Bprnews.id - Pertumbuhan Kredit melampaui pertumbuhan usahanya. Itulah yang terlihat dari kinerja PT BPR Batang Palangki tahun 2023. Total Aset tercapai Rp18,1 Miliar, realisasi Kredit tercatat Rp9,2 Miliar, Dana Pihak Ketiga sebanyak Rp11,6 Miliar dan Laba Bersih Usaha sebesar Rp405 Juta.
Laporan--Two Efly, Sijunjung
Direktur Utama PT BPR Batang Palangki, Eliza Jumnalistra, mengungkapkan bahwa tahun buku 2023 membawa pertumbuhan positif bagi PT BPR Batang Palangki. Dengan total aset mencapai Rp18,1 Miliar, realisasi kredit sebesar Rp9,2 Miliar, dan dana pihak ketiga sebanyak Rp11,6 Miliar, perusahaan berhasil mencatatkan kinerja yang menggembirakan.
"Alhamdulillah tahun buku 2023 kita di BPR Batang Palangki masih mampu mencatatkan pertumbuhan usaha. Total Aset tercapai Rp18,1 Miliar, realisasi Kredit sebanyak Rp9,2 Miliar, Dana Pihak Ketiga sebesar Rp11,6 Miliar dan Laba Bersih Usaha sebanyak Rp405 Juta. Semoga tahun 2024 ini kita bisa tingkatkan lagi," ujar Eliza kepada Padang Ekspres kemarin.
Eliza menjelaskan bahwa fokus kinerja tahun 2023 lebih ditujukan pada peningkatan kualitas kredit dan pengendalian biaya, seiring berakhirnya restrukturisasi dan upaya untuk meningkatkan pendapatan operasional.
"Dana kita memang lebih ditumpukan pada dana tabungan sebagai upaya untuk mengendalikan cost of fund," tambahnya.
Dari audit yang dilakukan akuntan publik, tercatat bahwa total aset PT BPR Batang Palangki per 31 Desember 2023 mencapai Rp18,1 Miliar, dengan realisasi kredit yang tumbuh 8,95 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
"Total Pendapatan Operasional yang mampu kita bukukan selama tahun 2023 tercatat sebanyak Rp 2,5 Miliar. Pendapatan Operasional ini bertumbuh 5,04 persen secara year on year," ungkapnya.
Eliza juga menyoroti peningkatan kualitas kredit, dengan capaian rasio Non Perfomance Loan (NPL) sebesar 1,78 persen. Selain itu, pengendalian biaya juga terlihat baik, dengan rasio Biaya Operasional berbanding Pendapatan Operasional (BOPO) sebesar 81,77 persen.
"Dengan dukungan seluruh stakeholder, semoga PT BPR Batang Palangki dapat terus tumbuh lebih baik lagi di tahun 2024," pungkasnya.
Bprnews.id - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) memberikan dukungan penuh terhadap Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Milik Pemerintah Daerah Provinsi Kalsel mengenai Rencana Bisnis 2024 dan Finalisasi Penyampaian Dokumen Persiapan Pelaksanaan Merger PT. BPR Tapin Sejahtera dan PT. BPR Batola, Kabupaten Banjar. RUPS tersebut dijadwalkan akan dilaksanakan pada Senin (29/4/2024).
Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdaprov Kalsel, Agus Dyan Nur, yang mewakili Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, menyampaikan bahwa PT BPR Batola dan PT BPR Tapin telah sepakat untuk melakukan penggabungan (merger) dan langkah selanjutnya adalah memverifikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
"Kedepan kita akan melakukan proses tahapan selanjutnya ke pihak OJK untuk verifikasi yang hasilnya akan segera kita tindak lanjuti," jelasnya.
Agus juga menargetkan penyelesaian merger hingga akhir tahun 2024, dengan rencana penyerahan berkas pada bulan April ini.
Pj Bupati Barito Kuala, Mujiyat, menyatakan rasa syukurnya atas kepastian mengenai kondisi BPR Barito Kuala yang telah melakukan merger dengan BPR Tapin. Ia berharap bahwa dengan merger ini, semua permasalahan terkait perkreditan dan kepemilikan saham dapat segera diselesaikan untuk menghindari kerugian bagi semua pihak yang terlibat.
"Mudah-mudahan dengan merger ini, perkreditan yang tertinggal dan saham yang tertinggal akan segera diselesaikan agar tidak ada yang merasa dirugikan," ungkapnya.
Bprnews.id - Bank Sumsel Babel (BSB) merilis pencapaian kinerja yang sangat positif pada triwulan pertama tahun 2024. Dengan pertumbuhan yang konsisten dan berkelanjutan, BSB berhasil mencatat kinerja yang mengesankan selama periode Januari hingga Maret 2024.
Total aset Bank Sumsel Babel mencapai Rp 37 triliun, menunjukkan peningkatan sebesar 8,02 persen (yoy) dari periode sebelumnya, yang menunjukkan keberhasilan bank dalam mengelola keberlanjutan dan potensi kenaikan kinerja yang signifikan.
Pendapatan bersih dari kegiatan usaha juga meningkat menjadi Rp226,8 miliar, mencerminkan pertumbuhan sebesar 7,36 persen year-on-year (yoy).
Di samping itu, total kredit yang berhasil disalurkan mencapai Rp23,74 triliun, menandakan kenaikan sebesar 7,59 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Terutama, dalam hal pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK), Bank Sumsel Babel mencatat kenaikan sebesar 6,04 persen yoy, mencapai angka signifikan sebesar Rp28,2 triliun.
