BPRNews.id - PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Danamon) menunjukkan kontribusinya terhadap pembangunan berkelanjutan melalui program-program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di Bali dan Nusa Tenggara (Nusra). Berfokus pada isu lingkungan dan pendidikan, inisiatif ini bertujuan untuk memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.
Desa Sanur Kauh, Denpasar, yang memproduksi sekitar tiga ton sampah setiap hari, menjadi salah satu lokasi utama program CSR Danamon. Masalah sampah yang sebagian besar berakhir di TPA yang telah kelebihan kapasitas mendorong Danamon untuk mengambil langkah konkret.
Bekerja sama dengan Universitas Warmadewa Bali, Danamon menyumbangkan 20 alat pembakar sampah tanpa asap, sebuah kendaraan pengangkut sampah roda tiga, serta 30 unit seragam petugas kebersihan. Tidak hanya itu, program ini juga melibatkan pelatihan dan sosialisasi pengelolaan sampah untuk warga desa.
"Kami memahami pentingnya solusi berkelanjutan untuk masalah sampah, terutama di kawasan strategis seperti Sanur Kauh. Fasilitas ini diharapkan dapat mendukung masyarakat dalam mengelola sampah secara lebih baik," ujar I Gusti Agus Indrawan, Regional Corporate Officer PT Bank Danamon Indonesia Tbk wilayah Bali Nusra, saat seremoni serah terima pada 15 November 2024.
Dalam bidang pendidikan, Danamon mendukung Bali Japanese School melalui Yayasan Persahabatan Jepang-Bali. Sekolah yang terdampak banjir tersebut mendapatkan bantuan berupa lima unit pendingin udara, satu TV LED, satu document camera, satu kamera webcam untuk pembelajaran daring, serta tempat sampah.
"Dukungan ini mencerminkan komitmen kami dalam mendukung pendidikan lintas budaya, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, dan memperkuat hubungan antara komunitas lokal serta internasional," jelas I Gusti Agus Indrawan. Penyerahan donasi berlangsung pada 19 November 2024, dihadiri oleh Makiko Iskandar, Dewan Pembina Yayasan Persahabatan Jepang-Bali, bersama perwakilan Danamon.
Danamon juga menggagas program penghijauan di lingkungan kampus baru Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) di Jinengdalem, Singaraja. Kawasan yang semula gersang kini menjadi lebih hijau berkat penanaman 800 pohon, termasuk pohon cempaka, keben, kelapa, serta aneka pohon buah dan bunga.
"Melalui program ini, kami berharap Undiksha dapat memiliki lingkungan kampus yang lebih hijau dan nyaman, sekaligus menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk peduli pada kelestarian lingkungan," ungkap I Gusti Agus Indrawan. Acara penanaman pohon pada 23 November 2024 melibatkan Rektor Undiksha, Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd., bersama dosen dan mahasiswa.
Berbagai program CSR yang diinisiasi Danamon mencerminkan komitmen perusahaan dalam mendukung masyarakat melalui pemberdayaan, pendidikan, dan pelestarian lingkungan. Upaya ini sejalan dengan visi Danamon untuk tumbuh bersama masyarakat, nasabah, dan pemangku kepentingan lainnya demi masa depan yang lebih baik.
BPRNews.id - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) menjalin kerja sama strategis dengan PT Berdayakan Usaha Indonesia (Batumbu), sebuah perusahaan fintech lending, untuk memperluas jangkauan pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Direktur Retail Banking BNI, Corina Leyla Karnalies, menyatakan bahwa BNI akan menyalurkan dana sebesar Rp1,2 triliun kepada Batumbu melalui skema loan channeling. Dana ini akan diteruskan kepada UMKM mitra Batumbu menggunakan model supply chain financing.
"Kehadiran fintech lending memberikan solusi pembiayaan yang inovatif, efisien, dan inklusif bagi UMKM. BNI berkomitmen untuk terus meningkatkan perannya sebagai Agent of Development melalui inovasi, dan juga fokus terhadap pengembangan digitalisasi yang dapat memberikan kemudahan akses dan proses pemberian kredit kepada UMKM," jelas Corina.
