BPRNews.id - Sejumlah unit usaha syariah (UUS) mengalami penurunan pertumbuhan aset pada semester I/2024 di tengah dorongan untuk melakukan pemisahan atau spin-off menjadi bank umum syariah (BUS). Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), aset UUS sempat mencapai Rp260,09 triliun pada awal tahun 2024 dan tumbuh menjadi Rp266,44 triliun pada Maret 2024. Namun, tren ini berbalik, dengan aset turun menjadi Rp263,22 triliun pada April 2024 dan hanya tumbuh tipis 0,11% pada Mei 2024 menjadi Rp263,51 triliun. Secara tahunan, pertumbuhannya adalah 4,66% dari Rp251,78 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

Beberapa UUS mencatatkan penurunan kinerja. UUS CIMB Niaga Syariah mencatat aset sebesar Rp64,83 triliun per 30 Juni 2024, turun 1,98% yoy dari Rp66,15 triliun. Direktur Syariah CIMB Niaga, Pandji P. Djajanegara, mengatakan, "Sesudah urusan spin off selesai, bisa lebih fokus ke sisi perluasan aset." Sementara itu, UUS Maybank Indonesia juga mengalami penurunan aset 3,34% yoy menjadi Rp41,85 triliun. 

Di sisi lain, Permata Syariah dan BTN Syariah mencatatkan kenaikan aset. Permata Syariah tumbuh 5,73% yoy menjadi Rp37,42 triliun, meskipun turun 2,4% dibandingkan Desember 2023. BTN Syariah tumbuh 20% yoy menjadi Rp56 triliun. UUS Bank Danamon Indonesia juga naik 3,76% yoy menjadi Rp12,71 triliun.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Edina Rae, membantah bahwa penurunan aset UUS bank jumbo untuk menghindari kewajiban spin-off. "Bank yang memenuhi persyaratan memiliki waktu 2 tahun untuk mengajukan secara resmi kepada OJK soal rencana spin off," katanya.

Menurut Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2023, bank dengan UUS yang memiliki nilai aset mencapai 50% dari total aset induknya atau jumlah aset UUS minimal Rp50 triliun wajib melakukan pemisahan UUS dengan tahapan tertentu. CIMB Niaga dan BTN termasuk di antara yang diwajibkan melakukan spin-off menjadi BUS.

BPRNews.id - PT BPR Syariah BDS terus berinovasi dalam menghadirkan berbagai produk layanan perbankan yang memberi manfaat terbaik bagi para stakeholder, nasabah, dan umat. Salah satu inovasi terbaru adalah peluncuran produk Cash Waqf Linked Deposit (CWLD). Produk ini merupakan instrumen investasi wakaf uang temporer dalam bentuk deposito mudharabah muthlaqah.

“Imbal hasil dari investasi tersebut akan dimanfaatkan langsung untuk mauquf‘alaih melalui program CWLD yang disepakati oleh nadzhir dan LKS-PWU,” kata Direktur Utama BPR Syariah BDS, Edi Sunarto, pada Rabu, 7 Agustus 2024.

Edi menjelaskan bahwa pada seri 01 kali ini, BPR Syariah BDS memberikan fasilitas pembiayaan atau CWLD sebesar Rp15.000.000 kepada nazhir Baitul Maal Muamalat (BMM) untuk pembangunan tempat parkir dan gudang mushola At-Taqwa di Pringgading, Paiangan, Bantul.

“Alhamdulillah, pada seri 01 ini BPR Syariah BDS berhasil menghimpun dana deposito wakaf sebesar Rp190.000.000 dari 16 waqif. Imbal hasil deposito wakaf setiap bulannya akan disalurkan kepada mauquf’alaih melalui program CWLD,” jelasnya.

Selain itu, acara ini juga mencakup penyerahan dana program CSR untuk penanggulangan sampah di Kemantren Mergangsan yang akan disalurkan kepada tiga wilayah: Kelurahan Wirogunan, Kelurahan Brontokusuman, dan Kelurahan Keparakan. Penyerahan bagi hasil wakaf tunai ke Masjid Al Irsyad serta pentasyarufan zakat ke organisasi Muhamadiyah, NU, dan DDII Yogyakarta juga dilakukan.

