BPRNews.id - Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Ogi Prastomiyono, menyatakan bahwa potensi akumulasi dana pensiun di Indonesia bisa mencapai hingga 20 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB) setelah penerapan Peta Jalan Pengembangan Dana Pensiun 2024-2028 selesai.

"Dari hasil riset yang kami lakukan, potensi tersebut bisa mencapai 20 persen dari PDB. Namun, tentunya tidak bisa langsung tercapai, harus bertahap," ujar Ogi Prastomiyono saat ditemui di Jakarta, Senin.

Ogi menyampaikan bahwa per Juni 2024, total dana pensiun telah mencapai Rp1.448,28 triliun, menunjukkan peningkatan sebesar 7,58 persen secara tahunan (year-on-year), dengan pertumbuhan tahunan gabungan (compound annual growth) sebesar 9,9 persen selama periode 2020-2023.

"Jika dibandingkan dengan PDB Indonesia tahun 2023, yang sebesar Rp20.892,4 triliun, dana pensiun baru mencakup 6,73 persen dari PDB. Ini menunjukkan bahwa masih ada peluang besar untuk pertumbuhan ke depan," tambahnya.

Untuk mengoptimalkan potensi pertumbuhan ini, Ogi menekankan pentingnya kerja sama antara seluruh pemangku kepentingan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program dana pensiun. Menurutnya, selain meningkatkan iuran pensiun melalui intensifikasi, perlu juga dilakukan ekstensifikasi atau perluasan program dana pensiun.

Salah satu upaya ekstensifikasi yang bisa dilakukan, lanjut Ogi, adalah dengan menambahkan iuran bagi peserta program pensiun dari kelompok masyarakat dengan pendapatan tertentu. Selain itu, perusahaan juga dapat membentuk dan menempatkan dana pesangon karyawan di Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) untuk memaksimalkan manfaat yang diberikan.

"Dengan kombinasi intensifikasi dan ekstensifikasi, akumulasi dana pensiun diharapkan dapat meningkat," ujar Ogi.

Ogi berharap bahwa seiring dengan pertumbuhan PDB Indonesia, akumulasi dana pensiun juga akan terus meningkat, sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional dan mendukung pembangunan nasional.

"Ketika PDB kita meningkat, akumulasi dana pensiun juga harus meningkat dengan persentase yang lebih tinggi dari pertumbuhan PDB, agar kontribusinya lebih signifikan," tambahnya.

OJK sebelumnya telah meluncurkan Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Dana Pensiun Indonesia 2024-2028 pada awal Juli 2024.

BPRNews.id  - PT Bank Papua memperluas jaringannya dengan meresmikan Kantor Cabang Pembantu (KCP) Pasar Baru Krooy di Kabupaten Kaimana pada Senin, 2 September 2024. Menurut Direktur Operasional PT Bank Papua, Isak Samuel Wopari, kantor ini menjadi KCP ke-59 dari jaringan luas Bank Papua, yang meliputi 1 kantor pusat, 6 kantor cabang utama, 37 kantor cabang, dan 122 kantor kas. 

Pembukaan KCP ini sejalan dengan visi Kabupaten Kaimana untuk menciptakan masyarakat yang maju, adil, dan sejahtera melalui pengembangan sumber daya manusia, sumber daya alam, dan kearifan lokal. "Kami berharap kehadiran Kantor Cabang Pembantu Pasar Baru Krooy akan mempercepat akses layanan perbankan di Kaimana, sehingga masyarakat dapat lebih mudah memanfaatkan produk dan layanan kami," kata Wopari.

Bank Papua juga berperan dalam mendukung tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel melalui digitalisasi layanan. Sebagai pengelola Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), Bank Papua telah melakukan inovasi melalui aplikasi Cash Management System (CMS) yang terintegrasi dengan kanal 7020 Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan dan terhubung dengan aplikasi SIMDA Next Generation serta Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Selain itu, Bank Papua juga mengoptimalkan berbagai kanal pembayaran pajak dan retribusi daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Layanan ini dapat diakses melalui transaksi tunai, ATM, maupun mobile banking. "Bank Papua menyediakan produk dan layanan digital yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mempermudah transaksi dan mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah," tambah Wopari.

Dengan beroperasinya KCP Pasar Baru Krooy, Bank Papua berharap dapat menjadi mitra terpercaya dalam mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kaimana serta sekitarnya

BPRNews.id - Netralitas lembaga penyiaran dalam pelaksanaan Pilkada menjadi hal yang sangat penting untuk menciptakan demokrasi yang kondusif, aman, dan netral di tengah masyarakat. Dalam kunjungan kerja spesifik Komisi I DPR RI ke Provinsi Banten, Anggota Komisi I DPR RI, Tb Hasanuddin, menekankan pentingnya kerjasama antarlembaga, seperti TVRI, RRI, dan KPI Daerah, untuk memastikan konten siaran Pilkada Serentak 2024 yang netral dan berimbang. "Siaran yang netral dan berimbang bagi semua kandidat dapat menciptakan suasana yang kondusif, sehingga demokrasi memberikan manfaat besar bagi masyarakat, termasuk melahirkan pemimpin yang mampu membawa kesejahteraan bagi Banten," ujar Hasanuddin.

