BPRNews.id - Bank SulutGo kembali menorehkan prestasi membanggakan. Pada acara Apresiasi 29th Infobank Banking Appreciation 2024 yang digelar di Jakarta, Bank SulutGo dianugerahi penghargaan “The Excellent Performance Bank In 5 Consecutive Years 2018-2023”.
Penghargaan bergengsi ini diberikan oleh Infobank sebagai bentuk apresiasi atas kinerja Bank SulutGo yang konsisten dan luar biasa selama lima tahun berturut-turut. Penghargaan diserahkan langsung oleh Eko B. Supriyanto, Chairman Infobank Media Group, kepada Direktur Pemasaran Bank SulutGo, Bapak Pius Batara.
Penghargaan ini menjadi bukti nyata atas komitmen Bank SulutGo dalam memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah serta kontribusinya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Selama lima tahun terakhir, Bank SulutGo telah berhasil meningkatkan berbagai indikator kinerja, antara lain pertumbuhan aset, peningkatan kualitas kredit, dan perluasan jaringan layanan.
Pius Batara, Direktur Pemasaran Bank SulutGo, mengungkapkan rasa syukur atas penghargaan yang diterima. “Penghargaan ini merupakan hasil kerja keras seluruh insan Bank SulutGo. Kami akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan dan inovasi produk, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Sulawesi Utara dan Gorontalo,” ujarnya.
Eko B. Supriyanto, Chairman Infobank Media Group, dalam sambutannya menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan atas kinerja bank-bank yang telah menunjukkan prestasi luar biasa. “Kami berharap penghargaan ini dapat menjadi motivasi bagi Bank SulutGo untuk terus berinovasi dan memberikan kontribusi positif bagi industri perbankan nasional,” ungkapnya.
Penghargaan “29th Infobank Award 2024” yang diberikan kepada 61 bank didasarkan hasil kajian Biro Riset Infobank (birI) bertajuk “Rating 106 Bank Versi Infobank 2024”. Sementara, penghargaan “15th Infobank BPR Award 2024” yang diberikan kepada 417 BPR didasarkan pada hasil kajian Biro Riset Infobank bertajuk *“Rating 417 BPR Versi Infobank 2024”*.
Berdasarkan penilaian yang dilakukan atas laporan kinerja keuangan publikasi 106 bank umum, sebanyak 61 bank berhasil meraih predikat “Sangat Bagus”, 30 bank berpredikat “Bagus”, dan 10 bank berpredikat “Cukup Bagus”. Sementara, dari 1.402 BPR yang disurvei, 417 BPR berhasil meraih predikat “Sangat Bagus”. Ke-61 bank dan ke-417 BPR berpredikat “Sangat Bagus” inilah yang diberikan penghargaan.
Biro Riset Infobank menggunakan 12 rasio keuangan dan pertumbuhan untuk melakukan rating terhadap 106 bank umum dan 1.402 BPR. Ke-12 rasio keuangan dan pertumbuhan tersebut tercakup dalam tujuh bagian besar, yakni peringkat profil manajemen risiko, peringkat nilai komposit GCG, permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas, dan efisiensi.
Dengan diraihnya penghargaan ini, Bank SulutGo semakin memantapkan posisinya sebagai salah satu bank pembangunan daerah yang terkemuka di Indonesia
BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperingatkan perbankan di Kepulauan Riau agar lebih serius dalam memperhatikan kualitas kredit yang mereka kelola. Peringatan ini muncul akibat tingginya angka kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) di wilayah tersebut, yang mengindikasikan adanya peningkatan risiko kredit bermasalah yang dapat mengganggu kesehatan perbankan di daerah ini.
Kepala OJK Kepulauan Riau, Sinar Danandjaya, mengungkapkan bahwa rasio NPL gross di Kepulauan Riau telah mencapai 3,84 persen. Angka ini jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan rasio NPL perbankan nasional yang saat ini berada pada tingkat 2,26 persen. "Kondisi ini menjadi perhatian serius, karena tingginya angka NPL menunjukkan peningkatan risiko kredit bermasalah yang bisa berdampak negatif pada kesehatan keuangan perbankan di wilayah Kepulauan Riau," kata Sinar dalam pertemuan di Bintan, Kamis (29/8/2024).
