BPRNews.id - PT BPR Syariah BDS terus berinovasi dalam menghadirkan produk layanan perbankan untuk memberi manfaat terbaik kepada para pemangku kepentingan, nasabah, dan masyarakat. Salah satu inovasi terbarunya adalah peluncuran produk Cash Waqf Linked Deposit (CWLD), yang merupakan instrumen investasi wakaf uang temporer dalam bentuk deposito mudharabah muthlaqah.
“Di mana imbal bagi hasil dari investasi tersebut dimanfaatkan langsung untuk mauquf‘alaih melalui program CWLD yang disepakati oleh nadzhir dan LKS-PWU,” ujar Direktur Utama BPR Syariah BDS, Edi Sunarto.
Pada seri pertama, BPR Syariah BDS memberikan fasilitas pembiayaan sebesar Rp15.000.000 kepada nazhir Baitul Maal Muamalat (BMM) untuk program unggulannya, yaitu pembangunan tempat parkir dan gudang mushola At-Taqwa di Pringgading, Paiangan, Bantul.
“Alhamdulillah, pada seri 01 ini BPR Syariah BDS berhasil menghimpun dana deposito wakaf sebesar Rp190.000.000 yang terdiri dari 16 waqif, yang mana imbal bagi hasil deposito wakaf setiap bulannya nanti akan disalurkan kepada mauquf’alaih melalui program CWLD,” tambah Edi.
Acara peluncuran ini juga diisi dengan penyerahan dana program CSR untuk penanggulangan sampah di Kemantren Mergangsan yang akan disalurkan kepada tiga wilayah : Kelurahan Wirogunan, Kelurahan Brontokusuman, dan Kelurahan Keparakan. Selain itu, dilakukan penyerahan bagi hasil wakaf tunai ke Masjid Al Irsyad dan pentasyarufan zakat ke Ormas Muhammadiyah, NU, dan DDII Yogyakarta.
Bersamaan dengan peluncuran CWLD, PT BPR Syariah BDS juga meresmikan gedung baru “Grha BDS” yang lebih memadai dan representatif, untuk mendukung kinerja bisnis secara berkelanjutan.
Secara keuangan, pada periode Juli 2024, PT BPR Syariah BDS berhasil membukukan aset sebesar Rp230 miliar, naik 19,2% dari periode yang sama tahun 2023 sebesar Rp185,8 miliar. Outstanding pembiayaan juga tumbuh 22,1% menjadi Rp181,6 miliar pada Juli 2024, dan DPK tumbuh menjadi Rp188,2 miliar, naik 17,6% dari periode yang sama tahun 2023.
BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan bahwa ekonomi domestik pada triwulan I 2024 tetap kuat. Ini tercermin dari indikator perbankan, di mana kredit bank umum tumbuh sebesar 12,40 persen (yoy), meningkat dari 9,93 persen pada periode yang sama tahun sebelumnya.
"Pertumbuhan kredit tersebut dipicu oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang antara lain didorong oleh permintaan yang solid pada pertumbuhan konsumsi dan investasi serta pengeluaran pemerintah," kata OJK dalam Laporan Surveillance Perbankan Indonesia (LSPI) Triwulan I-2024.
Selain itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) juga tumbuh sebesar 7,44 persen (yoy), naik dari 7,00 persen tahun sebelumnya, yang membantu menjaga likuiditas perbankan.
Likuiditas bank umum juga cukup memadai, tercermin dari rasio AL/NCD dan AL/DPK masing-masing sebesar 121,05 persen dan 27,18 persen, jauh di atas batas minimum.
Tingkat permodalan tetap kuat dengan Capital Adequacy Ratio (CAR) sebesar 25,96 persen, meskipun menurun dari 27,09 persen tahun sebelumnya. Penurunan ini terutama disebabkan oleh kenaikan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Kredit dan Pasar, seiring dengan pertumbuhan kredit dan penyesuaian perhitungan ATMR yang mulai berlaku tahun 2024.
Risiko kredit membaik dengan rasio Non-Performing Loan (NPL) gross menurun menjadi 2,25 persen dan NPL net sedikit meningkat menjadi 0,77 persen.
Kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) juga cukup baik. Pertumbuhan kredit melambat, namun DPK meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Rasio permodalan BPR dan BPRS tetap kuat dengan CAR masing-masing sebesar 32,60 persen dan 23,57 persen.
"Ke depan, tetap perlu diperhatikan risiko perbankan utamanya risiko pasar dan risiko likuiditas di tengah masih tingginya ketidakpastian global seperti tingkat suku bunga global yang masih tinggi, perkembangan ekonomi Tiongkok, serta kenaikan tensi geopolitik yang dapat berpotensi meningkatkan tekanan ekonomi domestik."