Ketua KPI Pusat, Ubaidillah, yang turut hadir dalam kunjungan tersebut, juga mengungkapkan harapannya agar lembaga penyiaran lokal, baik publik maupun swasta, dilibatkan dalam penyiaran konten Pilkada. "Pemilihan ini kan mencakup tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Jadi, televisi dan radio lokal seharusnya diberi kesempatan untuk berkontribusi dalam momen demokrasi ini," tegasnya. Menurut Ubaidillah, dengan melibatkan media lokal, konten siaran akan lebih tepat sasaran bagi pemilih setempat. Ia menambahkan, "Debat kandidat tingkat kabupaten atau kota yang disiarkan secara nasional tentu tidak tepat sasaran."

Lebih lanjut, Ubaidillah berharap pemerintah daerah menempatkan iklan sosialisasi Pilkada Serentak pada lembaga penyiaran lokal. "Kami berharap Pilkada Serentak 2024 ini juga bisa memberikan dukungan finansial bagi lembaga penyiaran lokal yang sedang berjuang di tengah dominasi media digital," tutupnya.

bprnews.id - Masih dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-79, sebanyak 32 tim drum band dari tingkat SD dan SMP/MTS se-Kabupaten Boyolali ikut serta dalam lomba Marching Band Pelajar yang diadakan di Alun-alun Kidul Boyolali.

Acara yang diselenggarakan oleh BPR BKK Boyolali ini berhasil menarik perhatian masyarakat yang antusias untuk menyaksikan para pelajar unjuk kebolehan dalam memainkan drum band.

Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Badan Kredit Kecamatan (BKK) Boyolali, Kuat Wiyono, menjelaskan bahwa setelah enam tahun tidak diadakan, kompetisi drum band tingkat SD dan SMP ini kembali digelar.

"Ini pertama kalinya lagi setelah enam tahun lalu. Nantinya, para peserta atau pemenang akan mendapatkan piala, piagam, dan uang pembinaan dari panitia sebesar Rp 27 juta," katanya kepada wartawan pada Minggu (1/9/2024).

Kuat berharap kegiatan ini dapat mendorong peningkatan tabungan di kalangan pelajar. Selain itu, ia menekankan pentingnya acara ini sebagai bagian dari promosi bank terhadap para siswa.

"Kami berharap dengan adanya lomba ini, tabungan di BPR BKK Boyolali dapat meningkat. Karena sasaran kami adalah para siswa, tentunya acara ini akan terus diadakan ke depannya," ujarnya.

Kusnia, pelatih drumband dari Ponpes Afada Boyolali, menyampaikan,

"Kami dari Ponpes Afada tingkat SMP baru tiga tahun ini memiliki drum band, dan ini pertama kalinya ikut lomba seperti ini. Latihan kami dilakukan setiap minggu dan satu kali sebulan. Untuk persiapan lomba ini, kami latihan intensif selama sebulan penuh," jelasnya

bprnews.id - Sebagai wujud kerja sama antara PT Bank BPR Bulungan dan Pemerintah Kabupaten Bulungan, Direktur Utama PT Bank BPR Bulungan, Lenny Marlina, mengungkapkan bahwa hingga Juni 2024, telah disalurkan kredit Masyarakat Ekonomi Sejahtera (Mesra) kepada sekitar 106 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah tersebut.

Lenny menyatakan bahwa dengan adanya program Kredit Mesra ini, Pemkab Bulungan berharap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pelaku UMKM di Bulungan agar mereka bisa terus berkembang dan maju.

“Kami sangat mendukung upaya ini, sehingga kami terus aktif mempromosikan program dari Pemkab Bulungan,” ujar Lenny Marlina.

Ia juga mengajak masyarakat Bulungan untuk tidak melewatkan peluang yang diberikan oleh pemerintah daerah. 

“Manfaatkanlah kesempatan yang disediakan oleh Pemkab Bulungan. Mereka tidak hanya mendukung dengan menyediakan sarana dan prasarana, tetapi juga menawarkan bantuan pembiayaan dengan suku bunga yang sangat rendah,” tegasnya.

Hingga pertengahan 2024, total plafon pinjaman yang telah disalurkan mencapai Rp 7 miliar. Jumlah ini diperkirakan akan terus meningkat karena Pemkab Bulungan memberikan subsidi bunga sebesar Rp 2 miliar kepada masyarakat.

“Subsidi bunga yang kami terima sebesar Rp 2 miliar, artinya jika dihitung, kami harus menyalurkan pinjaman dengan plafon total sebesar Rp 21 miliar,” jelas Lenny.

"Bunga yang diberikan oleh pemerintah daerah adalah sebesar 8 persen, sehingga masyarakat hanya perlu membayar bunga sebesar 4 persen," tambahnya.

Skema kredit yang ditawarkan adalah pinjaman dengan bunga flat anuitas, yang berarti jumlah bunga dan pokok yang dibayarkan tetap sama selama masa pinjaman.

“Plafon pinjaman yang tersedia mulai dari Rp 10 juta hingga maksimal Rp 250 juta, dengan jangka waktu pinjaman satu hingga tiga tahun,” pungkasnya