BPRNews.id - Industri jasa keuangan di Malang tetap stabil dengan kinerja intermediasi yang terus bertumbuh hingga Juni 2024. Menurut Kepala Kantor OJK Malang, Biger A. Maghribi, terdapat 51 BPR dan 6 BPRS di bawah pengawasan OJK Malang hingga 31 Juli 2024. Konsentrasi aset BPR dan BPRS ini terpusat di Kabupaten Malang, masing-masing sebesar 39,17 persen dan 54,30 persen.

“Kinerja fungsi intermediasi BPR dan BPRS di wilayah kerja OJK Malang terus menunjukkan tren peningkatan. Pada Juni 2024, kredit mengalami peningkatan sebesar Rp 3,03 miliar, atau tumbuh 0,16 persen month-to-month (mtm),” ujar Biger.

Biger menambahkan bahwa secara tahunan, pertumbuhan penyaluran kredit mencapai 7,73 persen year-on-year (yoy) menjadi Rp 1,95 triliun. “Kredit investasi tumbuh tertinggi yaitu sebesar 62,02 persen yoy,” katanya.

Sementara itu, kredit modal kerja secara nominal terbesar mencapai Rp 1,37 triliun pada Juni 2024, naik dari Rp 1,30 triliun pada Juni 2023. Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) juga menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 7,54 persen yoy, mencapai Rp 2,01 triliun per 30 Juni 2024, meskipun mengalami penurunan tipis dari bulan sebelumnya yang sebesar Rp 2,02 triliun (-0,53 persen yoy).

“Penyaluran kredit BPR dan BPRS utamanya disalurkan kepada UMKM, yaitu sebesar Rp 1,49 triliun per akhir semester I/2024, dengan porsi 76,05 persen,” jelas Biger. 

Sektor utama yang menerima kredit adalah perdagangan besar dan eceran (22,75 persen), diikuti oleh sektor lain (15,83 persen), serta pertanian, perburuan, dan kehutanan (13,53 persen).

Tiga sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan nominal penyaluran kredit tertinggi adalah perdagangan besar dan eceran (Rp 50,82 miliar/12,90 persen yoy), konstruksi (Rp 26,38 miliar/19,44 persen yoy), serta real estate, usaha persewaan, dan jasa perusahaan (Rp 22,72 miliar/12,19 persen yoy).

Narasumber lain dalam kegiatan tersebut, Deputi Direktur Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen Kantor OJK Provinsi Bali, Rony Ukurta Barus, serta Analis Senior I Gusti Bagus Adi Wijaya dan Kepala Bagian Pengawasan Veralina S. Lumban Tobing, turut memberikan pandangan tentang strategi komunikasi media dan perlindungan konsumen.

Biger menyimpulkan, “Industri jasa keuangan di Malang terus menunjukkan performa yang baik dan stabil. Kami akan terus memantau dan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan.”

BPRNews.id - Bupati Klaten, Sri Mulyani, hadir dalam acara gebyar hadiah tabungan Simba dan Semar yang diselenggarakan oleh PT BPR Bank Klaten Perseroda di Pendopo Pemkab Klaten pada Rabu (7/8/2024). Dalam acara tersebut, Bupati Sri Mulyani melakukan pengundian hadiah utama berupa sebuah mobil Toyota Calya 1,2 E warna putih yang dimenangkan oleh Yuliyarti, warga Klaten.

Direktur Utama PT BPR Bank Klaten, Tulus Yulianto, menyatakan bahwa ini adalah kali ke-15 acara pengundian hadiah bagi nasabah tabungan Simba dan Semar. Acara ini merupakan puncak peringatan HUT ke-73 PT BPR Bank Klaten Perseroda. 

"Sebelumnya kami mengadakan banyak kegiatan dalam rangkaian peringatan Hari Jadi Bank Klaten. Di antaranya khitanan dan pengobatan massal bersama RSUD Bagas Waras, pembagian sembako, serta beberapa penyerahan bantuan untuk anak yatim, pondok pesantren, panti jompo, hingga anak terlantar," kata Tulus.

Tulus juga menyampaikan kepada para nasabah bahwa Bank Klaten berada dalam kondisi yang sangat sehat selama 5 tahun terakhir, dengan tingkat kesehatan mencapai 94,8-95,4. Berdasarkan tingkat kesehatan terbaru, Bank Klaten berada di peringkat komposit 2.