Hal ini menunjukkan tingginya kepercayaan yang terus tumbuh dari para nasabah terhadap Bank Sumsel Babel.
"Dedikasi kami dalam memberikan layanan berkualitas unggul kepada nasabah serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat telah menghasilkan prestasi yang membanggakan," ungkap Achmad Syamsudin, Direktur Utama Bank Sumsel Babel.
Pencapaian positif ini tidak hanya mencerminkan keberhasilan bisnis Bank Sumsel Babel, tetapi juga komitmen teguhnya dalam mendukung perkembangan ekonomi regional serta kesejahteraan stakeholder yang terlibat.
Bprnews.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung meminta Pemerintah Kabupaten Bandung untuk melakukan evaluasi terhadap Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kertaraharja karena tercatat memiliki kredit macet senilai puluhan miliar rupiah.
Anggota Panssus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Kabupaten Bandung, Yanto Setianto, mengungkapkan bahwa dalam dua tahun terakhir, BPR Kertaraharja mengalami peningkatan kredit bermasalah yang mencapai Rp90 miliar.
"Di akhir tahun 2022, kredit bermasalah BPR Kertaraharja mencapai Rp56 miliar. Jumlah tersebut meningkat pada 2023 menjadi Rp90 miliar," ungkap Yanto pada hari Minggu, 28 April 2024.
Yanto menyoroti bahwa besarnya jumlah kredit macet tersebut akan mengancam stabilitas keuangan BPR Kertaraharja, terutama mengingat total aset yang dimiliki hanya sebesar Rp600 miliar.
Meskipun BPR tersebut secara rutin memberikan kontribusi keuntungan melalui dividen kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bandung sebesar Rp3,5 miliar setiap tahunnya.
Dengan kondisi kredit macet yang signifikan, Yanto menekankan bahwa BPR Kertaraharja sekarang masuk dalam kategori Dalam Perhatian Khusus (DPK) dan Kurang Lancar (KL).
Bahkan, ia menambahkan bahwa BPR Kertaraharja dapat terancam masuk dalam kategori maladministrasi dalam penyaluran kredit, yang dapat berujung pada ancaman pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan.
"Kami menekankan pentingnya dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap komisaris dan direksi BPR Kertaraharja. Langkah ini diharapkan dapat membantu menyelamatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bandung," tambahnya.
Sementara itu, Bupati Bandung, Dadang Supriatna, mengklaim bahwa masalah kredit macet di BPR Kertaraharja bukanlah terjadi selama masa jabatannya.
Meskipun jumlah kredit bermasalah senilai puluhan miliar rupiah terjadi dalam dua tahun terakhir, Bupati menegaskan bahwa masalah tersebut sudah ada sejak kepemimpinan sebelumnya.
"Dari pihak kami, kami berharap evaluasi yang menyeluruh terhadap BPR Kertaraharja dapat dilakukan sesegera mungkin untuk menanggulangi masalah yang terjadi," pungkasnya.
Bprnews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) DIY telah memastikan bahwa seluruh Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berada dalam kondisi pengawasan normal.
Dari total 60 BPR dan BPRS yang beroperasi di DIY dan diawasi oleh OJK DIY, terdiri dari 47 BPR konvensional dan 13 BPRS.
Kepala OJK DIY, Parjiman, menjelaskan bahwa pengawasan terhadap bank-bank tersebut dibagi menjadi dua kategori, yaitu bank dalam pengawasan normal dan bank yang sedang dalam proses penyehatan atau resolusi yang dikelola oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
"Dalam kasus rasio keuangan yang mengarah atau memburuk ke arah kriteria bank dalam proses penyehatan, kami meminta agar bank segera menyusun rencana tindakan perbaikan, dan kami akan memantau pelaksanaannya," ujarnya pada hari Minggu (28/04/2024).
Parjiman juga menambahkan, "Alhamdulillah, saat ini semua BPR di DIY berada dalam pengawasan normal." Namun, meskipun berada dalam pengawasan normal, terdapat 8 BPR di DIY yang belum memenuhi persyaratan modal inti minimum.
Sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 5/POJK.03/2015, BPR konvensional diwajibkan memenuhi modal minimum sebesar Rp 6 miliar hingga akhir tahun 2024, sementara BPRS harus memenuhi persyaratan tersebut hingga akhir tahun 2025.
Untuk memastikan pemenuhan modal inti minimum, OJK meminta BPR untuk menyusun rencana aksi dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2024. Dalam RBB tersebut, bank diminta untuk merencanakan pemenuhan modal inti minimum, yang dapat dilakukan melalui penambahan modal dari pemegang saham yang sudah ada atau dengan mengundang investor baru.
Selain itu, salah satu langkah yang bisa diambil oleh BPR yang belum mencapai modal inti minimum adalah dengan melakukan merger. Terdapat beberapa BPR/BPRS yang memiliki kepemilikan yang sama, sehingga diharapkan dengan melakukan merger, modal inti minimum BPR dapat sesuai dengan ketentuan POJK.
"Untuk 8 BPR yang belum mencapai modal inti minimum, namun telah menyusun rencana aksi untuk memenuhinya, langkah-langkah yang dapat diambil antara lain adalah penambahan modal dari pemegang saham yang sudah ada, melakukan merger dengan BPR dalam satu grup, bergabung dengan BPR lain, atau mendapatkan tambahan setoran dari investor baru," tambah Parjiman.