Standard Post with Image
BPR

DPRD Khawatir Terjadi Mal Administrasi di BPR Kertaraharja

Bprnews.id - Yanto Setianto, anggota DPRD Kabupaten Bandung, menyampaikan kekhawatiran serius terhadap potensi mal administrasi yang terjadi di BPR Kertaraharja, sebuah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang didirikan pada tahun 2009.

Menurut laporan yang disampaikan kepada pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), terjadi peningkatan yang signifikan dalam jumlah kredit bermasalah yang telah mencapai Rp. 90,038,538,696,- pada akhir tahun 2023 dari Rp. 56 miliar pada akhir tahun 2022.

"DPRD sangat khawatir akan kondisi BPR Kertaraharja ini. Penyimpangan dalam penyaluran kredit atau dana rakyat Kabupaten Bandung dapat mengarah pada mal administrasi, yang dapat berdampak serius pada keuangan daerah," ungkap Yanto Setianto dalam keterangan yang disampaikan pada Jumat, 26 April 2024.

Yanto juga menyoroti rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh dari kinerja BPR Kertaraharja, yang hanya sebesar Rp. 3,5 miliar dari total aset Rp. 600 miliar, menunjukkan ketidakseimbangan yang signifikan.

Pemkab Bandung telah memberikan tambahan penyertaan modal sebesar Rp. 10 miliar pada tahun 2023, namun pada tahun 2024, BPR kembali mengajukan tambahan penyertaan modal sebesar Rp. 10 miliar.

"Dalam rangka penyelamatan, kami menyerukan evaluasi menyeluruh terhadap direksi dan komisaris BPR Kertaraharja. Selain itu, DPRD perlu membentuk Pansus untuk mengevaluasi semua BUMD Pemkab Bandung, guna memastikan dana yang menjadi hak rakyat dapat tersalurkan dengan efektif dan tepat sasaran," tegas Yanto.

Dengan kondisi yang memprihatinkan ini, langkah-langkah penanganan yang tepat diperlukan agar kesehatan keuangan BPR Kertaraharja dapat dipulihkan dan kepercayaan masyarakat serta lembaga keuangan terhadap BUMD tersebut dapat dipulihkan.

 

Standard Post with Image
BPR

Pemerintah Kota Depok Siap Bentuk BUMD BPR untuk Dukung Ekonomi Daerah

Bprnews.id - Pemerintah Kota Depok, Jawa Barat, melalui Anggota Komisi B DPRD Kota Depok, Hafid Nasir, mengumumkan rencana pembentukan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) sebagai salah satu langkah penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

Menurut Bang Hafidz, BPR akan memainkan peran yang signifikan dalam kemajuan ekonomi Kota Depok dengan memberikan pinjaman modal kepada pelaku UKM untuk pengembangan usaha mereka. Langkah ini diharapkan dapat memudahkan dan memberdayakan UKM di Kota Depok untuk tumbuh dan berkembang.

"BPR merupakan bagian penting dari permodalan pelaku UKM, dan kami berharap dapat mewujudkannya sebagai salah satu BUMD Kota Depok," ujar Bang Hafidz.

Pembentukan BPR ini juga merupakan bagian dari komitmen pemerintah kota Depok untuk memberikan perhatian kepada masyarakat, terutama dalam memajukan sektor ekonomi. 

Program-program seperti Wirausaha Usaha Baru (WUB) yang mencakup target menciptakan 5.000 pengusaha baru dan 1.000 pengusaha perempuan, menjadi upaya nyata untuk memberikan dukungan dalam bentuk pendampingan, permodalan, dan perizinan usaha.

"Kami berharap janji kampanye untuk mewujudkan 5.000 pengusaha baru dan 1.000 pengusaha perempuan dapat terealisasi. Ini merupakan bagian dari komitmen untuk memperhatikan dan mendukung pelaku UKM agar dapat bertahan dan berkembang di tengah tantangan ekonomi," kata Bang Hafidz, yang juga merupakan politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Langkah pembentukan BUMD BPR ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Depok secara keseluruhan.

 

Standard Post with Image
BPR

PT BPR Andalas Baruh Bukit Catat Pertumbuhan Laba Bersih Usaha 59,50 Persen, Kualitas Kredit Meningkat

Bprnews.id - PT BPR Andalas Baruh Bukit (ABB) mengumumkan pencapaian kinerja yang mengesankan untuk tahun 2023, dengan laba bersih usaha mencapai Rp 319 juta, menunjukkan pertumbuhan sebesar 59,50 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Direktur Utama ABB, Sabarudin, menjelaskan bahwa fokus utama perusahaan dalam tahun 2023 adalah peningkatan kualitas kredit dan pengendalian biaya, sesuai dengan Rencana Bisnis Bank (RBB). Pendekatan strategis ini membawa hasil yang positif, dengan laba bersih usaha yang berhasil direbound meskipun aset mengalami penurunan.

Total aset ABB per 31 Desember 2023 mencapai Rp 47,2 miliar, yang didukung oleh dana pihak ketiga sebesar Rp 38,8 miliar, terdiri dari dana tabungan dan deposito. Selain itu, beban dana dan beban operasional juga mengalami penurunan signifikan, yang turut berkontribusi pada peningkatan laba bersih usaha.