"Meski ada pandemi Covid-19 dalam 5 tahun terakhir, Alhamdulillah Bank Klaten bisa bertahan bahkan pertumbuhannya semakin meningkat. Aset kami selalu meningkat, dari Rp489 miliar pada 2023 menjadi Rp567 miliar pada Juni 2024. Target kami adalah aset terus bertambah," jelasnya.

Tulus menambahkan, kredit Bank Klaten kini mencapai Rp378 miliar, sementara tabungan meningkat dari Rp155 miliar pada 2023 menjadi Rp298 miliar pada Juli 2024. Nilai deposito juga naik dari Rp113 miliar lima tahun lalu menjadi Rp205 miliar saat ini.

"Pendapatan Bank Klaten juga meningkat, dari Rp45,7 miliar pada 2023 menjadi Rp58,3 miliar pada Juni 2024. Target RBB kami tercapai, dan kami menyumbang PAD Rp4,7 miliar pada 2023. Tahun ini, kami targetkan bisa menyumbang PAD Rp5 miliar untuk diserahkan pada 2025," tambahnya.

Bank Klaten telah meraih banyak penghargaan, termasuk Golden Trophy di Top BUMD Awards karena selama 5 tahun berturut-turut Bupati Klaten, Sri Mulyani, menjadi Top Pembina BUMD dan BPR Bank Klaten menjadi Top BUMD.

Tulus berharap BPR Bank Klaten terus maju, berkembang, dan menjaga kepercayaan nasabah serta memberikan manfaat bagi masyarakat Klaten, khususnya pelaku UMKM.

Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten sekaligus Komisaris Utama PT BPR Bank Klaten Perseroda, Jajang Prihono, mengapresiasi kinerja jajaran pimpinan PT BPR Bank Klaten. Ia menekankan pentingnya pengelolaan keuangan yang sehat dan patuh terhadap regulasi untuk melindungi aset dan kepercayaan nasabah.

"Selama saya menjabat sebagai komisaris utama, tidak ada indikasi Fraud atau penyimpangan. Semua berjalan baik karena kuncinya adalah kepatuhan," jelas Jajang.

Bupati Klaten, Sri Mulyani, juga mengapresiasi peningkatan nilai aset Bank Klaten yang hampir mencapai Rp600 miliar. Ia berharap penyertaan modal dari Pemkab Klaten dapat dikelola dengan baik untuk menghadirkan program yang berdampak positif bagi masyarakat Klaten.

"Yang paling penting adalah Bank Klaten harus sehat, keuangannya harus transparan. Jika sehat dan dikelola dengan baik, maka akan menumbuhkan perekonomian di Kabupaten Klaten, terutama bagi pelaku UMKM. Program yang sudah baik semoga dilanjutkan," tandasnya.

BPRNews.id - Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), Budi Herawan, mengungkapkan tantangan besar dalam pembentukan Lembaga Penjamin Polis (LPP). Ia menjelaskan bahwa meskipun negara maju seperti Jepang juga menghadapi kesulitan dalam implementasi LPP, "pembentukan LPP bukanlah tugas yang mudah dan memerlukan upaya luar biasa dari pemerintah serta semua pemangku kepentingan," ujar Budi dalam acara Press Conference Indonesia Insurance Summit 2024.

Menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengawasan Sektor Keuangan (UU PPSK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan berfungsi sebagai LPP. Namun, penjaminan polis oleh LPS baru akan mulai berlaku pada tahun 2028, memberikan waktu lima tahun bagi LPS dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mempersiapkannya.

Budi Herawan menyoroti bahwa waktu persiapan yang tersisa hanya tiga tahun. "Selama periode ini, pemerintah dan semua pemangku kepentingan harus bekerja keras agar LPP dapat berfungsi dengan efektif," kata Budi. 

Selain tantangan teknis dan administratif, Budi juga mencatat adanya perdebatan mengenai partisipasi perusahaan asuransi dalam LPP. "Masih ada perdebatan mengenai apakah semua perusahaan asuransi dapat ikut dalam penjaminan polis," ujarnya. Budi berpendapat bahwa seharusnya semua pemegang polis yang memiliki polis asuransi dapat diikutsertakan dalam skema penjaminan. "Kalau bisa, namanya penjaminan polis harusnya semua pemegang polis bisa ikut dalam penjaminan," imbuhnya.

Meski menghadapi berbagai kendala, Budi berharap pemerintah dan semua pihak terkait dapat memberikan dukungan penuh untuk merealisasikan LPP demi perlindungan yang lebih baik bagi pemegang polis di Indonesia.