Ia menjelaskan bahwa bank-bank di Kepulauan Riau harus segera meningkatkan kewaspadaan mereka dengan menerapkan manajemen risiko yang lebih ketat di semua tahapan proses kredit. Mulai dari pengajuan kredit, verifikasi dokumen, analisis risiko, persetujuan, hingga pencairan dana, semuanya harus dilakukan dengan pengawasan yang lebih cermat. Selain itu, monitoring penggunaan dana, penagihan, serta penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah juga harus menjadi prioritas dalam upaya menjaga stabilitas keuangan.
“Perbankan di Kepulauan Riau perlu menerapkan manajemen risiko yang tepat agar dapat terus tumbuh secara sehat dan berkelanjutan, sambil tetap menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks,” ungkap Sinar.
Sinar juga menekankan pentingnya sinergi yang baik antara pihak perbankan dan regulator, seperti OJK, untuk memastikan bahwa risiko kredit dapat dikelola dengan baik. “Koordinasi yang baik antara bank dan regulator menjadi kunci dalam meminimalisir risiko kredit, sehingga sistem keuangan di wilayah ini tetap stabil dan tidak terpengaruh oleh tingginya angka kredit bermasalah,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Sinar mengingatkan bahwa peningkatan kualitas kredit bukan hanya tanggung jawab bank semata, tetapi juga melibatkan pengawasan aktif dari OJK sebagai regulator. OJK siap memberikan pendampingan dan rekomendasi yang diperlukan agar perbankan di Kepulauan Riau mampu menghadapi tantangan ini dengan baik.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan sektor perbankan di Kepulauan Riau dapat terus tumbuh secara sehat dan berkelanjutan, serta menjaga stabilitas sistem keuangan di wilayah tersebut dalam jangka panjang.
BPRNews.id - Kepala OJK Jabodebek dan Provinsi Banten, Roberto Akyuwen, menyatakan bahwa industri keuangan Indonesia telah menjadi salah satu "laboratorium terbesar di dunia" dalam hal keamanan siber. Hal ini diungkapkannya saat berbicara di Growth Summit 2024 yang diselenggarakan oleh Moengage dan Infobank Digital di Jakarta pada Kamis, 29 Agustus 2024.
“Indonesia menjadi salah satu laboratorium terbesar di dunia untuk berbagai kasus yang terjadi di industri keuangan,” ujar Roberto.
Ia menjelaskan bahwa bankir-bankir Indonesia sering kali diundang oleh lembaga-lembaga internasional untuk menghadiri workshop terkait keamanan siber. Tujuan dari undangan ini adalah untuk mempelajari contoh-contoh kasus keamanan siber yang terjadi di Indonesia. “Kita ini punya variasi masalah keamanan siber yang sangat beragam,” tambah Roberto.
Pentingnya Smart Collaboration
Selain itu, Roberto juga mendorong pelaku industri keuangan untuk menerapkan konsep yang disebutnya sebagai smart collaboration. Menurutnya, setiap pelaku industri harus terhubung dengan berbagai ekosistem yang ada.
“Saya seringkali mengusulkan konsep smart collaboration. Meskipun awalnya terdengar asing, namun kini mulai diterapkan,” ungkapnya. Roberto juga menyebut bahwa OJK telah mendorong sekitar 200 bank di wilayah Jabodebek dan Provinsi Banten untuk melakukan smart collaboration dalam upaya meningkatkan keamanan siber.
“Kita tidak bisa bergerak sendirian. Tidak ada cukup dana, keahlian, atau informasi untuk mengatasi semua masalah sendiri. Oleh karena itu, kolaborasi dengan pihak-pihak yang lebih kompeten sangat diperlukan,” tutup Roberto.
BPRNews.id - Penjabat (Pj) Gubernur Riau, Dr. Rahman Hadi, MSi, mengadakan audiensi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Riau, Bank Indonesia (BI) Provinsi Riau, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Riau, dan Bulog Kanwil Riau pada Kamis (29/8/2024). Pertemuan yang berlangsung di Kediaman Gubernur Riau, Jalan Diponegoro, Kota Pekanbaru, tersebut dihadiri oleh Kepala BPS Riau Asep Riyadi, Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Riau Panji Achmad, serta perwakilan dari OJK Riau dan Bulog Kanwil Riau.
