BPRNews.id - Pada acara Digital Bank Summit 2024, Wakil Ketua Umum II AFTECH Aldi Haryopratomo menyampaikan bahwa perbankan digital kini merupakan bagian integral dari ekosistem keuangan Indonesia. Menurut Aldi, sektor ini telah melampaui status tren dan menjadi komponen penting dari sistem keuangan. AFTECH bertekad untuk terus memperkuat advokasi kebijakan, meningkatkan kolaborasi antara fintech dan perbankan, serta mengutamakan keamanan data.
Aldi menekankan “bahwa kolaborasi antara fintech dan bank digital sangat penting untuk menjangkau masyarakat yang belum memiliki akses ke layanan keuangan atau yang kurang terlayani”ujarnya.Sinergi ini tidak hanya meningkatkan inklusi keuangan tetapi juga mendorong inovasi produk jasa keuangan, yang dapat memperdalam pasar keuangan di Indonesia.
Deputi Gubernur Bank Indonesia Juda Agung menambahkan bahwa Bank Indonesia sebagai regulator mendukung inovasi yang bertanggung jawab dan penguatan keamanan siber. Peningkatan signifikan dalam transaksi digital banking, dengan pertumbuhan 34,49% menjadi 5.363 juta transaksi, menunjukkan bahwa regulasi dan pengawasan yang efektif dapat memperkuat ekosistem perbankan digital. Juda Agung juga menggarisbawahi perlunya kebijakan proaktif, penguatan infrastruktur digital, regulasi yang adaptif, serta edukasi dan literasi keuangan digital untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dalam menggunakan layanan dengan bijak.
Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang transformasi perbankan digital di Indonesia. Mirza menyatakan bahwa kerjasama antara regulator, perbankan, dan teknologi harus mengutamakan tata kelola, manajemen risiko, dan perlindungan konsumen. OJK berkomitmen untuk memperkuat kerangka regulasi yang fleksibel guna mendukung inovasi dan pertumbuhan sektor perbankan digital.
Digital Bank Summit 2024 juga menghadirkan empat panel diskusi yang membahas berbagai aspek transformasi digital. Panel pertama fokus pada pentingnya inovasi digital untuk inklusi keuangan, panel kedua mengkaji strategi dan tantangan dalam transformasi digital perbankan, panel ketiga mengeksplorasi tren terbaru dalam sistem pembayaran digital, dan panel keempat membahas penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam mendeteksi dan mencegah penipuan pembayaran digital.
Penyelenggaraan Digital Bank Summit 2024 bertujuan untuk memperkuat regulasi yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan menekankan keamanan siber sebagai prioritas. Acara ini diharapkan dapat membantu membangun ekosistem perbankan digital yang aman, inklusif, dan berkelanjutan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan keuangan yang sehat di Indonesia
BPRNews.id - Untuk memperluas jangkauan pasar, pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) perlu meningkatkan daya saing, terutama dalam hal digital marketing. Menjawab kebutuhan ini, PLUT-KUMKM Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember menyelenggarakan Bimbingan Teknis Digitalisasi UMKM pada hari Senin, 29 Juli 2024.
Acara ini dibuka langsung oleh Dra. Sartini, MM, yang menyampaikan beberapa poin penting untuk menunjang kebutuhan usaha. Ia mendorong para peserta untuk bergabung dalam Komunitas UMKM, memperhatikan target pasar, aktif dalam pelatihan, melengkapi legalitas usaha, dan memanfaatkan media sosial serta e-commerce dengan optimal.
Di hadapan 20 peserta yang hadir, Konsultan Bidang Pemasaran Gandi Prastyawan menjelaskan pentingnya digitalisasi dan branding produk untuk promosi di media sosial. Ia juga berbagi tips untuk meningkatkan loyalitas konsumen, serta mengajak peserta untuk praktek langsung menggunakan aplikasi AI untuk promosi produk, menambah katalog di WhatsApp Business, dan melakukan broadcast promosi via WhatsApp menggunakan aplikasi WAPI.