BPRNews.id - Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 (AJBB) telah membayarkan klaim sebesar Rp241,05 miliar untuk 79.743 polis asuransi perorangan hingga Juli 2024. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, mengungkapkan bahwa proses penyehatan AJBB masih berlangsung. "OJK saat ini masih melakukan monitoring terhadap pelaksanaan perubahan RPK berdasarkan laporan berkala dan pertemuan dengan manajemen. Dari hasil pertemuan OJK dengan manajemen pada 2 Agustus 2024, diketahui bahwa AJBB telah melaksanakan perubahan RPK," kata Ogi.

Sebelumnya, OJK telah memberikan persetujuan untuk perubahan RPK AJBB pada 1 Juli 2024. Salah satu komponen dalam rencana perubahan tersebut adalah demutualisasi. Ogi menjelaskan, "Keunggulan demutualisasi termasuk kemungkinan penyehatan yang tidak hanya bergantung pada kemampuan pemegang polis, tetapi juga memungkinkan adanya tambahan modal dari investor strategis."

AJBB juga menawarkan skema Penurunan Nilai Manfaat yang akan dibebankan kepada seluruh pemegang polis. Penyehatan mutual yang dilakukan mencakup konversi aset tetap menjadi lebih likuid dan efisiensi dalam pengelolaan. Ogi menambahkan, "Skema penyehatan ini akan dipantau oleh OJK. Jika dalam batas waktu yang ditentukan AJBB tidak mampu menjalankannya, AJBB harus mempertimbangkan opsi lain sesuai peraturan dan anggaran dasar yang berlaku."

BPRNews.id - Bupati Serdang Bedagai (Sergai) H. Darma Wijaya, diwakili oleh Pelaksana Jabatan Sekretaris Daerah (Pj. Sekdakab) Rusmiani Purba, SP, M.Si, secara resmi membuka acara Road to Hari Indonesia Menabung (HIM) di Aula Sultan Serdang dengan tema “Menabung untuk Indonesiaku.” Dalam sambutannya yang dibacakan oleh Pj. Sekdakab, Bupati Darma Wijaya menekankan bahwa program "Satu Rekening Satu Pelajar" adalah bagian dari upaya untuk mendukung implementasi Keputusan Presiden No. 26 Tahun 2014 tentang HIM. "Program ini bertujuan agar setiap pelajar di Indonesia memiliki rekening tabungan sehingga budaya menabung di lembaga jasa keuangan formal bisa dimulai sejak dini," ungkap Bupati Darma Wijaya.

Lebih lanjut, Bupati Darma Wijaya menyatakan, "Menabung sejak dini memberikan berbagai manfaat, termasuk melatih disiplin diri, keterampilan mengelola keuangan, dan perencanaan masa depan. Ini juga menjadi dasar untuk menciptakan generasi muda yang unggul, serta meningkatkan literasi keuangan di kalangan pelajar." Ia berharap pelajar dari tingkat TK hingga SMA di Kabupaten Sergai dapat membiasakan diri untuk menabung. Bupati Darma Wijaya juga meminta bantuan dari semua pihak perbankan di daerah untuk mempermudah proses pembukaan rekening bagi pelajar. "Saya berterima kasih kepada pihak perbankan cabang Sei Rampah yang telah bekerja sama dengan Pemkab Sergai dalam mensosialisasikan pentingnya menabung dan mempermudah pembukaan rekening bagi siswa-siswi," tambahnya.

Deputi Pengawasan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), Edukasi, dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Yowi Sukandar, juga memberikan apresiasi atas dukungan Pemkab Sergai. "Hari Indonesia Menabung sejalan dengan program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan menabung, masyarakat dapat lebih siap menghadapi risiko finansial yang tidak terduga," kata Yowi Sukandar. Ia mengungkapkan bahwa puncak perayaan HIM secara nasional akan berlangsung pada 20 Agustus, dan puncak HIM untuk wilayah Sumut akan diadakan di Kota Medan. "Kami berharap HIM ini dapat meningkatkan kesadaran pelajar di Kabupaten Sergai tentang pentingnya menabung sejak dini," ujarnya.

Acara ini dihadiri oleh Asisten Ekonomi Pembangunan Fitriadi S. Sos, M.Si, mewakili Kepala Cabang Dinas Pendidikan Sumatra Utara, Kabag Perekenomian Riris Julita Ambarita, SE, serta para Kepala Cabang Bank di Sei Rampah, mewakili OPD, Kepala Sekolah SMP dan SMA se-Kecamatan Sei Rampah, dan pelajar SMP dan SMA dari Kecamatan Sei Rampah.