Bprnews.id - Baru empat bulan berjalan pada 2024, sudah ada 10 bank perekonomian rakyat (BPR) gugur. Jumlah itu sudah di batas atas rata-rata jumlah bank jatuh setiap tahunnya menurut Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Menurut Ketua Dewan Komisioner (DK) LPS Purbaya Yudhi Sadewa, setiap tahun ada sebanyak 6 hingga 7 BPR jatuh. Utamanya, bank-bank yang jatuh itu disebabkan oleh mismanagement pemiliknya.
Sementara itu, LPS telah mengalokasikan anggaran untuk menyelamatkan sebanyak 12 BPR tahun ini. Artinya, kemungkinan masih ada 2 BPR lagi yang akan ditutup. Selain mismanagement, gugurnya sejumlah BPR tersebut ditengarai kondisi keuangan yang buruk, seperti membukukan kerugian hingga kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) yang membengkak.
Data Terbaru dari OJK
Berdasarkan data Statistik Perbankan Indonesia yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru-baru ini, BPR membukukan rugi tahun berjalan sebesar Rp55 miliar pada Januari 2024. Kondisi tersebut berbalik dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencatatkan laba Rp240 miliar. Adapun, pada Desember 2023, BPR mencatatkan laba Rp1,94 triliun.
Akibat kerugian, rasio profitabilitas BPS kian merosot. Tingkat pengembalian aset atau Return on Asset/ROA pada Januari 2024 tinggal -0,34% pada Januari 2024. dibandingkan periode sama tahun sebelumnya sebesar 1,59%. Lalu, tingkat pengembalian ekuitas (Return-on-equity/ROE) bank juga menyusut menjadi -2,98% dari 13,92%.
Tingkat NPL dan Dampaknya
Menelisik terhadap kredit yang bermasalah juga kian membengkak, pada Februari 2024 ada di 10,55%, meningkat dari Januari 2024 sebesar 10,25%. Padahal, setahun lalu atau Januari 2023, NPL Gross masih terjaga di satu digit angka sebesar 8,34%. Jika ditelisik lagi porsi DPK, sepanjang Januari - Februari 2024 deposito masih mendominasi hingga 70%.
Akibat itu, OJK pun telah mencabut izin operasional beberapa BPR yang sudah tidak sehat. Lantas, apa saja BPR yang bangkrut sepanjang tahun ini?
- BPR Wijaya Kusuma: Dicabut izinnya pada 4 Januari 2024 karena tidak dapat melakukan penyehatan sesuai ketentuan.
- BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto (Perseroda): Dicabut izinnya pada 26 Januari 2024 karena masuk daftar pasien LPS dan kondisinya terus memburuk.
- BPR Usaha Madani Karya Mulia: Dicabut izinnya pada 5 Februari 2024 setelah gagal melakukan penyehatan.
- BPR Pasar Bhakti Sidoarjo: Dicabut izinnya pada 16 Februari 2024.
- BPR Purworejo: Dicabut izinnya pada 20 Februari 2024.
- BPR EDC Cash: Izinnya dicabut oleh OJK pada 27 Februari 2024.
- BPR Aceh Utara: Izinnya dicabut sejak 4 Maret 2024. Sebelumnya, telah menjadi Bank Dalam Resolusi (BDR) sejak 12 Januari 2024.
- PT BPR Sembilan Mutiara: OJK mencabut izin usahanya pada 2 April 2024 setelah gagal melakukan upaya penyehatan.
- PT BPR Bali Artha Anugrah: Izinnya dicabut sejak 4 April 2024 setelah menjadi Bank Dalam Resolusi (BDR) sejak 19 Maret 2024.
- PT BPRS Saka Dana Mulia: Izinnya dicabut oleh OJK pada 19 April 2024 setelah menjadi Bank Dalam Penyehatan sejak 10 April 2023.
Dan masih ada beberapa lainnya yang terkena dampak penutupan.
Langkah OJK
OJK mencabut izin usaha BPR yang dianggap tidak sehat untuk mencegah risiko lebih lanjut terhadap stabilitas sistem keuangan. Dengan demikian, upaya penyelamatan sejumlah BPR masih akan terus dilakukan untuk menjaga stabilitas perekonomian dan kepercayaan masyarakat pada sektor perbankan.
Bprnews.id - BPR Fianka terus menghadirkan inovasi untuk memanjakan calon nasabahnya. Kini, hanya dalam waktu tiga hari kerja, pengajuan kredit bisa langsung cair, dengan syarat dokumen KTP, SHM, dan Buku Nikah. Bagaimana prosesnya?
Direktur Utama BPR Fianka, Dedy Febrianto, menjelaskan bahwa pada awalnya, calon nasabah harus melampirkan fotokopi kartu keluarga (KK), sertifikat hak milik (SHM), dan buku nikah kepada agen Fianka Bank yang telah terdaftar.
