BPRNews.id - Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di Kalimantan Selatan (Kalsel) akan segera mengalami peleburan, di mana BPR kabupaten akan berubah menjadi cabang.
Hal ini disampaikan oleh Direktur BPR Tanah Laut (Tala), Suprapto, pada Jumat (18/10). Menurutnya, langkah peleburan ini dilakukan untuk memperkuat sektor keuangan serta memperkuat peran BPR di daerah.
“Jadi nantinya akan muncul nama BPR baru, yang akan berpusat di ibu kota Provinsi Kalsel. Setiap BPR diwajibkan memiliki modal inti minimal Rp6 miliar di akhir tahun 2024,” ujarnya pada Jumat (18/10).
Suprapto menambahkan bahwa aturan ini merupakan amanat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 7 Tahun 2024.
“Kalau proses merger ini jadi, maka BPR Tala akan menjadi cabang. Namun, untuk kantor pusatnya masih belum ditentukan. Diperkirakan, entitas baru ini akan terbentuk pada tahun 2027,” jelasnya lebih lanjut.
Meski begitu, Suprapto mengungkapkan bahwa proses merger ini masih membutuhkan waktu karena memerlukan persetujuan dari seluruh pemegang saham.
Sebelumnya, OJK telah meminta agar BPR di seluruh kota/kabupaten di Kalsel melakukan aksi merger, seiring dengan fenomena industri keuangan yang cenderung menekan keberadaan BPR.
BPRNews.id - Mayoritas rekening nasabah perbankan di Indonesia saat ini sudah dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dengan cakupan mencapai 99,94% dari total rekening yang ada di bank atau setara dengan 592,41 juta rekening.
"Hingga akhir Agustus 2024 mencapai 99,94% dari total rekening atau setara 592,41 juta nasabah Bank Umum," ujar Ketua Dewan Komisioner LPS, Purbaya Yudhi Sadewa, saat konferensi pers usai rapat berkala KSSK pada Jumat (18/10/2024).
Selain itu, nasabah di luar bank umum yang memiliki rekening dengan saldo maksimal Rp2 miliar per nasabah per bank juga sudah dijamin oleh LPS. Rekening nasabah BPR/BPRS juga hampir seluruhnya dijamin, dengan proporsi 99,98% dari total rekening, atau setara dengan 15,81 juta rekening.
Sebagai tambahan, saat ini LPS menetapkan tingkat bunga penjaminan (TBP) untuk simpanan rupiah di bank umum pada level 4,25%, sedangkan TBP untuk simpanan rupiah di BPR sebesar 6,75%. Sementara itu, untuk simpanan valas di bank umum, TBP ditetapkan sebesar 2,25%.
Penetapan TBP ini bertujuan memberikan ruang bagi perbankan untuk mengelola likuiditas serta menyesuaikan suku bunga simpanan. "Ini dievaluasi memperhatikan suku bunga pasar simpanan, likuiditas perbankan, serta respons atas kebijakan suku bunga acuan bank sentral yang bersifat gradual dan tetap menjaga cakupan penjaminan yang memadai," jelas Purbaya.
TBP tersebut berlaku dari 1 Oktober 2024 hingga 31 Januari 2025. Perlu diingat, TBP merupakan batas suku bunga maksimal agar simpanan nasabah dapat masuk ke dalam program penjaminan simpanan LPS.
BPRNews.id - PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) terus memperkuat dukungannya terhadap pengembangan bisnis nasabah di segmen Commercial Banking, khususnya perusahaan menengah termasuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan BPR Syariah (BPRS) di Indonesia.
Salah satu bentuk dukungan tersebut diwujudkan melalui partisipasi CIMB Niaga dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) yang digelar di Padang pada 18 Oktober 2024.
CIMB Niaga secara aktif mendukung Perbarindo dan perkembangan bisnis BPR-BPRS dengan menyediakan berbagai layanan perbankan komprehensif, mulai dari fasilitas kredit, funding, manajemen kas (cash management), hingga produk-produk lainnya yang bertujuan membangun ekosistem pembiayaan (ecosystem financing) yang solid.
Dengan solusi perbankan yang lengkap dan menyeluruh, diharapkan BPR-BPRS dapat tumbuh secara berkelanjutan dan memberikan layanan optimal kepada nasabah mereka, terutama melalui penerapan solusi perbankan digital yang cepat dan aman.
BPRNews.id - Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki dampak positif yang signifikan, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Hal ini ditegaskan oleh Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta, Muhammad Lefy.
“Kita usul UMKM diberikan dana. Karena memang tujuan kita naikin taraf kesejahteraan perekonomian warga,” ungkap Lefy, menunjukkan komitmennya terhadap kemajuan ekonomi masyarakat.