Dalam kesempatan tersebut, Pj Gubernur didampingi oleh Asisten II Setdaprov Riau, M Job Kurniawan, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Riau Taufik OH, serta Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Riau Syahfalefi.
Selama pertemuan, masing-masing instansi melaporkan perkembangan terkini terkait inflasi di Riau, ketahanan pangan, serta pertumbuhan dan perkembangan perbankan di wilayah tersebut. Pj Gubernur juga mendengarkan berbagai upaya yang dilakukan dalam mengatasi tantangan di sektor-sektor tersebut dan tantangan yang dihadapi Riau ke depannya.
Dr. Rahman Hadi mengapresiasi laporan yang disampaikan oleh tiap instansi. “Saya sangat menghargai usaha dan kerja keras yang telah dilakukan untuk mengendalikan inflasi dan menjaga ketahanan pangan di Riau. Ini adalah komitmen kita bersama untuk menghadapi berbagai persoalan yang ada di sektor masing-masing,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya kerja sama antar instansi, dengan mengatakan, “Pertemuan ini adalah awal dari sinergi yang lebih erat antara Pemprov Riau dan para pemangku kepentingan. Mari kita bekerja sama dan sama-sama bekerja untuk mencapai target yang telah ditetapkan.”
Pj Gubernur berharap bahwa kolaborasi yang terjalin dapat terus ditingkatkan, sehingga semua target yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan hasil yang optimal.
BPRNews.id - Sejak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerapkan moratorium terhadap perizinan Fintech Peer To Peer (P2P) Lending pada awal tahun 2020, perkembangan jumlah perusahaan P2P Lending—baik yang konvensional maupun berbasis syariah—terhenti. Padahal, kehadiran lebih banyak perusahaan P2P Lending dinilai penting untuk memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat yang tidak terjangkau layanan perbankan (unbankable).
"Penambahan jumlah P2P Lending sangat berpotensi membantu pemerataan pembiayaan di seluruh sektor masyarakat, baik yang bersifat konsumtif maupun produktif," ujar seorang pengamat keuangan yang tidak ingin disebutkan namanya. Ia menambahkan bahwa fintech ini mampu memberikan solusi bagi mereka yang kesulitan mengakses layanan keuangan formal.
Meskipun demikian, hingga kini OJK belum memberikan kepastian mengenai kapan moratorium tersebut akan dicabut. Hal ini menimbulkan kekecewaan di kalangan pelaku bisnis fintech yang merasa terhambat oleh kebijakan tersebut. "Kami butuh kepastian kapan moratorium ini akan dicabut. Ketidakpastian ini mengganggu perkembangan bisnis dan potensi untuk melayani lebih banyak masyarakat," kata seorang CEO P2P Lending yang juga meminta namanya dirahasiakan.
Tidak hanya kepastian waktu, menurut beberapa ahli, OJK juga perlu merumuskan kebijakan yang mampu menyelesaikan berbagai masalah di industri P2P Lending. Hal ini termasuk memastikan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam bisnis tersebut. "Jika tiga hal ini—kepastian waktu, kebijakan yang solutif, dan kepastian hukum—tidak segera diselesaikan, maka kita patut mempertanyakan komitmen pemerintah dan OJK dalam mendukung perkembangan fintech di Indonesia," lanjut sang pengamat.
Lebih lanjut, industri P2P Lending Syariah juga terkena dampak dari moratorium ini. Sektor yang memiliki potensi besar untuk melayani konsumen muslim ini turut mengalami hambatan pertumbuhan. "Kami mengharapkan OJK segera mencabut moratorium agar kami dapat lebih optimal dalam melayani masyarakat muslim yang membutuhkan pembiayaan syariah," ungkap seorang pengelola P2P Lending Syariah.
Pengelola juga menekankan pentingnya edukasi dan kerjasama dengan lembaga keislaman untuk memperkuat keberadaan P2P Lending Syariah. "Kerjasama dengan ormas dan lembaga pendidikan Islam bisa menjadi langkah strategis untuk memperluas jangkauan layanan kami," tambahnya.
Dengan pencabutan moratorium dan dukungan dari berbagai pihak, industri P2P Lending Syariah diharapkan dapat menjadi salah satu pilar inklusi keuangan bagi masyarakat muslim yang unbankable di Indonesia.