Potensi peningkatan risiko kredit pasca berakhirnya masa relaksasi kredit restrukturisasi terkait Covid-19 pada akhir Maret 2024 sudah dapat diatasi, mengingat bank telah membentuk cadangan yang cukup dan jumlah eksposur kredit restrukturisasi terkait Covid-19 sudah jauh menurun.
Untuk mengukur ketahanan bank, OJK meminta bank secara rutin melakukan uji ketahanan (stress test) kekuatan permodalannya untuk mengukur kemampuan menyerap potensi penurunan kualitas kredit restrukturisasi.
BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melanjutkan upayanya dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat dengan mengedukasi kelompok profesi tertentu yang menjadi sasaran prioritas program edukasi keuangan. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan edukasi keuangan untuk anggota Asosiasi Diplomat Indonesia (ADI). Acara tersebut berlangsung di Aula Kantin Diplomasi, Kompleks Perkantoran Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta, 6 Agustus 2024.
Friderica menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara OJK dan Kementerian Luar Negeri RI yang telah disepakati sebelumnya. Fokus utama dari Nota Kesepahaman tersebut adalah mendukung peningkatan literasi dan inklusi keuangan, serta perlindungan konsumen bagi pekerja migran dan warga negara Indonesia di luar negeri.
“Mau pejabat setinggi apapun, pasti juga seorang konsumen, rakyat juga konsumen, dan yang belum masuk ke sektor jasa keuangan pun juga harus dilindungi karena masuk dalam kategori masyarakat untuk dilindungi dari aktivitas keuangan ilegal,” ujar Friderica.
Friderica juga mengingatkan para diplomat peserta edukasi untuk memanfaatkan layanan investasi yang legal dan memiliki izin resmi dari otoritas, serta berhati-hati terhadap tawaran investasi yang mencurigakan. “Makanya, orang kemudian perlu belajar tentang apa yang digunakan yang disebut investasi. Kemudian juga harus berhati-hati pada skema penipuan investasi yang kian hari kian marak,” kata Friderica.
Lebih lanjut, Friderica menyebutkan bahwa OJK, sebagai salah satu anggota Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) yang terdiri dari 16 Kementerian/Lembaga, telah menghentikan 9.889 entitas ilegal sejak awal berdirinya hingga Juli 2024. Entitas tersebut terdiri dari 1.367 entitas investasi ilegal, 8.271 entitas pinjaman online ilegal, dan 251 entitas gadai ilegal.
Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Ketua Asosiasi Diplomat Indonesia, Muhammad Kurniadi Koba, beserta pimpinan dari Asosiasi Diplomat Indonesia, Bursa Efek Indonesia, Asosiasi Pelaku Reksa Dana dan Investasi Indonesia, dan Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Koba mengapresiasi OJK atas penyelenggaraan edukasi keuangan bagi anggota ADI.
“Untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan anggotanya, maka kegiatan ini menjadi sangat relevan. Diplomat perlu memahami dunia investasi, apa yang bisa diharapkan dari investasi, dan mungkin yang lebih penting lagi, apa yang perlu diwaspadai dari investasi. Jadi, mari kita bersama-sama mengenal lebih dalam mengenai investasi di pasar modal, baik saham maupun reksa dana,” kata Koba.
Koba juga menambahkan pentingnya pemahaman investasi di sektor pasar modal bagi kelompok masyarakat dengan profesi tertentu seperti diplomat. Hal ini bertujuan untuk perencanaan dan pengelolaan keuangan agar dapat memenuhi tujuan keuangan jangka panjang.
Kegiatan edukasi keuangan ini dilaksanakan secara hybrid dengan dihadiri 300 peserta, terdiri dari 100 peserta yang hadir secara tatap muka dan 200 peserta secara online. Materi yang disampaikan mencakup pengenalan OJK, kewaspadaan terhadap investasi ilegal, industri pasar modal Indonesia, serta produk dan layanan jasa keuangan seperti reksa dana dan saham.
Selain itu, terdapat booth edukasi keuangan dari pelaku usaha jasa keuangan, termasuk Mandiri Sekuritas, BRI Dana Sekuritas, BNI Sekuritas, Mandiri Manajemen Investasi, dan BRI Manajemen Investasi, yang bertujuan untuk mendorong inklusi keuangan di kalangan peserta.
BPRNews.id - Seremoni penandatanganan nota kesepahaman antara Bank Muamalat dan PP Muhammadiyah dilaksanakan di Yogyakarta, Rabu (7/8), oleh Direktur Bank Muamalat Karno dan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir. Karno mengungkapkan, terdapat dua lingkup kerja sama yang akan dijalankan. Pertama, pemanfaatan jasa, layanan, dan program CSR Bank Muamalat untuk pengembangan cabang, ranting, dan masjid yang dikelola oleh Muhammadiyah. Kedua, kolaborasi program antara Bank Muamalat dan Lazismu, lembaga zakat nasional milik Muhammadiyah.