Bertempat di aula lantai dua gedung PLUT-KUMKM, Bapak Pito dari Bank Indonesia Cabang Jember menjelaskan pentingnya peran UMKM dalam perekonomian Indonesia, perkembangan usaha berbasis Syariah, serta mensosialisasikan QRIS dan berbagai merchant lain yang ditawarkan oleh Bank Indonesia untuk menunjang kegiatan usaha UMKM.
Selain dua materi utama tersebut, terdapat sesi obrolan santai yang diisi oleh Konsultan Bidang SDM Bhakti Dharmawan dan Konsultan Bidang Kelembagaan Suci Hastuti. Dalam sesi ini, peserta berdiskusi mengenai tantangan dalam pengajuan BPOM dan Sertifikat Halal, permasalahan produksi, serta pembiayaan dan permodalan UMKM. Ketiga hal tersebut akan dikonsultasikan dan didampingi secara berkelanjutan oleh para konsultan sesuai bidangnya.
Materi pembahasan digitalisasi yang disampaikan diharapkan dapat diimplementasikan oleh para peserta untuk meningkatkan daya saing UMKM di era digital saat ini.
BPRNews.id - Para pengurus tempat ibadah lintas agama di Kota Mataram menyambut dengan antusias peluncuran program kredit tanpa bunga Harum Berseri. Program ini diluncurkan oleh Pemkot Mataram bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB dan mirip dengan program Mawar Emas yang telah berjalan beberapa tahun di NTB.
Harum Berseri melibatkan dua bank pada tahap awal, salah satunya adalah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) NTB. Setelah diluncurkan resmi oleh Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana, pada Jumat, 26 Juli 2024, dua kelompok pengurus tempat ibadah, masing-masing terdiri dari 20 orang, telah mengajukan kredit tanpa bunga ini.
Direktur Utama BPR NTB, Sudharmana, bersama Direktur Kepatuhan, Zulkifli Hamdani, menjelaskan bahwa pada tahap awal ini, BPR NTB menyiapkan Rp100 juta dari dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk disalurkan kepada pengurus tempat ibadah melalui Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) yang menjadi mitra kerja sama.
“Ada dua cara untuk mendapatkan kredit ini. pertama bisa melalui MES, kedua bisa langsung ke BPR NTB,” kata Sudharmana. Satu pengajuan diberikan plafon kredit senilai Rp1 juta yang dikembalikan setiap bulan selama sepuluh bulan tanpa bunga. “Cukup hanya mengembalikan pokok kreditnya saja. Tidak ada bunga,” tambahnya.
Pengajuan kredit dapat dilakukan oleh pengurus masjid, gereja, dan pura. Modal awal Rp1 juta ini diharapkan dapat menjadi stimulus untuk kegiatan ekonomi, bukan untuk kebutuhan konsumsi. Zulkifli Hamdani menambahkan, jika pengembalian kredit berjalan lancar, pengajuan selanjutnya bisa ditambah menjadi Rp2 juta.
“Bagi yang membutuhkan dana besar, bisa langsung ke bank. Kalau lancar, cukup menjadi modal untuk menjadi bankable. Tidak diragukan lagi oleh bank untuk mendapatkan kredit. Kredit tanpa bunga ini bisa menjadi catatan baik bagi nasabah untuk mendapatkan kredit yang lebih besar, dengan catatan kalau lancar,” katanya.
Saat ini, BPR NTB fokus menyalurkan kredit Harum Berseri di Kota Mataram dan akan menyusul kabupaten/kota lainnya dengan nama program yang berbeda. “Ini juga menjadi bagian supaya masyarakat tidak memilih mendapatkan dana dari rentenir,” jelas Dani.
BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa sebanyak 20 Bank Perekonomian Rakyat (BPR) kemungkinan besar akan ditutup pada tahun 2024. Penutupan ini disebabkan oleh berbagai masalah mendasar yang dihadapi oleh BPR tersebut, terutama terkait dengan tindakan kecurangan (fraud) dan pelanggaran terhadap regulasi yang berlaku. Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, langkah ini diperlukan untuk memperkuat stabilitas dan kesehatan sektor keuangan Indonesia.