Meskipun realisasi kredit masih fluktuatif, ABB berhasil mencatat total kredit sebesar Rp 34,9 miliar. Pendapatan operasional yang berhasil dibukukan mencapai Rp 4,3 miliar, dengan pendapatan bunga dan pendapatan lainnya yang relatif stabil.

Selain itu, ABB juga berhasil meningkatkan kualitas kredit dengan menurunkan rasio Non Performing Loan (NPL) menjadi 4,65 persen. Pengendalian biaya yang efektif juga tercermin dalam penurunan rasio Biaya Operasional berbanding Pendapatan Operasional (BOPO) menjadi 92,50 persen.

Dengan capaian yang positif ini, ABB menetapkan target untuk tahun 2024 dengan memaksimalkan realisasi kredit, menurunkan rasio NPL, dan terus memperbaiki pengendalian biaya. Harapannya, langkah-langkah ini akan terus memperkuat kinerja perusahaan dan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi di wilayah Tanah Datar dan sekitarnya.

 

Standard Post with Image
BPR

Mantan Pegawai BPR Bestari Tanjungpinang Diduga Terjerat Korupsi

Bprnews.id - Seorang tersangka dalam kasus korupsi yang terjadi di BPR Bestari Tanjungpinang, Arif Firmansyah, telah resmi dijebloskan ke penjara. Tim penuntut umum dari Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau melakukan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada pihak Kejaksaan Negeri Tanjungpinang pada Selasa (23/4/2024).

Kasi Intelijen Kejari Tanjungpinang, Dedek Syumarta Suir, menjelaskan bahwa kasus yang melibatkan mantan pegawai BPR Bestari Tanjungpinang tersebut telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 5,9 miliar. Arif Firmansyah diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Tersangka atas nama Arif Firmansyah melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” ujarnya pada awak media.

Arif Firmansyah ditahan sesuai dengan surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungpinang dan akan berada di Rutan Kelas 1 Tanjungpinang hingga tanggal 12 Mei 2024.

Sebelumnya, Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau telah menahan mantan Pejabat Eksekutif Operasional Perusahaan Daerah BPR Bestari Tanjungpinang, berinisial AF, karena diduga melakukan penarikan tabungan nasabah, pencairan deposito nasabah, dan penarikan uang kas rekening giro milik BPR Bestari tanpa prosedur yang benar.

 



 

Standard Post with Image
BPR

Kinerja Gemilang: PT BPR Sipora Mentawai Catat Pertumbuhan Aset 1,87% dan Laba 11,64%

Bprnews.id -PT BPR Sipora Mentawai mencatat kinerja gemilang pada tahun 2023 dengan pertumbuhan aset sebesar 1,87% dan laba bersih usaha yang meningkat sebesar 11,64%. 

Menurut Direktur Utama PT BPR Sipora, Alfianto Afrikal, hal ini menunjukkan bahwa meskipun pertumbuhan aset terbilang lambat, laba bersih usaha perusahaan berhasil mencatatkan pertumbuhan yang jauh lebih baik.

"Dalam tahun buku 2023, kami berhasil meningkatkan laba bersih usaha dengan pertumbuhan double digit. Meskipun total aset hanya tumbuh single digit, kami sangat puas dengan pencapaian ini," ujar Alfianto Afrikal kepada Padang Ekspres pada Rabu (24/4/2024).

Menurut Alfianto, fokus utama perusahaan setelah berakhirnya restrukturisasi kredit adalah pada peningkatan kualitas kredit dan pengendalian biaya, sambil terus meningkatkan penyaluran kredit.

Strategi ini terbukti berhasil dengan pertumbuhan aset, peningkatan realisasi kredit, peningkatan kualitas aktiva, dan pertumbuhan laba bersih usaha.

Dari evaluasi akhir tahun 2023, total aset PT BPR Sipora Mentawai mencapai Rp23,3 Miliar, dengan total dana pihak ketiga sebesar Rp12,9 Miliar. Pertumbuhan total aset didorong oleh kinerja treasury dan realisasi kredit. Dana pihak ketiga, termasuk dana tabungan dan deposito, juga tumbuh secara signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Di sektor kredit, kinerja PT BPR Sipora Mentawai juga mencatat pertumbuhan yang positif. Total kredit yang berhasil disalurkan mencapai Rp18,2 Miliar pada akhir tahun 2023, dengan pertumbuhan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Namun, yang lebih mencolok adalah pertumbuhan pendapatan, terutama dari pendapatan bunga kontraktual dan pendapatan lainnya yang tumbuh hingga 204,77% secara year-on-year. Total pendapatan operasional selama tahun 2023 mencapai Rp7,1 Miliar, yang merupakan pertumbuhan sebesar 17,97% secara year-on-year.

Keberhasilan manajemen dalam meningkatkan kualitas kredit dan mengendalikan biaya tercermin dalam indikator keuangan lainnya, seperti rasio non-performing loan (NPL) dan rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO), yang berhasil terjaga pada angka yang baik.

PT BPR Sipora Mentawai, yang beroperasi di Kabupaten Kepulauan Mentawai, telah menjadi salah satu BPR terkemuka di wilayah tersebut selama lima tahun terakhir. Dengan dukungan dari seluruh stakeholder, manajemen perusahaan berharap dapat terus mencatatkan kinerja yang lebih baik lagi pada tahun 2024.

 

Copyrights © 2024 All Rights Reserved by BPR News