Bersamaan dengan peluncuran produk CWLD, PT BPR Syariah BDS meresmikan gedung baru “Grha BDS” yang lebih memadai dan representatif, untuk mendukung kinerja bisnis secara berkelanjutan.

Dari segi pertumbuhan keuangan, PT BPR Syariah BDS pada Juli 2024 berhasil membukukan aset sebesar Rp230 miliar, naik 19,2% dari periode yang sama pada 2023 yang sebesar Rp185,8 miliar. Pembiayaan juga tumbuh sebesar 22,1% menjadi Rp181,6 miliar pada Juli 2024. Sementara itu, DPK tumbuh menjadi Rp188,2 miliar, naik 17,6% dari periode yang sama pada 2023.

BPRNews.id - Destry Damayanti resmi dilantik oleh Mahkamah Agung (MA) sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) periode 2024-2029 pada Rabu (7/8/2024). Pelantikan ini menegaskan kembali posisi strategi Destry dalam upaya pengembangan ekonomi Indonesia.

Destry yang sebelumnya menjabat Deputi Gubernur Senior BI untuk periode 2019-2024, merupakan calon tunggal yang diusulkan Presiden Joko Widodo. “Kehadiran Destry di BI diharapkan dapat membawa stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ujar Presiden.

Destry adalah sosok berpengalaman di industri keuangan nasional. Sebelum menjabat di LPS, ia pernah menduduki berbagai posisi penting, termasuk Kepala Ekonom Bank Mandiri, Kepala Ekonom Mandiri Sekuritas, Direktur Eksekutif Mandiri Institute, serta Ketua Panitia Seleksi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas Perekonomian Kementerian Badan Usaha Milik Negara pada periode 2014-2015.

Dalam uji kelayakan dan kepatutan pada bulan Juni lalu, Destry mencetak dokumen bertema "BI Sinergi untuk Membantu Indonesia Maju" di hadapan Komisi XI. “Makalah ini mencerminkan komitmen saya untuk memajukan perekonomian Indonesia melalui kebijakan strategis,” ungkap Destry.

Destry memiliki visi untuk mengubah perekonomian Indonesia melalui tiga aspek utama: pertama, pengembangan pasar uang dan pasar valas untuk mendukung pembiayaan ekonomi. Ia mencatat bahwa pasar keuangan domestik masih relatif kecil dibandingkan negara lain, tetapi telah menunjukkan perbaikan dalam dua tahun terakhir. Kedua, penguatan sistem pembayaran seiring digitalisasi ekonomi dan keuangan, dengan fokus pada stabilitas infrastruktur sistem pembayaran, memperkuat sistem industri pembayaran yang sehat, dan memperluas penerimaan digital.

Ketiga, kebijakan makroprudensial yang akomodatif dan pro pertumbuhan. Penguatan kebijakan ini dilakukan melalui penguatan kebijakan insentif makroprudensial (KLM) melalui perluasan pemberian insentif kepada sektor-sektor yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pelantikan Destry Damayanti sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia periode 2024-2029 ini membawa harapan baru bagi perekonomian nasional. Dengan pengalaman dan visinya, Destry diharapkan dapat membawa perubahan positif dan signifikan bagi Indonesia.

BPRNews.id - Industri jasa keuangan di wilayah Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang tetap stabil hingga Juni 2024 dengan kinerja intermediasi yang terus berkembang. Hal ini sejalan dengan kondisi perekonomian domestik yang positif, didorong oleh inflasi yang terkendali dan surplus neraca perdagangan yang berlanjut.

Kepala OJK Malang, Biger A. Maghribi, menyampaikan hal tersebut dalam acara "Siaran Pers OJK Malang Periode Juli 2024 dan Sharing Season Strategi Komunikasi Media" di Denpasar pada Rabu (7/8/2024). Biger menjelaskan bahwa hingga 31 Juli 2024, terdapat 51 BPR dan 6 BPRS di bawah pengawasan OJK Malang, dengan konsentrasi aset BPR dan BPRS terbesar terpusat di Kabupaten Malang, yaitu masing-masing 39,17 persen dan 54,30 persen.