Selain itu, Bank Muamalat berkomitmen menyiapkan pembiayaan sebesar Rp2 triliun kepada Muhammadiyah untuk mengembangkan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) seperti rumah sakit, perguruan tinggi, pondok pesantren, dan masjid. "Muhammadiyah adalah mitra utama dan strategis yang senantiasa mendukung Bank Muamalat dengan tetap menjadi nasabah loyal. Insya Allah kolaborasi dengan Muhammadiyah akan semakin erat dan lebih luas lagi ke depannya," ujar Karno.
Salah satu aspek utama dari nota kesepahaman ini adalah dukungan kepada pengurus masjid dalam memahami dan menggunakan layanan perbankan syariah. Bank Muamalat akan menyediakan aplikasi khusus untuk masjid guna membantu pengurus dalam proses digitalisasi pengelolaan keuangan masjid. Implementasi Quick Response Code Indonesia Standar (QRIS) di lingkungan masjid Muhammadiyah juga akan dilakukan untuk memudahkan transaksi keuangan seperti pembayaran donasi dan Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf (Ziswaf) secara digital.
Bank Muamalat juga akan mengelola program agregator haji di lingkungan Muhammadiyah, mensosialisasikan, dan mengelola keuangan yang berhubungan dengan haji. Adapun kerja sama dengan Lazismu meliputi layanan keuangan syariah, penyaluran ziswaf, donasi kemanusiaan, penyaluran hasil kurban, dan resiprokal marketing.
Sebelumnya, Bank Muamalat telah bekerja sama dengan sejumlah pengurus wilayah Muhammadiyah di Sumatera, mencakup kerja sama bisnis, sosial keagamaan, dan literasi keuangan. Bank Muamalat juga memfasilitasi pembukaan rekening serentak untuk amal usaha, organisasi otonom, dan ratusan warga Muhammadiyah di Serang, Banten.
Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, menyambut baik kerja sama ini. Ia menegaskan, prototipe Muhammadiyah dalam menjalin kerja sama dengan perbankan adalah amanah, terjangkau, memiliki kesepakatan bersama, dan mudah. Haedar juga berharap bank syariah tidak stagnan dan menjadi alternatif prinsip tidak ribawi yang kompetitif untuk mensejahterakan umat dan membangun bangsa. "Muhammadiyah memiliki potensi besar untuk kerja sama karena memiliki Amal Usaha dari berbagai bidang," jelas Haedar. Ia berharap kerja sama ini dapat saling memajukan, menguntungkan, dan saling percaya. "Muhammadiyah tidak mengejar keuntungan untuk dirinya sendiri, tapi untuk memajukan, mencerdaskan, dan mensejahterakan bangsa," tutur Haedar.
BPRNews.id - Sebagai bentuk penghargaan kepada nasabahnya, Perumda Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Kulon Progo memberikan apresiasi tabungan Simpanan Pelajar (Simpel) di Yudhistira Ballroom, Rabu (7/8/2024). Apresiasi ini diberikan kepada TK, SD, dan SMP yang telah bekerja sama dengan Bank Kulon Progo dalam kategori transaksi terbanyak, saldo terbanyak, dan pembukaan rekening tabungan terbanyak.
Direktur Utama Bank Kulon Progo, Joko Purnomo, menyatakan bahwa banyak sekolah telah bermitra dengan pihaknya, dengan total 180 sekolah dari jenjang PAUD hingga SMA sederajat. "Jumlahnya cukup banyak dengan rekening 26.510 dan nilai hampir Rp25 miliar. Ini jumlah yang sangat banyak dan menjadi kebanggaan. Kami bisa ikut mendidik siswa untuk hemat dan belajar menabung," ujar Joko Purnomo.
Program tabungan Simpel juga bertujuan untuk menyukseskan gerakan Indonesia Menabung dan mengedukasi siswa tentang pentingnya investasi yang aman dan legal. "Harapan kami, siswa-siswi di berbagai jenjang pendidikan meningkatkan tabungannya, semangat menabung dalam rangka Indonesia Emas dan gerakan Indonesia Menabung," tambah Joko.
Bank Kulon Progo berencana terus melakukan pendekatan ke sekolah-sekolah agar bekerja sama terkait gerakan menabung. "Kami siap datang, memberikan edukasi tentang pentingnya menabung. Saldo nol pun bisa, justru kami membukakan rekening. Saldonya minimal Rp5.000 per orang. Tidak kami batasi menabungnya, berapa pun tiap orang boleh," jelas Joko.
Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kulon Progo, Nur Hadiyanto, mengapresiasi tabungan Simpel Bank Kulon Progo. "Kami mendukung apresiasi Simpel Bank Kulon Progo, mendukung Indonesia Menabung dan percepatan program satu rekening satu pelajar Kementerian Dalam Negeri. Ini dalam rangka meningkatkan literasi anak sekolah," kata Nur Hadiyanto. Ia berharap sosialisasi kepada guru dapat membantu membimbing murid-murid agar memiliki literasi keuangan yang baik di masa depan.