Direktur Utama Batumbu, Reza Perazi Armadi, mengungkapkan bahwa kerja sama ini sejalan dengan visi Batumbu untuk mendukung pemberdayaan UMKM di Indonesia.
"Sinergi ini membuka peluang bagi kami untuk menyediakan pembiayaan yang cepat dan sesuai kebutuhan para pelaku usaha kecil dan menengah yang belum terjangkau oleh layanan perbankan konvensional," ujar Reza.
Sejak berdiri pada tahun 2018, Batumbu telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp45,1 triliun hingga Oktober 2024. Kolaborasi ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem keuangan yang inklusif untuk memberdayakan UMKM sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
BNI memberikan perhatian besar pada sektor UMKM, mengingat kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 61% dan menyerap hingga 97% tenaga kerja nasional.
Melalui kerja sama dengan Batumbu dan berbagai inisiatif lain, BNI berharap dapat menghadirkan solusi inovatif yang memungkinkan UMKM bersaing di tingkat global dan berkembang di masa depan.
BPRNews.id - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menunjukkan komitmen nyata dalam mendukung pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di seluruh Indonesia. Salah satu UMKM yang mendapatkan manfaat dari program ini adalah Albaeta, usaha keripik kentang milik Nafi yang berlokasi di Desa Batur, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah.
Bisnis Albaeta Bermula dari melimpahnya panen kentang jenis agria di dataran tinggi Dieng. Awalnya, kentang tersebut hanya diolah menjadi suguhan tamu saat Lebaran. Namun, setelah mendapat banyak saran dari keluarga dan teman, Nafi memutuskan untuk mengembangkan usahanya.
"Awalnya, kami hanya mencoba-coba untuk suguhan tamu saat Lebaran, tetapi mendapat banyak saran dari keluarga dan teman untuk mengembangkan ini sebagai usaha. Sejak saat itu, Albaeta mulai berkembang, dan produk kami diterima baik oleh masyarakat," kata Nafi.
Kini, Albaeta Memiliki produk unggulan seperti keripik kentang varian original yang populer. Usaha ini telah mempekerjakan 12 karyawan dan menghasilkan omzet puluhan juta rupiah per bulan.
Sejak awal, BRI hadir memberikan dukungan kepada Albaeta, tidak hanya dari segi pembiayaan, tetapi juga pelatihan dan pemberdayaan. Dengan layanan digital seperti BRImo dan QRIS, pelanggan dapat bertransaksi dengan mudah dan aman. Selain itu, BRI juga memberikan edukasi untuk memperluas akses pasar melalui platform digital.
Kini, produk Albaeta tersedia di e-commerce, sehingga pelanggan dari berbagai wilayah Indonesia dapat mengaksesnya.
Direktur Bisnis Mikro BRI, Supari, menegaskan pentingnya mendukung UMKM secara menyeluruh.
"UMKM seperti Albaeta adalah contoh bagaimana usaha lokal dapat berkembang pesat dengan pemberdayaan yang tepat. Kami di BRI hadir bukan hanya sekedar sebagai bank, tetapi sebagai mitra yang membantu menghubungkan usaha kecil dengan peluang besar, baik melalui dukungan finansial maupun pemberdayaan lainnya," ujar Supari.
BRI terus berkomitmen mendukung UMKM di seluruh Indonesia untuk tumbuh dan berkembang melalui akses keuangan, promosi, dan edukasi yang menyeluruh.
BPRNews.id - Menjelang akhir tahun, sektor perbankan terus fokus pada pencapaian target pertumbuhan kredit, yang menjadi salah satu indikator penting dalam rencana bisnis tahunan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memproyeksikan bahwa pertumbuhan kredit bank pada 2024 akan berada di kisaran 9% hingga 11%.
