pj) Gubernur Banten, Al Muktabar, mengungkapkan bahwa keterlibatan pemerintah daerah (pemda) kabupaten/kota di wilayah Banten telah mendorong Bank Banten untuk mengelola anggaran sebesar Rp20 triliun. Dalam pernyataannya di Serang, Banten, pada Selasa, Al Muktabar menjelaskan bahwa saat ini terdapat empat pemda yang telah berkomitmen menempatkan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) mereka di Bank Banten. "Ada sekitar Rp20 triliun anggaran yang dikelola oleh Bank Banten dari empat pemda itu, dan ke depan ada empat pemda lagi yang menempatkan RKUD-nya di Bank Banten," ujarnya.
Menurut perkiraannya, dengan tambahan dari empat pemda lagi, total anggaran yang dikelola Bank Banten bisa mencapai sekitar Rp50 triliun. Al Muktabar juga menyebut bahwa kondisi Bank Banten telah mengalami peningkatan yang signifikan. Setelah berdiri pada 29 Juli 2016, Bank Banten berhasil mencetak laba sebesar Rp26,59 miliar untuk pertama kalinya pada usia delapan tahun. Ia berharap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ini dapat menjadi instrumen penting dalam mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sebelumnya, perayaan HUT ke-8 Bank Banten dilaksanakan di Kantor Pusat Bank Banten, Gedung Iconik, Kota Tangerang, pada Senin (29/7). Tema yang diusung untuk perayaan ini adalah "Bank Banten Sehat, Kuat, dan Bermartabat." Direktur Utama Bank Banten, Muhammad Busthami, menjelaskan bahwa tema tersebut mencerminkan upaya Bank Banten dalam terus memperbaiki tata kelola, struktur bisnis, peningkatan kemampuan dan kompetensi sumber daya manusia (SDM), serta menjalankan kegiatan bisnis dan operasional dengan penuh kehati-hatian.
"Semua ini dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan pasar dan seluruh pemangku kepentingan. Hingga akhirnya, Bank Banten mampu berdiri tegak dengan penuh percaya diri, menawarkan produk dan layanan perbankan yang unggul kepada seluruh masyarakat," kata Muhammad Busthami. Ia menambahkan, "Sudah waktunya Bank Banten menjadi Bank Jawara dan Bank Kebanggaan seluruh masyarakat."
BPRNews.id - PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Bank Danamon) mencatatkan laba bersih setelah pajak (net profit after tax/NPAT) sebesar Rp1,5 triliun pada semester I-2024. Pencapaian ini didorong oleh peningkatan pendapatan operasional menjadi Rp9,4 triliun dan pre-provision operating profit (PPOP) sebesar Rp4,3 triliun.
Direktur Keuangan Danamon, Muljono Tjandra, dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Selasa, mengungkapkan bahwa peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh pertumbuhan pendapatan bunga bersih dan pendapatan komisi. "Pencapaian tersebut berkontribusi terhadap laba bersih setelah pajak (NPAT) sebesar Rp1,5 triliun," jelas Muljono.
Pertumbuhan pendapatan operasional bank ini disertai dengan investasi berkelanjutan yang membantu membangun fondasi bisnis yang kuat. Selain itu, Bank Danamon juga mencatat pertumbuhan dua digit dalam kredit dan dana pihak ketiga (DPK). Total kredit, termasuk trade finance, naik 14 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi Rp183,9 triliun, sementara DPK meningkat 15 persen yoy menjadi Rp146,1 triliun, didorong oleh
pertumbuhan granular funding sebesar 10 persen pada semester pertama 2024.
Pertumbuhan ini didukung oleh kinerja positif di berbagai lini bisnis, termasuk enterprise banking, financial institution, consumer banking, SME banking, dan Adira Finance. Bank Danamon juga menyoroti pentingnya optimalisasi jaringan kantor dan pendekatan ekosistem dalam mendukung pencapaian keuangan mereka.
Ke depannya, Bank Danamon berkomitmen untuk terus bertransformasi sebagai satu grup finansial yang terintegrasi bersama MUFG, sebagai perusahaan induk dan mitra strategis. "Danamon akan terus berinovasi untuk menjadi grup finansial terkemuka yang memenuhi kebutuhan nasabah, karyawan, pemegang saham, dan regulator," kata Muljono.
BPRNews.id - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengumumkan bahwa selama semester I/2024, pihaknya telah menangani 12 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). BPR-BPR tersebut tersebar di wilayah Sumatera, Jawa, dan Bali. Sepanjang periode ini, LPS juga telah membayarkan klaim simpanan nasabah sebesar Rp403 miliar. Secara total, sejak 2005 hingga Juni 2024, LPS telah membayarkan klaim penjaminan nasabah sebesar Rp2,49 triliun.
Kepala Kantor Perwakilan LPS III – Makassar, Fuad Zaen, menyampaikan kondisi perbankan di Sulawesi Selatan (Sulsel) dalam acara Temu Media di Makassar, Selasa (30/07/2024). Ia menjelaskan bahwa tidak ada bank yang dilikuidasi atau mengalami kebangkrutan di wilayah tersebut selama semester pertama 2024. "Bank umum dan BPR di Sulsel ada sekitar 25 bank dan selama paruh pertama 2024 belum ada yang dilikuidasi. Top banget perbankan di sini," ujarnya.
Fuad juga menambahkan bahwa saat ini, 99,97% rekening di Sulsel dijamin secara penuh oleh LPS. "Artinya, jika tiba-tiba ada bank yang bangkrut, maka dipastikan simpanan nasabahnya bisa dicairkan," jelasnya.