"Dengan proses ini, calon nasabah kemudian menunggu maksimal satu hingga tiga hari untuk dilakukan proses pengecekan serta verifikasi data diri," jelas Dedy melalui rilis yang diterima redaksi, kemarin.
Namun, apakah setelah pengecekan data sudah bisa langsung cair?
Dedy menjelaskan bahwa untuk langkah selanjutnya, tim analisa dari Fianka Bank akan melakukan survei ke rumah calon nasabah, guna memastikan kelayakan jaminan yang diajukan. Setelah survei dilakukan, keputusan kredit akan ditentukan oleh komite.
Jika keputusan komite sudah diambil dan tidak ada kendala, calon nasabah akan diberitahukan oleh admin bahwa mereka mendapatkan fasilitas kredit dari Fianka Bank. Selanjutnya, akan diatur jadwal penandatanganan akad kredit.
Bprnews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum (POJK 5/2024) sebagai bagian dari upaya penguatan pengawasan dan penanganan perbankan.
Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, aturan ini diterbitkan sebagai langkah antisipasi terhadap situasi geopolitik global yang sedang tidak menentu.
"Ketentuan ini penting dalam mengantisipasi situasi geopolitik global yang bergejolak yang dapat mengganggu perekonomian nasional dan kegiatan usaha bank. Dengan diterbitkannya POJK ini, diharapkan akan semakin mendorong perbankan dalam mendukung perekonomian nasional dan menjaga kepercayaan masyarakat," kata Dian dalam keterangan resmi, Senin, 22 April 2024.
POJK 5/2024 merupakan penyelarasan dan pengkinian ketentuan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).
Aturan ini memuat empat topik ketentuan utama, termasuk mekanisme dan koordinasi dalam penetapan Bank Sistemik, penetapan status dan tindakan pengawasan bank, rencana aksi pemulihan (recovery plan), dan pendirian bank perantara dalam rangka resolusi bank oleh Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS).
"Dengan POJK ini, kemungkinan permasalahan bank dapat dihindari atau terdeteksi dan diselesaikan lebih cepat," tambah Dian.
POJK 5/2024 diharapkan menjadi landasan yang kuat bagi industri perbankan Indonesia untuk beradaptasi dengan cepat terhadap kompleksitas dinamika makroekonomi dan keuangan. Aturan ini berlaku untuk seluruh Bank Umum, baik konvensional maupun syariah, serta kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
Bprnews.id - BPR Sentral Mandiri di Bekasi baru-baru ini mengumumkan peluncuran inisiatif kesadaran ESG (Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola) yang diberi nama "Upaya Keberlanjutan Dimulai dari Saya!".
Inisiatif ini bertujuan untuk mendorong budaya keberlanjutan di pasar ritel dan UMKM di seluruh provinsi Indonesia.
Trie Wahyuningsih, CEO BPR Sentral Mandiri, menjelaskan bahwa melalui inisiatif ini, perusahaan berkomitmen untuk memberdayakan nasabah ritel dan UMKM agar dapat menerapkan praktik berkelanjutan. Dia menekankan pentingnya peran para nasabah dalam mendorong perubahan positif dalam lingkungan dan masyarakat.
"Dalam BSM, kami percaya bahwa kesadaran dan upaya ESG harus meresap dan inklusif," kata Trie Wahyuningsih dalam keterangan tertulisnya pada Senin (22/4).
Program Pembiayaan Mikro Berkelanjutan yang baru diluncurkan bertujuan untuk memberikan insentif kepada nasabah pinjaman mikro yang mengikuti pelatihan kesadaran ESG. Program ini menawarkan persyaratan yang lebih menguntungkan, termasuk suku bunga yang lebih rendah dan jangka waktu pembiayaan yang lebih panjang, sebagai bukti komitmen BSM terhadap keuangan berkelanjutan.
Selain itu, BSM juga telah mengadakan serangkaian webinar Pendidikan dengan fokus pada peningkatan kesadaran tentang prinsip dan praktik manajemen ESG. Kerjasama dalam webinar ini melibatkan perusahaan Singapura, CER Consultancy Pte Ltd, dan PT Verde Kinetika Indonesia (VKI) sebagai mitra teknologi.
Direktur Eksekutif dan Pelatih CER Consultancy menjelaskan bahwa inisiatif ini bertujuan untuk mendidik dan melatih UMKM tentang prinsip-prinsip ESG. Mereka juga siap memberikan konsultasi bagi yang siap mencapai standar ESG, sehingga memenuhi syarat untuk mendapatkan pinjaman mikro hijau yang ditawarkan oleh BSM.