“Kinerja fungsi intermediasi BPR dan BPRS di wilayah kerja OJK Malang terus menunjukkan tren peningkatan,” ujar Biger. Pada Juni 2024, kredit meningkat sebesar Rp3,03 miliar atau 0,16 persen month-to-month (mtm), sementara secara tahunan, penyaluran kredit tumbuh 7,73 persen year-on-year (yoy) menjadi Rp1,95 triliun.

Menurut Biger, Kredit Investasi mencatat pertumbuhan tertinggi dengan kenaikan sebesar 62,02 persen yoy. Secara nominal, Kredit Modal Kerja menjadi yang terbesar, mencapai Rp1,37 triliun pada Juni 2024 dibandingkan Rp1,30 triliun pada Juni 2023.

Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) juga menunjukkan pertumbuhan positif, naik 7,54 persen yoy menjadi Rp2,01 triliun per 30 Juni 2024, meski ada penurunan tipis dari bulan sebelumnya yang sebesar Rp2,02 triliun (-0,53 persen yoy).

Penyaluran kredit oleh BPR dan BPRS banyak ditujukan kepada UMKM dengan total Rp1,49 triliun pada akhir Semester I/2024, atau 76,05 persen dari total penyaluran. Sektor utama yang menerima kredit adalah Perdagangan Besar dan Eceran (22,75 persen), Bukan Lapangan Usaha Lainnya (15,83 persen), dan Pertanian, Perburuan serta Kehutanan (13,53 persen). Tiga sektor ekonomi dengan pertumbuhan nominal penyaluran kredit tertinggi adalah Perdagangan Besar dan Eceran (Rp50,82 miliar/12,90 persen yoy), Konstruksi (Rp26,38 miliar/19,44 persen yoy), dan Real Estate, Usaha Persewaan, serta Jasa Perusahaan (Rp22,72 miliar/12,19 persen yoy).

Dalam acara tersebut, hadir pula Deputi Direktur Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen Kantor OJK Provinsi Bali, Rony Ukurta Barus, Analis Senior Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen Kantor OJK Provinsi Bali, I Gusti Bagus Adi Wijaya, serta Kepala Bagian Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen Layanan Manajemen Strategis OJK Malang, Veralina S. Lumban Tobing.

BPRNews.id - Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin, M.Pd., baru-baru ini menerima kunjungan dari Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kepulauan Riau, Sinar Dananjaya, di ruang kerjanya di Kantor Walikota Batam pada Selasa (6/8/2024). Pertemuan ini menjadi ajang untuk membahas langkah-langkah pencegahan dampak negatif judi online dan pinjaman online, khususnya di kalangan pegawai Pemerintah Kota Batam.

Jefridin mengungkapkan kekhawatirannya terkait dampak judi online dan pinjaman online yang berujung pada tingginya angka perceraian. "Kami sangat khawatir karena banyak pegawai yang terkena dampak negatif dari kedua hal ini," ujarnya. Sebagai tanggapan, OJK berencana mengadakan sosialisasi mengenai bahaya judi online yang akan melibatkan pegawai Pemko Batam.

Di sisi lain, Jefridin juga menjelaskan kebijakan yang diterapkan oleh Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, untuk membatasi pinjaman online agar tidak melebihi 40 persen dari gaji pegawai. "Namun, kebijakan ini belum sepenuhnya efektif. Pinjaman online masih berdampak pada kinerja dan kehidupan keluarga pegawai," katanya.

OJK juga menekankan pentingnya edukasi tentang alternatif investasi. Rencananya, akan diadakan sosialisasi pasar modal pada 22 Agustus 2024 di Hotel Radisson. Acara ini akan melibatkan perusahaan-perusahaan bursa efek di Batam untuk memberikan pemahaman tentang reksadana dan investasi sebagai alternatif aman dari pinjaman online. "Kami berharap sosialisasi ini dapat meningkatkan kesadaran akan manfaat investasi yang sah dibandingkan dengan risiko pinjaman online," pungkas Sinar Dananjaya.