Sebelum menetapkan kebijakan, Lefy menjelaskan bahwa Komisi B DPRD DKI Jakarta akan melakukan kajian mendalam. Kajian ini bertujuan untuk memahami sejauh mana efektivitas pemberian dana penunjang bagi UMKM.
“Sebelum kita ketuk satu kebijakan, pasti ada kajiannya. Sekarang masih ditahap usulan,” jelasnya. Ini menunjukkan pentingnya analisis dan persiapan sebelum mengambil keputusan.
Sebagai anggota legislatif, Lefy memiliki tanggung jawab untuk mengawasi penggunaan dana tersebut. Dia menegaskan bahwa dana yang dialokasikan akan tepat sasaran dan akan diberikan kepada UMKM yang benar-benar membutuhkan untuk pengembangan usaha mereka.
“Jadi tidak asal-asalan. Ada pengawasan yang ketat, nanti kita plot wilayah mana yang UMKM-nya paling membutuhkan,” pungkas Lefy, menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana.
Dengan dukungan yang tepat, UMKM di DKI Jakarta diharapkan dapat berkembang pesat, memberikan kontribusi besar terhadap kesejahteraan masyarakat.
BPRNews.id - Sri Helen Mulyati, pemilik usaha Amplang Ceria dan Sweet Rosella Tiwai Borneo, kini telah mendapatkan verifikasi izin usaha. Perjalanan bisnisnya dimulai pada tahun 2015 dengan menawarkan snack box. Ia kemudian beralih ke UMKM yang menyediakan camilan praktis dan mudah dibawa.
Pada tahun 2021, Sri Helen mengikuti pelatihan pembuatan amplang di Balikpapan selama empat hari. Walaupun menghadapi beberapa tantangan dan kegagalan di awal produksi, ia tetap berusaha memasarkan produknya kepada teman-teman dan keluarga. Dukungan dari orang-orang terdekat memberikan keyakinan bagi Sri Helen untuk mulai menjajakan amplang buatannya. Kini, kemasan produknya telah berubah dari yang sederhana menjadi lebih menarik.
Sri Helen menekankan pentingnya menjaga pikiran tenang saat membuat amplang. Ia menjelaskan bahwa proses penggorengan harus dilakukan dengan stabil, tidak terlalu besar atau kecil. Saat ini, ia tetap mengontrol proses penggorengan karena memerlukan ketelatenan. Keluarga dan karyawan hanya membantu dalam persiapan, seperti memotong bahan. Ia juga menghadapi tantangan dari kenaikan harga ikan yang mempengaruhi harga jual produknya.
Ia mengenang pesanan pertamanya dari seorang kepala sekolah yang memesan 5 kg amplang, menggunakan 2 kg ikan dan bahan lainnya. Keunikan amplang buatannya terletak pada penggunaan mentega kering dan ikan belida. Sri Helen mendapatkan dukungan finansial dan promosi dari keluarga dan teman. Produk amplangnya bahkan telah dipasarkan hingga Jakarta dengan bantuan Diskumi dalam mengembangkan UMKM Samarinda.
Selain amplang, Sri Helen juga mengembangkan usaha minuman herbal dengan Sweet Rosella. Usaha ini dimulai setelah ia memenangkan juara favorit dalam lomba "Welcome Drink to Samarinda" pada Februari 2024. Dari lomba ini, ia terhubung dengan Dinas Perkebunan dan berencana mengembangkan produknya menjadi teh dari campuran bunga rosela, bawang tiwai, dan bawang Dayak. Minuman ini menawarkan sensasi rasa hangat dan dingin.
Dengan modal awal 10 juta rupiah, amplang seberat 60 gram dijual seharga 15 ribu rupiah per paket, sedangkan minuman rosela dijual 10 ribu rupiah. Bunga rosella yang digunakan dikirim dari perkebunan di Bukuan, dan pembuatan menunggu panen untuk menjaga kesegaran produk.
Resep minuman ini berasal dari rekomendasi masyarakat lokal, menggunakan campuran bunga rosela yang direbus. Pemasaran dilakukan melalui promosi dari mulut ke mulut, dan Sri Helen juga telah bekerja sama dengan pihak hotel. Di era digital, ia memanfaatkan katalog WhatsApp bisnis dan Instagram untuk memasarkan produknya.
Meski menghadapi kendala dalam tenaga kerja saat hari-hari besar keagamaan, Sri Helen tetap optimis. Ia berharap pemerintah terus memberikan fasilitas pelatihan bagi para pelaku UMKM, sehingga mereka dapat berkomitmen dan berkontribusi pada bisnis yang mereka jalani.
Sri Helen Mulyati adalah contoh nyata bahwa ketekunan dan dukungan komunitas dapat membawa kesuksesan dalam bisnis.