Dian menjelaskan, "Beberapa BPR yang terpaksa kami tutup karena melakukan banyak pelanggaran yang tidak bisa dibiarkan. Oleh karena itu, jangan terlalu terkejut jika kami, sebagai pengawas perbankan, harus menutup sekitar 20 BPR akhir-akhir ini." Pernyataan ini disampaikan dalam acara Bisnis Indonesia Midyear Challenges .Selain penutupan BPR yang bermasalah, Dian juga menekankan bahwa sektor perbankan secara keseluruhan masih menghadapi sejumlah tantangan. Seiring dengan semakin terintegrasinya aktivitas ekonomi dengan berbagai produk perbankan, muncul kebutuhan untuk memperkuat infrastruktur dan regulasi yang mendukung pertumbuhan sektor ini. Hal ini penting untuk memastikan bahwa perbankan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara lebih efektif.
OJK, sebagai otoritas yang bertanggung jawab atas pengawasan perbankan, berkomitmen untuk terus mendorong integrasi sistem perbankan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan daya saing dan efisiensi bank-bank di Indonesia, serta untuk meminimalkan risiko yang dapat mengancam stabilitas keuangan. Dian menegaskan, "Kami akan terus memperkuat pengawasan dan mendorong integrasi sistem di sektor perbankan agar dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian Indonesia."
Lebih lanjut, OJK juga berfokus pada upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di sektor perbankan, terutama dalam mengawasi praktik-praktik yang tidak sesuai dengan hukum dan etika bisnis. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan perbankan yang lebih sehat dan dapat dipercaya oleh masyarakat.
Keputusan untuk menutup BPR yang bermasalah bukanlah langkah yang diambil dengan mudah, tetapi merupakan tindakan yang diperlukan untuk melindungi nasabah dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Dian mengingatkan bahwa meskipun penutupan ini mungkin terlihat sebagai tindakan yang keras, namun ini merupakan bagian dari upaya yang lebih besar untuk menciptakan sistem perbankan yang lebih kuat dan berkelanjutan di Indonesia.
BPRNews.id - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah mempersiapkan pembayaran klaim nasabah dan pelaksanaan likuidasi PT BPR Sumber Artha Waru Agung, yang beralamat di JL Raya Wadung Asri Nomor 70A, Kelurahan Wadungsari, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Ini dilakukan setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin operasional bank tersebut sejak 24 Juli 2024.
Sekretaris LPS, Annas Iswahyudi, menjelaskan, "Untuk melakukan pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah, LPS akan memastikan bahwa semua simpanan nasabah yang memenuhi syarat akan dibayar sesuai ketentuan yang berlaku. Kami akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi data simpanan dan informasi lainnya, yang akan diselesaikan dalam waktu paling lama 90 hari kerja."
setelah kami mengumumkan pembayaran klaim. Bagi para debitur, mereka masih dapat melakukan pembayaran cicilan atau pelunasan pinjaman di kantor BPR tersebut dengan menghubungi Tim Likuidasi LPS."
Annas mengimbau, "Kami meminta nasabah untuk tetap tenang dan tidak terpancing oleh pihak-pihak yang mengaku bisa membantu pengurusan klaim dengan imbalan tertentu. Jangan sampai terprovokasi untuk melakukan hal-hal yang dapat menghambat proses pembayaran klaim dan likuidasi bank."
Lebih lanjut, Annas menekankan, "Masih banyak BPR/BPRS dan bank umum lainnya yang beroperasi, sehingga nasabah yang menerima pembayaran klaim bisa memindahkan simpanannya ke bank lain yang terjangkau. Jangan ragu untuk kembali menyimpan uang di perbankan, karena semua simpanan di bank yang beroperasi di Indonesia dijamin oleh LPS."
Ia menutup dengan mengingatkan pentingnya memenuhi syarat 3T untuk penjaminan LPS: "Simpanan harus tercatat dalam pembukuan bank, tingkat bunga simpanan tidak boleh melebihi tingkat bunga penjaminan LPS, dan nasabah tidak boleh melakukan tindakan pidana yang merugikan bank."