"Inisiatif ESG dapat memberikan manfaat bagi UMKM, sesuai dengan persyaratan emisi GRK Cakupan 1 dan 2 sesuai dengan ISO 14064, dan berkontribusi terhadap tujuan inklusi keuangan dalam SDGs," tambahnya.
BSM juga mengucapkan terima kasih kepada Tuv Sud Singapura yang telah memberikan Sertifikat Partisipasi kepada individu dan korporasi setelah selesai sesi webinar dan penilaian.
“Tuv Sud PSB sangat antusias untuk menjadi bagian dari inisiatif CER untuk menciptakan kesadaran ESG di Indonesia,” kata Brandon Lee, Manajer Akademi di Tuv Sud Singapore.
Bprnews.id - PT BPR Samudera berhasil merekam kinerja usahanya yang mengesankan selama tahun buku 2023. Selain berhasil menaikkan total aset, pertumbuhan laba perusahaan juga mencatat angka double digit. Hingga 31 Desember 2023, total aset mencapai Rp29,5 Miliar, realisasi kredit Rp24,4 Miliar, dana pihak ketiga Rp16,5 Miliar, dan laba bersih usaha mencapai Rp235 Juta atau tumbuh sebesar 27,71 persen secara year on year.
Manajemen PT BPR Samudera berhasil melakukan rebound kinerja usahanya di tahun 2023. Selain berhasil menaikkan total aset, pertumbuhan laba juga berhasil melampaui pertumbuhan usahanya. Total aset tumbuh 19,14 persen sementara laba bersih usaha tumbuh 27,71 persen. Seluruh indikator usahanya juga berhasil tumbuh double digit.
"Alhamdulillah tahun buku 2023 kita kembali mampu mencatatkan pertumbuhan usaha dan laba. Total aset tercapai Rp29,5 Miliar, realisasi kredit sebanyak Rp24,4 Miliar, dana pihak ketiga terhimpun sebesar Rp16,5 Miliar, dan laba bersih usaha naik dari Rp184 Juta di tahun 2022 menjadi Rp235 Juta di tahun 2023 atau tumbuh 27,71 persen secara year on year," ujar Direktur Utama PT BPR Samudera, Algusriandi, didampingi Direktur Jhon Kenedy kepada Padang Ekspres.
Menurut Algusriandi, sesuai dengan Rencana Bisnis Bank yang disepakati bersama di awal tahun 2023, fokus kinerja tahun 2023 lebih diarahkan pada maksimalisasi kredit. Langkah ini ditempuh sebagai upaya memaksimalkan pendapatan dan laba bersih usaha. "Alhamdulillah, kerja keras tim berhasil melaksanakan itu dengan baik. Kredit bertumbuh dan laba bersih usahapun tumbuh signifikan," tambahnya.
Dari evaluasi yang dilakukan akhir tahun 2023, tercatat total aset yang mampu dibukukan sebanyak Rp29,5 Miliar. Realisasi aset ini bertumbuh 19,14 persen secara year on year. Selain bertumbuh, capaian aset ini juga mencapai target yang dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB).
Bertumbuhnya kinerja aset tak terlepas dari membaiknya kinerja treasury dan realisasi kredit. Total dana pihak ketiga yang mampu dihimpun hingga akhir tahun 2023 tercatat Rp16,5 Miliar atau tumbuh 6,58 persen dibandingkan tahun 2022.
"Total pendapatan operasional kita di tahun 2023 tercatat sebanyak Rp3,3 Miliar. Realisasi pendapatan operasional ini tumbuh 8,08 persen secara year on year," ujar Algusriandi.
Selain berhasil menciptakan pertumbuhan usaha, manajemen PT BPR Samudera di tahun 2023 juga perlahan-lahan mampu meningkatkan kualitas aktiva produknya. "Pengendalian biaya dan peningkatan kualitas kredit menjadi titik fokus kita dan alhamdulillah dua ratio kualitas aktiva produktif (KAP) ini berhasil kita turunkan dibandingkan tahun 2022 yang lalu. Pengendalian biaya dan peningkatan kualitas kredit inilah yang bermuara pada pencapaian laba. Laba bersih usaha berhasil ditingkatkan dari Rp184 Juta di tahun 2022 naik menjadi Rp235 Juta di tahun 2023 atau tumbuh 27,71 persen secara year on year," lanjut Algusriandi.
PT BPR Samudera merupakan salah satu BPR yang beroperasi di Kabupaten Pesisit Selatan. BPR ini mayoritas dimiliki oleh Pemkab Pesisir Selatan. Selain kepemilikan, segmen pasar BPR Samudera ini juga terbilang unik, lebih di-segmentasikan pada masyarakat pesisir pantai, dan menjadi mitra oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Algusriandi berharap tahun 2024 bisa menjadi tahun yang lebih baik lagi bagi PT BPR Samudera.