Bprnews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memutuskan untuk mencabut izin usaha PT BPRS Saka Dana Mulia di Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah karena tidak mampu mengatasi masalah permodalan dan likuiditas. "Pencabutan izin usaha PT BPRS Saka Dana Mulia merupakan bagian tindakan pengawasan yang dilakukan OJK untuk terus menjaga dan memperkuat industri perbankan serta melindungi konsumen," ujar Kepala OJK Provinsi Jawa Tengah, Sumarjono.

Keputusan ini tercantum dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-36/D.03/2024 tertanggal 19 April 2024 tentang Pencabutan Izin Usaha PT BPRS Saka Dana Mulia. Sebelumnya, OJK telah menetapkan PT BPRS Saka Dana Mulia dalam status pengawasan Bank Dalam Penyehatan karena memiliki predikat Tingkat Kesehatan (TKS) Kurang Baik pada 10 April 2023. Kemudian, bank tersebut ditempatkan dalam status pengawasan Bank Dalam Resolusi.

OJK memberikan waktu yang cukup kepada Direksi, Dewan Komisaris BPRS, dan pemegang saham untuk melakukan upaya penyehatan bank, terutama dalam mengatasi masalah permodalan dan likuiditas yang semakin memburuk. Namun, upaya tersebut tidak mampu dilakukan oleh pihak terkait, sehingga penanganannya diserahkan kepada Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) untuk menentukan langkah selanjutnya.

Menindaklanjuti keputusan LPS dan berdasarkan regulasi yang berlaku, OJK memutuskan untuk mencabut izin usaha PT BPRS Saka Dana Mulia. Dengan pencabutan ini, LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan melaksanakan proses likuidasi sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

OJK mengimbau kepada seluruh nasabah BPRS agar tetap tenang karena dana masyarakat di perbankan, termasuk BPRS, akan dijamin oleh LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bprnews.id - KoinWorks Group mengumumkan status profitabilitas untuk dua lisensi legalnya, yaitu BPR KoinWorks Sejahtera Annua (KoinWorks Bank) dan Lunaria Annua Teknologi (LAT). KoinWorks Bank melaporkan laba pertamanya pada Januari 2024, hanya setahun setelah diakuisisi oleh pendiri KoinWorks dan menjadi bagian dari KoinWorks Group. Sementara itu, LAT, yang berfungsi sebagai penyelenggara pinjaman untuk UMKM, melaporkan keuntungan tahun penuh pada 2023, setelah investasi substansial dalam pengembangan produk dan otomatisasi backend.

“KoinWorks Bank dan LAT yang melaporkan hasil menguntungkan, kami telah memvalidasi fokus strategis kami pada pertumbuhan yang berkelanjutan,” kata CEO dan Co-Founder KoinWorks Benedicto Haryono di Jakarta, Kamis (18/4/2024). Sebelumnya, KoinWorks mengakuisisi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Asri Cikupa Karya pada Januari 2023 yang kemudian secara legal beroperasi dengan nama KoinWorks Bank sejak Oktober 2023. Akuisisi ini memberikan pengguna KoinWorks opsi produk Deposito Berjangka dengan tingkat pengembalian bersaing yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Profitabilitas awal yang dilaporkan adalah hasil langsung dari portofolio pelanggan UMKM dengan tingkat rasio kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) sebesar 0,5 persen saat ini, dan hasil dari biaya dana yang lebih rendah pada produk deposito berjangka. Baca juga: KoinWorks Gandeng Kemenkop UKM Fokus Kembangkan Sektor Agrikultur dan Peternakan Sejak akuisisi, KoinWorks Group telah menyuntikkan modal dan berupaya untuk mentransformasi KoinWorks Bank menjadi wadah digital untuk bisnis dan konsumen, yang direncanakan akan diluncurkan pada tahun 2025.

Selain KoinWorks Bank, pada akhir Januari 2024, KoinWorks Group melaporkan laba dari Lunaria Annua Teknologi (LAT) untuk tahun penuh 2023. Perusahaan mengembangkan portofolio kredit UMKM dengan mencairkan pinjaman produktif lebih dari Rp 10 triliun sepanjang tahun 2023. Hasil dari pengembangan produk yang dilakukan akhirnya membuahkan hasil, di mana KoinWorks mengindikasikan bahwa perusahaan mampu mengotomatisasi proses yang sebelumnya dikelola oleh integrasi perangkat lunak sebagai pihak ketiga. Otomatisasi ini meningkatkan efisiensi biaya keseluruhan perusahaan. Secara konkrit, hal ini juga berkontribusi pada peningkatan 25 persen dalam EBITDA pada tahun 2023, dan peningkatan margin sebesar 65 persen dalam periode yang sama.

Bprnews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya memperkuat bank perekonomian rakyat (BPR). Dalam upaya tersebut, OJK menargetkan dapat mengurangi jumlah BPR menjadi 1.000 pada tahun 2027. Saat ini, OJK telah mencabut izin usaha sembilan BPR sejak awal tahun karena kinerja bank tersebut tidak sehat dari sisi permodalan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, mengatakan bahwa OJK juga mendorong konsolidasi dalam rangka memangkas jumlah BPR. Menurutnya, tahun ini akan ada aksi penggabungan atau merger antara BPR. "Akan ada tentu. Akan ada, cukup lumayan banyak [jumlahnya]," ujar Dian di Gedung DPR, Selasa (26/3/2024) saat ditanya mengenai aksi merger BPR tahun ini.

Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Mirza Adityaswara, menjelaskan bahwa saat ini jumlah BPR kurang lebih sebanyak 1.500 bank. Dari jumlah tersebut, kondisinya ada yang sehat dan kurang sehat. Oleh karena itu, otoritas meminta BPR memperkuat modal, salah satunya dengan melakukan konsolidasi. "Supaya BPR yang dalam satu grup untuk bisa merger, begitu dan harapannya bahwa terjadi konsolidasi. Kami sih yakin, jumlah BPR bisa turun ke 1.000, yang sekarang sekitar 1.500, dengan harapan bahwa yang kurang baik nanti bisa dibenahi," ujarnya di Power Lunch, CNBC Indonesia, Senin (18/3/2024).

Sementara itu, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah mendapat anggaran untuk menyelamatkan sebanyak 12 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) tahun ini. Ketua Dewan Komisioner (DK) LPS, Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan bahwa kemungkinan masih ada sekitar 5 BPR lagi yang akan ditutup. "Kita dianggarkan 12 [BPR] karena dari tahun ke tahun biasanya 7-8 per tahun. Ini ada program semacam konsolidasi, jadi kita dapat angka dari OJK sekitar 12 waktu itu, ya. Tapi mungkin juga akan bergeser bisa lebih bisa kurang. Kita tunggu perkembangan yang ada," ujarnya usai Rapat Kerja Komisi XI dengan Ketua DK LPS, Selasa (26/3/2024).

Adapun sembilan BPR dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yang izinnya dicabut oleh OJK antara lain:

1. Bank Perkreditan Rakyat Wijaya Kusuma
2. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Mojo Artho Kota Mojokerto
3. Bank Perkreditan Rakyat Usaha Madani Karya Mulia
4. Bank Perkreditan Rakyat Pasar Bhakti
5. Bank Perkreditan Rakyat Purworejo
6. Bank Perkreditan Rakyat EDCash
7. Bank Perkreditan Rakyat Aceh Utara
8. Bank Perkreditan Rakyat Sembilan Mutiara
9. Bank Perkreditan Rakyat Bali Artha Nugraha.

Bprnews.id - Pj. Bupati Muba, H. Apriyadi Mahmud, memberikan sambutan hangat kepada jajaran Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sumatera Selatan Cabang Sekayu dalam sebuah audiensi yang berlangsung di ruang audiensi Bupati Muba pada Rabu (17/04/2024).

Audiensi ini dipimpin oleh Pimpinan Cabang Sekayu, Muhammad Fuad SH, yang turut mengungkapkan niatan BPR untuk meningkatkan minat menabung di kalangan pelajar dan memberikan layanan pinjaman kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Muba.

Muhammad Fuad SH menyampaikan terima kasih atas kesempatan ini dan mengajak Pemkab Muba untuk berkolaborasi dalam meningkatkan semangat menabung di kalangan pelajar dari tingkat SD, SMP, dan SMA. Selain itu, BPR juga berkomitmen untuk memberikan layanan pinjaman kepada masyarakat di wilayah Muba guna meningkatkan pendapatan mereka.

Visi BPR adalah menjadi lembaga yang sehat dan profesional serta mengutamakan pelayanan kepada usaha mikro, kecil, dan koperasi (UMKK).

Menyambut baik inisiatif tersebut, Pj. Bupati Muba, H. Apriyadi Mahmud, menyatakan kesiapannya untuk mendukung upaya BPR dalam meningkatkan minat menabung dan memberikan layanan pinjaman kepada masyarakat.

Beliau juga menyampaikan terima kasih kepada BPR karena telah membantu Aparatur Sipil Negara (ASN) di Muba untuk tetap tenang dan produktif.

Apriyadi juga memberikan saran kepada BPR untuk terus mengikuti perkembangan teknologi saat ini guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Saya siap membantu dan berharap BPR dapat menyediakan bantuan untuk masyarakat tanpa agunan, serta mempermudah prosesnya," pungkasnya.

Bprnews.id - PT Bank Oke Indonesia Tbk. (DNAR) mengonfirmasi pengunduran diri Direktur Kredit dan IT, Inhyo Wang, yang belum genap setahun menjabat. Pengunduran diri tersebut diumumkan melalui keterbukaan informasi pada Rabu (17/4/2024), setelah Bank Oke menerima surat pengunduran diri dari Inhyo pada 16 April 2024.

Manajemen Bank Oke menjelaskan bahwa sesuai dengan peraturan dan anggaran dasar yang berlaku, perseroan akan mengadakan rapat umum pemegang saham (RUPS) dan meminta persetujuan dari pemegang saham atas pengunduran diri Inhyo Wang pada 15 Mei 2024.

Meskipun Inhyo Wang mengundurkan diri, manajemen Bank Oke menegaskan bahwa hal tersebut tidak akan berdampak negatif terhadap kegiatan operasional dan keuangan perseroan. Inhyo Wang, sebelumnya ditunjuk sebagai Direktur Kredit dan IT dalam rapat umum pemegang saham luar biasa pada 12 Mei 2023.

Sebelum menjabat sebagai Direktur, Inhyo Wang telah mengemban berbagai posisi di industri perbankan. Dia pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Corporate di Bank Oke sejak 2018. Sebelum itu, Inhyo juga memiliki pengalaman sebagai Direktur di Standard Chartered Bank (Korea) dari tahun 2005 hingga 2015.

Pada periode 2016 hingga 2018, Inhyo Wang bergabung dengan OK Saving Bank (Korea) sebagai General Manager. Sebelum pengunduran dirinya, Bank Oke telah mencatatkan kinerja keuangan yang mengesankan. Pada tahun 2023, bank tersebut berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp28,65 miliar, meningkat dua kali lipat atau sebesar 116,88% secara tahunan dibandingkan dengan laba bersih tahun sebelumnya yang mencapai Rp13,21 miliar.