Dalam Survei Orientasi Bisnis Perbankan OJK (SBPO) yang dilakukan pada kuartal IV 2024, sebagian besar bankir menunjukkan optimisme tinggi bahwa mereka akan mampu mencapai target kredit dan Dana Pihak Ketiga (DPK) sesuai dengan Rencana Bisnis Bank (RBB) yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, survei tersebut juga mengidentifikasi adanya sedikit ketidakpastian, dengan beberapa responden yang pesimistis mengenai pencapaian target.
Salah satu faktor yang menciptakan ketidakpastian ini adalah terbatasnya pertumbuhan kelas menengah ke bawah, yang menyebabkan pendapatan melambat dan mempengaruhi permintaan kredit serta pertumbuhan DPK. "Selain itu, persaingan suku bunga antar bank yang cukup ketat juga menjadi faktor yang membuat sebagian bank pesimistis terhadap pencapaian target mereka," ungkap laporan survei tersebut, yang dirilis pada Senin 25 November.
Dian Ediana Rae, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, menyatakan bahwa pihaknya akan terus memantau dan mengawasi kinerja perbankan, dengan harapan agar bank-bank dapat mencapai pertumbuhan yang telah ditargetkan dalam RBB 2024.
Optimisme ini tercermin dari Indeks Orientasi Bisnis Perbankan (IBP) yang tercatat sebesar 66, yang menunjukkan zona optimis. Dian mengungkapkan bahwa ekspektasi positif ini didorong oleh membaiknya kondisi makroekonomi domestik, peningkatan fungsi intermediasi perbankan, dan penerapan manajemen risiko yang hati-hati di tengah ketidakpastian kondisi makroekonomi global yang masih kurang mendukung.
"Mayoritas bank responden optimistis bahwa target penyaluran kredit dan DPK bank dapat tercapai sesuai dengan RBB Tahun 2024," ujar Dian.
Dengan proyeksi yang optimis ini, sektor perbankan diharapkan dapat terus mendorong pertumbuhan ekonomi, meskipun tantangan eksternal masih mewarnai perekonomian global.
BPRNews.id - Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jepara menolak gugatan yang diajukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara terhadap sejumlah mantan direksi dan komisaris PT BPR Bank Jepara Artha (BPR BJA). Keputusan tersebut dibacakan dalam sidang pada Kamis (21/11/2024) dengan perkara bernomor 30/Pdt.G/2024/PN.Jpa.
Ketua Majelis Hakim, Parlin Mangatas Bona Tua, bersama dua hakim anggota, M. Yusup Sembiring dan Joko Ciptanto, memutuskan bahwa gugatan Pemkab Jepara tidak dapat diterima atau dinyatakan niet ontvankelijke verklaard. "Majelis hakim memutuskan gugatan penggugat kabur atau obscuur libel," ujar Parlin dalam sidang tersebut.
Gugatan itu ditujukan kepada Jhendik Handoko (eks Direktur Utama BPR BJA), Iwan Nur Susetyo (eks Direktur Kepatuhan), Jamaludin Kamal (eks Direktur Operasional), Mulyaji (eks Komisaris), dan Agung Partono (eks Komisaris). Selain menolak gugatan, pengadilan juga menghukum Pemkab Jepara untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 454.750.
Kuasa hukum tergugat, Lutfi Ulinnuha, menyatakan bahwa keputusan ini mencerminkan pertimbangan hukum yang tepat oleh majelis hakim. "Hakim telah memberikan keputusan yang benar dengan menolak gugatan dan memenangkan klien kami," kata Lutfi.
Pemkab Jepara sebelumnya menggugat karena mengklaim bahwa modal sebesar Rp 24 miliar yang diinvestasikan ke BPR BJA mengalami kerugian hingga ratusan miliar akibat kolapsnya bank tersebut. Namun, majelis hakim menilai gugatan yang diajukan tidak cukup jelas dan tidak dapat diproses lebih lanjut.
Dengan putusan ini, pihak tergugat merasa lega, sementara Pemkab Jepara belum memberikan pernyataan resmi terkait langkah hukum selanjutnya.